Kenegaraan
Ketentuan Subpoena Power Ombudsman RI

PERTANYAAN
Dalam melaksanakan wewenangnya mengawasi penyelenggara negara, apakah Ombudsman mempunyai perangkat pemaksa atau subpoena power? Bagaimana pelaksanaannya jika memang ada?



Dalam melaksanakan wewenangnya mengawasi penyelenggara negara, apakah Ombudsman mempunyai perangkat pemaksa atau subpoena power? Bagaimana pelaksanaannya jika memang ada?
Terima kasih atas pertanyaan Anda.
Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.
Ombudsman Republik Indonesia adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan badan hukum milik negara serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah.[1]
Dalam menjalankan fungsinya untuk mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik tersebut, Ombudsman memiliki tugas untuk:[2]
Untuk menjalankan fungsi dan tugasnya tersebut, Ombudsman memiliki wewenang untuk:[3]
Selain dari kewenangan di atas, Ombudsman juga berwenang untuk:[4]
Disarikan dari artikel Karakteristik Pemeriksaan Ombudsman, dijelaskan bahwa Ombudsman memiliki dua tugas pokok yaitu mencegah maladministrasi dan memeriksa laporan atas dugaan maladministrasi yang berasal dari laporan atau investigasi atas prakarsa sendiri.
Dengan demikian, Ombudsman RI merupakan lembaga pengawas independen yang tidak terikat terhadap lembaga apapun. Ombudsman RI memiliki tugas dan kewenangan untuk mengawasi kinerja dari lembaga-lembaga negara maupun badan usaha yang berafiliasi dengan pendapatan dan keuangan negara agar tercipta pelanan yang efektif, efisien, jujur, bersih dan terbebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme dan tercapainya supremasi hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan.
Dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya untuk memeriksa laporan dugaan maladministrasi, Ombudsman diberikan kewenangan memanggil paksa (subpoena power) apabila terlapor telah dipanggil tiga kali berturut-turut tidak memenuhi panggilan dengan alasan yang sah. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 31 UU Ombudsman yang berbunyi:
Dalam hal Terlapor dan saksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf a telah dipanggil 3 (tiga) kali berturut-turut tidak memenuhi panggilan dengan alasan yang sah, Ombudsman dapat meminta bantuan Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk menghadirkan yang bersangkutan secara Paksa.
Baca juga: Bentuk-Bentuk Maladministrasi
Lebih lanjut, dalam Penjelasan Umum UU Ombudsman diterangkan bahwa menghadirkan saksi dan terlapor secara paksa dengan meminta bantuan kepolisian disebut juga dengan subpoena power.
Menurut Pasal 30 Peraturan Ombudsman 58/2023 pemanggilan dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
Jika terlapor dan saksi yang telah dipanggil 3 kali berturut-turut tidak memenuhi panggilan Ombudsman dengan alasan yang sah, Ombudsman dapat meminta bantuan kepolisian untuk menghadirkan yang bersangkutan secara paksa.[5]
Untuk menghadirkan terlapor atau saksi secara paksa tersebut, maka dapat mengikuti prosedur berdasarkan Pasal 4 MoU ORI dengan Polri Tahun 2020, sebagai berikut:
Dengan demikian, menjawab pertanyaan Anda, dapat kami sampaikan bahwa Ombudsman RI dalam menjalankan tugas dan tugasnya untuk memproses laporan, memiliki hak istimewa untuk memanggil paksa terlapor dan saksi jika yang bersangkutan 3 kali berturut-turut tidak memenuhi panggilan dengan alasan yang sah dengan cara melibatkan dan meminta bantuan pengamanan kepada pihak kepolisian.
Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwibahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut di sini.
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
Dasar Hukum:
Referensi:
Karakteristik Pemeriksaan Ombudsman yang diakses pada Selasa, 2 April 2024 pukul 11.10 WIB.
[1] Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (“UU Ombudsman”)
[2] Pasal 7 UU Ombudsman
[3] Pasal 8 ayat (1) UU Ombudsman
[4] Pasal 8 ayat (2) UU Ombudsman