Terima kasih atas pertanyaan Anda.
Visa Republik Indonesia atau biasa disebut visa merupakan keterangan tertulis, baik secara manual maupun elektronik yang diberikan oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan perjalanan ke wilayah Indonesia dan menjadi dasar untuk pemberian Izin Tinggal.[1] Visa yang sah dan masih berlaku wajib dimiliki oleh setiap orang asing yang masuk ke wilayah Indonesia, kecuali ditentukan lain berdasarkan UU Keimigrasian dan perubahannya, serta perjanjian internasional.[2]
Berdasarkan jenisnya, visa Indonesia terbagi menjadi 4, yakni visa diplomatik, visa dinas, visa kunjungan, dan visa tinggal terbatas (“Vitas”).[3] Adapun Warga Negara Asing (“WNA”) yang bermaksud memperoleh visa melalui kegiatan penanaman modal di Indonesia berhak menerima Vitas. Berdasarkan praktik pengalaman pribadi penulis, visa ini diberikan sebagai bentuk dukungan pemerintah kepada investor asing yang berkontribusi dalam pembangunan ekonomi nasional. Dengan visa tersebut, WNA dapat tinggal di Indonesia untuk jangka waktu tertentu guna menjalankan kegiatan investasi sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Vitas yang diberikan kepada WNA termasuk dalam 2 kategori berikut:[4]
- sebagai rohaniwan, tenaga ahli, pekerja, peneliti, pelajar, investor, rumah kedua, dan keluarganya, serta orang asing yang kawin secara sah dengan warga negara Indonesia, yang akan melakukan perjalanan ke wilayah Indonesia untuk bertempat tinggal dalam jangka waktu yang terbatas; atau
- dalam rangka bergabung untuk bekerja di atas kapal, alat apung, atau instalasi yang beroperasi di wilayah perairan nusantara, laut teritorial, landas kontinen, dan/atau Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia
Baca juga: Jenis-Jenis Visa untuk Masuk ke Indonesia
Vitas investor yang diberikan kepada WNA untuk kegiatan penanaman modal asing dirancang khusus untuk memungkinkan WNA menjalankan berbagai aktivitas yang berkaitan dengan investasi, yang melibatkan WNA untuk:[5]
- tinggal paling lama 2 tahun;
- tinggal paling lama 5 tahun, terdiri atas:
- orang asing sebagai investor perorangan yang bermaksud mendirikan perusahaan di Indonesia;
- orang asing sebagai investor perorangan yang tidak bermaksud mendirikan perusahaan di Indonesia;
- orang asing yang akan menjabat sebagai anggota direksi atau anggota dewan komisaris pada perusahaan yang akan didirikan di Indonesia yang merupakan cabang atau anak perusahaan dari perusahaan di luar wilayah Indonesia; dan
- orang asing representasi dari perusahaan induk di luar negeri, yang melakukan kunjungan atau tugas ke cabang atau anak perusahaan di Indonesia.
- tinggal paling lama 10 tahun, terdiri atas:
- orang asing sebagai investor perorangan yang bermaksud mendirikan perusahaan di Indonesia;
- orang asing sebagai investor perorangan yang tidak bermaksud mendirikan perusahaan di Indonesia;
- orang asing yang akan menjabat sebagai anggota direksi atau anggota dewan komisaris pada perusahaan yang akan didirikan di Indonesia yang merupakan cabang atau anak perusahaan dari perusahaan di luar Wilayah Indonesia; dan
- orang asing representasi dari perusahaan induk di luar negeri, yang melakukan kunjungan atau tugas ke cabang atau anak perusahaan di Indonesia.
Apabila orang asing dengan Vitas telah memasuki wilayah Indonesia, maka akan diberikan tanda masuk oleh pejabat imigrasi berupa izin tinggal terbatas (“Itas”).[6] Selanjutnya, Itas yang berasal dari Vitas investor akan diberikan bagi orang asing sebagai penanam modal asing, untuk dapat menetap di wilayah Indonesia dengan ketentuan durasi sebagai berikut:[7]
- 1 tahun;
- 2 tahun;
- 5 tahun; atau
- 10 tahun.
Menjawab pertanyaan Anda mengenai apakah benar ada syarat Rp10 miliar untuk mendapatkan Vitas investor? Pada dasarnya, menurut Pasal 38 ayat (2) huruf a Permenkumham 11/2024, orang asing yang hendak memiliki Vitas investor wajib untuk memiliki bukti kepemilikan saham minimal Rp10 miliar atau setara yang tercantum dalam data Kementerian Hukum dan HAM, atau lembaga di bidang penanaman modal.
Kemudian, berikut ketentuan mengenai pengelompokan Vitas investor yang meliputi jangka waktu tinggal dan besar modal yang wajib ditempatkan.
Baca juga: Praktik Foreign Direct Investment di Indonesia
Permohonan Vitas bagi WNA yang ingin melakukan kegiatan sebagai penanam modal asing untuk jangka waktu baik maksimal 5 tahun, maupun maksimal 10 tahun dapat diajukan oleh orang asing itu sendiri melalui aplikasi kepada pejabat imigrasi yang ditunjuk pada Direktorat Jenderal Imigrasi dengan melampirkan:[15]
- Paspor Kebangsaan yang sah dan masih berlaku paling singkat 6 bulan;
- bukti jaminan keimigrasian;
- bukti memiliki biaya hidup bagi dirinya dan/atau keluarganya selama berada di wilayah Indonesia;
- pasfoto berwarna terbaru; dan
- dokumen lain untuk menerangkan maksud/tujuan kedatangan orang asing.
Persyaratan selengkapnya dapat Anda temukan dalam Pasal 39 dan Pasal 40 Permenkumham 11/2024.
Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwibahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut di sini.
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
Dasar Hukum:
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 22 Tahun 2023 tentang Visa dan Izin Tinggal;
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 22 Tahun 2023 tentang Visa dan Izin Tinggal.
[3] Pasal 34 UU Keimigrasian
[5] Pasal 33 ayat (2) huruf e Permenkumham 11/2024
[6] Pasal 101 ayat (1) Permenkumham 11/2024
[7] Pasal 105 ayat (5) Permenkumham 11/2024
[8] Pasal 33 ayat (2) huruf e angka 2 butir a) jo. Pasal 39 ayat (2) Permenkumham 11/2024
[9] Pasal 33 ayat (2) huruf e angka 3 butir a) jo. Pasal 40 ayat (2) Permenkumham 11/2024
[10] Pasal 33 ayat (2) huruf e angka 2 butir b) jo. Pasal 39 ayat (3) Permenkumham 11/2024
[11] Pasal 33 ayat (2) huruf e angka 3 butir b) jo. Pasal 40 ayat (3) Permenkumham 11/2024
[12] Pasal 33 ayat (2) huruf e angka 3 butir b) jo. Pasal 40 ayat (3) Permenkumham 11/2024
[13] Pasal 33 ayat (2) huruf e angka 2 butir c) dan d) jo. Pasal 39 ayat (4) Permenkumham 11/2024
[14] Pasal 33 ayat (2) huruf e angka 3 butir c) dan d) jo. Pasal 40 ayat (4) Permenkumham 11/2024
[15] Pasal 39 ayat (1) dan Pasal 40 ayat (1) Permenkumham 11/2024