Terima kasih atas pertanyaan Anda.
Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul Penyelenggaraan Perusahaan Modal Ventura dan Keuntungannya yang dibuat oleh Ulya Yasmine Prisandani, S.H., LL.M dan pertama kali dipublikasikan pada 30 Desember 2019.
Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.
Pada dasarnya, dasar hukum pendirian perusahaan modal ventura (“PMV”) dapat merujuk pada UU PT dan perubahannya dalam UU Cipta Kerja, serta ketentuan yang lebih spesifik dalam POJK 34/2015 dan POJK 25/2023 dan perubahannya.
Perlu diketahui sebelumnya, usaha modal ventura adalah usaha pembiayaan melalui penyertaan modal dan/atau pembiayaan untuk jangka waktu tertentu dalam rangka pengembangan usaha pasangan usaha atau debitur.[1]
Sedangkan yang dimaksud perusahaan modal ventura (“PMV”) yaitu badan usaha yang melakukan kegiatan usaha modal ventura, pengelolaan dana ventura, kegiatan jasa berbasis fee, dan kegiatan usaha lain dengan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”).[2] Menurut Pasal 2 ayat (1) POJK 34/2015, PMV boleh didirikan dalam bentuk perseroan terbatas, koperasi, atau pun perseroan komanditer.
PMV yang berbentuk badan usaha perseroan komanditer paling banyak didirikan oleh 25 persero,[3] sedangkan kepemilikan PMV yang berbentuk koperasi diharuskan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perkoperasian.[4] Hal yang sama berlaku juga bagi kepemilikan saham PMV yang tercatat di bursa efek, yakni harus mengikuti ketentuan di bidang pasar modal.[5]
Sebagai informasi, PMV juga dapat berupa PMV syariah. PMV syariah adalah badan usaha yang melakukan kegiatan usaha modal ventura syariah, pengelolaan dana ventura, dan kegiatan usaha lain dengan persetujuan OJK yang seluruhnya dilaksanakan berdasarkan prinsip syariah.[6] Namun untuk menyederhanakan jawaban, kami hanya akan menerangkan mengenai ketentuan penyelenggaraan PMV saja.
Izin usaha untuk PMV dikeluarkan oleh OJK dan permohonan izin usaha tersebut harus diajukan oleh direksi kepada OJK[7] dengan melampirkan dokumen-dokumen yang disebutkan dalam Pasal 4 ayat (2) POJK 34/2015 antara lain sebagai berikut.
- Akta pendirian badan usaha yang telah disahkan oleh atau didaftarkan pada instansi yang berwenang dan perubahan anggaran dasar terakhir (jika ada) disertai dengan bukti pengesahan, persetujuan, surat penerimaan pemberitahuan, dan/atau pendaftaran dari instansi berwenang;
- Daftar kepemilikan berupa:
- daftar pemegang saham berikut dengan rincian besarnya masing-masing kepemilikan saham;
- daftar anggota berikut jumlah simpanan pokok dan simpanan wajib bagi PMV yang berbentuk koperasi; atau
- daftar pesero berikut dengan jumlah modal yang disetorkan untuk PMV yang berbentuk perseroan komanditer.
- Data anggota direksi, anggota dewan komisaris dan anggota dewan pengawas syariah (jika ada);
- Data pemegang saham atau anggota;
- Fotokopi bukti pelunasan modal disetor dan fotokopi bukti penempatan modal disetor dalam bentuk deposito berjangka atas nama PMV atau PMV Syariah pada salah satu bank umum atau bank umum syariah di Indonesia yang telah dilegalisasi oleh bank penerima setoran dan masih berlaku selama dalam proses pengajuan izin usaha;
- Bukti kesiapan operasional;
- Rencana kerja untuk 5 tahun pertama;
- Fotokopi perjanjian kerja sama antara pihak asing dan pihak Indonesia bagi PMV yang di dalamnya terdapat penyertaan dari badan usaha asing dan/atau lembaga asing;
- Struktur organisasi yang dilengkapi dengan susunan personalia, uraian tugas, wewenang, tanggung jawab, dan prosedur kerja;
- Pedoman pelaksanaan penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme;
- Pedoman tata kelola perusahaan yang baik bagi PMV; dan
- Bukti pelunasan pembayaran biaya perizinan dalam rangka pemberian izin usaha.
Penjelasan selengkapnya mengenai dokumen yang diperlukan dapat ditemukan dalam Pasal 4 ayat (2) POJK 34/2015 dan lampirannya.
Ketentuan Permodalan
Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 9 ayat (1) POJK 34/2015, pendirian PMV harus memenuhi kebutuhan permodalan sebagai berikut:
- badan hukum perseroan terbatas, modal disetor paling sedikit Rp50 miliar;
- badan hukum koperasi, modal disetor paling sedikit Rp25 miliar; dan
- badan usaha perseroan komanditer, modal disetor paling sedikit Rp25 miliar.
Permodalan tersebut harus disetor secara tunai dan penuh dalam bentuk deposito berjangka atas nama PMV pada salah satu bank umum atau bank umum syariah di Indonesia.[8]
Pasal 48 ayat (3) POJK 25/2023 menyatakan bahwa akumulasi nilai penyertaan, pembiayaan, dan kegiatan usaha lain kepada satu pasangan usaha dan/atau debitur perusahaan berbentuk venture capital corporation (“VCC”) dibagi ke dalam 3 jenis yakni:
- paling tinggi 10% dari total ekuitas PMV kepada pasangan usaha atau eebitur/nasabah yang merupakan pihak terkait;
- paling tinggi 20% dari total ekuitas PMV kepada pasangan usaha atau eebitur/nasabah yang merupakan pihak terkait;
- paling tinggi 25% dari total ekuitas PMV kepada 1 kelompok pasangan usaha atau debitur/nasabah.
Total ekuitas tersebut sesuai dengan laporan keuangan bulanan posisi terakhir PMV.
Kegiatan usaha suatu PMV meliputi penyertaan modal, penyertaan melalui pembelian obligasi konversi, pembiayaan melalui pembelian surat utang yang diterbitkan pasangan usaha pada tahap rintisan awal (start-up) dan/atau pengembangan usaha; dan/atau pembiayaan.[9] Di samping itu, PMV dapat menyelenggarakan kegiatan usaha lain yang berbentuk kegiatan jasa berbasis imbal jasa (fee) atau pun kegiatan usaha lain dengan persetujuan OJK.[10]
Sepanjang penelusuran kami, salah satu keuntungan dan manfaat PMV yaitu terkait dengan gencarnya pendanaan modal ventura terhadap perusahaan rintisan (start-up) potensial di Indonesia, sehingga secara keseluruhan menjadi salah satu pemantik pesatnya perkembangan perusahaan perusahaan rintisan di Indonesia. Selain itu, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya mengenai kegiatan usahanya, modal ventura sangat bermanfaat bagi kelangsungan dunia usaha di berbagai sektor khususnya untuk pemasaran produk, peningkatan likuiditas perusahaan, dan peningkatan rentabilitas perusahaan.[11] Oleh karena itu, karena manfaatnya yang besar dalam kegiatan usaha tersebut, maka menurut hemat kami mendirikan sebuah PMV memiliki keuntungan tersendiri.
Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwibahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut di sini.
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
Dasar Hukum:
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.05/2015 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Modal Ventura;
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 25 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Modal Ventura dan Perusahaan Modal Ventura Syariah;
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 49 Tahun 2024 tentang Pengawasan, Penetapan Status Pengawasan, dan Tindak Lanjut Pengawasan Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.
Referensi:
Dewi Kumalasari. Perusahaan Modal Ventura Perspektif Ekonomi Syariah. Jurnal JES, Vol. 1, No. 1, 2016.
[1] Pasal 1 angka 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.05/2015 Tahun 2015 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Modal Ventura (“POJK 34/2015”)
[2] Pasal 1 angka 2 POJK 34/2015
[3] Pasal 2 ayat (5) POJK 34/2015
[4] Pasal 2 ayat (4) POJK 34/2015
[5] Pasal 2 ayat (3) POJK 34/2015
[6] Pasal 1 angka 4 POJK 34/2015
[7] Pasal 3 POJK 34/2015
[8] Pasal 9 ayat (3) POJK 34/2015
[9] Pasal 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 25 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Modal Ventura dan Perusahaan Modal Ventura Syariah (“POJK 25/2023”)
[10] Pasal 10 POJK 25/2023
[11] Dewi Kumalasari. Perusahaan Modal Ventura Perspektif Ekonomi Syariah. Jurnal JES, Vol. 1, No. 1, 2016, hal. 114