Terima kasih atas pertanyaan Anda.
Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.
Sebelumnya Anda menyebutkan bahwa eks marinir Tentara Nasional Indonesia (“TNI”) Angkatan Laut (“AL”) tersebut merupakan desertir. Menurut KBBI, desertir adalah orang dan sebagainya yang melakukan desersi (lari meninggalkan dinas ketentaraan atau membelot kepada musuh. Apa itu desersi? desersi adalah perbuatan meninggalkan dinas ketentaraan; pembelotan kepada musuh; perbuatan lari dan memihak kepada musuh.
Sebagai informasi, tindakan desersi merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 87 ayat (1) KUHP Militer, yang menyatakan bahwa diancam karena desersi, militer:
- yang pergi dengan maksud menarik diri untuk selamanya dari kewajiban-kewajiban dinasnya, menghindari bahaya perang, menyebrang ke musuh, atau memasuki dinas militer pada suatu negara atau kekuasaan lain tanpa dibenarkan untuk itu;
- yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari 30 hari, dalam waktu kurang lebih lama dari 4 hari;
- yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran izin dan karenanya tidak ikut melaksanakan sebagian atau seluruhnya dari suatu perjalanan yang diperintahkan, seperti yang diuraikan pada Pasal 85 ke-2 KUHP Militer.
Sanksi pidananya berbeda antara desersi marinir saat damai dan saat perang. Jika desersi dilakukan dalam waktu damai, maka diancam dengan pidana penjara maksimum 2 tahun 8 bulan.[1] Sedangkan, desersi yang dilakukan dalam waktu perang diancam dengan pidana penjara maksimum 8 tahun 6 bulan.[2]
Menjawab pertanyaan Anda perihal kewarganegaraan, maka kami akan merujuk pada UU 12/2006. Menurut Pasal 1 angka 1 UU 12/2006, warga negara adalah warga suatu negara yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Sedangkan, kewarganegaraan adalah segala hal ihwal yang berhubungan dengan warga negara.[3]
Pada dasarnya seorang Warga Negara Indonesia (“WNI”) dapat kehilangan kewarganegaraannya, jika yang bersangkutan:[4]
- memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauan sendiri;
- tidak menolak atau tidak melepaskan kewarganegaraan lain, sedangkan orang yang bersangkutan mendapat kesempatan untuk itu;
- dinyatakan hilang kewarganegaraannya oleh presiden ata permohonannya sendiri, yang bersangkutan sudah berusia 18 tahun atau sudah kawin, bertempat tinggal di luar negeri, dan dengan dinyatakan hilang kewarganegaraan Republik Indonesia tidak menjadi tanpa kewarganegaraan;
- masuk dalam dinas tentara asing tanpa izin terlebih dahulu dari presiden;
- secara sukarela masuk dalam dinas negara asing, yang jabatan dalam dinas semacam itu di Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan hanya dapat dijabat WNI;
- secara sukarela mengangkat sumpah atau menyatakan janji setia kepada negara asing atau bagian dari negara asing tersebut;
- tidak diwajibkan tetapi turut serta dalam pemilian sesuatu yang bersifat ketatanegaraan untuk suatu negara asing;
- mempunyai paspor atau surat yang bersifat paspor dari negara asing atau surat yang dapat diartikan sebagai tanda kewarganegaraan yang masih berlaku dari negara lain atas namanya; atau
- bertempat tinggal di luar wilayah negara Republik Indonesia (“RI”) selama 5 tahun terus menerus bukan dalam rangka dinas negara, tanpa alasan yang sah dan sengaja tidak menyatakan keinginannya untuk tetap menjadi WNI sebelum jangka waktu 5 tahun itu berakhir, dan setiap 5 tahun berikutnya yang bersangkutan tidak mengajukan pernyataan ingin tetap menjadi WNI kepada perwakilan RI yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal yang bersangkutan pada perwakilan RI tersebut telah memberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan, sepanjang yang bersangkutan tidak menjadi tanpa kewarganegaraan.
Dalam kasus yang Anda tanyakan, eks marinir TNI AL masuk dalam dinas tentara asing tanpa izin terlebih dahulu dari presiden. Atas perbuatannya tersebut, yang bersangkutan dapat kehilangan kewarganegaraannya.
Sebagai informasi, alasan masuk dalam dinas tentara asing tanpa izin terlebih dahulu dari presiden tidak berlaku bagi mereka yang mengikuti program pendidikan di negara lain yang mengharuskan mengikuti wajib militer.[5]
Kemudian, terhadap orang yang kehilangan kewarganegaraannya, menteri mengumumkan nama orang yang kehilangan kewarganegaraan RI dalam berita negara RI.[6]
Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara kehilangan dan pembatalan kewarganegaraan diatur dalam PP 2/2007 dan perubahannya.
Lantas, terhadap orang yang kehilangan kewarganegaraannya, apakah dapat diperoleh kembali?
Menjawab pertanyaan Anda, pada dasarnya seseorang yang kehilangan kewarganegaraan dapat memperoleh kewarganegaraannya kembali. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 31 UU 12/2006, yang berbunyi:
Seseorang yang kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia dapat memperoleh kembali kewarganegaraannya melalui prosedur pewarganegaraan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 sampai dengan Pasal 18 dan Pasal 22.
Dari bunyi pasal di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa orang yang kehilangan kewarganegaraan dapat memperoleh kembali kewarganegaraannya. Namun, terdapat prosedur pewarganegaraan yang harus dipenuhi sebagaimana diatur dalam Pasal 9 s.d Pasal 18 dan Pasal 22 UU 12/2006.
Misalnya, permohonan pewarganegaraan dapat diajukan oleh pemohon jika memenuhi persyaratan sebagai berikut:[7]
- telah berusia 18 tahun atau sudah kawin;
- pada waktu mengajukan sudah bertempat tinggal di wilayah negara RI paling singkat 5 tahun berturut-turut atau paling singkat 10 tahun tidak berturut-turut;
- sehat jasmani dan rohani;
- dapat berbahasa Indonesia serta mengakui dasar negara Pancasila dan UUD 1945;
- tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 1 tahun atau lebih;
- jika dengan memperoleh kewarganegaraan RI, tidak menjadi berkewarganegaraan ganda;
- mempunyai pekerjaan dan/atau berpenghasilan tetap; dan
- membayar uang pewarganegaraan ke kas negara.
Permohonan pewarganegaraan ini diajukan di Indonesia oleh pemohon secara tertulis dalam bahasa Indonesia di atas kertas bermeterai cukup kepada presiden melalui menteri.[8] Berkas permohonan pewarganegaraan disampaikan kepada pejabat.[9]
Selanjutnya, menteri meneruskan permohonan sebagaimana dimaksud di atas disertai dengan pertimbangan kepada presiden dalam waktu paling lambat 3 bulan terhitung sejak tanggal permohonan diterima.[10]
Terhadap permohonan pewarganegaraan, presiden dapat mengabulkan atau menolak permohonan pewarganegaraan.[11] Persetujuan atau penolakan permohonan memperoleh kembali kewarganegaraan RI diberikan paling lambat 3 bulan oleh menteri atau pejabat terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan.[12]
Jika dikabulkan, maka pengabulan permohonan pewarganegaraan ditetapkan dengan keputusan presiden dan menteri mengumumkan nama orang yang memperoleh kembali kewarganegaraan RI dalam berita negara RI.[13]
Sedangkan, jika ditolak, maka penolakan permohoanan pewarganegaraan harus disertai alasan dan diberitahukan oleh menteri kepada yang bersangkutan aling lambat 3 bulan terhitung sejak tanggal permohonan diterima oleh menteri.[14]
Menjawab pertanyaan Anda, merujuk pada uraian di atas, pada dasarnya orang yang kehilangan kewarganegaraannya dapat memperoleh status WNI yang hilang tersebut. Akan tetapi, harus memenuhi persyaratan dan melalui prosedur pewarganegaraan dengan permohonan sebagaimana dijelaskan di atas. Selanjutnya, presiden dapat mengabulkan atau menolak permohonan tersebut. Jadi, selama memenuhi persyaratan dan melewati prosedur pewarganegaraan, orang yang kehilangan kewarganegaraan dapat memperoleh kewarganegaraannya kembali.
Namun, dalam kasus yang Anda tanyakan, eks marinir TNI AL merupakan seorang desertir. Tindakan desersi sendiri merupakan suatu tindak pidana. Kami asumsikan bahwa tindakan desersi yang dilakukan pada saat waktu damai, oleh karena itu yang bersangkutan diancam pidana penjara maksimal 2 tahun 8 bulan.
Atas alasan tersebut, menurut hemat kami terdapat kemungkinan permohonan pewarganegaraannya akan ditolak karena terdapat persyaratan yang tidak dipenuhi. Misalnya, persyaratan tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 1 tahun atau lebih.
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
Dasar Hukum:
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer;
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia;
- Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia;
- Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia.
Referensi:
- Desersi, KBBI, yang diakses pada tanggal 23 Juli 2025, pukul 12.55 WIB;
- Desertir, KBBI, yang diakses pada tanggal 23 Juli 2025, pukul 12.56 WIB.
[2] Pasal 87 ayat (3) KUHP Militer
[8] Pasal 10 ayat (1) UU 12/2006
[9] Pasal 10 ayat (2) UU 12/2006
[11] Pasal 13 ayat (1) UU 12/2006
[13] Pasal 13 ayat (2) jo. Pasal 34 UU 12/2006
[14] Pasal 13 ayat (3) UU 12/2006
