Kewenangan Jaksa Melakukan Penyelidikan

PERTANYAAN

Apakah jaksa juga punya kewenangan melakukan penyelidikan?

ULASAN LENGKAP

Intisari

KLINIK TERKAIT

Hal yang Wajib Diperhatikan Saat Polisi Melakukan Penangkapan

15 Jul, 2020

Tertangkap Tangan oleh Jaksa, Apakah Langsung Menjadi Terdakwa?

02 Nov, 2015

Hakim Tunggal dan Objek Praperadilan Pasca Putusan MK

26 Agt, 2015

Syarat Fisik/Jasmani untuk Menjadi Jaksa

14 Agt, 2015

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan UU Kejaksaan memang tidak secara eksplisit memberikan kewenangan penyelidikan kepada jaksa. Tapi pelaksanaan penyelidikan oleh jaksa sendiri tidak pernah dipermasalahkan karena beberapa alasan praktis.

Penjelasan lebih lengkap silakan baca ulasan di bawah ini.

Ulasan

Penyelidikan di dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) didefiniskan sebagai serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan[1].

Dalam ketentuan perundang-undangan yang mengatur mengenai hukum acara pidana dan kewenangan Jaksa, yaitu KUHAP dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan (UU Kejaksaan) memang tidak ada ketentuan yang secara eksplisit memberikan kewenangan penyelidikan kepada Jaksa.

Meskipun demikian, pelaksanaan penyelidikan oleh Jaksa sendiri tidak pernah dipermasalahkan. Alasannya, pertama, karena secara praktis fungsi penyelidikan adalah untuk membantu proses penyidikan. Dalam arti, mengumpulkan bukti dan petunjuk yang meyakinkan untuk menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan atas suatu tindak pidana. Dapat dikatakan penyelidikan pada dasarnya adalah bagian dari penyidikan. Hal ini terlihat dari kewenangan yang dimiliki Penyelidik yang diatur dalam Pasal 5 Ayat (1) huruf a KUHAP, yaitu:

1) Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;

2) Mencari keterangan dan barang bukti;

3) Menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri; dan

4) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab

Kewenangan-kewenangan tersebut dimiliki juga oleh Penyidik, dimana kewenangan yang dimiliki Penyidik lebih luas dari pada itu, yang diatur dalam Pasal 7 Ayat (1) KUHAP.

Selain itu dalam KUHAP sendiri bagian penyelidikan diletakkan dalam bab tentang Penyidikan, yaitu Bab XIV.

Kedua, dalam tahap penyelidikan, penyelidik tidak memiliki kewenangan melakukan upaya-upaya paksa seperti penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, penyadapan, atau kewenangan-kewenangan yang dapat merampas atau mengurangi hak asasi seseorang. Sehingga hampir tidak ada pihak yang kepentingannya “terancam” dirugikan dengan dilakukannya kegiatan penyelidikan.

Terakhir, proses penyelidikan biasanya dilakukan secara tertutup/rahasia untuk menjamin keberhasilan terungkapnya kejahatan dan menjaga hak-hak terduga Pelaku yang belum tentu menjadi Tersangka.

Dasar hukum:

1. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan

---

[1] Pasal 1 angka 5 KUHAP