Terimakasih atas pertanyaan Anda.
Artikel di bawah ini adalah pemuktahiran dari artikel dengan judul sama yang dibuat oleh Muhammad Raihan Nugraha, S.H. dan pertama kali dipublikasikan pada 30 September 2025.
Artikel ini dibuat berdasarkan KUHAP lama dan UU 20/2025 tentang KUHAP yang diundangkan pada tanggal 17 Desember 2025.
Seluruh informasi hukum dalam Klinik Hukumonline disediakan semata-mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum. Silakan mempelajari Pernyataan Penyangkalan untuk informasi selengkapnya. Untuk memperoleh nasihat hukum yang sesuai dengan kasus Anda, silakan berkonsultasi langsung dengan Konsultan Mitra Justika.
Berkaitan dengan buku, Indonesia memiliki aturan yang berhubungan dengan buku, yaitu UU 3/2017 tentang sistem perbukuan. Adapun menurut Pasal 1 angka 2 UU 3/2017, buku adalah karya tulis dan/atau karya gambar yang diterbitkan berupa cetakan berjilid atau berupa publikasi elektronik yang diterbitkan secara tidak berkala.
Secara historis, pernah ada aturan yang mengatur secara khusus penyitaan buku dalam Penetapan Presiden 4/1963 (ketentuan ini juga dikenal sebagai UU 4/PNPS/1963) tentang pengamanan terhadap barang-barang cetakan yang isinya dapat mengganggu ketertiban umum. Kewenangan penyitaan buku tersebut dapat dilihat dalam Pasal 6 Penetapan Presiden 4/1963, sebagai berikut:
Terhadap barang-barang cetakan yang dilarang berdasarkan Penetapan ini dilakukan pensitaan oleh Kejaksaan, Kepolisian atau alat negara lain yang mempunyai wewenang memelihara ketertiban umum.
Akan tetapi, perlu diingat bahwa saat ini Penetapan Presiden 4/1963 tersebut berdasarkan Putusan MK No. 6-13-20/PUU-VII/2010, telah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat (hal. 247).
Dalam pertimbangan Majelis Hakim, penyitaan buku sebagai salah satu barang cetakan tanpa melalui proses peradilan, sama dengan pengambilalihan hak milik pribadi secara sewenang-wenang yang dilarang oleh Pasal 28H ayat (4) UUD 1945 (hal. 234), yang berbunyi:
Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun.
Tindakan pengambilalihan barang cetakan tanpa prosedur yang benar menurut hukum, terutama tanpa melalui proses peradilan, merupakansuatu eksekusi tanpa peradilan (extra judicial execution) yang sangat ditentang dalam suatu negara hukum yang menghendaki due process of law. Due process of law, seperti dipertimbangkan di atas, adalah penegakan hukum melalui suatu sistem peradilan (hal. 249 – 254).
Jadi, sebagaimana disebutkan dalam pertimbangan putusan Mahkamah Konstitusi (“MK”) di atas, penyitaan harus dilakukan melalui proses peradilan, jika tidak maka termasuk eksekusi tanpa peradilan (extra judicial execution).
Berkenaan dengan tindakan penyitaan, hal tersebut diatur di dalam UU 20/2025 tentang KUHAP baru yang telah berlaku sejak 2 Januari 2026.[1] Namun, untuk memperkaya wawasan Anda, kami juga akan membandingkannya dengan ketentuan KUHAP lama yang saat ini telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.[2]
Tindakan penyitaan menurut KUHAP baru termasuk satu tindakan upaya paksa.[3] Adapun, definisi penyitaan adalah berikut:
Penyitaan ini dilakukan pada tahap penyidikan[4] yaitu:
Untuk melakukan penyitaan, penyidik harus mendapatkan izin penyitaan sebagaimana diatur di dalam Pasal 119 ayat (1) dan (2) UU 20/2025 yang sebelumnya dimuat di dalam Pasal 38 ayat (1) KUHAPlama, sebagai berikut:
Berbeda dengan KUHAP lama, dalam Pasal 124 UU 20/2025 mengatur lebih rinci soal pengajuan izin penyitaan berdasarkan daerah hukum di mana benda itu berada, yang diatur sebagai berikut:
- Penyidik mengajukan izin penyitaan kepada ketua pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat keberadaan benda.
- Jika benda ada di beberapa daerah hukum, penyidik dapat memilih salah satu pengadilan negeri.
- Jika keadaan daerah tidak memungkinkan pengadilan negeri memeriksa permohonan penyitaan, Mahkamah Agung menetapkan atau menunjuk pengadilan negeri lain yang layak.
- Jika benda ada di luar negeri, yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan penyitaan tersebut adalah pengadilan negeri Jakarta Pusat.
Lebih lanjut, Pasal 21 ayat (2) Perkapolri 6/2019, menerangkan bahwa penyidik/penyidik pembantu dalam melakukan penyitaan wajib dilengkapi dengan:
- surat perintah penyitaan; dan
- surat izin penyitaan dari ketua pengadilan, kecuali dalam hal tertangkap tangan.
Namun, jika penyitaan dilakukan tanpa surat izin harus memenuhi syarat yang diatur dalam Pasal 120 ayat (1) UU 20/2025 yang sebelumnya termaktub dalam Pasal 38 ayat (2) KUHAP lama, sebagai berikut:
Mengenai “keadaan mendesak” menurut UU 20/2025, kriterianya meliputi:[5]
- letak geografis yang susah dijangkau;
- tertangkap Tangan;
- tersangka berpotensi berupaya merusak dan menghilangkan barang bukti secara nyata;
- benda atau aset tersebut mudah dipindahkan;
- adanya ancaman serius terhadap keamanan nasional atau nyawa seseorang yang memerlukan tindakan segera; dan/ atau
- situasi berdasarkan penilaian Penyidik.
Lebih lanjut, perlu diketahui bahwa terdapat limitasi terhadap barang apa yang dapat disita. Merujuk pada UU 20/2025 yang sebelumnya diatur di dalam KUHAP lama, benda yang dapat dikenakan penyitaan adalah sebagai berikut.
Kemudian, perihal penyitaan karena tertangkap tangan dalam Pasal 126 UU 20/2025 dan Pasal 40 KUHAP lama, diatur sebagai berikut:
Pasal 126 UU 20/2025 | Pasal 40 KUHAP lama |
Dalam hal tertangkap tangan, penyidik dapat menyita: - benda yang telah digunakan untuk melakukan tindak pidana;
- benda yang patut diduga telah digunakan untuk melakukan tindak pidana; dan/ atau
- benda lain yang dapat dipakai sebagai barang bukti.
| Dalam hal tertangkap tangan penyidik dapat menyita benda dan alat yang patut diduga telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana atau benda lain yang dapat dipakai sebagai barang bukti. |
Atas dasar tersebut, penyitaan terhadap buku tidak bisa dilakukan secara sembarangan. Pertama, harus mendapatkan izin penyitaan terlebih dahulu. Kedua, buku tersebut harus memenuhi syarat benda yang dapat disita berdasarkan Pasal 123 ayat (1) UU 20/2025.
Menurut hemat kami, penyitaan buku tanpa relevansi langsung dengan kejahatan dapat dianggap sebagai tindakan sewenang-wenang dan dapat menimbulkan pelanggaran terhadap demokrasi dan hak asasi manusia, karena setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun.
Baca juga: Mengenal Apa itu HAM Menurut Hukum dan Para Ahli
Lebih lanjut, menurut Girlie Lipsky Aneira, peneliti di Institute for Criminal Justice Reform (“ICJR”), ketentuan Pasal 39 ayat (1) KUHAP lama menekankan bahwa setiap barang yang disita harus memiliki relevansi dengan tindak pidana. Relevansi ini menjadi penting karena akan digunakan untuk membuktikan suatu tindak pidana.
Terhadap penyitaan buku milik sejumlah demonstran, Girlie Lipsky Aneira berpendapat bahwa tidak ada hubungan langsung dengan perbuatan melawan hukum yang disangkakan. Buku tersebut tidak bisa menyimpulkan atau membuktikan hubungan langsung antara perbuatan demonstran dengan buku yang dibaca. Sehingga, penyitaan tersebut menyimpangi ketentuan mengenai limitasi terhadap barang yang dapat dilakukan penyitaan.
Keterangan kepolisian yang menyebut bahwa buku-buku tersebut dianggap membentuk pola pikir para demonstran dalam melakukan tindak pidana juga tidak memiliki dasar yang kuat secara hukum. Menilai perbuatan seseorang semata-mata dari bacaan yang dimilikinya merupakan tindakan yang tidak dapat dibenarkan secara yuridis, karena kepemilikan atau pembacaan suatu buku tidak dengan sendirinya menunjukkan adanya hubungan kausalitas dengan tindak pidana yang disangkakan.
Oleh karena itu, seharusnya aparat penegak hukum memfokuskan upaya penyitaan pada barang-barang yang sejak awal memang memiliki keterkaitan langsung dan signifikan dengan tindak pidana (jika ada) yang sedang disidik.
Baca juga: Pasal Kebebasan Berpendapat dan Demo yang Dilarang
Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwibahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut di sini.
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
Dasar Hukum:
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan;
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.
Putusan:
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6-13-20/PUU-VII/2010.
Catatan:
Kami telah melakukan wawancara via WhatsApp dengan Girlie Lipsky Aneira, peneliti di Institute for Criminal Justice Reform (“ICJR”), pada 29 September 2025, pukul 19.00 WIB.
[1] Pasal 369 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (“UU 20/2025”)
[2] Pasal 362 UU 20/2025
[3] Pasal 16 ayat (1) huruf e Perkapolri 6/2019jo. Pasal 89 huruf e UU 20/2025
[4] Lihat Pasal 16 ayat (2) dan Pasal 21 ayat (1) Perkapolri 6/2019
[5] Pasal 120 ayat (2) UU 20/2025
[6] Lihat Penjelasan Pasal 123 ayat (1) huruf a UU 20/2025, bahwa yang dimaksud dengan "tagihan", antara lain, rekening koran di bank, giro, bilyet, dan surat berharga.