Kriteria Perizinan Berusaha Tanpa Penerbitan Persyaratan Dasar

PERTANYAAN

Apakah ada kemudahan untuk perizinan berusaha tanpa penerbitan persyaratan dasar? Kalau ada, apa saja kriterianya?

ULASAN LENGKAP

Terima kasih atas pertanyaan Anda.

Seluruh informasi hukum dalam Klinik Hukumonline disediakan semata-mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum. Silakan mempelajari Pernyataan Penyangkalan untuk informasi selengkapnya. Untuk memperoleh nasihat hukum yang sesuai dengan kasus Anda, silakan berkonsultasi langsung dengan Konsultan Mitra Justika.

Pemenuhan Persyaratan Dasar dalam Perizinan Berusaha

Pada dasarnya, pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha wajib memiliki perizinan berusaha (“PB”),[1] yaitu legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.[2]

Kemudian, PB diperoleh setelah pelaku usaha melakukan pemenuhan persyaratan dasar terlebih dahulu, kecuali diatur lain dalam PP 28/2025.[3] Adapun persyaratan dasar meliputi:[4]

1. kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang (“KKPR”);
2. persetujuan lingkungan (“PL”);
3. persetujuan bangunan gedung (“PBG”) dan sertifikat laik fungsi bangunan gedung (“SLF”).

Masing-masing penjelasannya dapat Anda temukan dalam artikel Dasar Hukum Penghapusan SKDU, Apa Gantinya?

Penerbitan persyaratan dasar ini dilaksanakan sesuai dengan lokasi kegiatan usaha dan pelaksanaannya dilakukan oleh:[5]

1. lembaga Online Single Submission (“OSS”);
2. lembaga OSS atau nama menteri/kepala lembaga;
3. kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (“DPMPTSP”) provinsi atas nama gubernur; dan
4. kepala DPMPTSP kabupaten/kota atas nama bupati/wali kota.

sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Baca juga: Apa Itu Perizinan Berusaha Berbasis Risiko?

Kemudahan PB Tanpa Penerbitan Persyaratan Dasar

Sebagaimana disebutkan sebelumnya, pemenuhan persyaratan dasar dapat dikecualikan jika diatur lain dalam PP 28/2025. Pengecualian ini dapat ditemukan pada ketentuan Pasal 13 PP 28/2025, yang berbunyi:

Dalam hal kegiatan usaha dilakukan pada suatu bangunan gedung atau komplek perdagangan/jasa yang dipakai bersama dan pengelolanya telah memiliki KKPR, PL, PBG, dan/atau SLF, pelaku usaha perdagangan/jasa tidak perlu memenuhi persyaratan dasar dan dapat langsung melanjutkan ke tahap permohonan PB dan/atau PB UMKU melalui sistem OSS.

Dengan demikian, pelaku usaha perdagangan/jasa dapat langsung mengajukan PB dan/atau PB UMKU (perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha) tanpa terlebih dahulu memenuhi persyaratan dasar, sepanjang kegiatan usahanya dilakukan pada bangunan gedung atau komplek perdagangan/jasa yang digunakan bersama dan pengelolanya telah memiliki KKPR, PL, PBG, dan/atau SLF sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sebagai informasi, Pasal 41 ayat (2) Permeninves/BKPM 5/2025 mengatur bahwa bangunan gedung atau komplek perdagangan/jasa yang disebutkan pada pasal di atas, terdiri dari:

1. pusat perbelanjaan (mal);
2. pasar modern;
3. pasar tradisional
4. gedung perkantoran;
5. tempat peristirahatan (rest area);
6. prasarana transportasi publik (bandar udara, pelabuhan, stasiun, dan terminal);
7. rumah sakit; atau
8. tempat hunian vertikal (apartemen dan rumah susun).

Kegiatan usaha sebagaimana dimaksud merupakan kegiatan perdagangan atau jasa yang tidak memerlukan pembangunan bangunan gedung.[6]

Adapun Menteri Investasi dan Hilirisasi/BKPM atau kepala yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal, dapat menetapkan jenis bangunan gedung atau komplek selain yang disebutkan di atas, setelah berkoordinasi dengan:[7]

1. menteri yang menyelenggarakan sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian pelaksanaan urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang perekonomian;
2. menteri/kepala badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria dan tata ruang serta tugas di bidang pertanahan;
3. menteri/kepala badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan tugas pemerintahan di bidang pengendalian lingkungan hidup; dan
4. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum.

Bagi pelaku usaha yang memenuhi kriteria di atas, sebelum mengajukan permohonan PB, pelaku usaha wajib menyampaikan persyaratan:[8]

1. perjanjian sewa-menyewa antara pengelola atau pemilik gedung atau kompleks perdagangan atau jasa dengan pelaku usaha yang masih berlaku dan sah secara hukum;
2. NIB pengelola atau pemilik gedung dan pelaku usaha; dan
3. KKPR, PL, PBG, dan SLF atas nama pengelola atau pemilik gedung atau kompleks perdagangan atau jasa.

Dalam hal bangunan gedung atau komplek perdagangan atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) Permeninves/BKPM 5/2025 dikelola oleh pemerintah atau pemerintah daerah, persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c dapat dikecualikan.[9]

Terhadap persyaratan di atas, lembaga OSS, kepala DPMPTSP provinsi atau kepala DPMPTSP kabupaten/kota sesuai kewenangannya melakukan verifikasi terhadap persyaratan dan menyampaikan hasil verifikasi berupa notifikasi:[10]

1. tidak memerlukan KKPR, PL. PBG, dan SLF; atau
2. memerlukan KKPR, PL, PBG, dan SLF, kepada pelaku usaha melalui sistem OSS.

Verifikasi dilakukan dalam jangka waktu paling lama 5 hari.[11]

Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwibahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut di sini.

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

Dasar Hukum:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
2. Peraturan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pedoman dan Tata Cara Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal Melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission).

Referensi:

Online Single Submission, yang diakses pada 12 Juni 2026, pukul 10.00 WIB.

---

[1] Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (“PP 28/2025”).

[2] Pasal 1 angka 3 PP 28/2025.

[3] Pasal 4 ayat (2) PP 28/2025.

[4] Pasal 12 ayat (1) PP 28/2025.

[5] Pasal 12 ayat (1) dan (2) PP 28/2025.

[6] Pasal 41 ayat (3) Peraturan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pedoman dan Tata Cara Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal Melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission) (“Permeninves/BKPM 5/2025”).

[7] Pasal 41 ayat (4) Permeninves/BKPM 5/2025.

[8] Pasal 42 ayat (1) Permeninves/BKPM 5/2025.

[9] Pasal 42 ayat (2) Permeninves/BKPM 5/2025.

[10] Pasal 42 ayat (3) Permeninves/BKPM 5/2025.

[11] Pasal 42 ayat (4) Permeninves/BKPM 5/2025.