Terima kasih atas pertanyaan Anda.
Seluruh informasi hukum dalam Klinik Hukumonline disediakan semata-mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum. Silakan mempelajari Pernyataan Penyangkalan untuk informasi selengkapnya. Untuk memperoleh nasihat hukum yang sesuai dengan kasus Anda, silakan berkonsultasi langsung dengan Konsultan Mitra Justika.
Wasiat (testament) dipahami secara umum sebagai kehendak terakhir seseorang yang akan diselenggarakan ketika orang tersebut meninggal dunia. Praktiknya, wasiat dituangkan dalam sebuah surat, yang dibagi menjadi 2 jenis, yaitu wasiat yang berisi penunjukan seseorang atau beberapa orang menjadi ahli waris (erfstelling) dan hibah wasiat (legaat).[1]
Wasiat tentu berkaitan dengan harta yang diberikan oleh pemiliknya kepada orang lain. Dalam konteks pertanyaan Anda, aset digital dapat dijadikan objek wasiat atau diwariskan apabila aset digital tersebut dipandang sebagai suatu harta oleh pewasiat atau pewarisnya.
Secara umum, aset merupakan segala bentuk kekayaan yang dimiliki seseorang baik yang berwujud maupun tidak berwujud. Begitu pula aset digital seperti cryptocurrency, NFT, dan lain-lain, meski tidak memiliki eksistensi fisik, tetapi memenuhi kriteria ekonomi dan hukum sebagai objek kepemilikan.[2] Merujuk pada Pasal 503 KUHPerdata, aset digital dapat digolongkan ke dalam benda tidak berwujud (hak).
Dengan demikian, Anda dapat membuat surat wasiat berkenaan dengan aset digital dengan cara sebagai berikut.
Pertama, secara teknis perlu dilakukan inventarisasi terlebih dahulu terhadap aset digital yang akan diberikan kepada orang lain atau diwariskan kepada ahli waris, sebelum membuat wasiat. Dalam hal ini, aset digital dapat digolongkan dalam 2 jenis hak, yaitu hak akses dan hak kekayaan intelektual.
Aset digital yang berkaitan dengan hak akses tentu perlu dilakukan dokumentasi pencatatan terkait akun identitas pemilik, kata sandi/password, hingga pemanfaatan fitur pemulihan akun (account recovery) yang disediakan oleh platform digital dengan mencantumkan identitas dari penerima wasiat. Hal ini bertujuan agar penerima wasiat atau ahli waris dapat melakukan akses terhadap aset digital tersebut ketika pembuat wasiat telah meninggal dunia.
Apabila aset digital tersebut berkaitan dengan hak kekayaan intelektual, seperti konten-konten yang dilindungi oleh hak cipta, maka perlu memperhatikan surat pencatatan ciptaan yang dikeluarkan oleh instansi berwenang yaitu Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Indonesia (DJKI). Apabila aset digital tersebut belum memiliki surat pencatatan ciptaan, maka pastikan untuk memiliki dokumentasi pembuatan konten digitalnya.
Kedua, pewasiat perlu menentukan terlebih dahulu akan memilih wasiat (erfstelling) atau hibah wasiat (legaat). Jika memilih wasiat, maka penerima aset digital akan dianggap menjadi ahli waris yang diangkat melalui wasiat. Sedangkan dalam hibah wasiat, hanya fokus pada pemberian secara spesifik objek barang tertentu untuk diterima oleh orang lain. Penerima hibah wasiat tidak akan dianggap sebagai ahli waris.[3]
Baik wasiat atau hibah wasiat, sama-sama dibuat ketika pewasiat masih hidup dan isi wasiat tersebut baru berlaku ketika pewasiat telah meninggal dunia. Apabila aset digital tersebut merupakan objek hak kekayaan intelektual, maka dapat terjadi peralihan hak atas hak eksklusif dari pewasiat kepada penerima wasiat.
Ketiga, pewasiat perlu menentukan untuk membuat surat wasiat secara rahasia atau melibatkan pihak ketiga yaitu notaris. Sebelumnya, perlu diketahui bahwa disarikan dari artikel Prosuder Pembuatan Surat Wasiat yang Perlu Diketahui, ada 3 bentuk surat wasiat, yaitu:
- Wasiat olografis atau wasiat di bawah tangan, yaitu surat wasiat yang ditulis tangan dan ditandatangani oleh pewaris sendiri kemudian dititipkan kepada notaris (Pasal 932 s.d. Pasal 937 KUHPerdata);
- Wasiat umum, yaitu surat wasiat yang dibuat di hadapan notaris dan menjadi sebuah akta (Pasal 938 s.d. 939 KUHPerdata);
- Wasiat rahasia/tertutup, yaitu surat wasiat di mana pewaris membuat sendiri atau menyuruh orang lain untuk menulisnya dan kemudian ditutup dan disegel (Pasal 940 KUHPerdata).
Dengan demikian, untuk membuat wasiat atas suatu aset digital, maka perlu mencantumkan secara jelas aset digital yang dimiliki, baik berupa hak akses dan/atau hak kekayaan intelektual, dengan tujuan agar penerima wasiat dapat mengakses aset digital tersebut atau melakukan peralihan hak atas aset digital yang terlindungi oleh hak kekayaan intelektual. Selain itu, pewasiat juga perlu menentukan bentuk dari wasiat tersebut; apakah berbentuk wasiat yang berkaitan dengan ahli waris atau hibah wasiat yang tidak menjadikan penerimanya sebagai ahli waris.
Jika Anda ingin membuat surat wasiat tersebut menjadi sebuah akta autentik, maka Anda perlu melibatkan notaris dalam pembuatannya. Hal ini sebagaimana ditegaskan di dalam Pasal 1868 KUHPerdata.
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
Dasar Hukum:
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
Referensi:
- Komang Adi Wijaya dkk. Status Hukum Aset Digital sebagai Barang Milik dalam Perspektif Hukum Indonesia. Rio Law Jurnal Vol. 6 No. 2, 2025;
- Umar Haris Sanjaya. Kedudukan Surat Wasiat terhadap Harta Warisan yang Belum Dibagikan kepada Ahli Waris. Jurnal Yuridis Vol. 5, No. 1, Juni 2018.
[1] Umar Haris Sanjaya. Kedudukan Surat Wasiat terhadap Harta Warisan yang Belum Dibagikan kepada Ahli Waris. Jurnal Yuridis Vol. 5, No. 1, Juni 2018, hal.76
[2] Komang Adi Wijaya dkk. Status Hukum Aset Digital sebagai Barang Milik dalam Perspektif Hukum Indonesia. Rio Law Jurnal Vol. 6 No. 2, 2025 hal. 846-847
[3] Lihat Pasal 954 s.d. Pasal 972 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata