Langkah Saat Bank Ingin Menyatakan Nasabah Pailit

Dr. Flora Dianti, S.H., M.H.LKBH-PPS FH UI

LKBH-PPS FH UI

21 Jul, 2020Bacaan 10 Menit

Langkah Saat Bank Ingin Menyatakan Nasabah Pailit

PERTANYAAN

Saya ada pinjaman di salah satu bank swasta. Kondisi angsuran saya sering terlambat bahkan bisa masuk kategori macet. Awal 2020 ini saya mulai membayar angsuran meskipun nominal tidak sesuai dengan jumlah tagihan. Pada bulan Juni, dapat kabar dari bagian marketing bahwa bank tersebut sedang membuat langkah untuk menyatakan saya pailit. Apa yang harus saya lakukan dalam kondisi seperti ini? Untuk melunasi semua tidak bisa. Bahkan untuk membayar angsuran saja tidak bisa membayar sesuai tagihan karena kondisi ekonomi sedang tidak baik. Bagaimana nasib agunan saya?

DAFTAR ISI

INTISARI JAWABAN

Ada tiga langkah pilihan yang dapat Anda lakukan ketika bank sedang berupaya menyatakan Anda pailit, yaitu:

Mengajukan permohonan restrukturisasi kredit;
Membiarkan bank untuk mengeksekusi jaminan Anda sebagai akibat dari wanprestasi;
Mengajukan penundaan kewajiban pembayaran utang.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

ULASAN LENGKAP

Terima kasih atas pertanyaan Anda.

Dari pertanyaan dan permasalahan yang Anda alami, kami berpendapat ada tiga langkah pilihan yang bisa Anda lakukan terkait tagihan dan agunan yang dijadikan jaminan di bank swasta atas fasilitas kredit yang Anda terima dari bank tersebut.

Restrukturisasi Kredit atau Pembiayaan

Pertama, dengan diterbitkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 Tahun 2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 (“POJK 11/2020”), Anda bisa mengajukan permohonan restrukturisasi kredit atau pembiayaan kepada bank swasta tersebut jika kesulitan pembayaran yang Anda maksudkan akibat terkena dampak pandemi COVID-19.

Restrukturisasi ini bertujuan untuk meringankan debitur dalam bentuk penyesuaian cicilan pokok, penurunan suku bunga dan/atau perpanjangan waktu.

Adapun persyaratan bagi debitur yang mengajukan restrukturisasi kredit adalah sebagai berikut:

debitur yang terkena dampak penyebaran COVID-19, termasuk debitur usaha mikro, kecil, dan menengah;[1]
debitur yang bergerak pada bidang, antara lain, pariwisata, perhotelan, perdagangan, pengolahan, pertanian, pertambangan dan transportasi;[2]
debitur dengan nilai kredit di bawah Rp10 miliar.[3]

Proses permohonan restrukturisasi ini dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, Anda bisa mendatangi langsung bagian loan service di cabang bank swasta tempat Anda mengajukan pinjaman.

Yang kedua, mengingat situasi pandemi COVID-19, mungkin di daerah tempat Anda tinggal diberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar atau pembatasan kegiatan masyarakat, maka terdapat proses permohonan restrukturisasi sebagai berikut:

kunjungi website resmi kantor bank swasta tersebut;
download dan isi formulir pengajuan restrukturisasi;
debitur menunggu pengumuman persetujuan restrukturisasi oleh bank swasta tersebut;
setelah mendapat persetujuan restrukturisasi, maka debitur dapat melakukan pembayaran sesuai dengan biaya yang sudah disepakati.

Perlu diingat bahwa selama proses menunggu jawaban atas permohonan restrukturisasi yang Anda ajukan, sebaiknya Anda tetap membayar kewajiban cicilan kredit sesuai nominalnya dan diusahakan dibayar tepat waktu, karena dua hal ini menjadi pertimbangan apakah permohonan restrukturisasi Anda akan dikabulkan atau tidak.

Selain itu, track record Anda sebagai debitur selama ini juga menjadi bahan pertimbangan.

Pelelangan Objek Jaminan Ketika Nasabah Lalai

Kedua, sesuai pertanyaan Anda, apa yang dapat dilakukan oleh pihak bank jika kredit Anda masuk dalam kategori macet?

Sesuai Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pihak bank akan mengirimkan surat peringatan kepada Anda sebagai debitur agar melaksanakan kewajibannya dalam pembayaran angsuran sesuai yang disepakati dalam akad kredit.

Surat peringatan tersebut biasanya diajukan paling tidak sebanyak 3 kali untuk memenuhi syarat keadaan wanprestasi debitur.

Apabila telah diperingati secara patut, tetapi debitur tidak juga melakukan pembayaran sesuai tunggakan yang tercantum dalam data bank, maka pihak bank akan melakukan proses lelang terhadap agunan Anda yang dijadikan jaminan di bank, misalnya jika agunan Anda berupa tanah dan/atau bangunan yang dibebankan hak tanggungan, eksekusi objek jaminannya akan sesuai Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah.

Permohonan Pernyataan Pailit oleh Bank untuk Nasabah

Ketiga, sesuai dengan permasalahan yang Anda hadapi, pihak bank sedang membuat langkah untuk menyatakan Anda pailit.

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (“UU KPKPU”), kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitur pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur dalam UU KPKPU.

Apabila permohonan pailit tersebut belum didaftarkan di Pengadilan Niaga, maka sesuai jawaban kami di atas, Anda masih punya waktu dan kesempatan untuk mediasi dan/atau musyawarah dengan pihak bank dengan mengajukan permohonan restrukturisasi kredit ke bank yang bersangkutan.

Akan tetapi, jika permohonan pailit tersebut telah didaftarkan di Pengadilan Niaga, maka sesuai dengan ketentuan UU KPKPU, akibat hukum permohonan pailit tersebut sesuai dengan Pasal 222 – Pasal 294 UU KPKPU mengenai Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (“PKPU”).[4]

UU KPKPU telah memberikan ruang untuk debitur yang dimohonkan agar pailit untuk mengajukan PKPU demi menunda terjadinya kepailitan, sekaligus mengadakan restrukturisasi utang-utangnya kepada kreditur-krediturnya.

Dengan kata lain, PKPU bertujuan menjaga jangan sampai seorang debitur yang karena suatu keadaan, dinyatakan pailit, sedangkan bila debitur tersebut diberikan waktu, maka besar harapan ia dapat melunasi utang-utangnya dengan reorganisasi usahanya.

Jika disimpulkan dari Pasal 222 – Pasal 294 UU KPKPU, waktu PKPU dapat diajukan dan akibat hukumnya adalah:

sebelum permohonan pailit didaftarkan, pihak debitur mengajukan PKPU. Apabila PKPU diajukan sebelum terhadap debitur diajukan permohonan pailit, maka dengan adanya PKPU tersebut permohonan pernyataan pailit tidak dapat diajukan;[5]
jika sudah ada permohonan pailit, PKPU dapat diajukan pada waktu permohonan pernyataan pailit sedang diperiksa oleh Pengadilan Niaga. Adapun apabila PKPU diajukan di tengah-tengah permohonan pernyataan pailit sedang diperiksa oleh Pengadilan Niaga, maka pemeriksaan permohonan pailit itu harus dihentikan.[6]

Perlu kami tekankan, apabila debitur mengajukan PKPU, maka pihak debitur harus menyiapkan proposal perdamaian yang disusun sedemikian rupa, sehingga para kreditur akan menerima perdamaian tersebut.[7]

Apabila rencana perdamaian tersebut diterima, maka akan dihomologasi (disahkan) oleh Pengadilan Niaga, sehingga mempunyai kekuatan hukum yang mengikat bagi para pihak, yakni kreditur dan debitur.[8]

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

Dasar Hukum: