Terima kasih atas pertanyaan Anda.
Seluruh informasi hukum dalam Klinik Hukumonline disediakan semata-mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum. Silakan mempelajari Pernyataan Penyangkalan untuk informasi selengkapnya. Untuk memperoleh nasihat hukum yang sesuai dengan kasus Anda, silakan berkonsultasi langsung dengan Konsultan Mitra Justika.
Kami menekankan bahwa seorang pelapor tidak dapat dijerat hukum ketika melaporkan suatu dugaan tindak pidana. Asalkan tujuan pelapor tersebut memang murni untuk melaporkan tindak pidana, bukan untuk menyebarluaskan foto hasil rekayasa dari teknologi kecerdasan buatan/artificial intelligence (“AI”) atau dikenal dengan deepfake.
Anda merupakan orang yang melihat langsung bukti di dalam handphone teman Anda. Berdasarkan Pasal 23 ayat (1) UU 20/2025 tentang KUHAP baru yang telah berlaku sejak tanggal 2 Januari 2026,[1] disebutkan bahwa:
Setiap orang yang mengetahui permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana wajib seketika itu juga melaporkan hal tersebut kepada Penyelidik atau Penyidik.
Artinya, melaporkan tindak pidana adalah bentuk peran serta masyarakat demi menegakan hukum dan melindungi korban.
Pelapor tidak dapat dituntut atas pencemaran nama baik atau pelanggaran hak privasi karena menyerahkan bukti tersebut kepada penyidik demi kepentingan pembuktian pidana, bukan untuk konsumsi publik.
Baca juga: Bisakah Terdakwa yang Dibebaskan Menuntut Balik Pelapor?
Teman Anda yang membuat konten pornografi dengan AI (deepfake porn) dari foto murid sekolah tersebut, pada dasarnya dapat dijerat pidana. Mengutip artikel Apa Itu Deepfake Porn dan Jerat Pidana bagi Pelakunya, deepfake merupakan teknologi rekayasa yang didasarkan pada AI. Adapun, deepfake porn merupakan penggunaan teknologi deepfake untuk menyebarkan konten pornografi.
Dengan demikian, perbuatan yang dilakukan teman Anda dapat dikategorikan sebagai deepfake porn atau konten pornografi tiruan yang dibuat menggunakan teknologi AI untuk memanipulasi atau menempelkan wajah seseorang ke tubuh model atau pemeran video porno asli.
Perbuatan teman Anda dapat dijerat dengan UU ITE, UU 1/2023 tentang KUHP baru yang telah berlaku sejak tanggal 2 Januari 2026,[2] dan UU 1/2026.
Pasal VII angka 38 UU 1/2026 yang mengubah Pasal 407 ayat (1) UU 1/2023
Setiap Orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan Pornografi, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun atau pidana denda paling banyak kategori VI, yaitu Rp2 miliar.[3]
Pasal 35 UU ITE
Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik.
Pasal 51 ayat (1) UU ITE jo. Pasal II ayat (5) huruf g UU 1/2026
Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VII yaitu Rp50 miliar.[4]
Anda sebagai pelapor tidak akan dijerat hukum selama laporan tersebut dilakukan dengan iktikad baik dan bukti diserahkan langsung kepada penyidik untuk kepentingan pembuktian, bukan untuk konsumsi publik.
Sebaliknya, teman Anda dapat dijerat pidana karena perbuatannya memanipulasi wajah murid ke dalam konten pornografi (deepfake porn) melanggar berbagai ketentuan pidana yang ada dalam UU 1/2023 dan UU ITE sebagaimana kami jelaskan di atas.
Laporan Anda justru merupakan bentuk peran serta masyarakat dalam menegakkan hukum dan melindungi korban dari eksploitasi seksual berbasis teknologi.
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
Dasar Hukum:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.
[1] Pasal 369 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
[2] Pasal 624 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“UU 1/2023”)
[3] Pasal 79 ayat (1) huruf f UU 1/2023
[4] Pasal 79 ayat (1) huruf h UU 1/2023