Larangan Analogi dalam Hukum Pidana

PERTANYAAN

Benarkah dalam hukum pidana dilarang menggunakan tafsir analogi? Apa dasar teori atau dasar normanya?

ULASAN LENGKAP

Terima kasih atas pertanyaan Anda.

Artikel ini dibuat berdasarkan KUHP lama dan UU 1/2023 tentang KUHP yang diundangkan pada tanggal 2 Januari 2023.

Analogi dalam Hukum Pidana

KLINIK TERKAIT

Teori Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korporasi

12 Jun, 2025

Teori Pemidanaan yang Dianut di Indonesia

02 Des, 2024

8 Teori Keadilan dalam Filsafat Hukum Menurut Para Ahli

16 Feb, 2024

Arti Teori Receptio A Contrario

02 Feb, 2023

Pembahasan tentang boleh atau tidak menggunakan analogi dalam hukum pidana memang masih terdapat perdebatan, sehingga perlu pembahasan yang mendalam.

Analogi atau argumentum per analogiam secara sederhana adalah metode menafsirkan hukum dengan memperluas penerapan suatu aturan yang ada terhadap peristiwa lain yang serupa, meskipun tidak secara eksplisit disebutkan dalam undang-undang. Dalam hukum perdata atau administrasi, analogi bisa berperan positif sebagai jembatan antara aturan dan keadilan substantif. Namun, dalam hukum pidana, analogi justru dianggap membawa risiko serius karena memperluas ruang kriminalisasi tanpa dasar hukum yang jelas sehingga bertentangan dengan asas legalitas.[1]

Selain itu, dalam hukum pidana selalu berhati-hati untuk menafsirkan norma. Sebab, sifat hukum pidana adalah pembatas kebebasan individu. Semua tafsir yang memperluas makna pasal secara analogi dianggap berbahaya.[2]

Secara normatif, analogi dilarang secara tegas dalam Pasal 1 ayat (2) UU 1/2023 tentang KUHP baru yang berlaku 3 tahun sejak tanggal diundangkan[3] yaitu tahun 2026, yang menyatakan bahwa dalam menetapkan adanya tindak pidana dilarang digunakan analogi. Adapun, arti analogi dalam penjelasan pasal ini adalah penafsiran dengan cara memberlakukan suatu ketentuan pidana terhadap kejadian atau peristiwa yang tidak diatur atau tidak disebutkan secara eksplisit dalam undang-undang dengan cara menyamakan atau mengumpamakan kejadian atau peristiwa tersebut dengan kejadian atau peristiwa lain yang telah diatur dalam undang-undang.

Dasar Teoritis Larangan Analogi dalam Hukum Pidana

Asas legalitas merupakan dasar utama larangan penggunaan analogi dalam hukum pidana. Asas legalitas yaitu nullum crimen sine lege, nulla poena sine lege dimaknai sebagai tidak ada perbuatan yang dapat dipidana kecuali berdasarkan undang-undang.

Asas ini bertujuan melindungi individu dari tindakan sewenang-wenang negara. Dengan kata lain, seseorang hanya dapat dipidana atas dasar perbuatan yang secara tegas diatur sebagai tindak pidana oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat perbuatan itu dilakukan.

Dalam hukum positif, asas legalitas termaktub dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP lama yang masih berlaku pada saat artikel ini diterbitkan dan Pasal 1 ayat (1) UU 1/2023 tentang KUHP baru yang pada pokoknya menyatakan bahwa tidak ada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan.

Van Hamel menegaskan bahwa larangan analogi merupakan konsekuensi logis dari asas legalitas, karena melalui analogi penguasa atau hakim berpotensi memperluas cakupan norma pidana di luar apa yang ditetapkan oleh undang-undang. Hal ini bukan hanya membuka peluang ketidakpastian hukum, tetapi juga dapat menimbulkan perlakuan sewenang-wenang terhadap warga negara.[4]

Secara historis, larangan ini diperkuat setelah era hukum pidana abad ke-18 dan ke-19, saat penyalahgunaan tafsir oleh penguasa sering terjadi untuk menjerat lawan politik tanpa dasar hukum yang jelas. Oleh karena itu, larangan analogi menjadi bagian integral dari gerakan kodifikasi hukum pidana yang bertujuan mencegah arbitrariness dalam pemidanaan.[5]

Adapun, menurut Pompe, analogi sebenarnya tidak sepenuhnya dilarang, namun penggunaannya harus sangat hati-hati dan hanya dapat diterapkan bila memang terdapat kekosongan hukum (leemte) yang jelas, misalnya apabila pembuat undang-undang lupa atau belum sempat mengatur situasi tertentu.[6]

Pompe menilai bahwa apabila hukum pidana dianggap sebagai “hukum yang hidup,” maka interpretasi harus tetap diarahkan pada maksud undang-undang, bukan semata bunyinya saja. Dengan demikian, analogi diperbolehkan hanya dalam batas ketika penafsiran itu bertujuan menjaga makna dan rasionalitas hukum, tidak untuk menciptakan hukum baru.[7]

Di sisi lain, Andi Hamzah membagi dua jenis analogi, yaitu gesetz analogie (analogi terhadap perbuatan yang sama sekali tidak terdapat dalam ketentuan pidana) dan recht analogie (analogi terhadap perbuatan yang mirip dengan perbuatan yang dilarang).[8]

Menurut Andi Hamzah, baik gesetz analogie maupun recht analogie tidak boleh diterapkan dalam hukum pidana, karena keduanya memperluas norma pidana melebihi rumusan eksplisit undang-undang.[9]

Simmons menambahkan bahwa penafsiran secara analogi dalam sistem hukum pidana melanggar Pasal 1 KUHP karena dapat menimbulkan delik baru yang tidak pernah ditentukan sebelumnya. Inilah yang membedakan hukum pidana dari bidang hukum lainnya. Hukum pidana tidak boleh menciptakan norma baru lewat putusan pengadilan.[10]

Perbedaan Analogi dan Penafsiran Ekstensif

Meskipun analogi dan tafsir ekstensi sama-sama memperluas makna hukum, namun dengan dasar berbeda.

Dalam hukum pidana, penafsiran ekstensif diperbolehkan, sedangkan analogi dilarang karena dapat menimbulkan ketidakpastian hukum. Penafsiran ekstensif masih berangkat dari makna yang terdapat dalam rumusan undang-undang, hanya saja makna tersebut ditafsirkan secara lebih luas namun masih sejalan dengan semangat norma itu sendiri. Sementara analogi menerapkan norma pidana pada perbuatan yang sebetulnya tidak termasuk sama sekali dalam rumusan pasal yang ada.

Sebagai contoh klasik, Hoge Raad Belanda tahun 1921 terkait kasus pencurian listrik dianggap menggunakan penafsiran ekstensif, bukan analogi. Sebab, meskipun listrik bukan benda berwujud, hakim menilai bahwa makna “barang” dalam Pasal 310 KUHP Belanda masih dapat mencakupnya.

Kasus tersebut sering dijadikan acuan dalam diskusi akademik tentang apakah hakim sebenarnya menerapkan interpretasi ekstensif atau sudah masuk wilayah analogi. Jadi, perlu pembedaan jelas agar penerapan hukum tetap adil tanpa melanggar asas legalitas.

Pompe dan Lackner berpendapat bahwa hakim memang tidak boleh menciptakan hukum pidana baru melalui analogi, tetapi dapat memberikan makna yang hidup dengan menafsirkan hukum sesuai tujuan dan semangatnya. Dengan kata lain, penafsiran tidak boleh membunuh rasa keadilan, tapi juga tidak boleh melanggar batas legalitas. Di sinilah seni menegakkan hukum pidana modern yaitu menjaga keseimbangan antara teks dan jiwa hukum.[11]

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

Dasar Hukum:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Referensi:

1. Andi Hamzah. Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: Rineka Cipta, 2008;
2. E. Jonkers. Hukum Pidana. Jakarta: Bina Aksara, 1992;
3. Inleiding Tot De Studie Van Het Nederlands Strafrecht. Leiden: Universitaire Pers Leiden, 1947;
4. Het Materiële Strafrecht. Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink, 1965;
5. Pompe dan Lackner. Strafrecht: Algemene Deel. Haarlem: De Erven F. Bohn, 1972;
6. Principles of Legality in Criminal Law. Journal of Criminal Law and Criminology. Vol. 71. No. 3, 1980;
7. Van Hamel. Inleiding tot de studie van het Nederlandsche Strafrecht. Haarlem: De Erven F. Bohn, 1899;
8. Warmadewa University Journal. Studi Komparatif Penggunaan Analogi dalam Hukum Pidana. Jurnal Ilmiah Hukum Warmadewa. Vol. 7. No. 2, Juni 2023.

[1] J.E. Jonkers. Hukum Pidana. Jakarta: Bina Aksara, 1992, hal. 57.

[2] Pompe. Inleiding Tot De Studie Van Het Nederlands Strafrecht. Leiden: Universitaire Pers Leiden, 1947, hal. 41.

[3] Pasal 624 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

[4] Van Hamel. Inleiding tot de studie van het Nederlandsche Strafrecht. Haarlem: De Erven F. Bohn, 1899, hal. 45-46.

[5] Van Hamel. Inleiding tot de studie van het Nederlandsche Strafrecht. Haarlem: De Erven F. Bohn, 1899, hal. 45-46.

[6] Pompe. Het Materiële Strafrecht. Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink, 1965, hal. 78-80.

[7] Pompe. Het Materiële Strafrecht. Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink, 1965, hal. 78-80.

[8] Andi Hamzah. Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: Rineka Cipta, 2008, hal. 59.

[9] Andi Hamzah. Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: Rineka Cipta, 2008, hal. 59.

[10] Simmons. Principles of Legality in Criminal Law. Journal of Criminal Law and Criminology, Vol. 71, No. 3, 1980, hal. 212.

[11]Pompe dan Lackner. Strafrecht: Algemene Deel. Haarlem: De Erven F. Bohn, 1972, hal. 95-97.