Bacaan 9 Menit
Apakah kawin kontrak yang tidak membuat perjanjian secara tertulis (hanya sebatas lisan) dapat dikatakan legal menurut UU Perkawinan? Lalu, bagaimana kedudukan hukum nikah cina buta (nikah untuk menghalalkan istri yang ditalak tiga) menurut UU Perkawinan?
Terima kasih atas pertanyaan Anda.
Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul Legalitas Nikah Cina Buta (Nikah Muhallil), yang dibuat oleh Letezia Tobing, S.H., M.Kn. dan pertama kali dipublikasikan pada 29 April 2013.
Seluruh informasi hukum dalam Klinik Hukumonline disediakan semata-mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum. Silakan mempelajari Pernyataan Penyangkalan untuk informasi selengkapnya. Untuk memperoleh nasihat hukum yang sesuai dengan kasus Anda, silakan berkonsultasi langsung dengan Konsultan Mitra Justika.
Aturan perkawinan di Indonesia diatur dalam UU Perkawinan dan perubahannya. Adapun ketentuan Pasal 2 UU Perkawinan menerangkan bahwa syarat sah perkawinan adalah jika perkawinan yang dilakukan memenuhi dua unsur berikut:
Sebagai informasi, dari perumusan pasal di atas, tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sesuai dengan UUD 1945. Lalu, yang dimaksud dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam UU Perkawinan dan perubahannya.
Oleh karena itu, jika perkawinan (dalam hal ini kawin kontrak) hanya dilakukan secara lisan tanpa pencatatan resmi, maka tidak sesuai dengan syarat sah perkawinan seperti yang diatur dalam UU Perkawinan.
Baca juga: Syarat-Syarat Perkawinan dalam UU Perkawinan
Selain itu, mengutip artikel Kawin Kontrak di Indonesia Menurut Hukum Negara, pada dasarnya, undang-undang memandang perkawinan sebagai suatu ibadah yang tidak hanya mengenai hubungan keperdataan secara horizontal antara pasangan suami dan istri, tetapi juga dirumuskan sebagai perbuatan yang bermakna ibadah dan dimaksudkan agar kekal atau tidak mudah terputus.
Maka, perkawinan sementara dengan jangka waktu tertentu atau yang dikenal dengan istilah kawin kontrak tidak sesuai dengan hukum negara. Hal ini karena kawin kontrak menurut hukum negara telah menyimpangi tujuan perkawinan sebagaimana diuraikan di atas.
Berkaitan dengan kawin kontrak, kami juga akan menghubungkannya dengan KUH Perdata. Jika dibuat suatu perjanjian atau kontrak yang menyepakati untuk melakukan perkawinan dengan jangka waktu tertentu, maka perjanjian tidak memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata.
Adapun, syarat sah perjanjian adalah:
Selanjutnya, pada Pasal 1337 KUH Perdata juga disebutkan bahwa suatu sebab dikatakan terlarang apabila dilarang oleh undang-undang, bertentangan dengan kesusilaan atau dengan ketertiban umum.
Dengan demikian, isi perjanjian perkawinan kontrak tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian, sehingga perjanjian tersebut tidak memiliki kekuatan hukum. Selain itu, karena perjanjian kawin kontrak yang Anda buat tidak memenuhi syarat suatu sebab yang halal (syarat objektif), maka perjanjian tersebut batal demi hukum.
Jadi, kawin kontrak di Indonesia tidak sah karena bertentangan dengan tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal.
Sebagai informasi, kawin kontrak sering kali disamakan dengan nikah mut'ah, yaitu nikah sementara atau nikah terputus (nikah al-munqathi‘), atau suatu pernikahan di mana seorang pria melakukan akad nikah dengan seorang wanita untuk jangka waktu tertentu, misalnya sehari, seminggu, sebulan, atau sesuai dengan durasi yang disepakati.[1]
Selain itu, nikah mut'ah juga dikenal sebagai suatu bentuk transaksi penyewaan perempuan untuk dinikahi sebagai istri dalam jangka waktu tertentu, sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat dalam kontrak.[2]
Namun, nikah mut'ah telah dilarang oleh Rasulullah SAW, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dengan sabdanya:[3]
Hai sekalian manusia, sesungguhnya aku dahulu pernah mengizinkan kalian menikahi wanita dengan nikah mut'ah. Sesungguhnya Allah kini sungguh telah mengharamkannya hingga akhir kiamat.
Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa perjanjian yang menetapkan batas waktu dalam suatu perkawinan, seperti kawin kontrak dan nikah mut’ah, tidak dapat dibenarkan secara hukum. Praktik tersebut tidak hanya bertentangan dengan tujuan pernikahan yang diatur dalam UU Perkawinan dan perubahannya, tetapi juga melanggar prinsip-prinsip dalam hukum Islam yang mengharamkan pernikahan sementara. Oleh karena itu, perjanjian semacam ini dianggap batal demi hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum yang sah.
Baca juga: Hukum Nikah Mut’ah atau Kawin Kontrak di Indonesia
Menjawab pertanyaan Anda mengenai nikah cina buta, pada dasarnya, nikah cina buta dalam hukum Islam dikenal dengan istilah nikah muhalil. Menurut KBBI, muhalil memiliki arti sebagai berikut:
Baca juga: Apa Bedanya Talak Satu, Dua, dan Tiga?
Dalam literatur fikih, nikah muhalil merujuk pada pernikahan yang dilakukan dengan tujuan agar seorang perempuan menjadi halal kembali bagi suami pertamanya. Bahkan, praktik ini bisa melibatkan seseorang yang "disewa" untuk menjadi muhalil, dengan kesepakatan atau perjanjian bahwa ia harus menceraikan perempuan tersebut setelah pernikahan berlangsung.[4]
Menurut Mazhab Hanafi, nikah dengan tujuan tahlil (muhalil) diperbolehkan (jawaz) jika bertujuan untuk merukunkan kembali pasangan suami istri yang telah bercerai. Pelaksanaannya harus memenuhi syarat tertentu, seperti tidak mengumumkan niat tersebut, tidak mensyaratkan upah secara jelas, dan tidak secara terang-terangan menyebut tujuan tahlil dalam akad. Meski akadnya sah jika memenuhi syarat ini, hukumnya tetap makruh.[5]
Namun, sebagian ulama Mazhab Hanafi, seperti Abu Yusuf, berpendapat bahwa nikah muhalil adalah batal (fasid), karena menyerupai nikah bersyarat waktu tertentu (nikah mu’aqqat), di mana pembatasan waktu semacam itu dapat merusak keabsahan akad nikah.
Pendapat Abu Yusuf sejalan dengan hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan An-Nasa’i, yang menyebutkan:
Allah melaknat laki-laki yang menikahi seorang wanita untuk menghalalkannya bagi suaminya yang terdahulu (muhalil), dan juga melaknat laki-laki yang meminta orang lain menikahi istrinya untuk tujuan tersebut (muhallal lahu).
Selain itu, dalam QS. Al-Baqarah ayat 230, Allah SWT berfirman:
Jika dia menceraikannya kembali (setelah talak kedua), perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga dia menikah dengan laki-laki yang lain. Jika (suami yang lain itu) sudah menceraikannya, tidak ada dosa bagi keduanya (suami pertama dan mantan istri) untuk menikah kembali jika keduanya menduga akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah ketentuan-ketentuan Allah yang diterangkan-Nya kepada orang-orang yang (mau) mengetahui.
QS. Al-Baqarah ayat 230 menerangkan bahwa jika sudah jatuh talak tiga, tidak boleh lagi rujuk. Apabila kedua belah pihak ingin hidup kembali sebagai suami-istri, maka perempuan itu harus kawin lebih dahulu dengan laki-laki lain, dan telah dicampuri oleh suaminya yang baru, dan kemudian diceraikan atas kehendak sendiri, dan sudah habis masa idahnya, barulah keduanya boleh rujuk kembali.[6]
Namun, jika ditinjau dari UU Perkawinan dan perubahannya, perkawinan pada dasarnya bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, sama dengan kawin kontrak, nikah cina buta tidak sesuai dengan filosofi UU Perkawinan. Ini karena perkawinan si suami dan istri (yang telah bercerai) dengan orang lain tidak memiliki tujuan yang sejalan dengan tujuan perkawinan dalam UU Perkawinan. Oleh karena itu, praktik nikah cina buta bertentangan dengan UU Perkawinan dan perubahannya.
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
Dasar Hukum:
Referensi:
[1] Abdul Aziz Hujatul Islam. Kawin Kontrak dalam Perspektif Tafsr al-Mzn dan Tafsr al-Dr al-Manthr. Jurnal al-Fath, Vol. 11, No. 01, Januari-Juni 2017, hal. 76.
[2] Abdul Aziz Hujatul Islam. Kawin Kontrak dalam Perspektif Tafsr al-Mzn dan Tafsr al-Dr al-Manthr. Jurnal al-Fath, Vol. 11, No. 01, Januari-Juni 2017, hal. 76.
[3] A. Dzarrin al-Hamidy. Nikah Mut’ah dalam Sorotan Hukum Islam dan Hukum Positif. Jurnal al-Qnn, Vol. 11, No. 1, Juni 2008, hal. 226.
[4] Ahmad Muhammad Naseh. Keabsahan Nikah Muhallil Perspektif Madzhab Hanafiy. Jurnal al-Mizan, Vol. 5, No. 01, 2024, hal. 32.
[5] Ahmad Muhammad Naseh. Keabsahan Nikah Muhallil Perspektif Madzhab Hanafiy. Jurnal al-Mizan, Vol. 5, No. 01, 2024, hal. 34.
[6] QS. Al-Baqarah ayat 230.
