Logo hukumonline
Personalisasi
Halo,
Anda,

Segera Upgrade paket berlangganan Anda.
Dapatkan fitur lebih lengkap
Ada pertanyaan? Hubungi Kami
Bahasa
id-flag
en-flag
Ketenagakerjaan

Lembur Dianggap Kadaluwarsa

Lembur Dianggap Kadaluwarsa
Lembur Dianggap Kadaluwarsa

PERTANYAAN

Di perusahaan saya, approval secara tertulis untuk lembur baru diberikan oleh atasan setelah lembur, bukan sebelum lembur. Lalu approval ini yang akan kami claim untuk dibayar oleh bagian finance. Yang jadi masalah, finance hanya membayar lemburan maksimal untuk 3 bulan terakhir. Jadi jika pada bulan Agustus saya claim lembur untuk bulan April-Mei-Juni-Juli, maka lembur saya pada 4 bulan yang lalu (bulan April) tidak akan dibayar meski pun atasan saya sudah tanda tangan. Pertanyaan saya, apakah hal tersebut melanggar hukum? karena saya tidak menemukan hal tersebut di Kepmen No. 102 Th. 2004. Terima kasih. Yudo, Jakarta.

Daftar Isi

    ULASAN LENGKAP

    Upah lembur, merupakan hak seorang pekerja yang wajib dibayarkan oleh pengusaha. Hal ini dapat kita lihat dalam pasal 78 ayat (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (“UU Ketenagakerjaan”):

    “Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh melebihi waktu kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib membayar upah kerja lembur”

    Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya Terjangkau

    Mulai DariRp. 149.000

    Dalam pasal 96 UU Ketenagakerjaan diatur bahwa tuntutan pembayaran hak pekerja/buruh baru kadaluwarsa setelah 2 tahun.

    “Tuntutan pembayaran upah pekerja/buruh dan segala pembayaran yang timbul dari hubungan kerja menjadi kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 2 (dua) tahun sejak timbulnya hak”

    Merujuk pada pasal di atas, menurut kami, peraturan perusahaan yang membatasi pembayaran upah lembur untuk 3 bulan terakhir adalah menyalahi UU Ketenagakerjaan. Pembayaran upah pekerja baru kadaluwarsa setelah 2 tahun, bukan 3 bulan. Artinya, selama belum melampaui waktu 2 tahun, pekerja/buruh masih bisa menuntut haknya atas upah lembur.

    Dasar hukum:
    Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

    Simak dan dapatkan tanya-jawab seputar Hukum tenaga kerja lainnya dalam buku “53 Tanya Jawab Seputar Tenaga Kerja” (hukumonline dan Visimedia) yang telah beredar di toko-toko buku.

    TAGS

    Punya Masalah Hukum yang sedang dihadapi?

    atau konsultasi via chat mulai Rp30.000