Logo hukumonline
Personalisasi
Halo,
Anda,

Segera Upgrade paket berlangganan Anda.
Dapatkan fitur lebih lengkap
Ada pertanyaan? Hubungi Kami
Bahasa
id-flag
en-flag
Pidana

Jerat Pidana Menganiaya Pacar Hingga Memar

Jerat Pidana Menganiaya Pacar Hingga Memar
Jerat Pidana Menganiaya Pacar Hingga Memar

PERTANYAAN

2 tahun lalu saya berpacaran dengan seorang pria, selama berpacaran saya sering mengalami tindakan kekerasan yang mengakibatkan memar-memar di bagian tubuh saya. Saya selalu memaafkan dan dia mengulangi hal itu lagi. Singkat cerita saya berhasil putus dari dia, tetapi saat ini dia mengganggu ke hal lain yaitu menjelek-jelekan saya di depan teman-teman kantor saya yang membuat saya malu. Saya ingin melaporkan dia perihal kekerasan yang ia lakukan, bisakah saya melaporkan kekerasan tersebut tetapi kejadian sudah 2 tahun lalu? Saya memiliki bukti berupa foto memar-memar di tubuh saya.

Daftar Isi

    INTISARI JAWABAN

    ULASAN LENGKAP

    Terima kasih atas pertanyaan Anda.

    Artikel di bawah ini adalah pemuktahiran dari artikel dengan judul Mantan Pacar Menganiaya Hingga Memar, Ini Jerat Pidananya yang dibuat oleh Dian Dwi Jayanti, S.H. dan pertama kali dipublikasikan pada 1 Desember 2022.

    Artikel ini dibuat berdasarkan KUHP lama dan UU 1/2023 tentang KUHP yang diundangkan pada tanggal 2 Januari 2023.

    Artikel ini dibuat berdasarkan KUHAP lama dan UU 20/2025 tentang KUHAP yang diundangkan pada tanggal 17 Desember 2025.

    Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya Terjangkau

    Mulai DariRp. 149.000

    Seluruh informasi hukum dalam Klinik Hukumonline disediakan semata-mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum. Silakan mempelajari Pernyataan Penyangkalan untuk informasi selengkapnya. Untuk memperoleh nasihat hukum yang sesuai dengan kasus Anda, silakan berkonsultasi langsung dengan Konsultan Mitra Justika.

    Pasal Penganiayaan

    Kami turut prihatin dengan peristiwa yang Anda alami. Sayangnya Anda tidak menguraikan lebih lanjut mengenai seberapa berat luka atau cedera yang diakibatkan, karena sanksi pidana untuk pasal penganiayaan berbeda-beda tergantung dari kondisi atau akibat yang ditimbulkan bagi korban.

    Tindak pidana penganiayaan dapat dijerat dengan pasal-pasal yang terdapat dalam UU 1/2023 tentang KUHP baru yang telah berlaku sejak 2 Januari 2026,[1] dan sebelumnya juga diatur di dalam KUHP lama yang sudah tidak berlaku.

    Berdasarkan keterangan, Anda yang menyebutkan adanya luka memar akibat tindakan kekerasan yang dilakukan oleh mantan pacar Anda, perbuatan tersebut dapat diasumsikan memenuhi unsur tindak pidana penganiayaan. Penganiayaan sendiri terbagi menjadi beberapa jenis yaitu:

    1. penganiayaan biasa yang berakibat luka berat dan korban mati;
    2. penganiayaan ringan; dan
    3. penganiayaan berat hingga mengakibatkan korban mati.

    Adapun bunyi jerat hukum penganiayaan berdasarkan KUHP lama dan UU 1/2023, sebagai berikut:

    KUHP lama

    UU 1/2023

    Pasal 351

    1. Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan atau pidana denda paling banyak Rp4,5 juta.[2]
    2. Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun.
    3. Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun.
    4. Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.
    5. Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

    Pasal 466

    1. Setiap orang yang melakukan penganiayaan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 6 bulan atau pidana denda paling banyak kategori III, yaitu Rp50 juta.[3]
    2. Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun.
    3. Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan matinya orang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 tahun.
    4. Termasuk dalam penganiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perbuatan yang merusak kesehatan.
    5. Percobaan melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dipidana.

    Pasal 352

    1. Kecuali yang tersebut dalam Pasal 353 dan 356, maka penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian, diancam, sebagai penganiayaan ringan, dengan pidana penjara paling lama 3 bulan atau pidana denda paling banyak Rp4,5 juta.[4]

    Pidana dapat ditambah 1/3 bagi orang yang melakukan kejahatan itu terhadap orang yang bekerja padanya, atau menjadi bawahannya.

    1. Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tindak dipidana.

    Pasal 471

    1. Selain penganiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 467 dan Pasal 470, penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan profesi jabatan atau mata pencaharian, dipidana karena penganiayaan ringan, dengan pidana penjara paling lama 6 bulan atau pidana dengan paling banyak kategori II, yaitu Rp10 juta.[5]
    1. Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap orang yang bekerja padanya atau menjadi bawahannya, pidananya dapat ditambah 1/3
    1. Percobaan melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dipidana.

    Pasal 354

    1. Barang siapa sengaja melukai berat orang lain, diancam karena melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama 8 tahun.
    2. Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama 10 tahun.

    Pasal 468

    1. Setiap orang yang melukai berat orang lain, dipidana karena penganiayaan berat, dengan pidana penjara paling lama 8 tahun
    2. Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan mati, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun.

    Dalam penerapannya, luka memar berwarna biru dikualifikasikan sebagai tindak penganiayaan sebagaimana diatur dalam Pasal 466 ayat (1) UU 1/2023. Akan tetapi, menurut pandangan kami, apabila tindakan pemukulan yang menimbulkan luka memar tersebut tidak menyebabkan penyakit atau hambatan dalam menjalankan pekerjaan, maka pelaku dapat dikenai ketentuan penganiayaan ringan sebagaimana diatur dalam Pasal 471 ayat (1) UU 1/2023.

    Sebagai contoh kasus, dapat kita lihat dalam Putusan PN Tanjung Balai Nomor 106/Pid.B/2019/PN Tjb. Dalam putusan tersebut diketahui bahwa terdakwa memukul pipi dan mencekik saksi menggunakan tangan. Akibatnya pipi sebelah kiri saksi memar dan leher mengalami luka lecet karena kena kuku terdakwa dan akibat luka tersebut saksi terhalang satu hari untuk melakukan kegiatan sehari-hari, hal ini diperkuat oleh hasil visum yang menyatakan terdapat luka memar pada leher sebelah kiri (hal. 11).

    Pada amar putusan, terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan dihukum berdasarkan Pasal 351 ayat (1) KUHP lama tentang penganiayaan dengan hukuman pidana penjara selama 10 bulan (hal. 12-13).

    Pasal Pencemaran Nama Baik

    Kemudian Anda menyebut mantan pacar Anda telah menjelekan dan membuat malu Anda. Menurut hemat kami, penghinaan yang dilakukan oleh mantan pacar Anda dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana pencemaran nama baik sebagaimana diatur dalam Pasal 310 KUHP lama dan Pasal 433 UU 1/2023, berikut bunyi pasalnya:

    Pasal 310 KUHP lama

    Pasal 433 UU 1/2023

    1. Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama 9 bulan atau pidana denda paling banyak Rp4,5 juta;[6]
    2. Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama 1 tahun 4 bulan atau pidana denda paling banyak Rp4,5 juta;[7]
    3. Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan jelas dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri.
    1. Setiap orang yang dengan lisan menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum, dipidana karena pencemaran, dengan pidana penjara paling lama 9 bulan atau pidana denda paling banyak kategori II yaitu Rp10 juta;[8]
    2. Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tulisan atau gambar yang disiarkan, dipertunjukkan, atau ditempelkan di tempat umum, dipidana karena pencemaran tertulis, dengan pidana penjara paling lama 1 tahun 6 bulan atau pidana denda paling banyak kategori III yaitu Rp50 juta;[9]
    3. Perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak dipidana jika dilakukan untuk kepentingan umum atau karena terpaksa membela diri.

    Alat Bukti Foto Memar

    Kemudian dalam pembuktian tindak pidana tentunya dibutuhkan alat bukti yang mendukung. Perlu diketahui bahwa alat bukti pada hukum acara pidana yang berlaku saat ini adalah UU 20/2025 tentang KUHAP baru yang telah berlaku sejak 2 Januari 2026.[10]

    Dalam konteks perkara yang terjadi sebelum berlakunya UU 20/2025, berdasarkan Pasal 361 huruf b UU 20/2025, apabila terhadap perkara tersebut belum dilakukan penyidikan atau penuntutan, maka proses penyidikan maupun penuntutannya tetap dilaksanakan berdasarkan ketentuan UU 20/2025.

    Namun, unruk memperkaya wawasan Anda, kami juga akan membandingkannya dengan ketentuan KUHAP lama yang saat ini telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku,[11] sebagai berikut:

    Pasal 184 ayat (1) KUHAP lama

    Pasal 235 ayat (1) UU 20/2025

    Alat bukti yang sah ialah:

    1. keterangan saksi;
    2. keterangan ahli;
    3. surat;
    4. petunjuk;
    5. keterangan terdakwa.

    Alat bukti terdiri atas:

    1. keterangan saksi;
    2. keterangan ahli;
    3. surat;
    4. keterangan terdakwa;
    5. barang bukti;
    6. bukti elektronik;
    7. pengamatan hakim; dan
    8. segala sesuatu dapat digunakan untuk kepentingan pembuktian pada pemeriksaan di sidang pengadilan sepanjang diperoleh secara tidak melawan hukum.

    Sebagai informasi, untuk jenis alat bukti dalam UU 20/2025, alat bukti harus dapat dibuktikan autentikasinya dan diperoleh secara tidak melawan hukum.[12] Hakim berwenang menilai autentikasi dan sah atau tidaknya perolehan alat bukti yang diajukan.[13] Dalam hal hakim menyatakan alat bukti tidak autentik dan/atau diperoleh secara melawan hukum, maka tidak dapat digunakan sebagai alat bukti pada pemeriksaan di sidang pengadilan dan tidak memiliki kekuatan pembuktian.[14]

    Adapun terkait foto memar pada tubuh Anda dapat dijadikan salah satu alat bukti karena berdasarkan Pasal 5 ayat (1) 235 ayat (1) huruf f UU 20/2025, bukti elektronik yang menurut hemat kami termasuk informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.

    Oleh karena itu, Anda dapat melaporkan mantan pacar Anda atas perbuatan penganiayaan dan penghinaan ke kepolisian.

    Daluwarsa Tindak Pidana

    Mengingat tindak pidana penganiayaan tersebut, berdasarkan keterangan Anda terjadi sekitar 2 tahun lalu, maka terdapat aspek hukum penting yang perlu diperhatikan, yaitu mengenai daluwarsa penuntutan. Oleh karena itu, definisi daluwarsa yaitu lewatnya waktu yang menjadi sebab gugurnya atau hapusnya hak untuk menuntut atau melaksanakan hukuman terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana.

    Mengenai ketentuan daluwarsa, dapat kita temukan dalam Pasal 78 KUHP lama dan Pasal 136 UU 1/2023 jo. Pasal VII angka 23 UU 1/2026, sebagai berikut:

    Pasal 78 KUHP lama

    Pasal 136 UU 1/2023 jo. Pasal VII angka 23 UU 1/2026

    (1) Kewenangan menuntut pidana hapus karena daluwarsa:

    1. mengenai semua pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan dengan percetakan sesudah satu tahun;
    2. mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana denda, pidana kurungan, atau pidana penjara paling lama 3 tahun, sesudah 6 tahun;
    3. mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana penjara lebih dari 3 tahun, sesudah 12 tahun;
    4. mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, sesudah 18 tahun.

    (2) Bagi orang yang pada saat melakukan perbuatan umurnya belum 18 tahun, masing-masing tenggang daluwarsa di atas dikurangi menjadi 1/3.

    (1) Kewenangan penuntutan dinyatakan gugur karena kedaluwarsa apabila:

    1. setelah melampaui waktu 3 tahun untuk tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 1 tahun dan/atau hanya denda paling banyak kategori III, yaitu Rp50 juta;[15]
    2. setelah melampaui waktu 6 tahun untuk tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di atas 1 tahun dan paling lama 3 tahun;
    3. setelah melampaui waktu 12 tahun untuk tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di atas 3 tahun dan paling lama 7 tahun;
    4. setelah melampaui waktu 18 tahun untuk tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di atas 7 tahun dan paling lama 15 tahun; dan
    5. setelah melampaui waktu 20 tahun untuk tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 20 tahun, pidana penjara seumur hidup, atau pidana mati.

    (2) Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh anak, tenggang waktu gugurnya kewenangan untuk menuntut karena kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikurangi menjadi 1/3.

    (3) Ketentuan mengenai gugurnya kewenangan Penuntutan bagi Korporasi memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 dan Pasal 132 ayat (1).

    R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal (hal. 92), menjelaskan bahwa Pasal 78 KUHP lama mengatur tentang gugurnya hak penuntutan hukuman (strafsactie) karena lewat waktunya, yaitu hak untuk menuntut seseorang di muka hakim supaya dijatuhi hukuman.

    Lebih lanjut, berdasarkan Penjelasan Pasal 136 ayat (1) UU 1/2023 dinyatakan bahwa ketentuan kedaluwarsa dimaksudkan untuk memberi kepastian hukum terhadap status tindak pidana yang dilakukan. Hal ini dikarenakan dengan lewatnya jangka waktu tersebut pada umumnya sulit untuk menentukan alat bukti. Penentuan tenggang waktu kedaluwarsa disesuaikan dengan berat ringannya tindak pidana yang dilakukan. Bagi tindak pidana yang lebih berat, tenggang waktu kedaluwarsa lebih lama daripada tenggang waktu bagi tindak pidana yang lebih ringan.

    Kemudian, berdasarkan informasi yang Anda berikan, tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan memar dalam UU 1/2023 diancam pidana penjara maksimal 2 tahun 6 bulan, maka kedaluwarsa kasus tersebut berdasarkan Pasal 136 ayat (1) huruf b UU 1/2023 adalah 6 tahun.

    Sehingga jika melewati batas waktu daluwarsa tersebut, maka penuntutan atas perbuatan pidana sudah tidak dapat dilakukan. Dengan demikian, Anda masih bisa melaporkan mantan pacar walaupun perbuatan penganiayaan terjadi 2 tahun yang lalu.

    Ganti Rugi Tindak Pidana

    Di sisi lain, Anda juga bisa mengajukan permintaan ganti rugi atas tindak pidana yang dilakukan dengan penggabungan perkara ganti rugi dengan perkara pidana sesuai yang diatur dalam Pasal 173-175 UU 20/2025.

    Mekanisme lain yang dapat Anda lakukan untuk menuntut ganti rugi adalah mengajukan gugatan perdata biasa dengan dasar gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) sesuai Pasal 1365 KUHPerdata. Namun untuk gugatan ini, Anda selaku korban sebaiknya menunggu adanya putusan pengadilan yang telah memutus perkara pidana yang dilakukan oleh mantan pacar Anda.

    Selain itu, Anda selaku korban juga bisa mengajukan permohonan restitusi berdasarkan ketentuan dalam Pasal 7A ayat (1) dan (2) UU 31/2014 yang menjelaskan korban tindak pidana berhak memperoleh restitusi berupa:

    1. ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan;
    2. ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana; dan/atau
    3. penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis.

    Sebagai informasi tambahan, ketentuan mengenai restitusi juga diatur dalam UU 20/2025 khususnya dalam Pasal 178 sampai Pasal 182 UU 20/2025.

    Jadi, Anda tetap dapat melaporkan perbuatan penganiayaan oleh mantan pacar Anda meskipun perbuatan itu terjadi 2 tahun yang lalu. Selain itu, mantan pacar Anda juga dapat dijerat pasal penghinaan. Anda pun dapat pula menuntut ganti rugi atas tindak pidana yang dilakukannya dengan tiga cara sebagaimana kami jelaskan sebelumnya.

    Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwibahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut di sini.

    Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

    Dasar Hukum:

    1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
    2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban;
    3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban;
    4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
    5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
    6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana;
    7. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP.

    Putusan:

    Putusan PN Tanjung Balai Nomor 106/Pid.B/2019/PN Tjb.


    [3] Pasal 79 ayat (1) huruf c UU 1/2023

    [4] Pasal 3 Perma 2/2012, denda dikali 1000

    [5] Pasal 79 ayat (1) huruf b UU 1/2023

    [6] Pasal 3 Perma 2/2012

    [7] Pasal 3 Perma 2/2012

    [8] Pasal 79 ayat (1) huruf b UU 1/2023

    [9] Pasal 79 ayat (1) huruf c UU 1/2023

    [11] Pasal 362 UU 20/2025

    [12] Pasal 235 ayat (3) UU 20/2025

    [13] Pasal 235 ayat (4) UU 20/2025

    [14] Pasal 235 ayat (5) UU 20/2025

    [15] Pasal 79 ayat (1) huruf c UU 1/2023

    Punya Masalah Hukum yang sedang dihadapi?

    atau konsultasi via chat mulai Rp30.000