Mantan Suami Ogah Bagi Harta Gono-Gini, Tempuh Ini

PERTANYAAN

Saya dan suami saya sudah resmi bercerai. Tapi, mantan suami tidak mau membagi harta gono gini berupa rumah dan mobil. Sebagai informasi, saya dan suami beragama Islam. Apa langkah hukum yang bisa saya tempuh? Mohon solusinya.

ULASAN LENGKAP

Terima kasih atas pertanyaan Anda.

Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.

Harta yang Termasuk Harta Gono-Gini

KLINIK TERKAIT

Pembagian Harta Gono-Gini setelah Suami Istri Bercerai

17 Apr, 2026

Tanah Harta Gono-Gini, Bagaimana Balik Namanya?

22 Jan, 2026

Bisakah Kekayaan Intelektual Menjadi Harta Gono-Gini?

01 Apr, 2024

Bisakah Hibah Tanah Dibatalkan Agar Menjadi Harta Gono-Gini?

18 Jun, 2021

Sebelum menjawab pokok pertanyaan Anda, kami akan menerangkan mengenai apa saja yang termasuk dalam harta gono-gini? UU Perkawinan mengenal dua jenis harta dalam perkawinan, yaitu:[1]

1. harta bersama yaitu harta yang diperoleh selama perkawinan, yang dikenal pula dengan istilah harta gono-gini;
2. harta bawaan masing-masing suami istri yaitu meliputi harta yang diperoleh sebelum menikah atau dalam pernikahan yang diperoleh masing-masing sebagai harta pribadi, contohnya, hadiah atau warisan.

Kemudian, Sayuti Thalib dalam Hukum Kekeluargaan Indonesia: Berlaku bagi Umat Islam (hal. 83) membedakan harta suami istri menurut Islam menjadi:

1. harta bawaan, yaitu harta suami istri yang telah dimiliki sebelum kawin, baik berasal dari warisan, hibah, atau usaha mereka sendiri-sendiri;
2. harta masing-masingsuami istri yang dimiliki setelah perkawinan, yaitu yang diperoleh dari hibah, wasiat, atau warisan untuk masing-masing, bukan atas usaha mereka;
3. harta pencaharian, yakni harta yang diperoleh sesudah mereka berada dalam hubungan perkawinan atas usaha mereka berdua atau usaha salah seorang dari mereka.

Adapun, menurut Pasal 1 huruf f KHI, harta kekayaan dalam perkawinan (syirkah) adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun.

Dengan demikian, harta gono-gini adalah harta bersama jika merujuk pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Disarikan dari artikel Pembagian Harta Gono-Gini setelah Perceraian, harta gono-gini atau harta bersama tidak selalu mencakup seluruh harta yang dimiliki selama perkawinan, melainkan hanya terbatas pada harta yang diperoleh atas usaha/pencaharian suami atau istri selama perkawinan, tidak termasuk hadiah atau warisan yang diperoleh masing-masing.

Ketentuan Pembagian Harta Gono-Gini Setelah Cerai

Bagaimana pembagian harta gono-gini setelah bercerai? Pada dasarnya, harta gono-gini setelah bercerai wajib dibagi sama rataantara suami istri, baik yang sifatnya piutang maupun utang, kecuali jika terdapat perjanjian perkawinan mengenai pemisahan harta.

Hal tersebut selaras dengan ketentuan Pasal 97 KHI yang mengatur bahwa janda atau duda yang bercerai, maka masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

Hal serupa diatur pula dalam yurisprudensi Mahkamah Agung yaitu Putusan MA No. 1448K/Sip/1974 (hal. 31) yang menerangkan bahwa:

Sejak berlakunya UU Perkawinan tentang perkawinan sebagai hukum positif, bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, sehingga pada saat terjadinya perceraian, harta bersama tersebut harus dibagi sama rata antara mantan suami istri.

Akan tetapi, dalam hal suami tidak memberikan nafkah selama berumah tangga dan seluruh harta bersama itu diperoleh istri dari hasil kerjanya, maka istri mendapatkan porsi pembagian harta bersama lebih besar daripada harta suami. Hal tersebut berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung dalam Putusan MA No. 266 K/AG/2010 sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan bukti dan fakta-fakta di persidangan ternyata suami tidak memberikan nafkah dari hasil kerjanya dan seluruh harta bersama diperoleh isteri dari hasil kerjanya, maka demi rasa keadilan, pantaslah Penggugat memperoleh harta bersama sebesar yang ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini;

… Menetapkan Penggugat berhak memiliki ¾ (tiga perempat) bagian dari harta bersama sebagaimana tersebut pada amar tersebut di atas dan Tergugat berhak memiliki ¼ (seperempat) bagian dari harta bersama sebagaimana tersebut pada amar tersebut di atas;

Upaya Hukum Jika Mantan Suami Ogah Bagi Harta Gono-Gini

Kami tidak mendapatkan informasi mengenai putusan cerai yang Anda maksud tersebut sudah memuat pembagian harta gono-gini atau tidak.

Lantas, bagaimana kalau suami tidak mau membagi harta gono-gini? Pada prinsipnya, langkah hukum yang dapat ditempuh adalah dengan mengajukan gugatan bersamaan dengan gugatan cerai di Pengadilan Agama (karena Anda dan mantan suami beragama Islam).

Kendati demikian, gugatan mengenai pembagian harta gono-gini juga bisa diajukan setelah mantan suami istri tersebut resmi bercerai secara hukum.

Hal tersebut dilandaskan pada ketentuan Pasal 86 ayat (1) UU Peradilan Agama, yang pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap.

Berdasarkan penjelasan di atas, jika telah ada putusan cerai dari pengadilan namun Anda belum mengajukan gugatan harta gono-gini, Anda dapat mengajukan gugatan pembagian harta bersama ke Pengadilan Agama.

Namun, jika telah ada putusan pembagian harta gono-gini bersamaan dengan putusan cerai dari Pengadilan Agama namun mantan suami Anda tidak secara sukarela membagi harta gono-gini berdasarkan putusan tersebut, Anda dapat mengajukan permohonan eksekusi kepada Pengadilan Agama yang memutus perkara, dengan syarat putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap.[2]

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
4. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
6. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.

Putusan:

1. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1448K/Sip/1974;
2. Putusan Mahkamah Agung Nomor 266 K/AG/2010.

Referensi:

1. Sayuti Thalib. Hukum Kekeluargaan Indonesia: Berlaku bagi Umat Islam. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), 2014;
2. Prosedur Eksekusi, yang diakses pada Selasa, 19 Oktober 2024, pukul 16.30 WIB.

[1] Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

[2]Prosedur Eksekusi, yang diakses pada Selasa, 19 Oktober 2024, pukul 16.30 WIB.