Saya memberikan hadiah cendera mata kepada seorang kawan berupa sebuah pisau belati dengan tujuan sebagai koleksi. Namun, kawan saya mengancam akan bunuh diri menggunakan pisau hadiah cendera mata tersebut. Apakah saya bisa dituntut hukuman jika terjadi kasus bunuh diri? Mohon penjelasannya. Terima kasih.
Artikel ini dibuat berdasarkan KUHP lama dan UU 1/2023 tentang KUHP yang diundangkan pada tanggal 2 Januari 2023.
Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalanselengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.
Kesalahan dalam Pertanggungjawaban Pidana
Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya Terjangkau
Mulai DariRp. 149.000
Sebelum menjawab inti pertanyaan Anda, sebaiknya kita pahami terlebih dahulu mengenai pertanggungjawaban pidana. Menurut Albert Aries pada buku Hukum Pidana Indonesia Menurut KUHP Lama & KUHP Baru Dilengkapi dengan Asas, Yurisprudensi & Postulat Lain (hal.135), makna dari pertanggungjawaban pidana (criminal responsibility)adalah seseorang tidak dapat dianggap sebagai pelaku tindak pidana hanya berdasarkan perbuatan yang dilakukan seseorang, namun juga melihat bagaimana sikap batin dari pelaku yang pada faktor perbuatan (actus reus).
Dalam arti lain, pertanggungjawaban pidana adalah suatu mekanisme untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak.
Perbuatan agar dapat dipertanggungjawabkan secara pidana, harus mengandung unsur kesalahan. Kesalahan tersebut terdiri dari dua jenis yaitu kesengajaan (opzet) dan kelalaian (culpa). Selengkapnya mengenai kesengajaan dan kelalaian dapat Anda baca pada Perbedaan ‘Sengaja’ dan ‘Tidak Sengaja’ dalam Hukum Pidana.
Lantas, jika Anda memberikan hadiah pisau kepada seseorang dengan tujuan koleksi atau cendera mata, dan orang tersebut bunuh diri dengan pisau, apakah Anda dapat dipidana?
Perbuatan Menolong/Memberi Sarana Orang Lain untuk Bunuh Diri
Pada dasarnya, pasal yang mengatur perbuatan menolong/memberi sarana orang lain bunuh bunuh diri dapat Anda temukan di Pasal 345 KUHPlama yang saat artikel ini diterbitkan masih berlaku, dan Pasal 462 UU 1/2023tentang KUHP baru yang berlaku 3 tahun sejak tanggal diundangkan,[1] yaitu pada tahun 2026, sebagai berikut:
Pasal 345 KUHP
Pasal 462 UU 1/2023
Barang siapa sengaja mendorong orang lain untuk bunuh diri, menolongnya dalam perbuatan itu atau memberi sarana kepadanya untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun kalau orang itu jadi bunuh diri.
Setiap orang yang mendorong, membantu, atau memberi sarana kepada orang lain untuk bunuh diri dan orang tersebut mati karena bunuh diri, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun.
Terkait Pasal 345 KUHP, R.Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal (hal.243), menjelaskan bahwa orang yang bunuh diri tidak diancam hukuman, akan tetapi orang yang sengaja menghasut menolong orang lain untuk bunuh diri dapat dikenakan Pasal 345 KUHP. Untuk dijerat pasal ini, orang yang bunuh diri tersebut harus benar-benar mati, jika tidak atau hanya percobaan, maka orang yang menghasut tersebut tidak dapat dihukum.
Sebagai contoh, dalam buku yang sama, R. Soesilo menjelaskan bahwa penjual obat yang menjual obat atau orang yang memberikan tali kepada orang dengan tidak mengetahui, bahwa orang itu akan bunuh diri, tidak dapat dikenakan Pasal 345 KUHP. Hal ini karena pertolongan itu diberikan tidak dengan sengaja.
Lebih lanjut, menurut Andi Hamzah dalam buku Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP, unsur Pasal 345 KUHP adalah (hal. 57-58):
Subjek (normadressaat) barang siapa; dan
Bagian inti delik (delicts bestanddelen);
sengaja;
mendorong orang lain untuk membunuh diri, menolongnya dalam perbuatan itu atau memberi sarana untuk itu; dan
orang itu jadi bunuh diri.
Hal ini pun selaras dengan Penjelasan Pasal 462 UU 1/2023 yang menjelaskan bahwa apabila orang yang didorong, dibantu, atau diberi sarana untuk bunuh diri tidak mati, orang yang mendorong, membantu, atau memberi sarana tersebut, tidak dijatuhi pidana. Alasannya karena pertimbangan bunuh diri bukan merupakan suatu tindak pidana. Oleh karena itu, percobaan untuk melakukan bunuh diri juga tidak diancam dengan pidana.
Berdasarkan pengertian pertanggungjawaban pidanaserta ketentuan Pasal 345 KUHP dan Pasal 462 UU 1/2023, maka Anda tidak dapat dituntut secara hukum karena pemberian pisau belati kepada teman Anda untuk koleksi atau cendera mata. Dengan kata lain, tujuan Anda memberikannya bukan untuk dipakai bunuh diri atau memberikan sarana kepada teman Anda untuk bunuh diri.
Hal ini sejalan juga dengan adagium hukum yang menyatakan "Actus non facit reum, nisi mens sit rea"yang artinya "perbuatan tidak membuat orang bersalah, kecuali jika terdapat sikap batin yang jahat".[2] Oleh karena Anda memberikan pisau untuk tujuan koleksi atau cendera mata atas hubungan pertemanan Anda, maka niat jahat atau kesengajaan untuk memfasilitasi orang untuk bunuh diri tidak terpenuhi.
Namun jika pisau tersebut Anda berikan kepada teman Anda atas pengetahuan Anda untuk digunakan sebagai alat bunuh diri, maka berdasarkan Pasal 345 KUHP atau Pasal 462 UU 1/2023, Anda dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.
Atas kasus yang terjadi, kami menyarankan Anda untuk melaporkan kepada orang terdekat teman Anda yang ingin bunuh diri atas keinginannya tersebut, agar dapat diberikan masukan yang positif ataupun mencegah agar hal-hal yang tidak diinginkan (bunuh diri) terjadi. Atau Anda dapat melaporkan kepada Hotline Bunuh Diri di Indonesia, melalui nomor telepon119. Dengan demikian, 119 dapat digunakan jika seseorang sudah mencoba melakukan bunuh diri atau situasi lain yang mengancam keselamatan nyawa seseorang.
Albert Aries. Hukum Pidana Indonesia Menurut KUHP Lama & KUHP Baru Dilengkapi dengan Asas, Yurisprudensi & Postulat Latin. Depok: RajaGrafindo Persada, 2024;
Andi Hamzah. Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP. Edisi Kedua. Cetakan Pertama. Jakarta: Sinar Grafika, 2015;
R. Soesilo. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal. Sukabumi: Politeia, 1991;
Septa Candra. Pembaharuan Hukum Pidana: Konsep Pertanggungjawaban Pidana dalam Hukum Pidana Nasional yang akan Datang. Jurnal Cita Hukum, Vol. 1, No. 1, Juni, 2013;
[2] Septa Candra. Pembaharuan Hukum Pidana: Konsep Pertanggungjawaban Pidana dalam Hukum Pidana Nasional yang akan Datang. Jurnal Cita Hukum, Vol. 1, No. 1, Juni, 2013, hal. 43