Logo hukumonline
Personalisasi
Halo,
Anda,

Segera Upgrade paket berlangganan Anda.
Dapatkan fitur lebih lengkap
Ada pertanyaan? Hubungi Kami
Bahasa
id-flag
en-flag
Kenegaraan

Mengapa TNI Turut Terlibat Mengamankan Demo?

Mengapa TNI Turut Terlibat Mengamankan Demo?
Mengapa TNI Turut Terlibat Mengamankan Demo?

PERTANYAAN

Mengapa ketika terjadi demo, TNI juga turut mengamankan? Padahal ada polisi. Apakah secara hukum TNI sebagai militer dibenarkan untuk mengamankan demo? Apa dasar hukumnya?

Daftar Isi

    INTISARI JAWABAN

    ULASAN LENGKAP

    Terima kasih atas pertanyaan Anda.

    Seluruh informasi hukum dalam Klinik Hukumonline disediakan semata-mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum. Silakan mempelajari Pernyataan Penyangkalan untuk informasi selengkapnya. Untuk memperoleh nasihat hukum yang sesuai dengan kasus Anda, silakan berkonsultasi langsung dengan Konsultan Mitra Justika.

    Pengamanan Demonstrasi

    Demonstrasi merupakan hak asasi warga negara untuk mengemukakan pendapat di muka umum yang dijamin oleh undang-undang.[1] Masyarakat berhak untuk berperan serta secara bertanggung jawab agar demo berjalan secara aman, tertib, dan damai.[2]

    Sebelum demo dilaksanakan, terlebih dahulu peserta demo mengirimkan surat pemberitahuan kepada kepolisian dengan tujuan untuk memberikan perlindungan keamanan. Selengkapnya dapat Anda baca dalam artikel Apakah Demo Butuh Izin?

    Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya Terjangkau

    Mulai DariRp. 149.000

    Hal ini sebagaimana amanat Pasal 7 UU 9/1998, bahwa pemerintah bertanggung jawab untuk melindungi hak asasi manusia, menghargai asas legalitas, menghargai prinsip praduga tak bersalah, serta menyelenggarakan pengamanan pada pelaksanaan demo.

    Polri, selaku aparatur pemerintah yang menyelenggarakan pengamanan,[3] setelah menerima surat pemberitahuan pelaksanaan demo, wajib mempersiapkan pengamanan tempat, lokasi, dan rute. Polri yang harus bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan keamanan terhadap peserta juga menyelenggarakan pengamanan untuk menjamin keamanan dan ketertiban umum sesuai prosedur yang berlaku.[4]

    Dengan demikian, pada dasarnya, Polri adalah lembaga yang berwenang untuk melakukan pengamanan demonstrasi. Hal ini selaras dengan fungsi kepolisian untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.[5]

    Mengapa TNI Turut Terlibat Mengamankan Demo?

    Untuk menjawab pertanyaan Anda, perlu Anda pahami mengenai tugas dan fungsi Tentara Nasional Indonesia (“TNI”). TNI pada dasarnya berperan sebagai alat negara di bidang pertahanan yang dalam menjalankan tugasnya berdasarkan pada kebijakan dan keputusan politik negara.[6]

    Fungsi TNI sebagai alat pertahanan negara menurut undang-undang ada 3, yaitu:[7]

    1. penangkal setiap bentuk ancaman militer dan ancaman bersenjata dari luar dan dalam negeri terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa;
    2. penindak terhadap setiap bentuk ancaman sebagaimana disebutkan pada nomor 1;
    3. pemulih kondisi keamanan negara yang terganggu akibat kekacauan keamanan.

    Adapun tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Indonesia, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.[8]

    Tugas pokok TNI tersebut dilakukan dengan operasi militer untuk perang dan operasi militer selain perang (“OMSP”). Contoh OMSP adalah membantu kepolisian dalam rangka tugas keamanan dan ketertiban masyarakat yang diatur di dalam undang-undang.[9]

    Selain itu, menurut Pasal 41 ayat (1) UU Kepolisian, kepolisian dapat meminta bantuan TNI dalam rangka melaksanakan tugas keamanan, yang selanjutnya diatur di dalam peraturan pemerintah. Sepanjang penelusuran kami, peraturan pemerintah (“PP”) yang dimaksud belum dibentuk dan diundangkan.

    Namun demikian, peraturan pemerintah yang mengatur mengenai bantuan penggunaan dan pengerahan kekuatan TNI dalam OMSP adalah PP 2/2015 tentang penanganan konflik sosial.

    Menurut PP 2/2015, bantuan penggunaan dan pengerahan kekuatan TNI untuk menghentikan konflik sosial dilaksanakan setelah ada penetapan status keadaan konflik oleh pemerintah daerah atau pemerintah pusat.[10] Konflik sosial didefinisikan sebagai perseteruan dan/atau benturan fisik dengan kekerasan antara dua kelompok masyarakat atau lebih yang berlangsung dalam waktu tertentu dan berdampak luas yang mengakibatkan ketidakamanan dan disintegrasi sosial sehingga mengganggu stabilitas nasional dan menghambat pembangunan nasional.[11]

    Selanjutnya, dalam ketentuan terbaru, yaitu Perpres 111/2025 dalam lampirannya (hal. 13) ditegaskan bahwa salah satu kebijakan pembangunan kelembagaan militer yaitu dengan peningkatan koordinasi pengerahan TNI dalam tugas perbantuan kemanusiaan, bencana alam, dan penyelesaian konflik.

    Dalam praktik, pelibatan militer (TNI) dalam perbantuan diatur di dalam memorandum of understanding (“MoU”) antara Panglima TNI dengan berbagai kementerian dan instansi sipil lainnya. TNI berpandangan bahwa MoU ini digunakan sebagai upaya untuk mengisi kekosongan regulasi dalam melaksanakan tugas OMSP maupun tugas berbantuan.[12]

    Maka, dapat disimpulkan bahwa mengapa TNI turut terlibat dalam upaya pengamanan demonstrasi adalah didasarkan pada ketentuan dalam UU TNI dan UU Kepolisian bahwa TNI dapat diminta kepolisian untuk membantu tugas keamanan dan ketertiban masyarakat.

    Namun demikian, menurut hemat kami, pelaksanaan tugas pembantuan TNI kepada kepolisian ini masih menyisakan celah secara normatif maupun secara praktik. Sebab, menurut Pasal 7 ayat (3) UU 3/2025, OMSP yang dilaksanakan oleh TNI harus dilaksanakan berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara. Artinya, perbantuan TNI atas permintaan Polri sebagai salah satu bentuk OMSP harus didasarkan pada kebijakan politik pemerintah bersama DPR yang dirumuskan dengan mekanisme hubungan kerja antara pemerintah dan DPR, seperti rapat konsultasi dan rapat kerja.[13]

    Selain itu, tidak ada batasan yang jelas dalam undang-undang maupun PP pada situasi seperti apa militer (TNI) dapat melakukan OMSP dalam rangka membantu kepolisian: apakah demonstrasi yang dilakukan oleh masyarakat termasuk ke dalam situasi yang dianggap sebagai suatu konflik sehingga perlu pelibatan TNI.

    Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwibahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut di sini.

    Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

    Dasar Hukum:

    1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum;
    2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
    3. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia;
    4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
    5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
    6. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia;
    7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2026 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
    8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial;
    9. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2025 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2025 – 2029.

    Referensi:

    Diandra Megaputri Mengko. Problematika Tugas Perbantuan TNI. Jurnal Keamanan Nasional Vol. 1 No. 2, 2015.


    [2] Pasal 8 UU 9/1998

    [3] Penjelasan Pasal 7 UU 9/1998

    [4] Pasal 13 ayat (2) dan (3) UU 9/1998

    [7] Pasal 6 ayat (1) UU TNI

    [9] Pasal 7 ayat (2) UU 3/2025

    [11] Pasal 1 angka 1 PP 2/2015

    [12] Diandra Megaputri Mengko. Problematika Tugas Perbantuan TNI. Jurnal Keamanan Nasional Vol. 1 No. 2, 2015, hal. 185 – 186.

    [13] Lihat Penjelasan Pasal 5 UU TNI

    Punya Masalah Hukum yang sedang dihadapi?

    atau konsultasi via chat mulai Rp30.000