Mengenal Apa Itu Putusan Verstek, Bentuk, dan Syaratnya

PERTANYAAN

Saya sering dengar istilah putusan verstek dalam perceraian. Singkatnya, apa yang dimaksud dengan putusan verstek?

ULASAN LENGKAP

Terima kasih atas pertanyaan Anda.

Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran kedua dari artikel dengan judul Putusan Verstek yang dibuat oleh Si Pokrol dan pertama kali dipublikasikan pada 17 September 2009, lalu dimutakhirkan pertama kali oleh Muhammad Raihan Nugraha, S.H. pada 27 Agustus 2025.

Seluruh informasi hukum dalam Klinik Hukumonline disediakan semata-mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum. Silakan mempelajari Pernyataan Penyangkalan untuk informasi selengkapnya. Untuk memperoleh nasihat hukum yang sesuai dengan kasus Anda, silakan berkonsultasi langsung dengan Konsultan Mitra Justika.

Mengenai Putusan Verstek dalam Perceraian

Menurut Sirman Dahwal dan Edytiawarman dalam Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktiknya di Indonesia (hal. 88) verstek adalah pernyataan tidak hadirnya tergugat pada hari sidang pertama walaupun telah dipanggil secara patut.

Menjawab pertanyaan anda perihal apa yang dimaksud dengan verstek? Berdasarkan definisi di atas, yang dimaksud dengan putusan verstek adalah keputusan yang diberikan oleh hakim pada hari sidang pertama tanpa dihadiri tergugat walaupun dirinya telah dipanggil secara patut.

Apa itu cerai secara verstek? Maka dapat diartikan bahwa cerai secara verstek adalah cerai yang berdasar putusan verstek karena pihak tergugat baik istri atau suami tidak menghadiri hari sidang pertama.

Kewenangan hakim untuk menjatuhkan putusan verstek terhadap tergugat dapat ditemukan pada ketentuan Pasal 125 HIR, sebagai berikut.

Jika tergugat tidak datang pada hari perkara itu akan diperiksa, atau tidak pula menyuruh orang lain menghadap mewakilinya, meskipun ia dipanggil dengan patut, maka gugatan itu diterima dengan tak hadir (verstek), kecuali kalau nyata kepada pengadilan negeri, bahwa pendakwaan itu melawan hak atau tidak beralasan.

Inti dari putusan verstek ini adalah bahwa pihak yang tidak hadir dalam persidangan atau tidak memberikan tanggapan biasanya dianggap setuju dengan klaim yang diajukan oleh pihak penggugat, kecuali jika klaim tersebut terbukti tidak berdasar atau melanggar hukum.[1]

Syarat-Syarat Penerapan Verstek

Apa saja syarat verstek? Tentunya, terdapat persyaratan penerapan verstek. Misalnya, sebagaimana dijelaskan oleh M. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan (hal. 445-450) yang menerangkan bahwa syarat verstek dapat dikemukakan sebagai berikut.

1. Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut

Pemanggilan tergugat dengan sah dan patut sangat penting karena apabila pemanggilan belum sah, kemudian tergugat tidak datang memenuhi panggilan sidang, maka hakim tidak dibenarkan melakukan pemeriksaan dengan acara verstek.

2. Tidak hadir tanpa alasan yang sah

Apabila tergugat atau wakilnya tidak hadir memenuhi panggilan pemeriksaan di sidang pengadilan yang ditentukan, padahal telah dipanggil dengan patut, maka tergugat dapat dikenakan hukuman berupa penjatuhan putusan verstek.

3. Tergugat tidak mengajukan eksepsi kompetensi

Pada dasarnya hukum acara memberi hak kepada tergugat untuk mengajukan eksepsi kompetensi absolut maupun relatif. Apabila tergugat tidak mengajukan eksepsi, kemudian tergugat tidak memenuhi panggilan sidang berdasarkan alasan yang sah, hakim dapat langsung menyelesaikan perkara berdasarkan acara verstek.

Namun, perlu diingat bahwa undang-undang tidak memaksakan penerapan acara verstek secara imperatif. Sifat Penerapan verstek adalah fakultatif, yang berarti hakim yang diberi kebebasan untuk menerapkannya atau tidak terhadap tergugat yang tidak hadir memenuhi panggilan sesuai Pasal 126 HIR.[2]

Bentuk-Bentuk Putusan Verstek

Apa saja bentuk putusan verstek? Masih dari buku yang sama, M. Yahya Harahap menerangkan bahwa bentuk putusan verstek yang dijatuhkan pengadilan terdiri dari: (hal. 459-461)

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat

Apabila hakim hendak menerapkan acara verstek, pada prinsipnya, putusan yang harus dijatuhkan adalah mengabulkan gugatan penggugat. Perlu diingat bahwa tanggung jawab hakim dalam penerapan acara verstek ini berat. Jadi, tidak dianjurkan untuk menerapkannya secara tidak bertanggungjawab.

Terkait sejauh mana jangkauan pengabulan yang dapat dituangkan dalam putusan verstek, terdapat perbedaan pendapat, yaitu:

1. mengabulkan seluruh gugatan; dan
2. boleh mengabulkan sebagian saja.

2. Menyatakan Gugatan Tidak Dapat Diterima

Hakim harus menyatakan gugatan tidak dapat diterima apabila gugatan:

1. melawan hukum atau ketertiban dan kesusilaan; dan
2. tidak beralasan atau tidak mempunyai dasar hukum.

Contohnya seperti dalil gugatan bertitik tolak dari perjanjian yang mengandung kausa yang haram.

3. Menolak Gugatan Penggugat

Jika menurut pertimbangan hakim, gugatan yang diajukan tidak didukung alat bukti yang memenuhi batas minimal pembuktian, maka hakim dapat menjatuhkan putusan verstek yang memuat diktum, menolak gugatan penggugat. Sekiranya penggugat keberatan terhadap putusan itu, ia dapat mengajukan banding.

Putusan verstek ini tidak dapat dijalankan sebelum lewat 14 hari sesudah pemberitahuannya.[3] Dalam waktu 14 hari tersebut, tergugat yang tidak menerima putusan verstek dapat mengajukan perlawanan atas keputusan itu (verzet).[4]

Demikian jawaban dari kami terkait apa itu putusan verstek sebagaimana ditanyakan, semoga bermanfaat.

Dasar hukum:

Herzien Inlandsch Reglement (H.I.R) (S. 1941-44)

Referensi:

1. Hendri Jayadi. Buku Ajar Hukum Acara Perdata. Yogyakarta: Publika Global Media, 2022;
2. M. Yahya Harahap. Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan. Jakarta: Sinar Grafika, 2019;
3. Sirman Dahwal dan Edytiawarman. Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktiknya di Indonesia. Bandung: Mandar Maju, 2023.

---

[1] Hendri Jayadi. Buku Ajar Hukum Acara Perdata. Yogyakarta: Publika Global Media, 2022, hal. 167

[2] M. Yahya Harahap. Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan. Jakarta: Sinar Grafika, 2019, hal. 450

[3] Pasal 128 ayat (1) Herzien Inlandsch Reglement (H.I.R) (S. 1941-44) (“HIR”)

[4] Paasal 129 HIR