Logo hukumonline
Personalisasi
Halo,
Anda,

Segera Upgrade paket berlangganan Anda.
Dapatkan fitur lebih lengkap
Ada pertanyaan? Hubungi Kami
Bahasa
id-flag
en-flag
Bisnis

Mengenal Asas Dominus Litis

Mengenal Asas Dominus Litis

PERTANYAAN

Apa yang dimaksud dengan dominus litis? Apakah dalam praktiknya sudah memenuhi standar penetapan kode etik?

Daftar Isi

    INTISARI JAWABAN

    ULASAN LENGKAP

    Terima kasih atas pertanyaan Anda.

    Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.

    Asas Dominus Litis

    Apa yang dimaksud dengan dominus litis? Menurut Handar Subhandi Bakhtiar dalam artikel Jaksa sebagai Dominus Litis: Pelengkap atau Pengendali Perkara?, konsep dominus litis berasal dari bahasa Latin yang berarti “penguasa perkara” atau “pihak yang mengendalikan jalannya perkara”.

    Masih bersumber dari artikel yang sama, dalam sistem hukum pidana, istilah ini merujuk pada pihak yang memiliki kewenangan utama dalam menentukan apakah suatu perkara dapat dilanjutkan ke pengadilan atau tidak. Secara filosofis, konsep dominus litis berakar pada prinsip ius puniendi, yakni hak negara untuk menghukum individu yang melanggar hukum. Dalam konteks ini, kejaksaan memiliki tanggung jawab sebagai perwujudan kekuasaan negara dalam penegakan hukum dengan mengontrol jalannya perkara guna mencapai keadilan substantif (justitia substantialis).

    Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya Terjangkau

    Mulai DariRp. 149.000

    Kemudian, dalam sistem peradilan pidana yang terintegrasi, posisi penuntut umum juga dapat dikatakan sebagai central gravity dalam penanganan suatu perkara pidana, karena pada penuntut umum melekat asas dominus litis yang merupakan suatu tanggung jawab bagi penuntut umum untuk memastikan apakah dengan dilimpahkannya perkara pidana ke pengadilan dapat tercapainya tujuan hukum yaitu keadilan, kepastian dan kemanfaatan.

    Baca juga: Perbedaan Jaksa dan Penuntut Umum

    Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa dominus litis berhubungan dengan penuntutan, yang definisinya dapat ditemukan pada Pasal 1 angka 7 KUHAP:

    Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.

    Lebih lanjut, menurut Muh. Ibnu Fajar Rahim dalam jurnal yang berjudul Asas-Asas Hukum Penuntutan (hal. 15), asas dominus litis berarti bahwa penuntut umum adalah pemilik perkara atau pihak yang mempunyai kepentingan yang nyata dalam suatu perkara, sehingga berwenang untuk menentukan dapat atau tidaknya suatu perkara diperiksa dan diadili di persidangan. Dalam konteks sistem peradilan pidana, dominus litis adalah pihak yang memiliki kepentingan nyata sehingga suatu perkara dituntut, diperiksa dan diadili di persidangan, yakni penuntut umum. Hal ini menimbulkan konsekuensi bagi dominus litis untuk aktif dalam mempertahankan kepentingannya. Keaktifan penuntut umum tersebut merupakan konsekuensi penuntut umum selaku pemilik perkara yang memiliki kewajiban atau beban untuk membuktikan dakwaannya.

    Kemudian, perlu diketahui bahwa asas dominus litis merupakan hal yang universal yang melekat pada jaksa, sebagaimana terdapat dalam Pasal 11 Guidelines on the Role of Prosecutors:[1]

    Prosecutors shall perform an active role in criminal proceedings, including of prosecution and, where authorized by law or consistent with local practice, in the investigation of crime, supervision over the legality of these investigations, supervision of the execution of court decisions and the exercise of other functions as representatives of the public interest.

    Baca juga: Syarat dan Prosedur Menjadi Jaksa

    Selain itu, dominus litis juga telah eksplisit diakui dalam Putusan MK No. 55/PUU-XI/2013,[2] yang pada intinya menyebutkan bahwa fungsi kejaksaan dan profesi jaksa sebagai penyelenggara dan pengendali penuntutan atau selaku dominus litis memiliki peran penting dalam proses penanganan perkara yang pada hakikatnya bertujuan untuk membangun tata kehidupan yang berdasarkan hukum serta menjunjung hak asasi manusia (hal. 71).

    Baca juga: Peran Jaksa dalam Proses Hukum Perdata dan Pidana

    Kode Etik Jaksa

    Sebagai dominus litis atau pengendali perkara, kejaksaan memiliki kedudukan sentral dalam melakukan penegakan hukum, karena hanya institusi kejaksaan yang dapat menentukan apakah suatu kasus dapat diajukan ke pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah menurut hukum acara pidana.[3] Adapun ketentuan mengenai kejaksaan sebagai dominus litis dapat merujuk pada Pasal 139 KUHAP, sebagai berikut:

    Setelah penuntut umum menerima atau menerima kembali hasil penyidikan yang lengkap dari penyidik, ia segera menentukan apakah berkas perkara itu sudah memenuhi persyaratan untuk dapat atau tidak dilimpahkan ke pengadilan.

    Lantas, apakah dalam praktiknya penuntut umum sebagai dominus litis sudah memenuhi standar penetapan kode etik? Menjawab pertanyaan tersebut, kami tidak dapat memastikan apakah dalam praktiknya sebagai dominus litis, penuntut umum sudah memenuhi standar penetapan kode etik. Akan tetapi, penting untuk diketahui bahwa kode etik jaksa yang dapat merujuk pada Peraturan Jaksa Agung 14/2012, mengatur bahwa kode perilaku jaksa pada peraturan jaksa agung tersebut berlaku bagi jaksa yang bertugas di dalam dan luar lingkungan kejaksaan.[4] Hal ini berarti jaksa penuntut umum sebagai dominus litis yang bertugas di dalam ataupun di luar lingkungan kejaksaan harus mematuhi ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Jaksa Agung 14/2012 tersebut.

    Salah satu hal yang harus dipatuhi dalam Peraturan Jaksa Agung 14/2012 adalah kewajiban jaksa kepada profesi jaksa, antara lain:[5]

    1. menjunjung tinggi kehormatan dan martabat profesi dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya dengan integritas, profesional, mandiri, jujur dan adil;
    2. mengundurkan diri dari penanganan perkara apabila mempunyai kepentingan pribadi atau keluarga;
    3. mengakui pendidikan dan pelatihan sesuai dengan peraturan kedinasan;
    4. meningkatkan ilmu pengetahuan, keahlian, dan teknologi, serta mengikuti perkembangan hukum yang relevan dalam lingkup nasional dan internasional;
    5. menjaga ketidakberpihakan dan objektifitas saat memberikan petunjuk kepada penyidik;
    6. menyimpan dan memegang rahasia profesi, terutama terhadap tersangka/ terdakwa yang masih anak-anak dan korban tindak pidana kesusilaan kecuali penyampaian informasi kepada media, tersangka/keluarga, korban/keluarga, dan penasihat hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
    7. memastikan terdakwa, saksi dan korban mendapatkan informasi dan jaminan atas haknya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan hak asasi manusia; dan
    8. memberikan bantuan hukum, pertimbangan hukum, pelayanan hukum, penegakan hukum atau tindakan hukum lain secara profesional, adil, efektif, efisien, konsisten, transparan dan menghindari terjadinya benturan kepentingan dengan tugas dan bidang lain.

    Baca juga: Kewenangan Penuntut Umum dalam Proses Peradilan

    Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

    Dasar Hukum:

    1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
    2. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-014/A/JA/11/2012 tentang Kode Perilaku Jaksa.

    Putusan:

    Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XI/2013.

    Referensi:

    1. Dedy Chandra Sihombing (et al.). Penguatan Kewenangan Jaksa Selaku Dominus Litis Sebagai Upaya Optimalisasi Penegakan Hukum Pidana Berorientasi Keadilan Restoratif. Jurnal Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum, Vol. 3, No. 2, 2023;
    2. Muh. Ibnu Fajar Rahim. Asas-Asas Hukum Penuntutan. The Prosecutor Law Review, Vol. 1, No. 1, 2023;
    3. Prima Idwan Mariza dan Christian Orchard Tharanon Perangin-angin. Peranan Jaksa Pengacara Negara: Mengawal Aset Perkebunan Negara di Sumatera Utara. Jakarta: Bhuana Ilmu Populer;
    4. Guidelines on the Role of Prosecutors, yang diakses pada tanggal 19 Mei 2025, pukul 11.43 WIB.


    [1] Dedy Chandra Sihombing (et al.). Penguatan Kewenangan Jaksa Selaku Dominus Litis Sebagai Upaya Optimalisasi Penegakan Hukum Pidana Berorientasi Keadilan Restoratif. Jurnal Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum, Vol. 3, No. 2, 2023, hal. 67.

    [2] Dedy Chandra Sihombing (et al.). Penguatan Kewenangan Jaksa Selaku Dominus Litis Sebagai Upaya Optimalisasi Penegakan Hukum Pidana Berorientasi Keadilan Restoratif. Jurnal Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum, Vol. 3, No. 2, 2023, hal. 67.

    [3] Prima Idwan Mariza dan Christian Orchard Tharanon Perangin-angin. Peranan Jaksa Pengacara Negara: Mengawal Aset Perkebunan Negara di Sumatera Utara. Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2022, hal. 9.

    [5] Pasal 5 Peraturan Jaksa Agung 14/2012.

    Punya Masalah Hukum yang sedang dihadapi?

    atau konsultasi via chat mulai Rp30.000