Mengenal Renvoi dalam Hukum Perdata Internasional

PERTANYAAN

Apa pengertian renvoi dalam hukum perdata internasional? Bagaimana proses renvoi dan pengaruhnya dalam penyelesaian suatu kasus? Apakah setiap negara memperbolehkan adanya renvoi?

ULASAN LENGKAP

Terima kasih atas pertanyaan Anda.

Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul sama yang dibuat oleh Ulya Yasmine Prisandani, S.H., LL.M, dan pertama kali dipublikasikan pada 18 Desember 2020.

KLINIK TERKAIT

Peran Perjanjian Internasional dalam Menyelesaikan Sengketa Internasional

08 Mei, 2026

Tips Menentukan Pilihan Hukum dan Yurisdiksi dalam Perjanjian

10 Des, 2020

Cakupan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dari Human Trafficking

16 Nov, 2020

Apakah MK Berwenang Uji UU Ratifikasi Perjanjian Internasional?

03 Agt, 2020

Seluruh informasi hukum dalam Klinik Hukumonline disediakan semata-mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum. Silakan mempelajari Pernyataan Penyangkalan untuk informasi selengkapnya. Untuk memperoleh nasihat hukum yang sesuai dengan kasus Anda, silakan berkonsultasi langsung dengan Konsultan Mitra Justika.

Apa itu HPI?

Sebelum menjawab inti pertanyaan Anda, perlu diketahui terlebih dahulu pengertian hukum perdata internasional. Menurut Ari Purwadi dalam buku Dasar-Dasar Hukum Perdata Internasional yang mengutip pendapat Mochtar Kusumaatmadja, HPI atau hukum perdata internasional adalah keseluruhan kaidah atau asas hukum yang mengatur hubungan perdata yang melintas batas negara. Dalam arti lain, hukum perdata internasional adalah hukum yang mengatur hubungan hukum keperdataan antara pelaku hukum yang masing-masing tunduk pada hukum perdata (nasional) yang berbeda (hal. 1).

Baca juga: Mengenal Apa Itu Hukum Perdata Internasional

Pengertian Renvoi

Kemudian, berkaitan dengan arti renvoi, Bayu Seto Hardjowahono dalam bukunya Dasar-Dasar Hukum Perdata Internasional menjelaskan bahwa renvoi adalah suatu doktrin yang dapat digunakan untuk menghindarkan pemberlakuan kaidah atau sistem hukum yang seharusnya berlaku (lex causae) yang sudah ditetapkan berdasarkan prosedur hukum perdata internasional secara normal dan mengubah acuan kepada suatu kaidah atau sistem hukum yang lain, seperti kaidah-kaidah hukum interna lex fori atau sistem hukum lain selain lex causae yang awalnya ditunjuk (hal. 121).

Doktrin renvoi merupakan salah satu pranata HPI tradisional yang terutama berkembang di dalam tradisi civil law system (sistem hukum Eropa Kontinental) sebagai pranata yang dapat digunakan untuk menghindarkan pemberlakuan kaidah atau sistem hukum yang seharusnya berlaku (lex causae) yang sudah ditetapkan berdasarkan prosedur HPI yang normal. Renvoi adalah penunjukan kembali kepada hukum yang semula menunjuknya sebagai hukum yang harus diterapkan. Dengan melakukan kualifikasi, diketahui ketentuan penunjuk yang mana berlaku, dan lewat ketentuan penunjuk diketahui pula hukum mana yang diterapkan: apakah hukum intern (domestik) ataukah hukum asing.[1]

Selanjutnya, persoalan renvoi erat sekali kaitannya dengan persoalan prinsip nasionalitas atau domisili dalam menentukan status personal seseorang. Terutama karena adanya perbedaan mengenai prinsip yang dianut (nasionalitas atau domisili) di berbagai negara. Adapun renvoi tidak bisa dilepaskan kaitannya dengan masalah “kualifikasi” dan masalah “titik-titik taut”, karena memang sebenarnya ketiga persoalan tersebut dapat dicakup dalam suatu persoalan, yaitu hukum manakah yang akan berlaku (lex causae) dalam suatu peristiwa HPI.[2]

Mengutip pendapat Ulya Yasmine Prisandani (penulis sebelumnya), maka dapat disimpulkan bahwa renvoi berfungsi sebagai alat bagi para hakim untuk merekayasa penentuan lex causae ke arah sistem hukum yang dianggap akan memberikan putusan yang dianggapnya terbaik. Sehingga sudah pasti dalam proses renvoi, terdapat kaidah hukum perdata internasional yang dikesampingkan.

Proses Renvoi

Hilding Eek dalam bukunya The Swedish Conflict of Laws (hal. 181) mengklasifikasikan proses renvoi ke dalam 2 jenis, yaitu remission dan transmission. Kemudian, Bayu Seto Hardjowahono menjelaskan lebih lanjut mengenai renvoi remission dan transmission sebagai berikut (hal. 124 – 125):

1. Penunjukan Kembali (Remission, Rückverweisung, Terugverwijzing)

Proses renvoi oleh kaidah hukum perdata internasional asing kembali ke arah lex fori. Dalam proses ini, penunjukan pertama berlangsung dari kaidah hukum perdata internasional forum ke arah kaidah hukum perdata internasional asing, karena sebelumnya diketahui bahwa kaidah hukum perdata internasional asing itu dalam penunjukan kedua akan menunjuk kembali ke arah lex fori.

2. Penunjukan Lebih Lanjut (Transmission, Weiterverweisung Verderverwijzing)

Proses renvoi oleh kaidah hukum perdata internasional asing ke arah suatu sistem hukum asing yang lain, di mana penunjukan pertama berlangsung dari kaidah hukum perdata internasional forum ke arah kaidah hukum perdata internasional asing, yang sebelumnya telah diketahui akan menunjuk ke arah sistem hukum ketiga.

Baca juga: Pentingnya Kualifikasi dalam Hukum Perdata Internasional

Sebagai contoh, kaidah renvoi telah diatur dalam beberapa peraturan, salah satunya Angka 20 Rome Regulation I No. 593/2008 of the European Parliament and of the Council, yang berbunyi:

Where the contract is manifestly more closely connected with a country other than that indicated an Article 4 (1) or (2), an escape clause should provide that the law of that other country is to apply. In order to determine that country, account should be taken, inter alia, of whether the contract in question has a very close relationship with another contract or contracts.

Jadi, renvoi memberikan ruang untuk pengadilan menentukan kaidah atau sistem hukum mana yang dianggap terbaik untuk menyelesaikan suatu perkara hukum perdata internasional.

Namun, Bayu Seto Hardjowahono menegaskan renvoi tidak dapat digunakan di semua jenis perkara hukum perdata internasional dan cenderung ditolak karena bertentangan dengan asas utama dalam hukum kontrak, di mana para pihak memiliki kebebasan untuk menentukan hukum yang berlaku atas kontrak yang mereka buat (hal. 135-136).

Contoh Kasus

Untuk memudahkan pemahaman Anda, berikut kami berikan contoh kasus renvoi:[3]

The Forgo Case 1883 (Renvoi Penunjukan Kembali)

1. Kasus Posisi

1. Forgo adalah warga negara Bavaria (Jerman);
2. Forgo berdomisili di Prancis sejak usianya 5 tahun, tanpa memperoleh kewarganegaraan Prancis;
3. Forgo adalah anak luar kawin;
4. Forgo meninggalkan sejumlah barang-barang bergerak di Prancis;
5. Perkara pembagian harta warisan Forgo diajukan di depan Pengadilan Prancis.

2. Persoalan Hukum

Berdasarkan hukum mana pengaturan pembagian warisan harus dilakukan? Apakah berdasarkan hukum Bavaria atau Prancis? Kaidah HPI lex fori (Prancis) menyatakan bahwa persoalan pewarisan benda-benda bergerak harus diatur berdasarkan kaidah-kaidah hukum dari tempat di mana pewaris menjadi warga negara. Sedangkan kaidah HPI Bavaria menetapkan bahwa pewarisan benda-benda bergerak harus diatur berdasarkan hukum dari tempat di mana pewaris bertempat tinggal sehari-hari (habitual residence).[4]

3. Proses Penyelesaian Perkara

1. Pada tahap pertama, hakim Prancis melakukan penunjukan ke arah hukum Bavaria sesuai perintah kaidah HPI Prancis.
2. Hakim Prancis menganggap penunjukan itu sebagai gesamtverweisung (penunjukan yang diarahkan ke seluruh sistem hukum asing), sehingga meliputi pula kaidah-kaidah HPI Bavaria.
3. Telah diketahui bahwa kaidah HPI Bavaria yang menyangkut pewarisan benda bergerak menetapkan bahwa hukum yang harus digunakan untuk mengatur hal itu adalah hukum dari tempat tinggal tetap si pewaris.
4. Kaidah HPI Bavaria menunjuk kembali ke arah hukum Prancis (hukum dari tempat kediaman tetap si pewaris).
5. Hakim Prancis kemudian menganggap bahwa "penunjukan kembali" oleh kaidah HPI Bavaria sebagai suatu sachnormverweisung (penunjukan ke arah kaidah-kaidah hukum intern/domestik Prancis). Dalam teori HPI, sikap hakim lex fori ini dikatakan "menerima renvoi".
6. Berdasarkan anggapan itu, hakim lalu memberlakukan Kaidah Hukum Waris Prancis (Code Civil) untuk memutus perkara.

The Patino v. Patino Case 1950 (Renvoi Penunjukan Lebih Lanjut)

1. Kasus Posisi

1. Dua orang warga negara Bolivia, yaitu suami dan istri Patino mengajukan permohonan perceraian;
2. Pernikahan mereka dilakukan di Spanyol;
3. Permohonan perceraian diajukan ke Pengadilan Prancis.

2. Persoalan Hukum

Berdasarkan hukum mana pemenuhan atau penolakan atas permohonan perceraian itu harus dilakukan?

3. Proses Penyelesaian Perkara

1. Menyadari perkara ini sebagai perkara HPI, hakim Prancis (lex fori) melihat ke arah kaidah-kaidah HPI Prancis, yang menetapkan bahwa perkara ini dikualifikasikan sebagai perkara yang menyangkut status personal orang, dan karena itu harus ditetapkan berdasarkan prinsip kewarganegaraan (nasionaliteit) para pihak. Jadi, hakim Prancis menunjuk ke arah hukum Bolivia selaku lex patriae para pihak.
2. Penunjukan ke arah hukum Bolivia oleh hakim ternyata dianggap sebagai gesamtverweisung dan karena itu harus dilihat kaidah-kaidah HPI Bolivia.
3. Kaidah-kaidah HPI Bolivia ternyata menetapkan bahwa perkara tentang "pemenuhan atau penolakan terhadap permohonan cerai" harus diatur berdasarkan lex loci celebrationis. Jadi, kaidah HPI Bolivia menunjuk lagi ke arah sistem hukum dari tempat di mana perkawinan antara pihak-pihak dilangsungkan, yaitu di Spanyol.
4. Tampak di sini bahwa kaidah HPI Bolivia tidak menunjuk kembali ke arah hukum Prancis (sebagai lex domicilii) melainkan menunjuk lebih lanjut ke arah sistem hukum ketiga, yaitu hukum Spanyol. Di sinilah terjadi apa yang dinamakan "penunjukan lebih lanjut".
5. Hukum intern Spanyol mengenai masalah perkawinan menganut monogami mutlak, sehingga permohonan suami istri tersebut ditolak.

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

Referensi:

1. Ari Purwadi. Dasar-Dasar Hukum Perdata Internasional. Surabaya: Pusat Pengkajian Hukum dan Pembangunan, 2016
2. Bayu Seto Hardjowahono. Dasar-Dasar Hukum Perdata Internasional, Buku Kesatu Edisi Kelima. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2013;

2. Hilding Eek. The Swedish Conflict of Laws. The Hague: Springer Netherlands, 1965;
3. Ida Bagus Wyasa Putra (et al.). Buku Ajar Hukum Perdata Internasional. Denpasar: Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2016;
4. Yulia. Hukum Perdata Internasional. Sulawesi: Unimal Press, 2016;
5. Rome Regulation I No. 593/2008 of the European Parliament and of the Council.

---

[1] Ari Purwadi. Dasar-Dasar Hukum Perdata Internasional. Surabaya: Pusat Pengkajian Hukum dan Pembangunan, 2016, hal. 76.

[2] Ida Bagus Wyasa Putra (et al.). Buku Ajar Hukum Perdata Internasional. Denpasar: Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2016, hal. 54.

[3] Yulia. Hukum Perdata Internasional. Sulawesi: Unimal Press, 2016, hal. 85-88.

[4] Ida Bagus Wyasa Putra (et al.). Buku Ajar Hukum Perdata Internasional. Denpasar: Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2016, hal. 57.