Presiden Prabowo Subianto direncanakan melantik perwira tinggi bintang 4 yang akan mengisi posisi wakil panglima TNI. Posisi ini kembali setelah dua dekade kosong. Saya ingin bertanya bagaimana pengaturan mengenai wakil panglima TNI?
Daftar Isi
INTISARI JAWABAN
ULASAN LENGKAP
Terima kasih atas pertanyaan Anda.
Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul sama yang dibuat oleh Arasy Pradana A. Azis, S.H., M.H. dan pertama kali dipublikasikan pada 25 November 2019.
Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.
Tugas Panglima TNI
Membahas mengenai Tentara Nasional Indonesia (“TNI”), maka kami akan merujuk pada UU TNI sebagaimana diubah dengan UU 3/2025.
Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya Terjangkau
Mulai DariRp. 149.000
Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) UU TNI, TNI terdiri atas TNI angkatan darat, TNI angkatan laut, dan TNI angkatan udara yang melaksanakan tugasnya secara matra atau gabungan di bawah pimpinan panglima.
Adapun panglima TNI diatur secara khusus dalam Pasal 1 angka 10 UU TNI, sebagai berikut:
Panglima TNI yang selanjutnya disebut panglima adalah perwira tinggi militer yang memimpin TNI.
Lebih lanjut, dalam Pasal 13 ayat (1) UU TNI ditegaskan bahwa TNI dipimpin oleh seorang panglima.
Panglima TNI sendiri diangkat dan diberhentikan oleh presiden setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).[1] Pengangkatan dan pemberhentian panglima ini dilakukan berdasarkan kepentingan organisasi TNI.[2]
Perlu diingat bahwa panglima TNI dapat dijabat secara bergantian oleh perwira tinggi aktif dan tiap-tiap angkatan yang sedang atau pernah menjabat sebagai kepala staf angkatan.[3]
Berkenaan dengan tugas dan kewajiban panglima TNI, Pasal 15 UU TNI mengatur sebagai berikut:
memimpin TNI;
melaksanakan kebijakan pertahanan negara;
menyelenggarakan strategi militer dan melaksanakan operasi militer;
mengembangkan doktrin TNI;
menyelenggarakan penggunaan kekuasaan TNI bagi kepentingan operasi militer;
menyelenggarakan pembinaan kekuatan TNI serta memelihara kesiagaan operasional;
memberikan pertimbangan kepada menteri pertahanan dalam hal penetapan kebijakan pertahanan negara;
memberikan pertimbangan kepada Menteri Pertahanan dalam hal penetapan kebijakan pemenuhan kebutuhan TNI dan komponen pertahanan lainnya;
memberikan pertimbangan kepada Menteri Pertahanan dalam menyusun dan melaksanakan perencanaan strategis penglolaan sumber daya nasional untuk kepentingan pertahanan negara;
menggunakan komponen cadangan setelah dimobilisasi bagi kepentingan operasi militer;
menggunakan komponen pendukung yang telah disiapkan bagi kepentingan operasi militer; serta
melaksanakan tugas dan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Lantas, bagaimana tugas dari wakil panglima?
Wakil Panglima TNI
Terhadap tugas dan kewajibannya di atas, panglima dibantu oleh wakil panglima.[4] Perihal jabatan wakil panglima TNI dapat ditemukan pada ketentuan Perpres 66/2019 sebagaimana diubah Perpres 84/2025. Pada Pasal 13 ayat (1) huruf a angka 2 Perpres 84/2025 diterangkan bahwa wakil panglima TNI merupakan unsur pimpinan markas besar TNI bersama panglima TNI.
Wakil panglima merupakan koordinator pembinaan kekuatan TNI guna mewujudkan interoperabilitas/Tri Matra Terpadu, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada panglima.[5]
Adapun yang dimaksud dengan pembinaan kekuatan TNI yaitu segala usaha, pekerjaan dan kegiatan yang meliputi perencanaan, pemeliharaan dan pengembangan kekuatan, kemampuan dan gelar kekuatan TNI dalam rangka melaksanakan tugas pokok yang merupakan tanggung jawab kepala staf angkatan dan dipertanggungjawabkan kepada panglima.[6]
memberikan saran kepada panglima terkait pelaksanaan kebijakan pertahanan negara, pengembangan postur TNI, pengembangan doktrin, strategi militer dan pembinaan kekuatan TNI serta penggunaan kekuatan TNI;
melaksanakan tugas panglima apabila panglima berhalangan sementara dan/atau berhalangan tetap; dan
melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh panglima.