Mengenal Perusahaan Cangkang dan Potensi Penyalahgunaannya

PERTANYAAN

Dalam praktik, terdapat pihak-pihak tertentu yang mendirikan perusahaan cangkang untuk menyembunyikan dana yang diperoleh dari tindak pidana. Bagaimana pandangan hukum Indonesia terkait perusahaan cangkang ini?

ULASAN LENGKAP

Terima kasih atas pertanyaan Anda.

Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul sama yang dibuat oleh Erizka Permatasari, S.H., dan pertama kali dipublikasikan pada 20 April 2021.

Pada dasarnya, hukum di Indonesia tidak melarang pendirian perusahaan cangkang. Keberadaannya diperbolehkan sepanjang dibentuk untuk tujuan tertentu yang sah menurut hukum, seperti sekuritisasi, investasi, maupun penitipan dan pengelolaan harta. Meski demikian, perusahaan cangkang tetap wajib menetapkan pemilik manfaat (beneficial owner) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai upaya pencegahan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme.

Pengertian Perusahaan Cangkang

Untuk menjawab inti pertanyaan Anda, sebaiknya kita pahami terlebih dahulu pengertian perusahaan cangkang. United Nations Economic Commission for Europe dalam The Impact of Globalization on National Accounts, perusahaan cangkang sering juga dikenal dengan istilah special purpose entities atau special purpose vehicle (“SPV”) yang merujuk pada entitas hukum yang didirikan untuk memenuhi tujuan yang bersifat terbatas, spesifik, atau sementara, dan/atau untuk memperoleh keuntungan secara fiskal.[1]

Sedangkan Black’s Law Dictionary memberikan definisi perusahaan cangkang sebagai sebuah perusahaan yang tidak memiliki kegiatan usaha aktif dan biasanya hanya ada secara nama sebagai sarana untuk kegiatan usaha perusahaan lain.[2] Adapun karakteristik dari perusahaan cangkang adalah memiliki pemilik secara hukum dan pemilik manfaat (beneficial owner) yang merupakan pihak yang mengendalikan dan menerima keuntungan dari perusahaan cangkang tersebut.[3]

Sepanjang penelusuran kami, perusahaan cangkang atau SPV biasanya digunakan untuk tujuan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, salah satunya menyembunyikan dana yang diperoleh dari tindak pidana seperti pencucian uang, penipuan, atau menghindari kewajiban pembayaran pajak. Praktik perusahaan cangkang atau SPV tersebut membuat pemilik manfaat (beneficial owner) menjadi tersamarkan serta memperoleh keuntungan dari aktivitas yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan terlepas dari pertanggungjawaban hukum.[4]

Pengaturan Terkait SPV Berdasarkan Hukum Indonesia

Khusus untuk sektor keuangan di Indonesia, pengertian badan pengelola instrumen keuangan (dalam hal ini, SPV) diatur dalam Pasal 34 ayat (1) UU 4/2023, sebagai berikut:

Badan pengelola instrumen keuangan (special purpose vehicle) dan/atau pengelola dana perwalian (trustee) merupakan badan usaha khusus yang dibentuk untuk melakukan kegiatan sekuritisasi dan/atau melakukan kegiatan pengelolaan dana perwalian yang mencakup kegiatan:

1. menerima penitipan dan pengelolaan (trust) atas harta milik penitip harta trust berdasarkan perjanjian tertulis antara penerima dan pengelola harta trust (trustee) dengan penitip harta trust (settlor) untuk kepentingan penerima manfaat (beneficiary); dan/atau
2. melakukan sekuritisasi yang mencakup kegiatan:

1. menerima pengalihan atas aset atau sekumpulan aset termasuk aset keuangan dari kreditur/pemilik aset asal (originator);
2. melakukan sekuritisasi atas sekumpulan aset termasuk aset keuangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a; dan
3. menerbitkan surat berharga hasil sekuritisasi dimaksud kepada investor (beneficiary).

Lalu, UU 4/2023 mengatur bahwa badan pengelola instrumen keuangan atau SPV berbentuk perseroan terbatas dengan karakteristik sebagai berikut:[5]

1. didirikan oleh satu pemegang saham atau lebih;
2. dikelola oleh Lembaga Jasa Keuangan yang diatur dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) atau pihak yang ditunjuk;
3. memiliki modal dasar tertentu yang diatur oleh OJK;
4. memiliki organ paling sedikit satu orang anggota direksi dan satu orang anggota dewan komisaris;
5. pemegang saham dan/atau organ perseroan dilarang melakukan aksi korporasi berupa penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan/atau pemisahan atas perseroan badan pengelola instrumen keuangan tanpa persetujuan dari OJK;
6. pemegang saham dilarang mengalihkan saham perseroan tanpa persetujuan dari OJK;
7. pemegang saham bertanggung jawab atas kegiatan usaha yang dilaksanakan perseroan; dan
8. pengalihan aset kepada badan pengelola instrumen keuangan dalam rangka sekuritisasi dicatat sebagai kekayaan badan pengelola instrumen keuangan sebagai pemilik tercatat (legal owner) untuk kepentingan penerima manfaat (beneficiary owner).

Kemudian, Pasal 2 ayat (4) Permenkeu 127/PMK.010/2016 mengatur bahwa SPV merupakan perusahaan antara yang:

1. didirikan semata-mata untuk menjalankan fungsi khusus tertentu untuk kepentingan pendirinya, seperti pembelian dan/atau pembiayaan investasi; dan
2. tidak melakukan kegiatan usaha aktif.

Pendirian SPV ditujukan untuk fungsi yang sangat khusus atau terbatas, yaitu untuk membatasi risiko finansial dari pemilik SPV yang bersangkutan dengan cara pemisahan antara pemilik yang sebenarnya dengan entitas SPV serta pembatasan tanggung jawab berdasarkan besaran modal yang ditanamkan.[6] Secara ekonomi, pembatasan tanggung jawab dan pemisahan tersebut dapat menghasilkan hasil yang efisien dikarenakan dapat mengurangi biaya pengawasan terhadap pemilik yang sebenarnya dalam menjalankan kegiatan usaha dari entitas SPV yang dimilikinya serta memfasilitasi pengambilan keputusan investasi yang optimal.[7]

Berdasarkan analisis hukum di atas, dapat diargumentasikan bahwa pendirian SPV dimaksudkan untuk tujuan khusus demi kepentingan pendiri atau penerima manfaat (beneficial owner), yaitu untuk melakukan pembelian dan/atau pembiayaan investasi, menjalankan kegiatan sekuritisasi, dan mengelola dana perwalian (trust) yang tunduk pada pengawasan OJK, serta tidak melakukan kegiatan usaha aktif. Pendirian SPV ditujukan untuk fungsi yang khusus, yaitu untuk membatasi risiko finansial dari penerima manfaat (beneficial owner) selaku pemilik sebenarnya dengan entitas SPV yang dimilikinya serta pembatasan tanggung jawab berdasarkan modal yang ditanamkan.

Pengaturan Terkait Pemilik Manfaat (Beneficial Owner)

Dalam hal terjadi penyalahgunaan SPV untuk kegiatan yang tidak diperbolehkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka informasi mengenai pemilik manfaat (beneficial owner) akan sangat membantu untuk melacak orang perorangan yang sebenarnya memiliki atau mengontrol SPV tersebut dalam menjalankan kegiatannya.[8]

Pasal 1 angka 2 Perpres 13/2018 mengatur pengertian pemilik manfaat (beneficial owner), yaitu orang perseorangan yang dapat menunjuk atau memberhentikan direksi, dewan komisaris, pengurus, pembina, atau pengawas pada korporasi, memiliki kemampuan untuk mengendalikan korporasi, berhak atas dan/atau menerima manfaat dari korporasi baik langsung maupun tidak langsung, merupakan pemilik sebenarnya dari dana atau saham korporasi dan/atau memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Perpres 13/2018 ini.

Adapun Pasal 1 angka 1 jo. Pasal 2 ayat (2) Perpres 13/2018 memberikan definisi korporasi sebagai kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum, yang meliputi perseroan terbatas, yayasan, perkumpulan, koperasi, persekutuan komanditer, persekutuan firma, dan persekutuan perdata.

Selanjutnya, setiap korporasi wajib menetapkan pemilik manfaat dari korporasi yang paling sedikit merupakan satu personil yang memiliki masing-masing kriteria sesuai dengan bentuk korporasi.[9] Salah satu bentuk korporasi yaitu termasuk namun tidak terbatas pada perseroan terbatas,[10] yang mana kriteria pemilik manfaat dari perseroan terbatas adalah orang perseorangan yang memenuhi kriteria sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (1) Perpres 13/2018, sebagai berikut:

1. memiliki saham lebih dari 25% pada perseroan terbatas sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar;
2. memiliki hak suara lebih dari 25% pada perseroan terbatas sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar;
3. menerima keuntungan atau laba lebih dari 25% dari keuntungan atau laba yang diperoleh perseroan terbatas per tahun;
4. memiliki kewenangan untuk mengangkat, menggantikan, atau memberhentikan anggota direksi dan anggota dewan komisaris;
5. memiliki kewenangan atau kekuasaan untuk mempengaruhi atau mengendalikan perseroan terbatas tanpa harus mendapat otorisasi dari pihak manapun;
6. menerima manfaat dari perseroan terbatas; dan/atau
7. merupakan pemilik sebenarnya dari dana atas kepemilikan saham perseroan terbatas.

Berdasarkan ketentuan hukum di atas, pemilik manfaat (beneficial owner) dari SPV yang merupakan korporasi dalam bentuk perseroan terbatas dapat ditelusuri dengan cara menentukan orang perseorangan yang memenuhi kriteria yang diatur dalam Pasal 1 angka 2 jo. Pasal 4 ayat (1) Perpres 13/2018.

Oleh karena itu, korporasi khususnya dalam bentuk perseroan terbatas wajib menetapkan pemilik manfaat dari korporasi melalui penerapan prinsip mengenal pemilik manfaat dari korporasi yang dilakukan melalui tahapan:[11]

1. melakukan identifikasi dan verifikasi;
2. menetapkan pemilik manfaat dari korporasi; dan
3. menyampaikan informasi pemilik manfaat dari korporasi kepada Menteri Hukum Republik Indonesia (“Menkum”).

Pelaksanaan verifikasi dilakukan berdasarkan penilaian risiko oleh korporasi, notaris, Menkum, dan instansi berwenang lainnya yang meliputi risiko tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme.[12] Adapun terdapat kewajiban korporasi untuk menyampaikan informasi yang benar mengenai pemilik manfaat dari korporasi kepada Menkum dilakukan pada saat:[13]

1. permohonan pendirian, pendaftaran, dan/atau pengesahan korporasi; atau
2. korporasi menjalankan usaha atau kegiatannya.

Sanksi Administratif

Terhadap kewajiban tersebut, Menkum berwenang menjatuhkan sanksi administratif dalam hal korporasi tidak melaporkan pemilik manfaat dan menyampaikan informasi pemilik manfaat yang tidak benar.[14] Sanksi administratif yang dimaksud terdiri atas teguran, pencantuman dalam daftar hitam, dan pemblokiran akses Administrasi Hukum Umum (“AHU”) Online.

Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwibahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut di sini.

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembagan dan Penguatan Sektor Keuangan;
2. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme;
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 127/PMK.010/2016 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak Berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak bagi Wajib Pajak yang Memiliki Harta Tidak Langsung Melalui Special Purpose Vehicle;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 142/PMK.010/2016 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 127/PMK.010/2016 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak Berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak bagi Wajib Pajak yang Memiliki Harta Tidak Langsung Melalui Special Purpose Vehicle;
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi;
6. Peraturan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 tentang Verifikasi dan Pengawasan Pemilik Manfaat Korporasi.

Referensi:

1. B. A. Garner (et al.). Black's Law Dictionary Abridged Tenth Edition. Dallas, Texas: Thomson Reuters, 2015;
2. Matilda Gillis. Shell Companies and Exposing Beneficial Ownership: Testing the Boundaries of the International Commitment to Fight Corruption. Melbourne Journal of International Law, Vol. 20, No. 2, 2019;
3. Pramudya A. Oktavinanda. Special Purpose Vehicle dalam Tinjauan Hukum dan Ekonomi. Journal of Indonesian Corruption Watch, 2013;
4. United Nations Economic Commission for Europe. The Impact of Globalization on National Accounts. New York and Geneva: United Nations, 2011.

---

[1] United Nations Economic Commission for Europe. The Impact of Globalization on National Accounts. New York and Geneva: United Nations, 2011, hal. 39.

[2] B. A. Garner (et al.). Black's Law Dictionary Abridged Tenth Edition. Dallas, Texas: Thomson Reuters, 2015, hal. 302.

[3] Matilda Gillis. Shell Companies and Exposing Beneficial Ownership: Testing the Boundaries of the International Commitment to Fight Corruption. Melbourne Journal of International Law, Vol. 20, No. 2, 2019, hal. 3.

[4] Matilda Gillis. Shell Companies and Exposing Beneficial Ownership: Testing the Boundaries of the International Commitment to Fight Corruption. Melbourne Journal of International Law, Vol. 20, No. 2, 2019, hal. 5.

[5] Pasal 34 ayat (2) dan ayat (7) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembagan dan Penguatan Sektor Keuangan (“UU 4/2023”).

[6] Pramudya A. Oktavinanda. Special Purpose Vehicle dalam Tinjauan Hukum dan Ekonomi. Journal of Indonesian Corruption Watch, 2013, hal. 2.

[7] Pramudya A. Oktavinanda. Special Purpose Vehicle dalam Tinjauan Hukum dan Ekonomi. Journal of Indonesian Corruption Watch, 2013, hal. 3.

[8] Matilda Gillis. Shell Companies and Exposing Beneficial Ownership: Testing the Boundaries of the International Commitment to Fight Corruption. Melbourne Journal of International Law, Vol. 20, No. 2, 2019, hal. 4.

[9] Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (“Perpres 13/2018”).

[10] Pasal 2 ayat (2) huruf a Perpres 13/2018 jo. Pasal 2 ayat (3) huruf a Peraturan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 tentang Verifikasi dan Pengawasan Pemilik Manfaat Korporasi (“Permenkum 2/2025”).

[11] Pasal 1 angka 5 jo. Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) jo. Pasal 4 ayat (1) Permenkum 2/2025.

[12] Pasal 1 angka 5 jo. Pasal 5 ayat (1) s.d. (3) Permenkum 2/2025.

[13] Pasal 1 angka 4 jo. Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi.

[14] Pasal 1 angka 4 jo. Pasal 22 ayat (1) s.d. ayat (3) Permenkum 2/2025.