Meski Streaming Berbayar, Putar Musik di Kafe Tetap Bayar Royalti

Kewajiban Pembayaran Royalti oleh Pelaku Usaha

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik (“PP 56/2021”), definisi royalti adalah:

Royalti adalah imbalan atas pemanfaatan hak ekonomi suatu Ciptaan atau produk Hak Terkait yang diterima oleh Pencipta atau pemilik Hak Terkait.

Pihak yang harus membayar royalti kepada pencipta, pemegang hak cipta, dan/atau pemilik hak terkait melalui Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (“LMKN”) adalah setiap orang yang melakukan pertunjukan ciptaan, pengumuman ciptaan, dan komunikasi ciptaan di  layanan publik komersial seperti:[1]

1. seminar dan konferensi komersial;
2. restoran, kafe, pub, bar, bistro, kelab malam, dan diskotek;
3. konser musik;
4. pesawat udara, bus, kereta api, dan kapal laut;
5. pameran dan bazar;
6. bioskop;
7. nada tunggu telepon;
8. bank dan kantor;
9. pertokoan;
10. pusat rekreasi;
11. lembaga penyiaran televisi;
12. lembaga penyiaran radio;
13. hotel, kamar hotel, dan fasilitas hotel; dan
14. usaha karaoke

Pemutaran lagu termasuk sebagai pengumuman ciptaan berdasarkan Pasal 1 angka 3 jo.  Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (“UU 28/2014”) yakni:

Pengumuman adalah pembacaan, penyiaran, pameran, suatu ciptaan dengan menggunakan alat apapun baik elektronik ataupun non elektronik atau melakukan dengan cara apapun sehingga suatu ciptaan dapat dibaca, didengar, atau dilihat orang lain.

Sehingga menjawab pertanyaan Anda, pelaku usaha restoran, mal, toko baju, toko buku, kafe yang Anda maksud merupakan orang yang terikat untuk tetap membayar royalti apabila mereka melakukan pemutaran lagu. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 10 ayat (1) PP 56/2021:

Setiap Orang yang melakukan Penggunaan Secara Komersial lagu dan/atau musik dalam bentuk layanan publik yang bersifat komersial berdasarkan perjanjian Lisensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) membayar Royalti melalui LMKN.

Namun untuk pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah berdasarkan Pasal 11 PP 56/2021 diberikan keringanan tarif royalti yang ditetapkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Pemutaran Lagu dengan Aplikasi Streaming dan Download Berbayar

Mengenai berlangganan menggunakan aplikasi streaming dan download berbayar (“aplikasi”) sudah termasuk pembayaran royalti atau belum, Anda perlu meninjau dari syarat dan ketentuan masing-masing aplikasi. Sebab syarat dan ketentuan tersebut berlaku seperti perjanjian karena termasuk kesepakatan yang disetujui oleh kedua belah pihak, yaitu antara pengguna dengan aplikasi.

Lazimnya dalam syarat dan ketentuan telah ditentukan dengan membayar suatu biaya, aplikasi tersebut hanya dapat digunakan hanya untuk penggunaan pribadi. Artinya, ketika pengguna membayar layanan aplikasi tersebut, berarti pengguna membayar untuk dinikmati secara pribadi dan bukan untuk digunakan secara komersial atau dalam hal ini memutarnya di layanan publik komersial. Sehingga dapat disimpulkan, membayar biaya layanan aplikasi bukan termasuk membayar royalti.

Sebagai contoh, dalam syarat dan ketentuan salah satu aplikasi seperti Persyaratan dan Ketentuan Penggunaan Spotify yang disetujui pengguna saat menggunakan aplikasi berbunyi sebagai berikut:

Tunduk pada kepatuhan Anda terhadap Ketentuan ini (termasuk syarat dan ketentuan lain yang berlaku), Kami memberi Anda izin terbatas, non-eksklusif, dan dapat dibatalkan untuk menggunakan Layanan Spotify dan Konten secara pribadi dan non-komersial (secara bersama-sama disebut "Akses"). Akses ini akan tetap berlaku kecuali dan hingga diakhiri oleh Anda atau Spotify. Anda setuju bahwa Anda tidak akan mendistribusikan kembali atau memindahtangankan Layanan Spotify atau Konten tersebut.

Oleh karenanya, dalam hal pelaku usaha memutar lagu dari aplikasi berbayar untuk kepentingan usahanya, ia tetap perlu membayar royalti.  Karena pembayaran pada aplikasi bukan berarti telah membayar royalti, melainkan semata-mata hanya untuk membayar layanan yang disediakan dari aplikasi untuk digunakan secara pribadi dan bukan untuk keperluan komersial.

Baca juga: Hukumnya Mencantumkan Playlist Lagu Spotify di Produk Dagangan

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik.

Referensi:

Persyaratan dan Ketentuan Penggunaan Spotify, diakses pada 22 September 2021 pukul 10.00 WIB.