Metode By Purchase dan Pooling of Interest dalam Pengalihan Aset

PERTANYAAN

1. Apakah ada implikasi pajak yang perlu dipertimbangkan dalam kegiatan merger lintas negara? Misalnya, bagaimana metode yang diperbolehkan dalam pengalihan aset pada praktik merger dan akuisisi?
2. Bagaimana pengaturan kepemilikan aset dan Hak Kekayaan Intelektual dalam konteks merger lintas negara? Apakah ada perlindungan hukum yang harus dipertimbangkan untuk memastikan keberlanjutan dan keamanan aset?

ULASAN LENGKAP

Terima kasih atas pertanyaan Anda.

Metode By Purchase dalam Pengalihan Aset

Menjawab pertanyaan Anda yang pertama, pada dasarnya, aspek perpajakan di Indonesia berpengaruh dalam menentukan metode yang akan digunakan untuk transaksi penggabungan usaha atau yang dikenal sebagai merger.

Di Indonesia, berdasarkan UU 7/2021, metode yang diperbolehkan dalam pengalihan aset atau asset transfer pada praktik merger dan akuisisi adalah metode by purchase yang didasarkan pada nilai pasar.[1] Keuntungan yang timbul dari transaksi penggabungan usaha, baik berupa merger maupun akuisisi dapat dinilai, sementara kerugian yang muncul akibat transaksi ini dapat diklaim sebagai pengurangan dari pendapatan perusahaan.

Pada konteks pajak atas pendapatan dari pengalihan saham, jika penjual adalah pemegang saham yang merupakan wajib pajak indonesia, setiap keuntungan saham yang diterima akan dikenakan pajak. Jika berbentuk wajib pajak badan, maka akan dikenakan pajak penghasilan perusahaan atau yang dikenal dengan istilah corporate income tax sebesar 22% yang mulai berlaku pada tahun pajak 2022.[2]

Sedangkan untuk pemegang saham yang bersifat perorangan, keuntungan atas saham yang diterima akan dikenakan pajak penghasilan individu dengan tarif pajak mulai dari 5% sampai dengan 35%.[3]

Berkaitan dengan pajak atas pengalihan aset, selain ketentuan pajak di atas, dapat juga dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (“PPN”) jika penjual tersebut termasuk dalam kategori Pengusaha Kena Pajak (“PKP”). PPN yang dikenakan pada saat ini yang mulai berlaku pada tanggal 1 April 2022 adalah sebesar 11%.[4] Namun, berdasarkan pengalaman praktik pribadi penulis, dalam hal pengalihan aset dengan tujuan penggabungan, konsolidasi, perluasan maupun akuisisi bukan merupakan subjek dari PPN.

Metode By Pooling of Interest dalam Pengalihan Aset

Selanjutnya, pemindahan aset antar perusahaan berdasarkan nilai buku atau metode by pooling of Interest diperbolehkan, tetapi harus mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal Pajak, di mana rencana merger perusahaan harus lolos uji tujuan bisnis oleh Direktur Jenderal Pajak. Kerugian pajak yang dimiliki oleh perusahaan yang bergabung atau melakukan merger tidak dapat secara otomatis ditransfer ke perusahaan yang masih bertahan.^[5]

Menurut hemat kami, dampak pajak dari merger lintas negara sangat kompleks dan memerlukan perencanaan yang teliti. Dengan perencanaan yang matang, perusahaan dapat mengurangi risiko pajak dan memaksimalkan nilai dari transaksi merger, yakni salah satunya dengan cara melakukan aksi korporasi dengan negara lain yang melakukan perjanjian atau kemitraan dengan Pemerintah Indonesia untuk mencegah terjadinya pengenaan pajak berganda. Hal ini dapat mengoptimalkan Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (“P3B”) seperti pengurangan atau pembebasan pajak atas dividen, bunga, dan royalti, kemudian pilihan struktur transaksi merger, seperti pembelian saham atau aset, yang akan mempengaruhi perlakuan pajak.

Baca juga: Kenali Aturan Hukum tentang Merger Lintas Negara

Pengaturan Kepemilikan Aset dan HKI dalam Merger Lintas Negara

Menjawab pertanyaan Anda yang kedua, pengaturan kepemilikan aset dan Hak Kekayaan Intelektual (“HKI”) dalam merger lintas negara akan bergantung pada ketentuan dan regulasi di masing-masing pihak yang melakukan penggabungan atau pihak yang menggabungkan diri.

Dalam memastikan keberlanjutan dan keamanan aset selama proses merger lintas negara, beberapa perlindungan hukum perlu diperhatikan dengan cermat. HKI di Indonesia diatur dalam beberapa ketentuan:

1. 1. UU Hak Cipta;
   2. UU Paten dan perubahannya;
   3. UU Rahasia Dagang; dan
   4. UU Merek dan Indikasi Geografis dan perubahannya.

UU Hak Cipta menyatakan bahwa hak cipta dapat dialihkan, baik seluruhnya maupun sebagian, karena sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.[6] Adapun yang dimaksud dengan "sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan" antara lain, pengalihan yang disebabkan oleh putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, merger, akuisisi, atau pembubaran perusahaan atau badan hukum dimana terjadi penggabungan atau pemisahan aset perusahaan.[7]

Hal serupa juga diatur pada UU Paten serta UU Merek dan Indikasi Geografis, yang pada pokoknya mengatur bahwa hak paten dan hak atas merek terdaftar dapat dialihkan karena sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.[8] Selain itu, rahasia dagang sebagai bentuk kekayaan intelektual juga dapat dialihkan melalui merger.[9]

Berdasarkan ketentuan tersebut, pengalihan HKI dapat dilakukan atas dasar merger. Selain itu, dalam konteks merger lintas negara ada beberapa hal yang perlu diperhatikan yakni, perlu dilakukan inventarisasi menyeluruh terhadap semua aset fisik, keuangan, dan HKI yang dimiliki oleh kedua perusahaan yang akan bergabung. Hal ini termasuk verifikasi dokumen untuk memastikan bahwa semua kepemilikan aset dan HKI adalah lengkap dan sah.

Kemudian, menurut hemat kami, dalam perjanjian merger lebih baik untuk disertakan klausul yang jelas dan rinci mengenai pembagian aset, pengalihan HKI, serta tanggung jawab masing-masing pihak, untuk menghindari dan memitigasi risiko. Selain itu, penting untuk menetapkan mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif untuk menangani perselisihan yang mungkin timbul terkait kepemilikan aset.

Lebih lanjut, hukum yang berlaku juga sangat penting. Prinsip lex situs (hukum dari tempat letak barang[10]) menyatakan bahwa hukum yang berlaku untuk suatu aset adalah hukum negara tempat aset tersebut berada. Oleh karena itu, dalam perjanjian merger, perlu disepakati pilihan hukum yang akan mengatur hubungan hukum antara kedua perusahaan. Setelah merger, penting untuk mengintegrasikan strategi manajemen HKI yang berkelanjutan, termasuk pemantauan dan penegakan hak secara aktif, serta memperbaharui pendaftaran HKI di yurisdiksi baru yang mungkin relevan dengan aktivitas perusahaan yang terlibat dalam penggabungan.

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah;
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah;
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang;
6. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah;
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta;
8. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten;
9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis;
10. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan;
11. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
12. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
13. Undang-Undang Nomor 65 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.

Referensi:

1. Ari Purwadi. Dasar-Dasar Hukum Perdata Internasional. Surabaya: Pusat Pengkajian Hukum dan Pembangunan, 2016;
2. Hendrian dan Ali Muktiyanto. Akuntansi Perpajakan dalam Penggabungan Usaha (Studi Kasus pada Perusahaan Listed di BEI). Jurnal Organisasi dan Manajemen, Vol. 7, No. 1, 2011.

---

[1] Lihat Pasal 3 angka 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (“UU 7/2021”) yang mengubah Pasal 4 Ayat 1 huruf d angka 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (“UU 7/1983”)

[2] Pasal 3 angka 7 UU 7/2021 yang mengubah Pasal 17 ayat (1) huruf b UU 7/1983

[3] Pasal 3 angka 7 UU 7/2021 yang mengubah Pasal 17 ayat (1) huruf a UU 7/1983

[4] Pasal 4 angka 2 UU 7/2021 yang mengubah Pasal 7 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah

^[5] Hendrian dan Ali Muktiyanto. Akuntansi Perpajakan dalam Penggabungan Usaha (Studi Kasus pada Perusahaan Listed di BEI). Jurnal Organisasi dan Manajemen, Vol. 7, No. 1, 2011, hal. 53–66

[6] Pasal 16 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (“UU Hak Cipta”)

[7] Penjelasan Pasal 16 ayat (2) huruf f UU Hak Cipta

[8] Pasal 74 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten dan Pasal 41 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

[9] Lihat Pasal 5 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang yang mengatur bahwa hak rahasia dagang dapat beralih atau dialihkan dengan sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan

[10] Ari Purwadi. Dasar-Dasar Hukum Perdata Internasional. Surabaya: Pusat Pengkajian Hukum dan Pembangunan, 2016, hal. 19