Kenegaraan
Mudah! Ini Cara Daftar NPWP Secara Online
Bacaan 9 Menit

PERTANYAAN
Saya punya pertanyaan seputar NPWP Orang Pribadi. Kapansihkita wajib punya NPWP? Syaratnya apa saja? BisakahNPWP didaftarkan online? Terima kasih.


Bacaan 9 Menit

Saya punya pertanyaan seputar NPWP Orang Pribadi. Kapansihkita wajib punya NPWP? Syaratnya apa saja? BisakahNPWP didaftarkan online? Terima kasih.
Terima kasih atas pertanyaan Anda.
Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul Mudah! Ini 3 Cara Daftar NPWP yang dibuat oleh Ikatan Kuasa Hukum dan Advokat Pajak Indonesia (IKHAPI) dan dipublikasikan pertama kali pada 19 April 2021.
Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.
Sebelumnya, perlu dipahami bahwa yang dimaksud dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (“NPWP”) adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.[1]
Kemudian, setiap wajib pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan wajib mendaftarkan diri pada Kantor Direktorat Jenderal Pajak (“Dirjen Pajak”) yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan wajib pajak dan kepadanya diberikan NPWP.[2]
Menjawab pertanyaan Anda mengenai kapan seseorang memiliki NPWP, singkatnya, NPWP akan diberikan jika wajib pajak telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan di bidang perpajakan yang berlaku.
Adapun yang dimaksud dengan persyaratan subjektif adalah persyaratan yang sesuai dengan ketentuan mengenai subjek pajak. Sedangkan persyaratan objektif adalah persyaratan bagi subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan atau diwajibkan untuk melakukan pemotongan/pemungutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.[3]
Sehingga, setiap wajib pajak yang memiliki penghasilan wajib memiliki NPWP, mencakup:[4]
Lantas, apa saja dokumen persyaratan memperoleh NPWP?
Dokumen persyaratan memperoleh NPWP di antaranya bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang menjalankan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas maupun yang tidak menjalankan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas (karyawan/pegawai), berupa:[5]
Sebagai informasi tambahan, dalam Pasal 2 angka 1 UU 7/2021 yang memuat baru Pasal 2 ayat (1a) UU 6/1983, NPWP bagi wajib pajak orang pribadi yang merupakan penduduk Indonesia menggunakan NIK. NIK atau Nomor Induk Kependudukan sendiri merupakan nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia[6] dan berlaku seumur hidup dan selamanya.[7]
Baca juga: Alasan Kenapa NIK Jadi NPWP dan Cara Validasinya
Kemudian, persyaratan memperoleh NPWP untuk Wajib Pajak Warisan Belum Terbagi dilampiri dengan dokumen sebagai berikut:[8]
Selain itu, dokumen persyaratan untuk Wajib Pajak Badan baik yang berorientasi pada profit (profit oriented) maupun yang tidak berorientasi pada profit (non profit oriented), yaitu:[9]
Lebih lanjut, untuk Wajib Pajak Badan berbentuk Kerja Sama Operasi/Joint Operation, berupa:[10]
1. fotokopi perjanjian kerjasama atau akta pendirian sebagai bentuk Kerja Sama Operasi;
2. fotokopi kartu NPWP masing-masing anggota bentuk Kerja Sama Operasi yang diwajibkan untuk memiliki NPWP;
3. dokumen yang menunjukkan identitas diri pengurus bentuk Kerja Sama Operasi dan salah satu pengurus dari masing-masing perusahaan anggota bentuk
Kerja Sama Operasi, meliputi:
a. bagi WNI, yaitu fotokopi kartu NPWP; atau
b. bagi WNA, yaitu fotokopi paspor dan fotokopi kartu NPWP jika WNA telah terdaftar sebagai wajib pajak.
Selanjutnya, dokumen persyaratan untuk Instansi Pemerintah dilampiri dengan dokumen persyaratan sebagai berikut:[11]
Selengkapnya mengenai dokumen-dokumen yang diperlukan untuk pendaftaran wajib pajak, dapat Anda temukan dalam Pasal 9 Perdirjen Pajak 4/2020.
Baca juga: Apakah NPWP Wajib? Ini Sanksi Jika Tidak Punya NPWP
Menjawab pertanyaan Anda, pada dasarnya, pendaftaran wajib pajak dapat dilakukan dengan mengajukan permohonan secara elektronik atau tertulis, dan dilampiri dengan dokumen yang disyaratkan.[12]
Disarikan dari Tutorial Pendaftaran NPWP Orang Pribadi secara Online pada laman Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, tata cara membuat NPWP secara online adalah sebagai berikut:
Selain secara online, sebagaimana dikutip dari Cara Mudah Daftar NPWP Orang Pribadi pendaftaran bisa dilakukan dengan datang langsung ke Kantor Pelayanan Pajak (“KPP”) atau Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (“KP2KP”) yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal/tempat kegiatan usaha, atau kirim pos yaitu dengan mengirimkan formulir pendaftaran dengan melampirkan dokumen yang disyaratkan ke KPP/KP2KP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal/kegiatan usaha.
Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwibahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut di sini.
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
Dasar Hukum:
Referensi:
[1] Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (“UU 28/2007”)
[2] Pasal 2 ayat 1 UU 28/2007
[3] Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU 28/2007
[4] Pasal 2 ayat (2) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-04/PJ/2020 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Administrasi Nomor Pokok Wajib Pajak, Sertifikat Elektronik, dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (“Perdirjen Pajak 4/2020”)
[5] Pasal 9 ayat (2) huruf a Perdirjen Pajak 4/2020
[6] Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
[7] Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
[8] Pasal 9 ayat (3) Perdirjen Pajak 4/2020
[9] Pasal 9 ayat (4) huruf a Perdirjen Pajak 4/2020
[10] Pasal 9 ayat (4) huruf b Perdirjen Pajak 4/2020
[11] Pasal 9 ayat (5) Perdirjen Pajak 4/2020
[12] Pasal 9 ayat (1) Perdirjen Pajak 4/2020