Logo hukumonline
Personalisasi
Halo,
Anda,

Segera Upgrade paket berlangganan Anda.
Dapatkan fitur lebih lengkap
Ada pertanyaan? Hubungi Kami
Bahasa
id-flag
en-flag
Kenegaraan

Multi Factor Authentication dan Dasar Hukumnya

Multi Factor Authentication dan Dasar Hukumnya
Multi Factor Authentication dan Dasar Hukumnya

PERTANYAAN

Apa itu multi factor authentication? Bagaimana dasar hukumnya di Indonesia?

Daftar Isi

    INTISARI JAWABAN

    ULASAN LENGKAP

    Terima kasih atas pertanyaan Anda.

    Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.

    Perlu diketahui sebelumnya, multi factor authentication (“MFA”) merupakan metode yang mengharuskan pengguna untuk memasukkan beberapa kode atau data tambahan yang hanya mereka sendiri yang memiliki kode tersebut. Akses terhadap suatu sistem online yang menggunakan MFA lebih sulit ditembus secara illegal dibandingkan situs yang mengautentifikasi penggunanya dengan satu faktor saja, kata sandi misalnya.[1]

    Intinya, MFA ini merupakan autentifikasi yang lebih dari satu faktor untuk mengakses suatu situs atau hal lain yang berkaitan dengan data pribadi pengguna. Menurut hemat kami, MFA ditujukan untuk memastikan bahwa yang meakses atau menggunakan data pribadi tersebut merupakan pengguna yang bersangkutan. Sehingga, selain memasukan autentifikasi melalui kata sandi, penggunaan akses terhadap situs yang dimaksud mengharuskan pengguna melakukan autentifikasi lain. Penerapan MFA berkaitan dengan keamanan pengguna di ruang siber.

    Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya Terjangkau

    Mulai DariRp. 149.000

    Contohnya, ketika akan mengakses suatu situs penting atau melakukan transaksi, pengguna akan diarahkan untuk memasukkan kata sandia tau password, lalu pengguna juga harus memasukkan autentifikasi tambahan seperti kode atau OTP.[2]

    Kemudian, berkaitan erat dengan proses transaksi, MFA juga merupakan salah satu teknologi yang menjamin keamanan dan sistem monitoring transaksi real-time untuk mendeteksi aktivitas transaksi yang mencurigakan. Dalam konteks perbankan dan transaksinya, hal ini membantu untuk mewujudkan penggunaan mobile banking yang aman dan mendeteksi tanda-tanda fraud.[3] Tujuannya untuk mengamankan data dan uang milik nasabah agar tidak diakses atau ditransaksikan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

    Lantas, bagaimana dasar hukum multi factor authentication?

    Sepanjang penelusuran kami, tidak ada undang-undang atau peraturan khusus yang mengatur mengenai MFA. Namun, karena implementasi MFA ini berkaitan dengan transaksi atau akses elektronik, maka kami akan merujuk pada UU ITE dan perubahannya.

    Menurut Pasal 26 ayat (1) UU 19/2016, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan.

    Kemudian, Penjelasan Pasal 26 ayat (1) UU 19/2016 tersebut menerangkan bahwa dalam pemanfaatan Teknologi Informasi, perlindungan data pribadi merupakan salah satu bagian dari hak pribadi (privacy rights). Hak pribadi mengandung pengertian sebagai berikut:

    1. hak pribadi merupakan hak untuk menikmati kehidupan pribadi dan bebas dari segala macam gangguan;
    2. hak pribadi merupakan hak untuk dapat berkomunikasi dengan orang lain tanpa tindakan memata-matai;
    3. hak pribadi merupakan hak untuk mengawasi akses informasi tentang kehidupan pribadi dan data seseorang.

    Dengan demikian, Pasal 26 ayat (1) UU 19/2016 menghendaki penggunaan setiap informasi atau akses seseorang yang menggunakan data pribadinya harus dilakukan atas persetujuan pengguna yang bersangkutan. Menurut hemat kami, MFA berupaya mewujudkan amanat dari pasal ini karena dengan adanya MFA, akses atau bahkan transaksi elektronik memerlukan beberapa autentifikasi untuk memastikan bahwa yang melakukan akses atau transaksi tersebut adalah pengguna yang bersangkutan.

    Kemudian, Pasal 30 ayat (1) dan (2) UU ITE juga menegaskan beberapa larangan seperti:

    1. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau sistem elektronik milik orang lain dengan cara apapun.
    2. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau sistem elektronik dengan cara apapun dengan tujuan untuk memperoleh informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik.

    Menurut hemat kami, larangan tersebut dapat diwujudkan dengan memberlakukan MFA karena MFA bertujuan memastikan akses atau transaksi elektronik yang terjadi dilakukan oleh pengguna yang bersangkutan, bukan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

    Sebagai informasi tambahan, bagi pelaku yang melanggar ketentuan Pasal 30 ayat (1) dan (2) UU ITE yang telah disebutkan diatas berpotensi dijerat Pasal 46 ayat (1) dan (2) UU ITE berikut.

    1. Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp600 juta.
    2. Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 tahun dan/atau denda paling banyak Rp700 juta.

    Dengan demikian, menjawab pertanyaan Anda, meskipun belum ada peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur multi factor authentication, namun dalam praktiknya MFA ini telah diwujudkan sebagai amanat dari UU ITE untuk menjamin keberlangsungan transaksi atau akses elektronik yang aman. Dengan diberlakukannya MFA, setiap akses atau bahkan transaksi elektronik diharapkan dapat diautentifikasi oleh pengguna sehingga mencegah penyalahgunaan yang dilakukan oleh pihak lain yang tidak bertanggung jawab.

    Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

    Dasar Hukum:

    1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
    2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
    3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

    Referensi:

    1. Haeruddin (et.al). Implementasi Multi-Factor Authentication Untuk Optimalisasi Keamanan Akses Data. Jurnal Jamika, Vol. 15, No. 1, 2025;
    2. Yulkarnaini Siregar. Analisis Yuridis Tanggung Jawab Bank Atas Tindak Fraud Pada Transaksi Mobile Banking Serta Upaya Penegakan Hukumnya. El-Iqtishady:Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Vol. 7, No. 1, 2025.

    [1] Haeruddin (et.al). Implementasi Multi-Factor Authentication Untuk Optimalisasi Keamanan Akses Data. Jurnal Jamika, Vol. 15, No. 1, 2025, hal. 86

    [2] Haeruddin (et.al). Implementasi Multi-Factor Authentication Untuk Optimalisasi Keamanan Akses Data. Jurnal Jamika, Vol. 15, No. 1, 2025, hal. 91

    [3] Yulkarnaini Siregar. Analisis Yuridis Tanggung Jawab Bank Atas Tindak Fraud Pada Transaksi Mobile Banking Serta Upaya Penegakan Hukumnya. El-Iqtishady:Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Vol. 7, No. 1, 2025, hal. 350

    Punya Masalah Hukum yang sedang dihadapi?

    atau konsultasi via chat mulai Rp30.000