Saya sering sekali melihat konten/komentar di medsos tentang uang nafkah dari suami untuk istri. Ada yang bilang kalau suami seharusnya memberikan uang kepada istri di luar bulanan (kebutuhan masak, listrik, dll) untuk kebutuhan pribadi istri. Sedangkan tidak semua suami dalam kondisi keuangan yang berlebih. Saya ingin tanya, bagaimana hukum Islam memandang nafkah suami kepada istri? Apa definisi nafkah dan batasannya seperti apa?
Terima kasih atas pertanyaan Anda.
Seluruh informasi hukum dalam Klinik Hukumonline disediakan semata-mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum. Silakan mempelajari Pernyataan Penyangkalan untuk informasi selengkapnya. Untuk memperoleh nasihat hukum yang sesuai dengan kasus Anda, silakan berkonsultasi langsung dengan Konsultan Mitra Justika.
Dalam menjawab pertanyaan Anda, perlu dibedakan antara nafkah sebagai kewajiban untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dengan cara penyerahannya. Perbedaan ini penting karena setiap rumah tangga memiliki cara mengelola anggaran yang berbeda-beda, asalkan tidak menghilangkan hak dari istri maupun anak.
Apa itu nafkah? Dalam konteks rumah tangga, arti nafkah adalah pemenuhan kebutuhan materiel istri yang menjadi tanggung jawab suami menurut hukum. Istilah ini mencakup kebutuhan hidup yang layak, tetapi tidak terbatas pada uang tunai yang diserahkan oleh suami.
Al-Qur’an dalam surat Al-Baqarah ayat 233 menegaskan bahwa dalam konteks penyusuan, kewajiban ayah menanggung makanan dan pakaian ibu dengan cara yang patut, sementara ibu menyusui anak-anaknya. Ayat ini memperlihatkan dua ukuran penting dalam nafkah, yaitu kepatutan dan kemampuan pihak yang berkewajiban.
Q.S. At-Talaq ayat 7 juga menegaskan bahwa pemberian nafkah mengikuti keluasan rezeki dan kemampuan pemberinya. Konteks ayat ini berkaitan dengan pengaturan nafkah setelah perceraian dan penyusuan dalam rangkaian ayat sebelumnya (ayat 6). Prinsip kemampuan itu selaras dengan pengaturan kewajiban suami selama perkawinan dalam hukum Indonesia.
Dalam hukum positif Indonesia, aturan tentang nafkah termaktub dalam Pasal 34 ayat (1) UU Perkawinan. Pasal ini mewajibkan suami untuk melindungi istri dan memenuhi keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
Bagi pasangan Muslim, rincian kewajiban suami diatur di dalam Pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam (“KHI”) yaitu sesuai dengan penghasilannya, meliputi:
Penjabaran mengenai jenis, mutu, dan jumlah kebutuhan rumah tangga sehari-hari maupun kebutuhan pribadi istri, disesuaikan dengan kebutuhan serta keadaan keluarga. Sebab, daftar tersebut tidak diatur di dalam KHI.
Kewajiban suami berupa nafkah, kiswah, tempat tinggal, biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan istrinya tersebut mulai berlaku sejak sesudah ada tamkin sempurna dari istrinya.[1]
Lantas, apakah suami wajib memberikan uang khusus untuk kebutuhan istri di luar uang bulanan? Jawabannya tergantung pada anggaran dan kebutuhan yang sudah dipenuhi. Pasal 34 UU Perkawinan dan Pasal 80 KHI tidak menetapkan sistem pembayaran terpisah yang harus selalu diberi label “uang belanja” dan “uang khusus istri”. Artinya, yang wajib diberikan ialah pemenuhan kebutuhan, sedangkan teknis penyerahannya dapat diatur bersama.
Jika anggaran rumah tangga telah mencakup kebutuhan rumah tangga sekaligus kebutuhan pribadi istri secara patut, tidak dapat langsung disimpulkan bahwa masih ada kewajiban uang saku tambahan untuk istri dengan jumlah tertentu. Akan tetapi, jika anggaran hanya cukup untuk kebutuhan bersama, dan kebutuhan dasar istri terabaikan, suami perlu memperbaiki alokasinya sesuai dengan kemampuan.
Adapun untuk kebutuhan seperti rekreasi pribadi, barang bermerek, atau perawatan dengan biaya tinggi, tidak menjadi nafkah wajib hanya karena sedang populer. Penilaiannya perlu memperhatikan fungsi barang atau layanan, kebiasaan yang patut, kebutuhan istri, serta kemampuan keluarga.
Hadis tentang Hindun binti Utbah menjadi rujukan penting mengenai kecukupan atas nafkah. Ketika Hindun mengadukan bahwa Abu Sufyan tidak memberikan belanja yang mencukupi, Nabi Muhammad SAW memperbolehkan pemenuhan kebutuhan dirinya dan anaknya dalam batas yang patut. Riwayat ini terdapat dalam Sahih al-Bukhari Nomor 5364.[2]
UU Perkawinan dan KHI tidak menentukan satu nominal atau persentase penghasilan yang berlaku bagi seluruh keluarga. Oleh karena itu, ukuran nafkah sebaiknya dilihat dari penghasilan nyata, kebutuhan dasar istri dan anak, biaya hidup setempat, kondisi kesehatan, serta tanggungan keluarga. Kemampuan suami perlu dibicarakan secara terbuka agar kesepakatan tidak didasarkan pada dugaan.
Suami yang penghasilannya terbatas tetap wajib berusaha dan mengalokasikan nafkah sesuai kemampuannya. Keadaan ini perlu dibedakan dari sikap sengaja mengabaikan kebutuhan istri padahal mampu. Pada saat yang sama, tuntutan nafkah juga perlu realistis dan tidak semata-mata meniru kondisi ekonomi keluarga lain.
Pengelolaan nafkah perlu dilakukan dengan jalan musyawarah, sesuai dengan Pasal 80 ayat (1) KHI, bahwa urusan rumah tangga yang penting diputuskan bersama. Ketika penghasilan turun atau kebutuhan meningkat, besaran serta cara pembayaran nafkah dapat dibicarakan kembali dengan tetap mengutamakan kebutuhan dasar.
Apabila istri secara sukarela membantu keuangan keluarga, bantuan tersebut tidak menghapus kewajiban suami atas nafkah. Pasal 80 ayat (6) KHI memang memungkinkan istri membebaskan suami dari kewajiban nafkah dan pemenuhan kebutuhan dirinya. Namun, pembebasan tersebut berbeda dari dari bantuan istri dalam mencari nafkah.
Dengan demikian, kebutuhan pribadi istri yang wajar merupakan bagian yang harus diperhatikan dalam pemenuhan nafkah. Namun, kewajiban itu tidak selalu identik dengan pemberian uang tambahan secara terpisah. Suami istri perlu menilai kebutuhan apa yang telah terpenuhi, apa yang masih kurang, dan bagaimana memenuhinya secara patut sesuai kemampuan.
Demikian jawaban dari kami tentang nafkah wajib suami ke istri, semoga bermanfaat.
Dasar Hukum:
Referensi:
Al-Bukhari. Sahih al-Bukhari, Kitab al-Nafaqat, hadis Nomor 5364, riwayat Aisyah tentang Hindun binti Utbah. Teks Arab dan terjemahan.
[1] Pasal 80 ayat (5) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.
[2] Al-Bukhari. Sahih al-Bukhari, Kitab al-Nafaqat, hadis Nomor 5364, riwayat Aisyah tentang Hindun binti Utbah. Teks Arab dan terjemahan.
