Nama Perusahaan Pakai Nama Suatu Daerah, Bolehkah?

PERTANYAAN

Bolehkah nama PT menggunakan nama suatu desa/daerah? Apakah hal tersebut dibenarkan secara hukum. Lalu, bisakah desa tersebut meminta royalti terhadap PT yang menggunakan nama desa tersebut dengan alasan CSR? Upaya hukum apa yang dapat dilakukan oleh desa tersebut terhadap PT yang menggunakan nama suatu desa?

ULASAN LENGKAP

Terima kasih atas pertanyaan Anda.

Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul Penggunaan Nama Suatu Daerah sebagai Nama Perusahaan, yang dibuat oleh Letezia Tobing, S.H., M.Kn. dan pertama kali dipublikasikan pada 10 Februari 2014.

KLINIK TERKAIT

Ketentuan Perubahan Nama PT

04 Sep, 2026

Haruskah Nama PT Asing Diubah ke Bahasa Indonesia?

10 Mar, 2025

Bolehkah Menggunakan Nama PT yang Sudah Bubar?

21 Feb, 2025

Bolehkah Nama Perseroan Pakai Bahasa Asing?

22 Jan, 2025

Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.

Penggunaan Nama Perseroan

Menjawab pertanyaan Anda mengenai penggunaan nama Perseroan Terbatas (“perseroan/PT”), kami akan merujuk pada UU PT sebagaimana telah diubah dengan Perppu Cipta Kerja, dan PP 43/2011.

Pada dasarnya, Pasal 5 ayat (1) UU PT mengatur bahwa suatu PT mempunyai nama dan tempat kedudukan dalam wilayah negara Republik Indonesia yang ditentukan dalam anggaran dasar. Adapun nama perseroan adalah nama yang digunakan sebagai identitas suatu perseroan untuk membedakan dengan perseroan yang lain.[1]

Selanjutnya, nama perseroan harus didahului dengan frase "Perseroan Terbatas" atau disingkat "PT". Dalam hal PT itu terbuka, selain penulisan PT diletakkan di depan, pada akhir nama ditambahkan kata singkatan “Tbk”.[2]

Kemudian, penting untuk dicatat bahwa jika PT dimiliki oleh Warga Negara Indonesia atau badan hukum Indonesia, nama PT wajib menggunakan Bahasa Indonesia, sebagaimana diatur dalam Pasal 11 PP 43/2011:

Perseroan yang seluruh sahamnya dimiliki oleh warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia wajib memakai Nama Perseroan dalam bahasa Indonesia.

Lebih lanjut, menurut Pasal 16 ayat (1) UU PT, yang tidak boleh dipakai sebagai nama PT adalah nama yang:

1. telah dipakai secara sah oleh perseroan lain atau sama pada pokok dengan nama perseroan lain;
2. bertentangan dengan ketertiban umum dan/atau kesusilaan;
3. sama atau mirip dengan nama lembaga negara, lembaga pemerintah, atau lembaga internasional, kecuali mendapat izin dari yang bersangkutan;
4. tidak sesuai dengan maksud dan tujuan, serta kegiatan usaha, atau menunjukkan maksud dan tujuan perseroan saja tanpa nama diri;
5. terdiri atas angkat atau rangkaian angka, huruf atau rangkaian huruf yang tidak membentuk kata; atau
6. mempunyai arti sebagai perseroan, badan hukum, atau persekutuan perdata.

Selain itu, terdapat juga persyaratan nama PT yang harus dipenuhi, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) PP 43/2011 antara lain:

1. ditulis dengan huruf latin;
2. belum dipakai secara sah oleh perseroan lain atau tidak sama pada pokoknya dengan nama perseroan lain;
3. tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan/atau kesusilaan;
4. tidak sama atau tidak mirip dengan nama lembaga negara, lembaga pemerintah, atau lembaga internasional, kecuali mendapat izin dari lembaga yang bersangkutan;
5. tidak terdiri atas angka atau rangkaian angka, huruf atau rangkaian huruf yang tidak membentuk kata;
6. tidak mempunyai arti sebagai perseroan, badan hukum, atau persekutuan perdata;
7. tidak hanya menggunakan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha sebagai nama perseroan; dan
8. sesuai dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan, dalam hal maksud dan tujuan serta kegiatan usaha akan digunakan sebagai bagian dari nama perseroan.

Selengkapnya mengenai ketentuan pemberian nama PT dapat Anda simak dalam artikel Aturan Pemberian Nama PT di Indonesia dan Bolehkah Nama Perseroan Pakai Bahasa Asing?

Melihat pada ketentuan di atas, tidak ada ketentuan yang melarang suatu perseroan terbatas menggunakan nama daerah atau nama desa sebagai namanya. Contoh penggunaan nama daerah sebagai nama PT dapat dilihat dalam Putusan PN Medan Nomor 382/Pdt.Sus-Phi/2020/Pn Mdn, dimana tergugat dalam putusan tersebut adalah sebuah PT bernama PT. Medan Sugar Industry.

Lantas, bolehkah desa yang bersangkutan meminta royalti kepada PT tersebut?

Perlukah PT Membayar Royalti?

Sebelumnya, perlu diketahui terlebih dahulu apa itu royalti? Merujuk pada KBBI, terdapat beberapa definisi dari royalti, yaitu:

1. uang jasa yang dibayar oleh penerbit kepada pengarang untuk setiap buku yang diterbitkan;
2. bagian produksi atau penghasilan yang dibayarkan kepada orang yang mempunyai hak memberi izin pengusahaan (eksplorasi) minyak dan sebagainya;
3. uang jasa yang dibayarkan oleh orang (perusahaan) atas barang yang diproduksinya kepada orang (perusahaan) yang mempunyai hak paten atas barang tersebut.

Terkait dengan peraturan royati, terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang menyebutkan secara eksplisit soal royalti seperti UU Hak Cipta, UU Paten dan perubahannya.

Pasal 1 angka 21 UU Hak Cipta mendefinisikan royalti sebagai imbalan atas pemanfaatan hak ekonomi suatu ciptaan atau produk hak terkait yang diterima oleh pencipta atau pemilik hak terkait. Sedangkan, menurut Pasal 1 angka 14 UU 65/2024, royalti adalah imbalan yang diberikan untuk penggunaan hak atas paten.

Ketentuan mengenai royalti juga terdapat dalam UU 7/1983 dan perubahannya, yang menyatakan bahwa royalti adalah suatu jumlah yang dibayarkan atau terutang dengan cara atau perhitungan apa pun, baik dilakukan secara berkala maupun tidak, sebagai imbalan atas penggunaan atau menggunakan hak cipta di bidang kesusastraan, kesenian atau karya ilmiah, paten, desain atau model, rencana, formula atau proses rahasia, merek dagang, atau bentuk hak kekayaan intelektual/industrial atau hak serupa lainnya.[3]

Jadi, kewajiban memberikan royalti timbul karena suatu pihak menggunakan hak milik pihak lain untuk usahanya, bukan karena Corporate Social Responsibility (“CSR”).

Baca juga: Wajibkah Perusahaan Tambang Melaksanakan CSR?

Kesimpulannya, selama PT tidak menggunakan suatu hak milik pihak desa, maka pihak desa tidak dapat meminta royalti kepada PT yang bersangkutan walaupun PT tersebut menggunakan nama desa sebagai nama PT. Karena pada dasarnya, nama desa adalah sesuatu yang bersifat umum dan tidak dimiliki oleh siapapun, sehingga tidak ada kewajiban bagi perusahaan untuk memberikan royalti kepada desa tersebut.

Oleh karena penggunaan nama daerah tidak dilarang dalam UU PT, Perppu Cipta Kerja, dan PP 43/2011, maka secara penggunaan nama, tidak ada upaya hukum yang dapat dilakukan oleh desa tersebut.

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1991 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan;
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1993 tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1991;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan;
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan;
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta;
8. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten;
9. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan;
10. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang;
12. Undang-Undang Nomor 65 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengajuan dan Pemakaian Nama Perseroan Terbatas.

Putusan:

Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 382/Pdt.Sus-Phi/2020/Pn Mdn.

Referensi:

Royalti, yang diakses pada 12 Februari 2025, pukul 11.30 WIB.

---

[1] Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengajuan dan Pemakaian Nama Perseroan Terbatas

[2] Pasal 16 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;

[3] Penjelasan Pasal 4 angka 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang mengubah Penjelasan Pasal 4 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan