Terima kasih atas pertanyaan Anda.
Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul sama yang dibuat oleh Diana Kusumasari, S.H., M.H., dan dipublikasikan pertama kali pada 01 Juli 2011.
Sebelum menjawab inti pertanyaan Anda, perlu diketahui terlebih dahulu apa itu arbitrase. Arbitrase adalah salah satu bentuk Alternative Dispute Resolution (“ADR”) yaitu metode penyelesaian sengketa di luar peradilan umum. Arbitrase sendiri merupakan bentuk penyelesaian sengketa yang dapat dipilih secara sukarela oleh para pihak yang bersengketa yang didasarkan suatu kesepakatan para pihak yang dituangkan dalam suatu perjanjian tertulis (perjanjian arbitrase) baik sebelum maupun setelah timbulnya sengketa.
R. Subekti dalam bukunya Arbitrase Perdagangan menyatakan bahwa arbitrase adalah penyelesaian atau pemutusan sengketa oleh seorang hakim atau para hakim berdasarkan persetujuan bahwa para pihak akan tunduk pada atau menaati keputusan yang diberikan oleh hakim yang mereka pilih (hal. 1).
Secara yuridis, pengertian arbitrase diatur dalam Pasal 1 angka 1 UU 30/1999, sebagai berikut:
Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.
Dengan kata lain, jika para pihak sepakat secara tertulis untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase, maka sengketa tersebut tidak perlu untuk dibawa ke peradilan umum.
Baca juga: Mengenal Arbitrase sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis
Berbeda dengan peradilan umum, di mana majelis hakim merupakan pihak yang memutus dan memeriksa sengketa, penyelesaian sengketa melalui arbitrase dilakukan oleh seorang arbiter atau majelis arbiter, yang dapat dipilih langsung oleh para pihak atau ditunjuk oleh pengadilan negeri oleh lembaga arbitrase.[1]
Adapun berdasarkan Pasal 12 UU 30/1999, arbiter atau majelis arbiter memiliki ketentuan sebagai berikut:
- Yang dapat ditunjuk atau diangkat sebagai arbiter harus memenuhi syarat:
- cakap melakukan tindakan hukum;
- berumur paling rendah 35 tahun;
- tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan salah satu pihak bersengketa;
- tidak mempunyai kepentingan finansial atau kepentingan lain atas putusan arbitrase; dan
- memiliki pengalaman serta menguasai secara aktif di bidangnya paling sedikit 15 tahun.
- Hakim, jaksa, panitera dan pejabat peradilan lainnya tidak dapat ditunjuk atau diangkat sebagai arbiter.
Artinya seorang arbiter tidak harus berlatar belakang hukum, dan seorang profesional non-hukum bisa menjadi seorang arbiter dengan memenuhi syarat-syarat tersebut. Namun, perlu dicatat bahwa hakim, jaksa, panitera atau pejabat pengadilan tidak dapat diangkat sebagai arbiter.
Baca juga: Apa Itu Arbiter dan Biaya Arbitrase
Kemudian, seorang arbiter atau majelis arbiter melaksanakan pemeriksaan sengketa secara tertutup[2] dan putusan yang dihasilkan dalam proses arbitrase bersifat final dan mengikat.[3] Artinya, suatu putusan arbitrase tidak dapat diajukan upaya hukum banding maupun kasasi. Putusan tersebut memiliki kekuatan hukum tetap dan wajib dilaksanakan oleh para pihak.
Baca juga: 3 Perbedaan Mediasi dan Arbitrase
Selanjutnya, berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 UU 30/1999, para pihak yang dapat berperkara dalam arbitrase adalah subjek hukum baik menurut hukum perdata maupun hukum publik, yang artinya baik individu maupun badan hukum dapat menjadi pihak dalam proses arbitrase.
Para pihak dalam proses arbitrase pada umumnya dibagi menjadi dua, yaitu:
a. Pemohon: pihak yang mengajukan permohonan penyelesaian sengketa melalui arbitrase.[4]
b. Termohon: pihak lawan dari pemohon dalam penyelesaian sengketa melalui arbitrase.[5]
Di Indonesia, salah satu lembaga arbitrase nasional yang paling dikenal dan sering digunakan untuk menyelesaikan sengketa bisnis atau komersial umum adalah Badan Arbitrase Nasional Indonesia (“BANI”), yaitu lembaga arbitrase independen yang menyelenggarakan proses penyelesaian sengketa perdagangan nasional dan internasional, melalui mekanisme arbitrase berdasarkan peraturan dan prosedur yang ditetapkan oleh BANI.
Salah satu aspek dalam proses arbitrase yang diatur oleh BANI adalah mengenai representasi atau perwakilan para pihak dalam beracara, yang diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan dan Prosedur Arbitrase 2025, sebagai berikut:
Para pihak dapat diwakili dalam persidangan arbitrase oleh seorang atau lebih yang mereka pilih. Dalam permohonan arbitrase pemohon dan demikian pula dalam jawaban termohon atas permohonan tersebut, masing-masing pihak harus mencantumkan nama, alamat dan keterangan lainnya yang dianggap perlu serta kedudukan setiap orang yang mewakili pihak yang bersengketa dan harus disertai surat kuasa khusus asli bermaterai cukup serta dibuat salinan yang cukup sebagaimana ditentukan dalam Pasal 4 ayat (1).
Menurut hemat kami, ketentuan dalam BANI juga sejalan dengan ketentuan dalam UU 30/1999, yakni tidak mengatur secara eksplisit adanya kewajiban bagi para pihak yang beracara dalam arbitrase, baik pemohon maupun termohon untuk diwakili oleh seorang advokat.
Dengan demikian, para pihak memiliki keleluasaan untuk memilih pihak yang mewakilinya baik advokat maupun perwakilan bukan advokat, sepanjang perwakilan tersebut diberi kuasa secara sah dan memenuhi persyaratan. Para pihak juga dapat memilih untuk beracara sendiri tanpa menunjuk perwakilan dalam proses arbitrase. Artinya, peran advokat dalam proses beracara di arbitrase tidak dapat dikualifikasikan sebagai suatu keharusan yang bersifat imperatif atau mutlak.
Namun demikian, perlu dicatat bahwa terdapat pembatasan khusus apabila pihak yang bersengketa menunjuk seorang penasihat hukum asing, karena berdasarkan Pasal 5 angka 2 Peraturan dan Prosedur BANI Tahun 2025, apabila suatu pihak diwakili oleh penasihat asing atau penasihat hukum asing, maka kehadiran penasihat asing tersebut hanya diberpolehkan dengan syarat didampingi oleh penasihat atau penasihan hukum Indonesia.
Setelah membahas ketentuan nasional mengenai perwakilan para pihak dalam proses arbitrase, untuk memberikan perspektif yang lebih luas, berikut adalah beberapa ketentuan dari sejumlah lembaga arbitrase internasional mengenai pihak-pihak yang dapat bertindak sebagai perwakilan dalam proses arbitrase:
- Hong Kong International Arbitration Chamber (“HKIAC”)
Berdasarkan Article 13.7 HKIAC Administered Arbitration Rules, diatur bahwa:
The parties may be represented by persons of their choice, subject to Articles 13.5 and 13.9. The names, addresses, telephone and, facsimile numbers and/or email addresses of party representatives shall be communicated to all other parties, HKIAC, any emergency arbitrator, and the arbitral tribunal once constituted. The arbitral tribunal, emergency arbitrator or HKIAC may require proof of authority of any party representatives.
Dalam HKIAC Administered Arbitration Rules, para pihak diberikan kebebasan untuk menunjuk siapa saja sebagai perwakilan dalam proses arbitrase, selama tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku. Tidak ada batasan terkait profesi perwakilan, dengan catatan bahwa perwakilan tersebut memiliki otoritas yang sah untuk bertindak atas nama pihak yang diwakili. Artinya, pihak yang diwakili harus memberikan kuasa atau mandat resmi kepada orang tersebut agar dapat bertindak dan membuat keputusan selama proses arbitrase berlangsung.
- London Court of International Arbitration (“LCIA”)
Berdasarkan Article 18 LCIA Arbitration Rules, diatur bahwa:
18.1 Any party may be represented in the arbitration by one or more authorised representatives appearing by name before the Arbitral Tribunal.
18.2 Until the Arbitral Tribunal’s formation, the Registrar may request from any party: (i) written proof of the authority granted by that party to any authorised representative designated in its Request or Response; and (ii) written confirmation of the names, email and postal addresses of all such party’s authorised representatives in the arbitration. After its formation, at any time, the Arbitral Tribunal may order any party to provide similar proof or confirmation in any form it considers appropriate.
Dalam LCIA Arbitration Rules, setiap pihak memiliki hak untuk menunjuk satu atau lebih perwakilan resmi guna mewakili kepentingannya di hadapan majelis arbitrase. Ketentuan ini secara implisit menegaskan bahwa tidak terdapat persyaratan khusus terkait profesi perwakilan tersebut. Yang menjadi syarat utama adalah keberadaan bukti kuasa tertulis yang sah sebagai dasar kewenangan perwakilan dalam menjalankan tugasnya selama proses arbitrase berlangsung.
Singapore International Arbitration Center (“SIAC”)
Berdasarkan Article 10 SIAC 2025, diatur bahwa:
10.1 A party may be self-represented or represented or assisted by any person of its choice, including legal counsel, advocates, agents, or any other authorised representatives, subject to any applicable law.
Dalam SIAC 2025 diatur bahwa para pihak yang bersengketa dapat memilih untuk mewakili diri mereka sendiri atau menunjuk perwakilan sesuai dengan pilihan mereka. Perwakilan tersebut dapat berupa penasihat hukum, advokat, agen, atau perwakilan sah lainnya, dengan tetap memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku.
Dengan kata lain, SIAC memberikan fleksibilitas penuh kepada para pihak dalam menentukan siapa yang akan bertindak sebagai wakil mereka selama proses arbitrase, tanpa adanya batasan profesi atau kualifikasi khusus. Yang menjadi syarat utama adalah perwakilan tersebut memiliki kewenangan yang sah untuk bertindak atas nama pihak yang diwakilinya.
Dengan demikian, berdasarkan contoh-contoh di atas, dapat disimpulkan bahwa beberapa praktik perwakilan dalam forum arbitrase internasional pada dasarnya menganut prinsip yang sejalan dengan ketentuan perwakilan dalam arbitrase di Indonesia. Lembaga-lembaga arbitrase internasional seperti HKIAC, LCIA, dan SIAC tidak mensyaratkan bahwa para pihak yang beracara harus diwakili oleh seorang advokat. Sebaliknya, pilihan mengenai siapa yang akan mewakili para pihak diserahkan sepenuhnya kepada kebebasan para pihak, baik untuk menunjuk advokat maupun non-advokat, sepanjang perwakilan tersebut memiliki kewenangan yang sah.
Baca juga: Penyelenggaraan Arbitrase Online di Indonesia
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
Dasar Hukum:
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
Referensi:
- R. Subekti. Arbitrase Perdagangan. Bandung: Bina Cipta, 1992;
- Badan Arbitrase Nasional Indonesia, yang diakses pada 22 Oktober 2025, pukul 15.00 WIB;
- Hong Kong International Arbitration Chamber Administered Arbitration Rules;
- London Court of International Arbitration Rules;
- Peraturan dan Prosedur Arbitrase 2025;
- Singapore International Arbitration Center 2025.
[4] Pasal 1 angka 5 UU 30/1999
[5] Pasal 1 angka 6 UU 30/1999
