Bacaan 10 Menit
Dalam kasus BLBI, dikabarkan bahwa debitur dan obligor yang tidak membayar utang ke pemerintah dapat dijerat pasal korupsi. Apakah benar logika hukum seperti ini? Bukankah harusnya utang-piutang tetap masuk dalam ranah perdata dan bukan pidana?
Terima kasih atas pertanyaan Anda.
Sebelum menjawab pertanyaan Anda, kami akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (“BLBI”) dan penyelesaian piutang yang timbul dari BLBI.
BLBI adalah fasilitas bantuan dana yang diberikan oleh Bank Indonesia yang digunakan untuk menjaga kestabilan sistem pembayaran dan sektor perbankan agar tidak terganggu karena ketidakseimbangan (mismatch) antara penerimaan dan penarikan dana pada bank-bank, baik jangka pendek maupun jangka panjang.[1]
Pemberian BLBI dilakukan oleh pemerintah terhadap korporasi atau perseorangan pada saat terjadi krisis sektor keuangan tahun 1997.[2] Sehingga, dasar hukum pelaksanaan BLBI saat itu adalah Pasal 32 ayat (3) UU 13/1968 yang berbunyi:
Bank dapat pula memberikan kredit likuiditas kepada bank-bank untuk mengatasi kesulitan likuiditas dalam keadaan darurat.
Akan tetapi, UU 13/1968 saat ini sudah tidak berlaku karena telah dicabut oleh UU 23/1999tentang Bank Indonesia.
Dikarenakan BLBI masuk ke dalam piutang negara[3] dengan selisih tagihan piutang menurut pemerintah dengan jumlah kewajiban yang diakui oleh debitur mencapai lebih dari Rp100 miliar, maka penyelesaian piutang negara tunduk pada ketentuan Pasal 36 ayat (2)huruf c UU Perbendaharaan Negara yang menyatakan bahwa penyelesaian piutang yang menyangkut piutang negara ditetapkan oleh presiden, setelah mendapat pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat, jika bagian piutang negara yang tidak disepakati lebih dari Rp100 miliar.
Presiden kemudian membentuk Badan Penyehatan Perbankan Nasional (“BPPN”) melalui Keppres 27/1998 dan dinyatakan berakhir tugasnya pada 27 Februari 2004.[4] BPPN mengambil alih hak tagih (cessie) terhadap bank penerima BLBI dari Bank Indonesia (“BI”). Seluruh utang BLBI dijadikan satu kemudian dilakukan novasi (pembaharuan utang). Utang lama antara BI dengan bank telah hapus dan menjadi utang baru antara bank dengan BPPN.[5]
BPPN saat itu melaksanakan laporan pemeriksaan hukum (due diligence) yang dilakukan atas aspek hukum dan keuangan dari bank yang berada di bawah pengelolaan BPPN. Atas hasil laporan due diligence yang telah dilakukan, BPPN membentuk kerangka kerja yang digunakan untuk memaksimalkan pengembalian dana negara berupa BLBI yang telah tersalurkan kepada bank, yaitu Program Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham (“PKPS”).[6]
Program PKPS tersebut bertujuan untuk menyelesaikan perkara di luar pengadilan (out of court settlement). Salah satu bentuk penyelesaiannya adalah dengan mengadakan perjanjian Master Settlement and Acquisition Agreement (“MSAA”) atau Master Refinancing and Note Issuance Agreement (“MRNIA”) serta Akta Pengakuan Utang (“APU”) dengan para mantan pemegang saham bank (obligor) yang berada di bawah kendali BPPN.[7]
Penyelesaian perkara BLBI dalam prosesnya menemui banyak permasalahan, seperti penggunaan klausul release and discharge dalam MSAA, MRNIA, dan APU yang diinterpretasikan sebagai dasar hukum bagi pemberian kebebasan terhadap pemegang saham bank-bank yang bermasalah (obligor) yang telah melanggar ketentuan Batas Maksimum Pemberian Kredit (“BMPK”).[8] Klausula release and discharge memberi BPPN diskresi yang begitu luas, termasuk untuk membebaskan pemegang saham, bank, debitur, direktur, dan komisaris dari tanggung jawab perdata (civil liability), dan dalam tingkatan tertentu tanggung jawab pidana (criminal liability).[9]
Sementara itu, klausul release and discharge tidak diatur dalam pranata hukum di Indonesia. Menurut Jusuf L. Indradewa, di Indonesia yang dikenal dan biasa digunakan adalah pemberian acquit et decharge dalam rangka pelepasan dan pembebasan tanggung jawab direksi dan dewan komisaris perseroan terbatas yang selalu diikuti penegasan, bila kemudian ternyata telah terjadi tindak pidana selama masa jabatannya, maka akan dilakukan penuntutan sesuai dengan ketentuan produk hukum pidana.[10]
Selanjutnya, tujuan dari pemberian klausul release and discharge adalah sebagai penyelesaian utang BLBI dan pelanggaran BMPK dengan pembebasan dari semua tuntutan hukum, termasuk aspek pidananya. Klausula release and discharge ini juga ditindaklanjuti oleh pemerintah dengan mengeluarkan Inpres 8/2002 melalui kerangka MSAA, MRNIA, dan APU.
Penggunaan MSAA dan MRNIA merupakan keputusan pemerintah yang didasarkan oleh pertimbangan tertentu, namun baik MSAA dan MRNIA sebenarnya tidak memiliki dasar hukum.
Meski demikian, baik MSAA maupun MRNIA merupakan perjanjian yang tunduk pada ketentuan hukum perdata, yaitu Pasal 1338 KUH Perdata yang menegaskan bahwa seluruh perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya (pacta sunt servanda).
Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa pemerintah memiliki hubungan hukum yang bersifat kontraktual dengan obligor, dimana pemerintah mempunyai kedudukan sejajar dengan obligor tanpa memandang kedudukan di luar kontrak.
Pada perkara utang-piutang yang lahir dari perjanjian, pihak yang tidak mampu untuk memenuhi suatu prestasi atau kewajiban pada prinsipnya tidak dapat dijatuhi pidana. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 19 ayat (2) UU HAM yang menyatakan bahwa tidak seorangpun boleh dipidana penjara atau kurungan karena alasan tidak mampu memenuhi kewajiban dalam perjanjian utang piutang.
Namun, tidak serta merta pihak yang terlibat dalam suatu perjanjian utang-piutang tersebut bebas dari pertanggungjawaban pidana. Untuk itu, harus dilihat syarat-syarat sah dalam perjanjian yang termuat dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yakni:
Pada syarat perjanjian yang pertama, yaitu adanya kesepakatan antar kedua belah pihak, merujuk Pasal 1321 KUH Perdata, kesepakatan tersebut haruslah bebas dari paksaan (dwang), kekhilafan (dwaling), maupun penipuan (bedrog). Apabila terdapat salah satu atau lebih kondisi yang disebutkan di atas, maka mengakibatkan perjanjian menjadi batal demi hukum.
Selain itu, pihak yang bersangkutan dapat dituntut secara pidana ketika terdapat unsur penipuan yang dilakukan salah satu pihak dalam perjanjian.
Baca juga: Bunyi dan Unsur Pasal 378 KUHP tentang Penipuan
Selanjutnya, mengenai permasalahan penjatuhan pidana korupsi atas perkara penyelesaian sengketa BLBI, dapat kami sampaikan bahwa pengusutan terhadap dugaan tindak pidana korupsi tentu dapat saja dilakukan apabila ditemukan adanya penyelewengan atau penyalahgunaan dana BLBI oleh para obligor untuk kepentingan pribadi yang menyebabkan kerugian keuangan negara, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) UU 31/1999 jo. Putusan MK No. 25/PUU-XIV/2016.
Baca juga: Jenis-Jenis Korupsi dan Hukumnya di Indonesia
Namun demikian, pengusutan perkara pidana ini tidak menghapuskan kewajiban obligor yang terdapat dalam MSAA dan MRNIA, dikarenakan terdapat perbedaan hubungan hukum antara pemerintah dengan obligor pada aspek perdata dan pidana.
Hubungan hukum antara pemerintah dengan obligor pada aspek pidana tidak didasarkan pada perjanjian MSAA dan MRNIA, namun terjadi atas perbuatan hukum debitur yang melanggar hukum pidana. Ketentuan release and discharge yang terdapat pada MSAA dan MRNIA tidak dapat membebaskan obligor dari pertanggungjawaban pidana, apabila terdapat niat jahat (mens rea) yang dibarengi dengan perbuatan pidana (actus reus) dengan menyimpangi MSAA dan MRNIA untuk menyalahgunakan dana BLBI.
Namun demikian, apabila tidak terdapat kecurangan ataupun penyimpangan yang dilakukan oleh obligor, maka sejatinya obligor dapat dibebaskan dari pertanggungjawaban pidana.
Berdasarkan analisis dan uraian di atas, menjawab pertanyaan Anda, dapat kami sampaikan bahwa tidak serta-merta debitur maupun obligor yang tidak dapat melunasi utang dalam perkara BLBI dapat terbebas dari tindak pidana korupsi. Debitur maupun obligor dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila terdapat perbuatan dari debitur maupun obligor yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi. Apabila dalam prosesnya tidak ditemukan adanya perbuatan pidana yang dilakukan oleh debitur maupun obligor, maka baik debitur maupun obligor tidak dapat dikenakan pertanggungjawaban secara pidana.
Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwibahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut di sini.
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
Dasar Hukum:
Putusan:
Putusan Mahkamah Konstitus Nomor 25/PUU-XIV/2016.
Referensi:
[1] Soehandjono & Associates. Studi Hukum Bantuan Likuiditas Bank Indonesia dan BLBI Suatu Tinjauan dan Penilaian Aspek Ekonom, Keuangan dan Hukum. Jakarta: Bank Indonesia, 2002, hal. 9
[2] Konsiderans Menimbang Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2021 tentang Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia
[3] Lihat Pasal 1 Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2021 tentang Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia
[4] Pasal 1 angka 1 Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pengakhiran Tugas dan Pembubaran Badan Penyehatan Perbankan Nasional
[5] Devi Andani. Release and Discharge sebagai Bentuk Tanggung Jawab Pribadi Pemegang Saham Utang BLBI. Lex Renaissance No. 1 Vol. 3 Januari 2018, hal. 5
[6] Ari Wahyudi Hertanto. Master Settlement and Acquisition Agreement (MSAA) dan Master Refinancing and Note Issuance Agreement (MRNIA) Dalam Perspektif Hukum Perdata. Jurnal Hukum dan Pembangunan, 2005, hal. 434
[7] Ari Wahyudi Hertanto. Master Settlement and Acquisition Agreement (MSAA) dan Master Refinancing and Note Issuance Agreement (MRNIA) Dalam Perspektif Hukum Perdata. Jurnal Hukum dan Pembangunan, 2005, hal. 434 – 435
[8] Ari Wahyudi Hertanto. Master Settlement and Acquisition Agreement (MSAA) dan Master Refinancing and Note Issuance Agreement (MRNIA) Dalam Perspektif Hukum Perdata. Jurnal Hukum dan Pembangunan, 2005, hal. 435 – 436
[9] Ari Wahyudi Hertanto. Master Settlement and Acquisition Agreement (MSAA) dan Master Refinancing and Note Issuance Agreement (MRNIA) Dalam Perspektif Hukum Perdata. Jurnal Hukum dan Pembangunan, 2005, hal. 444
[10] Erna Herlinda. Release and Discharge dalam Perspektif Hukum Keuangan Publik. Laporan Penelitian, FH USU, 2004, hal. 3
