Pasal Santet dalam KUHP Baru dan Pembuktiannya

PERTANYAAN

Saya dengar dalam KUHP baru diatur mengenai pasal santet. Apakah hal ini benar? Bagaimana bunyi dan penjelasan pasalnya? Jika benar, bagaimana cara pembuktiannya?

ULASAN LENGKAP

Terima kasih atas pertanyaan Anda.

Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran kedua dari artikel dengan judul Pembuktian Santet yang dibuat oleh Kartika Febryanti, S.H., M.H., dan pertama kali dipublikasikan pada 22 November 2011, kemudian pertama kali dimutakhirkan oleh Poppy Lestari, S.H., M.H. pada 19 Desember 2023.

KLINIK TERKAIT

Perbedaan Pasal Penipuan dan Penggelapan

21 Agt, 2024

Menuduh Orang Melakukan Santet, Ini Sanksi Hukumnya

21 Feb, 2024

Jerat Pidana Bagi Penjambret yang Menyebabkan Korban Mati

15 Des, 2023

Jadi Korban Tindak Pidana Penggelapan? Lakukan Langkah Ini

21 Nov, 2023

Seluruh informasi hukum dalam Klinik Hukumonline disediakan semata-mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum. Silakan mempelajari Pernyataan Penyangkalan untuk informasi selengkapnya. Untuk memperoleh nasihat hukum yang sesuai dengan kasus Anda, silakan berkonsultasi langsung dengan Konsultan Mitra Justika.

Pengertian Santet dan Latar Belakang Diundangkannya “Pasal Santet”

Di Indonesia, ada beragam istilah untuk menyebut santet. Di Jawa Barat dikenal dengan teluh, di Jawa Tengah dikenal dengan istilah tenung, dan di Jawa Timur disebut dengan santet.[1]

Secara bahasa, arti santet menurut KBBI adalah sihir. Santet dapat dipahami sebagai bagian dari praktik ilmu hitam, yang dilakukan oleh dukun dengan bantuan makhluk gaib (jin) sebagai mediator untuk mencelakai korbannya.[2] Santet juga dikenal dengan perbuatan magis yang dilakukan dengan guna-guna, jampi-jampi, jimat, dan penyertaan setan. Tujuannya agar korbannya mati, mengidap penyakit, atau menimbulkan kebencian.[3] Santet adalah perbuatan magis yang terlarang secara norma kebiasaan karena menimbulkan kerugian bagi orang lain selayaknya perbuatan pidana.[4]

Pengaturan santet sebagai suatu tindak pidana merupakan perdebatan yang telah lama terjadi. Hal ini tidak terlepas dari alasan bahwa perbuatan-perbuatan yang bersifat mistik, gaib, atau metafisik sulit diterima secara rasional maupun hukum formal.[5] Selain itu, meskipun santet dipandang sebagai perbuatan jahat, namun sulit untuk membuktikannya.[6]

Namun, akhirnya dalam UU 1/2023 tentang KUHP baru yang berlaku 3 tahun sejak tanggal diundangkan,[7] yaitu tahun 2026, diaturlah “pasal santet” karena terdapat kekosongan hukum tindak pidana yang berkaitan dengan santet. Kekosongan hukum ini memiliki dampak yaitu akan menimbulkan tindakan main hakim sendiri dari korban atau pihak yang mengatasnamakan korban bahkan masyarakat yang menduga bahwa rasa sakit, atau kematian yang dialami korban adalah akibat perbuatan pelaku santet.[8] Dengan diundangkannya ketentuan tindak pidana yang berkaitan dengan santet dalam KUHP baru, maka kekosongan hukum tersebut telah terakomodasikan.

Bunyi Pasal 252 KUHP Baru dan Unsur Pasalnya

“Pasal santet” termaktub di dalam Pasal 252 KUHP baru yaitu UU 1/2023 yang berbunyi:

(1) Setiap Orang yang menyatakan dirinya mempunyai kekuatan gaib, memberitahukan, memberikan harapan, menawarkan, atau memberikan bantuan jasa kepada orang lain bahwa karena perbuatannya dapat menimbulkan penyakit, kematian, atau penderitaan mental atau fisik seseorang dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori IV.

(2) Jika Setiap Orang sebagaimana dimaksud ayat (1) melakukan perbuatan tersebut untuk mencari keuntungan atau menjadikan sebagai mata pencaharian atau kebiasaan, pidananya dapat ditambah 1/3 (satu per tiga).

Sebagai informasi, ketentuan pidana denda dalam Pasal 252 ayat (1) UU 1/2023 adalah sebesar Rp200 juta.[9]

Memperhatikan rumusan Pasal 252 ayat (1) UU 1/2023 di atas, terdapat beberapa unsur perbuatan pidananya, yaitu:

1. setiap orang (yaitu pelaku santet);
2. yang menyatakan dirinya mempunyai kekuatan gaib, memberitahukan, memberikan harapan, menawarkan, atau memberikan bantuan jasa kepada orang lain;
3. bahwa karena perbuatannya dapat menimbulkan penyakit, kematian, atau penderitaan mental atau fisik seseorang.

Dengan demikian, delik yang diatur dalam Pasal 252 UU 1/2023 ini merupakan delik formil,[10] yaitu delik yang perumusannya menitikberatkan pada perbuatan (handeling), tanpa mensyaratkan terjadinya akibat dari perbuatan tersebut. Delik selesai dengan dilakukannya perbuatan dan tidak menunggu timbulnya akibat.[11] Dalam delik formil, akibat (suatu perbuatan) bukan merupakan syarat selesainya delik.[12]

Menurut Poppy Lestari, S.H., M.H (penulis sebelumnya) hal ini tercermin dari kata “dapat” dalam unsur ketiga Pasal 252 UU 1/2023, sebagai penekanan tindak pidana dalam pasal tersebut bukan pada berhasilnya perbuatan pidana santet yaitu timbulnya penyakit, kematian, atau penderitaan mental atau fisik seseorang, tetapi pada unsur kedua, yaitu bagaimana si pelaku santet mampu membuat orang lain percaya dan/atau menggunakan jasanya.

Selain itu, pasal santet ini termasuk sebagai delik formil karena yang perlu dibuktikan hanyalah pernyataannya saja bukan hal-hal mistisnya.

Pembuktian Santet

Alat bukti yang dapat digunakan untuk perkara pidana termasuk Pasal 252 UU 1/2023 mengacu pada ketentuan dalam KUHAP lama yang pada saat artikel ini diterbitkan sudah tidak berlaku dan UU 20/2025 yang berlaku mulai 2 Januari 2026[13] sebagai berikut:

KUHAP Lama	UU 20/2025
Pasal 184 ayat (1) Alat bukti yang sah ialah: keterangan saksi; keterangan ahli; surat; petunjuk; keterangan terdakwa.	Pasal 235 ayat (1) Alat bukti terdiri atas: keterangan saksi; keterangan ahli; surat; keterangan terdakwa; barang bukti; bukti elektronik; pengamatan hakim; dan segala sesuatu yang dapat digunakan untuk kepentingan pembuktian pada pemeriksaan di sidang pengadilan sepanjang diperoleh secara tidak melawan hukum.

Dalam perkara santet, tindak pidananya cukup dibuktikan dengan hubungan antara tukang santet dengan orang yang menyewanya sehingga hubungan itulah yang akan dilihat sebagai tindak pidana pemufakatan jahat.[14] Untuk membuktikan hubungan tersebut, dapat menggunakan alat bukti mulai dari keterangan saksi, keterangan terdakwa, bukti elektronik, dan sebagainya sebagaimana diatur di dalam KUHAP atau UU 20/2025.

Poppy Lestari (penulis sebelumnya) merincikan contoh bukti yang perlu dibawa ketika seseorang mengajukan laporan kepada kepolisian mengenai adanya tindak pidana tersebut, misalnya:

1. Keterangan saksi. Pelapor dapat menjadi saksi apabila ia memiliki bukti percakapan atas ungkapan dari si pelaku santet yang ia dengar sendiri atau dari saksi lain yang mendengar perkataan si pelaku santet itu sendiri.
2. Keterangan ahli. Dalam konteks ini, akan sangat sulit diperoleh bila ahli yang dimaksud adalah ahli santet karena belum ada kualifikasi atau standar tentang validasi ahli dalam santet. Hal ini mengingat Pasal 252 UU 1/2023 merupakan delik formil sehingga timbulnya akibat bukan syarat pembuktian tindak pidana santet. Menurut Poppy, salah satu ahli yang dapat diajukan adalah ahli pidana dalam ranah tindak pidana penipuan. Hal ini karena perbuatan pelaku santet yang menyatakan dirinya mempunyai kekuatan gaib dan selanjutnya memberikan harapan, menawarkan, atau memberikan bantuan jasa kepada si pengguna jasa santet, merupakan upaya untuk menggerakkan si pengguna jasa santet percaya dan mau menyerahkan uang atau barang dengan tujuan semata-mata demi keuntungan pribadi si pelaku santet.
3. Surat. Dapat saja diajukan apabila penyerahan uang atau barang dari si pengguna jasa santet kepada si pelaku santet didukung oleh bukti berupa kuitansi, bukti transfer, atau bukti setruk pembelian barang.

Pemenuhan alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP lama atau Pasal 235 KUHAP baru, akan menjadi tantangan bagi korban/pengguna jasa santet terutama bagi aparat penegak hukum. Salah satunya adalah mengenai keterangan saksi yang akan sangat subjektif. Apabila tidak didukung oleh alat bukti lainnya, maka keterangan saksi ini tidak memiliki nilai sebagaimana ketentuan di dalam Pasal 185 ayat (2) dan (3) KUHAP lama atau Pasal 237 ayat (1) dan (2) UU 20/2025.

Kendala selanjutnya menurut Poppy adalah alat bukti keterangan ahli terutama yang dapat menerangkan unsur Pasal 252 UU 1/2023 terkait dengan frasa “karena perbuatannya”. Akan sulit menemukan ahli yang dapat menerangkan “perbuatan” tersebut apa saja, metode atau cara melakukan perbuatan serta alat yang digunakan untuk melakukan perbuatan, meskipun di pasal ini akibat dari perbuatan itu sendiri tidak perlu dibuktikan karena adanya kata “dapat”. Dengan demikian, Pasal 252 UU 1/2023 menyimpan persoalan pembuktian khususnya pemenuhan alat bukti sebagaimana diatur KUHAP atau UU 20/2025.

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Referensi:

1. Ade Sathya Sanathana Ishwara. Reformasi Hukum Pidana: Suatu Kajian Yuridis terhadap Pembuktian Tindak Pidana Santet dalam KUHP Baru. IBLAM Law Review Vol. 3 No. 3, 2023;
2. Faisal et.al. Pemaknaan Kebijakan Kriminal Perbuatan Santet dalam RUU KUHP. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Volume 5, Nomor 1, Tahun 2023;
3. Lutfy Cahya Pratama dan Budiarsih. Kendala Proses Pembuktian Terhadap Tindak Pidana Santet dalam KUHP Lama. SEIKAT Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Vol. 3 No. 3 Juni 2024;
4. Topo Santoso. Asas-Asas Hukum Pidana. Depok: Rajawali Pers Divisi Buku Perguruan Tinggi PT. Raja Grafindo Persada, 2023;
5. Santet, yang diakses pada 11 Desember 2025, pukul 15.04 WIB.

---

[1] Ade Sathya Sanathana Ishwara. Reformasi Hukum Pidana: Suatu Kajian Yuridis terhadap Pembuktian Tindak Pidana Santet dalam KUHP Baru. IBLAM Law Review Vol. 3 No. 3, 2023, hal. 101

[2] Ade Sathya Sanathana Ishwara. Reformasi Hukum Pidana: Suatu Kajian Yuridis terhadap Pembuktian Tindak Pidana Santet dalam KUHP Baru. IBLAM Law Review Vol. 3 No. 3, 2023, hal. 103

[3] Ade Sathya Sanathana Ishwara. Reformasi Hukum Pidana: Suatu Kajian Yuridis terhadap Pembuktian Tindak Pidana Santet dalam KUHP Baru. IBLAM Law Review Vol. 3 No. 3, 2023, hal. 103 – 104

[4] Lutfy Cahya Pratama dan Budiarsih. Kendala Proses Pembuktian Terhadap Tindak Pidana Santet dalam KUHP Lama. SEIKAT Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Vol. 3 No. 3 Juni 2024, hal. 213

[5] Ade Sathya Sanathana Ishwara. Reformasi Hukum Pidana: Suatu Kajian Yuridis terhadap Pembuktian Tindak Pidana Santet dalam KUHP Baru. IBLAM Law Review Vol. 3 No. 3, 2023, hal. 104

[6] Ade Sathya Sanathana Ishwara. Reformasi Hukum Pidana: Suatu Kajian Yuridis terhadap Pembuktian Tindak Pidana Santet dalam KUHP Baru. IBLAM Law Review Vol. 3 No. 3, 2023, hal. 106

[7] Pasal 624 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“UU 1/2023”)

[8] Lihat Penjelasan Pasal 252 ayat (1) UU 1/2023

[9] Pasal 79 ayat (1) huruf d UU 1/2023

[10] Ade Sathya Sanathana Ishwara. Reformasi Hukum Pidana: Suatu Kajian Yuridis terhadap Pembuktian Tindak Pidana Santet dalam KUHP Baru. IBLAM Law Review Vol. 3 No. 3, 2023, hal. 109

[11] Topo Santoso. Asas-Asas Hukum Pidana. Depok: Rajawali Pers Divisi Buku Perguruan Tinggi PT. Raja Grafindo Persada, 2023, hal 129

[12] Faisal et.al. Pemaknaan Kebijakan Kriminal Perbuatan Santet dalam RUU KUHP. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Volume 5, Nomor 1, Tahun 2023, hal. 22

[13] Pasal 369 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

[14] Ade Sathya Sanathana Ishwara. Reformasi Hukum Pidana: Suatu Kajian Yuridis terhadap Pembuktian Tindak Pidana Santet dalam KUHP Baru. IBLAM Law Review Vol. 3 No. 3, 2023, hal. 109