Bacaan 7 Menit
Saya telah menikah sah secara agama (nikah siri), tapi memang karena satu dan lain hal, pernikahan tersebut terpaksa belum bisa dicatat secara negara. Apakah pasangan nikah siri bisa buat KK?
Terima kasih atas pertanyaan Anda.
Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran kedua dari artikel dengan judul Pasangan Nikah Siri Punya KK, Bisakah? yang dibuat oleh Erizka Permatasari, S.H. dan pertama kali dipublikasikan pada 13 Oktober 2021, dan dimutakhirkan pertama kali pada 25 Mei 2030.
Artikel ini dibuat berdasarkan KUHP lama dan UU 1/2023 tentang KUHP yang diundangkan pada tanggal 2 Januari 2023.
Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.
Untuk menjawab pertanyaan Anda, kami asumsikan bahwa Anda dan suami Anda beragama Islam dan telah menikah secara agama menurut hukum Islam.
Sebelum menjawab pokok pertanyaan Anda, kami ingin menegaskan bahwa merujuk pada Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan, tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Hal ini juga ditegaskan dalam Pasal 5 ayat (1) KHI yang mengharuskan setiap perkawinan dicatat agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam. Adapun pencatatan perkawinan tersebut dilakukan oleh pegawai pencatat nikah.[1]
Selanjutnya, penting untuk mengetahui apa itu nikah siri? Menurut KBBI, nikah siri adalah pernikahan yang hanya disaksikan oleh seorang modin dan saksi, tidak melalui Kantor Urusan Agama, menurut agama Islam sudah sah.
Baca juga: Nikah Siri Menurut Islam, Sah atau Tidak?
Kemudian, disarikan dari artikel Apakah Nikah Siri Itu Zina?, nikah siri di dalam masyarakat sering diartikan dengan:
Baca juga: Apakah Nikah Siri Bisa Digugat Cerai?
Menurut Erizka Permatasari (penulis sebelumnya), pencatatan perkawinan ini penting sekali, sebab jika tidak dicatat, meskipun sah di mata agama, namun perkawinan tersebut tidak diakui oleh negara. Akibatnya, anak maupun istri dari perkawinan siri tidak memiliki status hukum di hadapan negara.
Baca juga: Cara Mencatatkan Pernikahan di Luar Negeri dan di Indonesia
Tak hanya itu, nikah siri juga menimbulkan konsekuensi hukum lainnya, di antaranya:
Dikutip dari Akta Kelahiran untuk Anak Hasil Kawin Siri, anak yang dilahirkan oleh pasangan nikah siri merupakan anak luar kawin. Akibatnya, anak itu hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya, serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.
Apabila salah satu atau keduanya telah memiliki pasangan suami/istri yang sah, nikah siri dapat memberi ruang delik perzinaan, sebagaimana diatur dalam Pasal 284 ayat (1) KUHP lama yang saat artikel ini diterbitkan masih berlaku dan Pasal 411 ayat (1) UU 1/2023 tentang KUHP Baru yang berlaku 3 tahun sejak diundangkan,[2] yaitu tahun 2026.
| Pasal 284 ayat (1) KUHP | Pasal 411 ayat (1) UU 1/2023 |
Diancam dengan pidana penjara paling lama 9 bulan: 1. a. seorang pria yang telah kawin yang melakukan gendak (overspel), padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya; b. seorang wanita yang telah kawin yang melakukan gendak, padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya;
2. a. seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahuinya bahwa yang turut bersalah telah kawin; b. seorang wanita yang telah kawin yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahui olehnya bahwa yang turut bersalah telah kawin dan pasal 27 BW berlaku baginya. | Setiap orang yang melakukan persetubuhan dengan orang yang bukan suami atau istrinya, dipidana karena perzinaan, dengan pidana penjara paling lama 1 tahun atau pidana denda paling banyak kategori II, yaitu Rp10 juta.[3] |
Selengkapnya mengenai pasal perzinaan dapat Anda baca dalam artikel Bunyi Pasal 284 KUHP tentang Perzinaan.
Sehingga, untuk mengantisipasi terjadinya konsekuensi hukum sebagaimana dimaksud di atas, kami menyarankan sebaiknya Anda untuk segera mengajukan permohonan itsbat nikah ke Pengadilan Agama.
Baca juga: Langkah dan Prosedur Permohonan Itsbat Nikah
Kemudian menjawab pertanyaan Anda, mengenai bisa atau tidaknya pasangan yang menikah siri membuat Kartu Keluarga (“KK”), sepanjang penelusuran kami, belum ada aturan yang secara eksplisit mengatur syarat membuat KK bagi pasangan suami-istri yang menikah siri.
Namun demikian, Kepala Badan Kepegawaian Negara, Zudan Arif Fakrulloh, dalam akun Instagram miliknya menegaskan semua penduduk Indonesia wajib terdata di dalam kartu keluarga. Pasangan yang menikah siri dapat dimasukkan ke dalam satu KK.
Namun Zudan turut menegaskan bahwa Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (“Dukcapil”) tidak menikahkan, tetapi hanya mencatat telah terjadinya perkawinan. Nantinya, di dalam KK akan ditulis keterangan “kawin belum tercatat”.
Zudan menerangkan untuk membuat KK tersebut, pasangan nikah siri harus melampirkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (“SPTJM”), dan kebenaran pasangan suami-istri. Selain itu, koordinasi dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (“PPPA”) juga penting dilakukan. Sebab, praktik nikah siri ini kerap merugikan pihak perempuan dan anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Di sisi lain, kebijakan yang dikeluarkan tersebut berpotensi meningkatkan angka perkawinan tak tercatat, yang tentunya berpotensi merugikan lebih banyak perempuan dan anak.
Baca juga: Hukum Nikah Siri Tanpa Sepengetahuan Keluarga
Demikian jawaban dari kami terkait KK nikah siri sebagaimana ditanyakan, semoga bermanfaat.
Dasar Hukum:
Referensi:
[1] Pasal 5 ayat (2) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (“KHI”)
[2] Pasal 624 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“UU 1/2023”)
[3] Pasal 79 ayat (1) huruf b UU 1/2023
