Pengasuh Daycare Aniaya Balita, Ini Jerat Hukumnya

PERTANYAAN

Penganiayaan balita di daycare kembali terjadi. Baru-baru ini muncul dugaan kekerasan yang terjadi di salah satu daycare di Yogyakarta. Kasus ini muncul karena adanya laporan mantan karyawan daycare tersebut yang merasa tindakan para pengasuh terhadap anak-anak tidak manusiawi. Tindakan itu di antaranya adalah anak-anak atau balita diikat kaki dan tangannya, bayi diikat tanpa baju, kemudian anak-anak disimpan di kamar berukuran 3x3 meter persegi yang diisi 20 anak. Beberapa anak di daycare tersebut mengalami luka-luka, bahkan menurut berita yang beredar, ada yang sampai mengidap pneumonia. Kasus ini membuat saya khawatir untuk menggunakan jasa daycare, apalagi katanya banyak daycare tidak berizin.

Lantas, apa jerat hukum pidana pelaku penganiayaan balita didaycaretersebut? Adakah bentuk perlindungan khusus bagi anak yang mengalami kekerasan fisik dan psikis? Bagaimana izin usaha daycare?

ULASAN LENGKAP

Terima kasih atas pertanyaan Anda.

Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul Pemilik Daycare Aniaya Balita, Ini Jerat Hukumnya yang dibuat oleh Renata Christha Auli, S.H. dan pertama kali dipublikasikan pada 01 Agustus 2024.

KLINIK TERKAIT

Apa Itu Perizinan Berusaha Berbasis Risiko?

15 Okt, 2025

Pertanggungjawaban Hukum Daycare yang Lalai Menjaga Anak

01 Agt, 2024

Memukul Anak Hingga Tewas, Ini Jerat Hukumnya

04 Agt, 2023

Jerat Pasal Penganiayaan Anak yang Menyebabkan Koma

27 Feb, 2023

Seluruh informasi hukum dalam Klinik Hukumonline disediakan semata-mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum. Silakan mempelajari Pernyataan Penyangkalan untuk informasi selengkapnya. Untuk memperoleh nasihat hukum yang sesuai dengan kasus Anda, silakan berkonsultasi langsung dengan Konsultan Mitra Justika.

Pengertian Anak dalam UU Perlindungan Anak

Sebelumnya, kami bersimpati atas kejadian yang dialami anak korban. Selanjutnya, mari kita pahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan anak. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU 35/2014, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Berdasarkan ketentuan di atas, balita/bayi/anak-anak yang dianiaya termasuk kategori anak. Dengan demikian, terhadap kasus penganiayaan ini, kita akan mengacu pada UU Perlindungan Anak dan perubahannya.

Apa itu Daycare?

Istilah daycare jika diterjemahkan secara bebas dalam bahasa Indonesia adalah penitipan anak. Dalam peraturan perundang-undangan, Taman Penitipan Anak (“TPA”) atau daycare adalah salah satu bentuk satuan Pendidikan Anak Usia Dini (“PAUD”) jalur pendidikan nonformal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak sejak lahir sampai dengan 6 tahun dengan prioritas sejak lahir sampai dengan usia 4 tahun. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 7 Permendikbud 84/2014.

Soemiarti Patmonodewo dalam bukunya Pendidikan Anak Prasekolah (hal. 77) mendefinisikan daycare sebagai salah satu sarana pengasuhan anak dalam kelompok, biasanya dilakukan pada saat jam kerja. Daycare adalah upaya untuk mengasuh anak-anak yang kurang dapat menerima asuhan orang tua secara lengkap, tapi bukan untuk menggantikan tugas orang tua dalam mengasuh anak.

Dari definisi daycare tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa daycare merupakan tempat untuk mengasuh anak-anak yang biasanya dilakukan pada jam kerja.

Dalam pendiriannya, menurut Pasal 5 ayat (1) Permendikbud 84/2014, terdapat persyaratan pendirian daycare, yang terdiri atas:

1. Persyaratan administratif:[1]

1. fotokopi identitas pendiri;
2. surat keterangan domisili dari kepala desa/lurah; dan
3. susunan pengurus dan rincian tugas.

2. Persyaratan teknis:[2]

1. hasil penilaian kelayakan;
2. rencana pencapaian standar penyelenggaraan daycare paling lama 5 tahun.

Apakah daycare harus ada izin? Pada dasarnya, untuk melakukan kegiatan usaha, semua pelaku usaha wajib memiliki perizinan berusaha.[3] Dalam usaha daycare, berdasarkan kode KBLI 85134 – Pendidikan Taman Penitipan Anak, untuk izin usaha daycare hanya dibutuhkan Nomor Induk Berusaha (“NIB”) saja, sesuai dengan SE Kemendikbudristek 26/2021.

Baca juga: Apa Itu Perizinan Berusaha Berbasis Risiko?

Hak Anak dalam Pengasuhan

Pada dasarnya, setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:[4]

1. diskriminasi;
2. eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
3. penelantaran;
4. kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;
5. ketidakadilan; dan
6. perlakuan salah lainnya.

Adapun yang dimaksud dengan perlakuan yang kejam di atas, misalnya tindakan atau perbuatan secara zalim, keji, bengis, atau tidak menaruh belas kasihan kepada anak. Sedangkan perlakuan kekerasan dan penganiayaan, misalnya perbuatan melukai dan/atau mencederai anak, dan tidak semata-mata fisik, tetapi juga mental dan sosial.[5]

Lebih lanjut, kekerasan juga merupakan setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.[6]

Baca juga: Pertanggungjawaban Hukum Daycare yang Lalai Menjaga Anak

Jerat Pidana Kekerasan terhadap Anak

Berdasarkan informasi yang Anda berikan, pengasuh diduga melakukan penganiayaan yang berupa balita diikat kaki dan tangannya, bayi diikat tanpa baju, dan anak-anak disimpan di kamar yang sempit. Tindakan ini mengakibatkan anak luka-luka dan bahkan ada yang sampai jatuh sakit.

Tindakan tersebut merupakan kekerasan terhadap anak, baik secara fisik maupun psikis. Jika pengasuh daycare terbukti melakukan perbuatan-perbuatan tersebut, ia berpotensi melanggar Pasal 76C UU 35/2014 sebagai berikut:

Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak.

Kemudian, setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 76C UU 35/2014 dipidana penjara maksimal 3 tahun 6 bulan dan/atau denda maksimal kategori IV,[7] yaitu sebesar Rp200 juta.[8]

Baca juga: Jerat Pasal Penganiayaan Anak yang Menyebabkan Koma

Dalam hal anak mengalami luka berat, maka pelaku dipidana penjara maksimal 5 tahun dan/atau denda maksimal kategori IV,[9] yaitu sebesar Rp200 juta.[10] Jika anak meninggal dunia, maka pelaku dipidana penjara maksimal 15 tahun dan/atau denda maksimal kategori VII,[11] yaitu sebesar Rp5 miliar.[12]

Kemudian, dalam hal pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan, maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman.[13]

Baca juga: Memukul Anak Hingga Tewas, Ini Jerat Hukumnya

Perlindungan Khusus bagi Anak

Lalu, karena anak korban mengalami kekerasan fisik dan psikis, maka anak korban wajib mendapatkan perlindungan khusus yang diberikan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan lembaga negara lainnya.[14]

Perlindungan khusus bagi anak dilakukan melalui upaya:[15]

1. penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya;
2. pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan;
3. pemberian bantuan sosial bagi anak yang berasal dari keluarga tidak mampu; dan
4. pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan.

Kemudian, secara spesifik, perlindungan khusus bagi anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis dilakukan melalui upaya:[16]

1. penyebarluasan dan sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang melindungi anak korban tindak kekerasan; dan
2. pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi.

Kesimpulannya, jika pengasuh daycare terbukti melakukan penganiayaan terhadap anak yang menyebabkan anak luka berat, ia berpotensi dipidana berdasarkan Pasal 76C jo. Pasal 80 ayat (2) UU 35/2014 jo. Pasal II ayat (5) huruf d UU 1/2026 dengan ancaman pidana penjara maksimal 5 tahun dan/atau denda maksimal kategori IV, yaitu sebesar Rp200 juta. Kemudian, karena segala bentuk perlakuan kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan dilakukan oleh pengasuh daycare, maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman.

Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwibahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut di sini.

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan.

Referensi:

1. KBLI 85134, yang diakses pada tanggal 27 April 2026, pukul 15.27 WIB;
2. Soemiarti Patmonodewo. Pendidikan Anak Prasekolah. Jakarta: Rineka Cipta, 2003.

---

[1] Pasal 5 ayat (2) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (“Permendikbud 84/2014”)

[2] Pasal 5 ayat (3) Permendikbud 84/2014

[3] Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

[4] Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (“UU Perlindungan Anak”)

[5] Penjelasan Pasal 13 ayat (1) huruf d UU Perlindungan Anak

[6] Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (“UU 35/2014”)

[7] Pasal 80 ayat (1) UU 35/2014 jo. Pasal II ayat (5) huruf d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (“UU 1/2026”)

[8] Pasal 79 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“UU 1/2023”)

[9] Pasal 80 ayat (2) UU 35/2014 jo. Pasal II ayat (5) huruf d UU 1/2026

[10] Pasal 79 ayat (1) huruf d UU 1/2023

[11] Pasal 80 ayat (3) UU 35/2014 jo. Pasal II ayat (5) huruf g UU 1/2026

[12] Pasal 79 ayat (1) huruf g UU 1/2023

[13] Pasal 13 ayat (2) UU Perlindungan Anak

[14] Pasal 59 ayat (1) dan ayat (2) huruf i UU 35/2014

[15] Pasal 59A UU 35/2014

[16] Pasal 69 UU 35/2014