Logo hukumonline
Personalisasi
Halo,
Anda,

Segera Upgrade paket berlangganan Anda.
Dapatkan fitur lebih lengkap
Ada pertanyaan? Hubungi Kami
Bahasa
id-flag
en-flag
Bisnis

Penanggung Jawab Perusahaan dalam Registrasi Kepabeanan

Penanggung Jawab Perusahaan dalam Registrasi Kepabeanan
Penanggung Jawab Perusahaan dalam Registrasi Kepabeanan

PERTANYAAN

Apakah yang dimaksud dengan penanggung jawab perusahaan pada saat registrasi kepabeanan? Apakah hanya satu orang atau lebih? Apa dasar hukumnya? Terima kasih.

Daftar Isi

    INTISARI JAWABAN

    ULASAN LENGKAP

    Terima kasih atas pertanyaan Anda.

    Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul sama yang dibuat oleh Sovia Hasanah, S.H. dan pertama kali dipublikasikan pada 12 Oktober 2017.

    Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya Terjangkau

    Mulai DariRp. 149.000

    Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.

    Registrasi Kepabeanan dan Pengguna Jasa

    Ketentuan mengenai registrasi kepabeanan diatur dalam Peraturan Dirjen Bea Cukai 35/2019. Merujuk pada Pasal 1 angka 22 Peraturan Dirjen Bea Cukai 35/2019, registrasi kepabeanan adalah kegiatan pendaftaran yang dilakukan oleh pengguna jasa ke Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (“Dirjen Bea Cukai”) untuk mendapatkan akses kepabeanan.

    Adapun yang dimaksud dengan akses kepabeanan adalah akses yang diberikan kepada pengguna jasa untuk berhubungan dengan sistem pelayanan kepabeanan baik yang menggunakan teknologi informasi maupun manual.[1]

    Lalu, siapa saja yang tergolong sebagai pengguna jasa? Definisi pengguna jasa dalam peraturan tersebut turut mencakup perseorangan maupun badan usaha yang menjalankan kegiatan di bidang tertentu dengan kewajiban pabean kepada Dirjen Bea Cukai.[2] Dalam konteks tersebut, perusahaan dapat dikategorikan sebagai pengguna jasa dalam pelaksanaan registrasi kepabeanan.

    Penanggung Jawab dalam Registrasi Kepabeanan

    Frasa "penanggung jawab" secara eksplisit disebutkan dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d Peraturan Dirjen Bea Cukai 35/2019, di mana dalam pengajuan permohonan registrasi kepabeanan, pengguna jasa wajib mencantumkan identitas dan alamat penanggung jawab.

    Namun, sepanjang penelusuran kami, Peraturan Dirjen Bea Cukai 35/2019 tidak secara spesifik mengatur pengertian, kriteria, ataupun jumlah penanggung jawab yang dapat bertindak dalam proses registrasi tersebut.

    Kemudian,q dalam rangka pengajuan registrasi, pengguna jasa (dapat dilakukan oleh penanggung jawab) wajib memiliki Nomor Induk Berusaha (“NIB”), Nomor Pokok Wajib Pajak (“NPWP”), dan keterangan status wajib pajak yang valid.[3]

    Berkaitan dengan hal tersebut, pengajuan registrasi dapat dilakukan melalui sistem One Single Submission (“OSS”) yang terintegrasi dengan Sistem Indonesia National Single Window (“SINSW”) dan portal Dirjen Bea Cukai dengan mengisi data sebagai berikut:[4]

    1. NIB;
    2. NPWP;
    3. identitas dan alamat badan usaha;
    4. identitas dan alamat penanggung jawab;
    5. Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI);
    6. legalitas badan usaha;
    7. jumlah modal; dan
    8. jumlah tenaga kerja Indonesia atau asing.

    Pelaksanaan registrasi kepabeanan dalam peraturan ini memiliki perbedaan persyaratan sesuai dengan status dari pengguna jasa sebagai importir ataupun sebagai eksportir. Apabila pengguna jasa bertindak sebagai importir, maka pengguna jasa wajib untuk memiliki Angka Pengenal Impor (“API”) untuk dapat melakukan registrasi kepabeanan.[5] Sedangkan untuk pengguna jasa yang bertindak sebagai eksportir wajib untuk memperoleh Tanda Daftar Perusahaan (“TDP”) untuk melakukan registrasi kepabeanan.[6]

    Berkaitan dengan pelibatan penanggung jawab pada proses registrasi kepabeanan, Lampiran Peraturan Dirjen Bea Cukai 35/2019 (hal. 79) mengatur bahwa perusahaan wajib membuat surat kuasa penunjukan penanggung jawab yang berwenang dalam proses registrasi, termasuk memberikan keterangan dan menyerahkan dokumen kepada petugas penelitian lapangan apabila penanggung jawab utama berhalangan hadir.

    Dalam petunjuk pengisian surat kuasa tersebut, jabatan pemberi kuasa dapat berupa presiden direktur, direktur utama, direktur, atau pimpinan perusahaan lain yang tercantum dalam akta perusahaan (hal. 84). Lebih lanjut, dalam format laporan hasil penelitian lapangan registrasi kepabeanan, uraian dokumen susunan penanggung jawab terdiri dari identitas direktur, NPWP direktur, identitas komisaris, dan NPWP komisaris (hal. 97).

    Sehingga, dapat disimpulkan bahwa penanggung jawab perusahaan dalam proses registrasi kepabeanan dapat terdiri lebih dari satu orang dengan jabatan pimpinan perusahaan yang tercantum dalam akta perusahaan dan dapat diwakilkan melalui surat kuasa.

    Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwibahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut di sini.

    Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

    Dasar Hukum:

    Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor PER-35/BC/2019 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Registrasi Kepabeanan.

    [1] Pasal 1 angka 20 Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor PER-35/BC/2019 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Registrasi Kepabeanan (“Peraturan Dirjen Bea Cukai 35/2019”)

    [2] Pasal 1 angka 19 jo. angka 5 Peraturan Dirjen Bea Cukai 35/2019

    [3] Pasal 2 ayat (2) Peraturan Dirjen Bea Cukai 35/2019

    [4] Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Dirjen Bea Cukai 35/2019

    [5] Pasal 4 ayat (1) huruf a Peraturan Dirjen Bea Cukai 35/2019

    [6] Pasal 4 ayat (1) huruf b Peraturan Dirjen Bea Cukai 35/2019

    Punya Masalah Hukum yang sedang dihadapi?

    atau konsultasi via chat mulai Rp30.000