Pencatuman Kata Bin atau Binti pada Akta Kelahiran

PERTANYAAN

Kami ingin bertanya perihal pengurusan akta kelahiran anak kami, di mana anak diberi nama Ubay Bin Abd Hakim, namun pihak catatan sipil menolak penggunaan kata "bin". Apakah penggunaan bin pada anak tidak boleh di Indonesia? Lalu, sebenarnya apa perbedaan bin dan binti?

ULASAN LENGKAP

Terima kasih atas pertanyaan Anda.

Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran kedua dari artikel dengan judul sama yang dibuat oleh Tri Jata Ayu Pramesti, S.H. dan pertama kali dipublikasikan pada 26 Agustus 2015, dan pertama kali dimutakhirkan oleh Dian Dwi Jayanti, S.H. pada 19 Mei 2023.

Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.

Pencatatan Nama pada Akta Kelahiran

Nama adalah penyebutan untuk memanggil seseorang sebagai identitas diri.[1] Menurut Pasal 2 Permendagri 73/2022, pencatatan nama pada dokumen kependudukan dilakukan sesuai prinsip norma agama, norma kesopanan, norma kesusilaan, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, yang dimaksud dengan dokumen kependudukan meliputi:[2]

1. biodata penduduk;
2. kartu keluarga (“KK”);
3. kartu identitas anak (KIA);
4. KTP-el;
5. surat keterangan kependudukan; dan
6. akta pencatatan sipil.

Kemudian, akta pencatatan sipil adalah akta yang memuat catatan peristiwa-peristiwa penting kehidupan seseorang seperti kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, dan pengakuan/pengesahan anak.[3]

Baca juga: Cara Mengurus Perbaikan Akta Kelahiran

Selanjutnya, pencatatan nama pada dokumen kependudukan dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (“Disdukcapil”) Kabupaten/Kota, UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota, atau Perwakilan Republik Indonesia dengan memenuhi persyaratan:[4]

1. mudah dibaca, tidak bermakna negatif, dan tidak multitafsir;
2. jumlah huruf paling banyak 60 huruf termasuk spasi; dan
3. jumlah kata paling sedikit 2 kata.

Selain itu, terdapat juga tata cara pencatatan nama pada dokumen kependudukan yang meliputi:[5]

1. menggunakan huruf latin sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia;
2. nama marga, famili atau yang disebut dengan nama lain dapat dicantumkan pada dokumen kependudukan (merupakan satu kesatuan dengan nama); dan
3. gelar pendidikan, adat dan keagamaan dapat dicantumkan pada KK dan KTP-el yang penulisannya dapat disingkat.

Lebih lanjut, patut Anda catat bahwa pencatatan nama pada dokumen kependudukan dilarang untuk disingkat kecuali tidak diartikan lain, menggunakan angka dan tanda baca, dan mencantumkan gelar pendidikan dan keagamaan pada akta pencatatan sipil.[6]

Lantas, bolehkah mencantumkan nama “bin” atau “binti”? Apa perbedaan bin dan binti?

Bolehkah Meletakkan Nama Bin atau Binti pada Akta Kelahiran?

Pada dasarnya, bin dan binti adalah patronimik yang biasa dijumpai pada seorang keturunan Arab. Pencantuman kata bin dan binti artinya menunjukan nama ayah dari seseorang yang muncul setelah nama orang tersebut. Misalnya, Said bin Abdullah Makarim dan Fatimah binti Husin Baraja. Nama ayah yang muncul di belakang kata bin atau binti tersebut merupakan nama resmi yang tertera dalam dokumen kependudukan.[7]

Lalu, apa perbedaan bin dan binti?

Menurut KBBI, bin adalah kata untuk menyatakan anak laki-laki dari seseorang. Sedangkan binti adalah kata untuk menyatakan anak perempuan dari seseorang (biasa dipakai untuk keterangan antara nama seseorang dan nama ayah). Jadi, perbedaan bin dan binti hanya terletak pada jenis kelamin anak tersebut. Apabila anak laki-laki, maka menggunakan “bin” sedangkan anak perempuan menggunakan “binti”.

Berdasarkan ketentuan tersebut, sekaligus menjawab pertanyaan Anda, kami berpendapat bahwa penamaan nama bin dan binti dalam akta kelahiran seharusnya tidak dipermasalahkan oleh pihak pencatatan sipil. Bin dan binti sendiri mempunyai arti “anak dari”[8] sehingga tidak termasuk pada nama yang melanggar persyaratan yang telah disebutkan di atas.

Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwibahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut di sini.

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama Pada Dokumen Kependudukan.

Referensi:

1. Bin, yang diakses pada 28 November 2024, pukul 14.30 WIB;
2. Binti, yang diakses pada 28 November 2024, pukul 14.30 WIB;
3. Eric Kunto Aribowo. Personal Name and Lineage: Patronym of Arab Descent in Indonesia. Jurnal Langkawi, Vol. 6, No. 2, 2020;
4. Zetty Karyati. Antara EYD dan PUEBI: Suatu Analisis Komparatif. Jurnal SAP, Vol. 1, No. 2, 2016.

---

[1] Pasal 1 angka 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama Pada Dokumen Kependudukan (“Permendagri 73/2022”)

[2] Pasal 3 Permendagri 73/2022

[3] Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (“UU 24/2013”)

[4] Pasal 4 ayat (1) dan (2) Permendagri 73/2022

[5] Pasal 5 ayat (1) dan (2) Permendagri 73/2022

[6] Pasal 5 ayat (3) Permendagri 73/2022

[7] Eric Kunto Aribowo. Personal Name and Lineage: Patronym of Arab Descent in Indonesia. Jurnal Langkawi, Vol. 6, No. 2, 2020, hal. 144

[8] Zetty Karyati. Antara EYD dan PUEBI: Suatu Analisis Komparatif. Jurnal SAP, Vol. 1, No. 2, 2016, hal. 177

KLINIK TERKAIT

Cara Mengurus Akta Kelahiran Anak dari Ibu Tunggal

16 Jul, 2025

Prosedur dan Syarat Ganti Nama

08 Mei, 2024

Batasan Tanggung Jawab Orang Tua kepada Anak yang Sudah Dewasa

05 Mei, 2023

Wajibkah Anak Setelah Dewasa Menafkahi Orang Tuanya?

03 Mei, 2023