Terima kasih atas pertanyaan Anda.
Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul sama yang dibuat oleh Risa Amrikasari S.S., S.H., M.H., dan dipublikasikan pertama kali pada 02 Desember 2019.
Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.
Kami asumsikan bahwa Anda menyalurkan atau menjual barang dari suatu perusahaan atau distributor yang memiliki hak distribusi eksklusif terhadap barang yang Anda jual atau salurkan.
Kemudian, berdasarkan pertanyaan Anda, terdapat distributor di Indonesia yang mengatakan bahwa perbuatan Anda menjual barang tersebut dapat dijerat dengan sanksi pidana berdasarkan Pasal 100 ayat (1) UU Merek, sebagai berikut:
Setiap Orang yang dengan tanpa hak menggunakan Merek yang sama pada keseluruhannya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00.
Maksud dari pasal di atas pada dasarnya bukan berhubungan dengan hak distribusi eksklusif, melainkan mengenai penggunaan merek yang sama dengan merek terdaftar. Pelanggaran atas pasal di atas dapat dicontohkan sebagai berikut:
A memproduksi sepatu dan memiliki merek terdaftar atas sepatu tersebut. B kemudian memproduksi sepatu juga tetapi belum memiliki merek terdaftar. B kemudian menggunakan merek terdaftar milik A untuk digunakan pada sepatu hasil produksinya.
Yang dilakukan oleh B akan menyesatkan konsumen. Salah satu tujuan atau fungsi dari perlindungan hak merek adalah untuk membedakan barang atau jasa dari suatu entitas dengan entitas lain. Merek memfasilitasi pilihan konsumen saat membeli barang tertentu. Dengan adanya produk berjenis sama yang diproduksi oleh B tetapi diberi label merek terdaftar milik A, maka konsumen akan terkelabui dan mengira bahwa produk sepatu tersebut berasal dari sumber dan kualitas yang sama.
Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, kasus Anda bukan termasuk masalah pelanggaran merek. Menurut hemat kami, kasus Anda berhubungan dengan hak distribusi eksklusif.
Menurut Pasal 1 angka 11 UU 7/2014, distribusi adalah kegiatan penyaluran barang secara langsung atau tidak langsung kepada konsumen. Distribusi barang yang diperdagangkan di dalam negeri secara tidak langsung atau langsung kepada konsumen dapat dilakukan melalui pelaku usaha distribusi.[1]
Lalu, berhubungan dengan hak distribusi eksklusif, definisinya dapat ditemukan pada ketentuan Pasal 1 angka 25 PP 29/2021, sebagai berikut:
Hak distribusi eksklusif adalah hak untuk mendistribusikan barang yang dimiliki oleh hanya satu perusahaan dalam wilayah Indonesia yang didapat dari perjanjian secara langsung maupun tidak langsung dengan pemilik hak distribusi merek dagang atau dari kepemilikan atas merek dagang.
Kemudian, perusahaan yang melakukan kegiatan distribusi barang dengan sistem penjualan langsung harus memenuhi kriteria sebagai berikut:[2]
- memiliki hak distribusi eksklusif terhadap barang yang akan didistribusikan melalui penjualan secara langsung;
- memiliki program pemasaran;
- memiliki kode etik;
- melakukan perekrutan penjual langsung melalui sistem jaringan; dan
- melakukan penjualan barang secara langsung kepada konsumen melalui jaringan pemasaran yang dikembangkan oleh penjual langsung.
Hak distribusi eksklusif yang harus dimiliki perusahaan didapat dari perjanjian atau kepemilikan atas merek dagang.[3]
Terhadap barang dengan hak distribusi eksklusif yang diperdagangkan dengan sistem penjualan langsung hanya dapat dipasarkan oleh penjual resmi yang terdaftar sebagai anggota perusahaan penjualan langsung.[4]
Kembali pada pertanyaan Anda, jika melihat penjelasan di atas, tindakan penjualan barang dengan hak distribusi eksklusif sebagaimana Anda lakukan tidak dapat dibenarkan jika Anda bukan merupakan penjual resmi yang terdaftar sebagai anggota perusahaan penjualan langsung, walaupun Anda membeli barang tersebut pada distributor resmi di luar negeri.
Akan tetapi, sepanjang penelusuran kami, peraturan perundang-undangan tidak mengatur sanksi yang dapat dikenakan terhadap pihak tidak resmi yang melakukan penjualan barang dengan hak distribusi eksklusif. Namun, perusahaan atau distributor yang memegang hak distribusi eksklusif mungkin dapat menggugat Anda secara perdata. Hal ini berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata yang berbunyi:
Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.
Lebih lanjut, sebagaimana diuraikan PNH Simanjuntak dalam bukunya Hukum Perdata Indonesia (hal. 304-305), suatu perbuatan melawan hukum baru dapat dituntut penggantian kerugian apabila telah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:
- Perbuatan itu harus melawan hukum;
- perbuatan itu harus menimbulkan kerugian;
- perbuatan itu harus dilakukan dengan kesalahan;
- perbuatan itu harus ada hubungan kausal (sebab-akibat).
Suatu perbuatan merupakan perbuatan melawan hukum apabila berlawanan dengan hak orang lain, kewajiban hukumnya sendiri, kesusilaan yang baik, atau keharusan yang harus diindahkan dalam pergaulan hidup masyarakat mengenai orang lain atau benda (hal. 304). Dalam hal ini, hak orang lain yang mungkin telah Anda langgar adalah hak distribusi eksklusif yang telah diuraikan di atas.
Baca juga: Apa itu Perbuatan Melawan Hukum dalam Pasal 1365 KUH Perdata?
Demikian jawaban kami, semoga bermanfaat.
Dasar Hukum:
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan;
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis;
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
- Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan.
Referensi:
PNH Simanjuntak. Hukum Perdata Indonesia. Jakarta: Prenada Media Group, 2019.