Penerapan Prinsip Good Corporate Governance di Perusahaan

PERTANYAAN

Apa yang dimaksud dengan prinsip Good Corporate Governance (GCG)? Apakah UU PT menganut prinsip GCG? Bagaimana penerapan prinsip GCG dalam pengurusan Perseroan Terbatas?

ULASAN LENGKAP

KLINIK TERKAIT

Konsekuensi Hukum atas Perubahan Alamat Perusahaan

20 Jan, 2025

Aturan Pengurusan Perseroan Jika Direksi Meninggal

13 Jan, 2025

Perseroan Tidak Menyesuaikan Aturan dalam UU PT, Adakah Sanksinya?

06 Jan, 2025

Wajibkah Pendirian Perusahaan Dibuat Akta Notaris?

31 Des, 2024

Terima kasih atas pertanyaan Anda.

Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul Penerapan Good Corporate Governance Sebagai Budaya Perusahaan yang dibuat oleh Ricky Pratomo, S.H. dan pertama kali dipublikasikan pada 3 April 2017.

Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.

Pengertian Good Corporate Governance

Apa itu prinsip Good Corporate Governance? Prinsip Good Corporate Governance atau yang dikenal dengan GCG adalah tata kelola perusahaan yang baik, yang menjelaskan hubungan antara berbagai unsur dalam perusahaan yang menentukan kinerja perusahaan. Dengan menerapkan GCG, perusahaan mengharapkan adanya perbaikan kinerja secara finansial maupun non-finansial.[1] Maka dari itu, perusahaan harus dikelola dengan seimbang dan baik, sehingga muncul istilah good corporate governance.

Sepanjang penelusuran kami, dalam UU PT sebagaimana telah diubah dengan UU Cipta Kerja, tidak ditemukan pengertian GCG. Namun, istilah tersebut diatur dalam peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) karena OJK melakukan fungsi pengawasan terhadap perusahaan terbuka dan perusahaan yang bergerak di bidang jasa keuangan yang memerlukan tingkat kepatuhan terhadap hukum yang tinggi.

Misalnya, hal ini dapat dilihat dari POJK 73/5/2016. Dalam Pasal 1 angka 25 POJK 73/5/2016 menjelaskan pengertian GCG bagi perusahaan perasuransian sebagai berikut:

Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Perasuransian yang selanjutnya disebut Tata Kelola Perusahaan Yang Baik, adalah struktur dan proses yang digunakan dan diterapkan organ Perusahaan Perasuransian untuk meningkatkan pencapaian sasaran hasil usaha dan mengoptimalkan nilai Perusahaan Perasuransian bagi seluruh pemangku kepentingan khususnya pemegang polis, tertanggung, peserta, dan/atau pihak yang berhak memperoleh manfaat, secara akuntabel dan berlandaskan peraturan perundang-undangan serta nilai-nilai etika.

Kemudian, apakah dengan demikian UU PT tidak menerapkan GCG sama sekali? Secara eksplisit memang tidak, tetapi prinsip-prinsip GCG diterapkan secara implisit di dalam UU PT.

Prinsip Good Corporate Governance

Dalam menerapkan prinsip GCG, agar harapan dari setiap perusahaan yang menerapkan konsep tersebut tercapai, maka perlu dipahami terlebih dahulu prinsip-prinsip dasar yang ada dalam GCG,[2] sebagai berikut.

Pada tahun 2023, Organisation for Economic Co-operation and Development (“OECD”) dalam The G20/OECD Principles of Corporate Governance memperbaharui prinsip yang harus diterapkan untuk menerapkan GCG, yaitu:

1. ensuring the basis for an effective corporate governance framework (memastikan dasar bagi kerangka kerja tata kelola perusahaan yang efektif);
2. the rights and equitable treatment of shareholders and key ownership functions (hak dan perlakuan yang adil terhadap pemegang saham dan fungsi kepemilikan utama);
3. institutional investors, stock markets, and other intermediaries (investor institusional, pasar saham, dan perantara lainnya);
4. disclosure and transparency (keterbukaan dan transparansi);
5. the responsibilities of the board (tanggung jawab pengurus perseroan);
6. sustainability and resilience (keberlanjutan dan ketahanan).

Selain itu, terdapat juga prinsip-prinsip GCG yang lebih umum yang ditemukan di dalam UU PT, yaitu sebagai berikut:

1. Keterbukaan (Transparency)

1. Akta pendirian wajib memuat informasi mengenai pendiri perseroan serta anggota direksi dan dewan komisaris yang pertama kali diangkat, serta informasi mengenai pemegang saham.[3]
2. Kewajiban untuk melakukan pendaftaran perseroan yang sifatnya terbuka untuk umum.[4]
3. Kewajiban direksi mengenai pengungkapan informasi perseroan dalam bentuk laporan tahunan dan dapat diperiksa oleh pemegang saham dan ketidakpatuhan akan berujung pada sanksi.[5]
4. Kewajiban bagi direksi untuk meminta akuntan publik mengaudit laporan keuangan bagi perseroan yang memenuhi kriteria tertentu.[6]
5. Hak pemegang saham untuk memperoleh keterangan yang berkaitan dengan perseroan dari direksi dan/atau dewan komisaris, sepanjang berkaitan dengan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”) dan sejalan dengan kepentingan perseroan.[7]

2. Akuntabilitas (Accountability)

1. Pertanggungjawaban perbuatan hukum yang dilakukan oleh calon pendiri sebelum perseroan didirikan atau ketika belum memperoleh status badan hukum.[8]
2. Larangan pengeluaran saham tanpa nilai nominal.[9]
3. Kewajiban direksi untuk mengadakan dan menyimpan daftar pemegang saham serta mencatat pemindahan hak atas saham.[10]
4. Kewajiban direksi untuk menyusun rencana kerja tahunan yang disampaikan pada dewan komisaris atau RUPS.[11]
5. Fiduciary duties bagi direksi dalam menjalankan kepengurusan perseroan secara beriktikad baik dan penuh tanggung jawab dengan konsekuensi pertanggungjawaban pribadi atas kerugian perseroan apabila lalai.[12]
6. Fiduciary duties bagi dewan komisaris dalam melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan perseroan secara beriktikad baik dengan konsekuensi pertanggungjawaban pribadi atas kerugian perseroan apabila lalai.[13]

3. Pertanggungjawaban (Responsibility)

1. Kewajiban untuk mengubah anggaran dasar bagi perseroan yang modal dan jumlah pemegang sahamnya telah memenuhi kriteria sebagai perseroan publik.[14]
2. Kewajiban pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan bagi perseroan.[15]
3. Pemeriksaan terhadap perseroan apabila terdapat dugaan bahwa perseroan atau anggota direksi atau dewan komisaris melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan pemegang saham atau pihak ketiga.[16]

4. Kemandirian (Independency)

1. Larangan kepemilikan saham silang (cross holding), baik secara langsung maupun tidak langsung dengan beberapa pengecualian.[17]
2. Larangan bagi anggota direksi, dewan komisaris dan karyawan perseroan untuk menjadi kuasa pemegang saham dalam RUPS terkait pemungutan suara.[18]
3. Larangan adanya benturan kepentingan dalam melakukan tindakan pengurusan perseroan dan sanksi apabila ternyata menimbulkan kerugian, serta larangan bagi direksi yang mempunyai benturan kepentingan untuk mewakili perseroan.[19]
4. Kewajiban setiap anggota direksi untuk melaporkan pemilikan saham miliknya dan keluarganya untuk menghindari benturan kepentingan dengan konsekuensi pertanggungjawaban pribadi jika tidak dipatuhi.[20]

5. Kesetaraan dan Kewajaran (Fairness)

1. Pemegang saham perseroan tidak bertanggung jawab terhadap perikatan yang dibuat atas nama perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian perseroan di atas saham yang dimiliki dengan pengecualian-pengecualian.[21]
2. Setiap pemegang saham diberikan bukti pemilikan saham atas tiap saham yang dimilikinya.[22]
3. Hak-hak yang dimiliki pemegang saham yang berkaitan dengan kepemilikan perseroan, seperti menghadiri RUPS dan melakukan pemungutan suara, menerima pembayaran dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi serta memperoleh laporan kondisi perkembangan usaha dan keuangan perseroan secara teratur.[23]
4. Hak untuk ikut serta dalam memutuskan hal-hal penting bagi perseroan, seperti dalam hal merger dan akuisisi, serta penjualan atau pembelian harta tetap perseroan melalui persetujuan mayoritas pemegang saham.[24]
5. Pemberian hak yang sama pada klasifikasi saham yang sama.[25]
6. Hak pemegang saham untuk meminta salinan bahan RUPS secara cuma-cuma jika diminta.[26]
7. Pemberian satu hak suara tiap saham, kecuali ditentukan lain oleh anggaran dasar dengan hak bagi pemegang saham atau kuasanya untuk menghadiri RUPS dan menggunakan hak suaranya sesuai dengan jumlah saham yang dimiliki.[27]

Selain prinsip-prinsip GCG di atas, sebenarnya masih terdapat beberapa ketentuan lain yang menyangkut tentang GCG di dalam UU PT yang tidak termasuk prinsip-prinsip di atas, seperti ketentuan mengenai honorarium direksi dan dewan komisaris.[28]

Selain itu, terdapat juga beberapa ketentuan di bidang GCG yang mulai diterapkan oleh OJK di bidang perasuransian tetapi belum terakomodasi oleh UU PT, yaitu:

1. tata kelola investasi;[29]
2. ketentuan penggunaan auditor eksternal;[30]
3. tata kelola teknologi informasi;[31]
4. manajemen risiko dan pengendalian internal;[32]
5. rencana strategis perusahaan;[33]
6. keterbukaan informasi;[34]
7. hubungan dengan pemangku kepentingan;[35]
8. etika bisnis;[36]
9. self-assessment dan laporan penerapan GCG;[37] dan
10. monitoring dan evaluasi tata Kelola GCG.[38]

Pengaruh Penerapan Prinsip GCG terhadap Perusahaan

Menurut Nindyo Pramono dan Daniel Suhardiman dalam bukunya Hukum Perseroan Terbatas (hal.102-103), setiap perseroan memiliki struktur GCG yang berbeda. Struktur GCG pada suatu perseroan dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti teori korporasi yang dianut, budaya, dan sistem hukum tempat perseroan tersebut terdaftar sebagai badan hukum. Dalam perspektif korporasi, GCG juga dapat diartikan sebagai suatu hal yang berkaitan dengan pengambilan keputusan secara efektif yang bersumber dari budaya perusahaan, etika, sistem nilai, proses bisnis kebijakan, dan struktur organisasi yang bertujuan untuk mendorong pertumbuhan kinerja perseroan, pengelolaan sumber daya dan risiko secara lebih efisien dan efektif, dan tanggung jawab perseroan kepada pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya.

Pada intinya, cakupan dari GCG menjangkau aspek yang sangat luas dan meliputi unsur dari dalam maupun dari luar perseroan.[39] Selain itu, GCG merupakan suatu sistem yang ada pada organisasi yang memiliki tujuan mencapai kinerja secara maksimal dengan cara-cara yang tidak merugikan stakeholder perusahaan tersebut. Dengan demikian, GCG merupakan salah satu cara untuk meningkatkan dan menjaga kelangsungan usaha perusahaan.[40]

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang;
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 73/POJK.05/2016 Tahun 2016 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Perusahaan Perasuransian;
5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 43/POJK.05/2019 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 73/pojk.05/2016 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Perasuransian.

Referensi:

1. Nindyo Pramono dan Daniel Suhardiman. Hukum Perseroan Terbatas. Jakarta: PT Rajawali Buana Pusaka, 2024;
2. The G20/OECD Principles of Corporate Governance, yang diakses 21 Januari 2025, pukul 05.00 WIB.

---

[1] Nindyo Pramono dan Daniel Suhardiman. Hukum Perseroan Terbatas. Jakarta: PT Rajawali Buana Pusaka, 2024, hal. 95

[2] Nindyo Pramono dan Daniel Suhardiman. Hukum Perseroan Terbatas. Jakarta: PT Rajawali Buana Pusaka, 2024, hal. 95

[3] Pasal 8 ayat (1) dan (2) huruf b dan c Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UU PT”)

[4] Pasal 29 ayat (5) UU PT

[5] Pasal 66 ayat (1) dan (2), Pasal 67 ayat (1), 69 ayat (3), dan 100 ayat (1) huruf b UU PT

[6] Pasal 68 ayat (1) UU PT

[7] Pasal 75 ayat (2) UU PT

[8] Pasal 12 s.d. Pasal 14 UU PT

[9] Pasal 49 ayat (2) UU PT

[10] Pasal 50, Pasal 56, dan Pasal 100 ayat (1) huruf a UU PT

[11] Pasal 63 dan Pasal 64 UU PT

[12] Pasal 92 ayat (1) dan Pasal 97 ayat (1) s.d (3) UU PT

[13] Pasal 108 ayat (1) dan 114 ayat (1) s.d. (3) UU PT

[14] Pasal 24 dan Pasal 25 UU PT

[15] Pasal 74 UU PT

[16] Pasal 138 ayat (1) UU PT

[17] Pasal 36 ayat (1) UU PT

[18] Pasal 85 ayat (4) UU PT

[19] Pasal 97 ayat (5) huruf c dan 99 ayat (1) huruf b UU PT

[20] Pasal 101 UU PT

[21] Pasal 3 ayat (1) dan (2) UU PT

[22] Pasal 51 UU PT

[23] Pasal 52 ayat (1) dan Pasal 66 ayat (1) dan (2) UU PT

[24] Pasal 102 ayat (1) dan 89 ayat (1) UU PT

[25] Pasal 53 ayat (2) UU PT

[26] Pasal 82 ayat (4) UU PT

[27] Pasal 84 ayat (1) dan Pasal 85 ayat (1) UU PT

[28] Pasal 96 dan Pasal 113 UU PT

[29] Bab X Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 73/POJK.05/2016 Tahun 2016 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Perusahaan Perasuransian (“POJK 73/5/2016”)

[30] Bab VIII POJK 73/5/2016

[31] Bab XI POJK 73/5/2016

[32] Bab XII POJK 73/5/2016

[33] Bab XIII POJK 73/5/2016

[34] Bab XIV POJK 73/5/2016

[35] Bab XV POJK 73/5/2016

[36] Bab XVI POJK 73/5/2016

[37] Bab XVII POJK 73/5/2016

[38] Bab XVIII POJK 73/5/2016

[39] Nindyo Pramono dan Daniel Suhardiman. Hukum Perseroan Terbatas. Jakarta: PT Rajawali Buana Pusaka, 2024, hal. 103

[40] Nindyo Pramono dan Daniel Suhardiman. Hukum Perseroan Terbatas. Jakarta: PT Rajawali Buana Pusaka, 2024, hal. 108