Logo hukumonline
Personalisasi
Halo,
Anda,

Segera Upgrade paket berlangganan Anda.
Dapatkan fitur lebih lengkap
Ada pertanyaan? Hubungi Kami
Bahasa
id-flag
en-flag
Kenegaraan

Pengamanan Objek Vital Nasional

Pengamanan Objek Vital Nasional

PERTANYAAN

Apa saja sanksi yang dapat dijatuhi apabila tidak melakukan pengamanan pada objek vital nasional?

Daftar Isi

    INTISARI JAWABAN

    ULASAN LENGKAP

    Terima kasih atas pertanyaan Anda.

    Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.

    Objek Vital Nasional

    Sepanjang penelusuran kami, ketentuan yang secara khusus mengatur pengamanan objek vital nasional (“obvitnas”) dapat merujuk pada Keppres 63/2004.

    Namun, sebelum menjawab pertanyaan Anda mengenai apa saja sanksi yang dapat dijatuhi apabila tidak melakukan pengamanan pada objek vital nasional, perlu diketahui arti obvitnas itu sendiri.

    Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya Terjangkau

    Mulai DariRp. 149.000

    Merujuk pada Pasal 1 angka 1 Keppres 63/2004, obvitnas adalah kawasan/lokasi, bangunan/instalasi dan/atau usaha yang menyangkut hajat hidup orang banyak, kepentingan negara dan/atau, sumber pendapatan negara yang bersifat strategis.

    Obvitnas yang bersifat strategis harus memenuhi salah satu, sebagian atau seluruh ciri-ciri sebagai berikut:[1]

    1. menghasilkan kebutuhan pokok sehari-hari;
    2. ancaman dan gangguan terhadapnya mengakibatkan bencana terhadap kemanusiaan dan pembangunan;
    3. ancaman dan gangguan terhadapnya mengakibatkan kekacauan transportasi dan komunikasi secara nasional; dan/atau
    4. ancaman dan gangguan terhadapnya mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan pemerintahan negara.

    Kemudian, obvitnas ditetapkan dengan keputusan menteri dan/atau kepala lembaga pemerintahan non departemen terkait.[2]

    Pengamanan Obvitnas oleh Polri dan TNI

    Berkaitan dengan pengamanan obvitnas, berdasarkan Pasal 1 angka 3 Keppres 63/2004, pengamanan obvitnas adalah segala usaha, pekerjaan dan kegiatan dalam rangka pencegahan, penangkalan dan penanggulangan serta penegakan hukum terhadap setiap ancaman dan gangguan yang ditujukan kepada obvitnas.

    Adapun yang dimaksud ancaman adalah setiap usaha dan kegiatan dengan segala bentuknya baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri yang dinilai dapat berpotensi membahayakan kelangsungan berfungsinya objek vital nasional.[3] Sedangkan gangguan adalah tindakan yang sudah nyata dan menimbulkan kerugian berupa korban jiwa dan/atau harta benda serta dapat berakibat trauma psikis kepada pegawai/karyawan objek vital nasional.[4]

    Lebih lanjut, pada dasarnya, pengelola obvitnas[5] bertanggung jawab atas penyelenggaraan pengamanan obvitnas masing-masing berdasarkan prinsip pengamanan internal.[6] Adapun Kepolisian Negara Republik Indonesia (“Polri”) berkewajiban memberi bantuan pengamanan terhadap obvitnas tersebut.[7] Dalam hal pengamanan, Polri mengerahkan kekuatan pengamanan obvitnas berdasarkan kebutuhan dan perkiraan ancaman dan/atau gangguan yang mungkin timbul.[8]

    Akan tetapi, dalam melaksanakan pengamanan obvitnas, Polri dapat meminta bantuan kekuatan Tentara Nasional Indonesia (“TNI”) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.[9] Pengamanan obvitnas ini merupakan bagian organik atau termasuk dalam lingkungan dari TNI dilakukan oleh TNI.[10]

    Selain diatur dalam Keppres 63/2004, pengamanan obvitnas oleh TNI juga diatur dalam UU TNI dan perubahannya. Berdasarkan Pasal 7 ayat (2) huruf b angka 5 UU 3/2025, tugas pokok TNI dilakukan dengan operasi militer selain perang, yaitu salah satunya untuk mengamankan obvitnas yang bersifat strategis.

    Standar Pengamanan Obvitnas

    Dalam pengamanan obvitnas, pengelola obvitnas bersama Polri menentukan konfigurasi standar pengamanan masing-masing obvitnas yang meliputi kekuatan personal beserta sarana prasarana pengamanannya.[11]

    Selanjutnya, pengelola obvitnas dalam menyelenggarakan pengamanan internal harus memenuhi standar kualitas atau kemampuan yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (“Kapolri”), serta mempertimbangkan masukan dari departemen/instansi terkait dan ketentuan internasional yang berlaku.[12] Lalu, pengelola obvitnas bersama Polri melaksanakan secara periodik audit sistem pengamanan yang ada sesuai keputusan Kapolri.[13]

    Sebagai informasi, ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian bantuan pengamanan pada obvitnas dan standarnya diatur pada Perkapolri 13/2017 dan perubahannya.

    Lantas, adakah sanksi yang dapat dijatuhi apabila tidak melakukan pengamanan pada objek vital nasional?

    Sanksi Jika Tidak Melakukan Pengamanan Obvitnas

    Secara historis, sebagai contoh, terdapat Permen ESDM 4/2017 yang mengatur tentang obvitnas bidang energi dan sumber daya mineral (“obvitnas bidang ESDM”). Dalam peraturan tersebut, terdapat kewajiban pengelola obvitnas bidang ESDM, yaitu salah satunya melaksanakan pengamanan obvitnas bidang ESDM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai sistem manajemen pengamanan.[14]

    Kemudian, pengelola obvitnas bidang ESDM yang melanggar kewajiban tersebut dikenai sanksi administratif, berupa peringatan tertulis atau pencabutan status obvitnas bidang ESDM.[15]

    Namun, Permen ESDM 4/2017 sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku,[16] sebagaimana digantikan oleh Permen ESDM 48/2018. Oleh karena itu, ketentuan mengenai sanksi di atas sudah tidak berlaku. Selain itu, sepanjang penelusuran kami, dalam Keppres 63/2004, Permen ESDM 38/2018, maupun Perkapolri 13/2017 dan perubahannya, tidak terdapat ketentuan yang mengatur sanksi jika tidak melakukan pengamanan obvitnas.

    Walaupun demikian, pengelola obvitnas bidang ESDM tetap bertanggung jawab atas penyelenggaraan pengamanan obvitnas bidang ESDM sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Permen ESDM 48/2018, sebagai berikut:

    Pengelola obvitnas bidang ESDM bertanggung jawab atas penyelenggaraan pengamanan obvitnas bidang ESDM masing-masing berdasarkan prinsip pengamanan internal dan melakukan kewajiban-kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

    Selain itu, sebagaimana telah kami sampaikan, Pasal 4 Keppres 63/2004 juga mengatur hal yang serupa:

    1. Pengelola objek vital nasional bertanggung jawab atas penyelenggaraan pengamanan objek vital nasional masing-masing berdasarkan prinsip pengamanan internal.
    2. Kepolisian Negara Republik Indonesia berkewajiban memberi bantuan pengamanan terhadap objek vital nasional.

    Jadi, dapat disimpulkan bahwa sejauh ini tidak terdapat sanksi jika tidak melakukan pengamanan obvitnas. Namun, penyelenggaraan pengamanan obvitnas merupakan tanggung jawab pengelola obvitnas, berdasarkan prinsip pengamanan internal.

    Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwibahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut di sini.

    Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

    Dasar Hukum:

    1. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia;
    2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia;
    3. Keputusan Presiden Nomor 63 Tahun 2004 tentang Pengamanan Objek Vital Nasional;
    4. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 48 Tahun 2018 tentang Penetapan Objek Vital Nasional Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral;
    5. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pemberian Bantuan Pengamanan pada Objek Vital Nasional dan Objek Tertentu;
    6. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pemberian Bantuan Pengamanan pada Objek Vital Nasional dan Objek Tertentu;
    7. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pemberian Bantuan Pengamanan pada Objek Vital Nasional dan Objek Tertentu.

    [2] Pasal 3 Keppres 63/2004.

    [3] Pasal 1 angka 4 Keppres 63/2004.

    [4] Pasal 1 angka 5 Keppres 63/2004.

    [5] Lihat Pasal 1 angka 2 Keppres 63/2004 yang menjelaskan bahwa pengelola objek vital nasional adalah perangkat otoritas dari objek vital nasional.

    [6] Pasal 4 ayat (1) Keppres 63/2004.

    [7] Pasal 4 ayat (2) Keppres 63/2004.

    [8] Pasal 6 Keppres 63/2004.

    [9] Pasal 7 Keppres 63/2004.

    [10] Pasal 8 Keppres 63/2004.

    [11] Pasal 5 huruf a Keppres 63/2004.

    [12] Pasal 5 huruf b Keppres 63/2004.

    [13] Pasal 5 huruf c Keppres 63/2004.

    [15] Pasal 17 Permen ESDM 4/2017.

    Punya Masalah Hukum yang sedang dihadapi?

    atau konsultasi via chat mulai Rp30.000