Logo hukumonline
Personalisasi
Halo,
Anda,

Segera Upgrade paket berlangganan Anda.
Dapatkan fitur lebih lengkap
Ada pertanyaan? Hubungi Kami
Bahasa
id-flag
en-flag
Ilmu Hukum

Pengaplikasian Prinsip Yurisdiksi Teritorial dalam UNTOC

Pengaplikasian Prinsip Yurisdiksi Teritorial dalam UNTOC
Pengaplikasian Prinsip Yurisdiksi Teritorial dalam UNTOC

PERTANYAAN

Apa itu UNTOC? Bagaimana pengaplikasian prinsip yurisdiksi hukum dalam UNTOC?

Daftar Isi

    INTISARI JAWABAN

    ULASAN LENGKAP

    Terima kasih atas pertanyaan Anda.

    Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.

    Selayang Pandang UNTOC

    United Nations Convention Against Transnational Organized Crime (dikenal dengan singkatan UNTOC/UNCATOC) adalah konvensi yang mengatur mengenai penetapan standar terhadap hukum nasional masing-masing negara pesertanya, penekanan pada perbedaan-perbedaan sistem hukum negara pesertanya, dan kerja sama yang dapat dibina di antara negara-negara peserta mengenai pemberantasan kejahatan lintas batas terorganisir (transnational organized crime).[1]

    Tindak pidana transnasional yang terorganisasi merupakan kejahatan internasional yang mengancam kehidupan sosial, ekonomi, politik, keamanan, dan perdamaian dunia.[2] Untuk mencegah terjadinya ancaman-ancaman tersebut, Perserikatan Bangsa-Bangsa (“PBB”) kemudian mensahkan UNTOC yang merupakan pengakuan negara-negara anggota PBB tentang keseriusan masalah yang mereka hadapi terkait kejahatan lintas negara dan kebutuhan untuk meningkatkan kerjasama internasional yang erat untuk mengatasi masalah-masalah tersebut.[3]

    Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya Terjangkau

    Mulai DariRp. 149.000

    Konvensi ini dan protokol-protokolnya dihasilkan dalam Millennium General Assembly di Palermo, Italia, yang mengikutsertakan lebih dari 120 negara anggota PBB dan diadopsi pada bulan November 2000. UNTOC mulai berlaku sejak 90 hari setelah diratifikasi oleh 40 negara sesuai dengan Article 38 UNTOC mengenai entry into force.[4]

    Sebagai bukti keseriusan Indonesia dalam melawan kejahatan lintas negara yang dinilai semakin berkembang dengan segala resiko dan konsekuensinya,[5] Indonesia telah meratifikasi UNTOC melalui UU 5/2009.

    Kewajiban Negara Peserta UNTOC

    Melalui UNTOC, secara umum kewajiban-kewajiban negara adalah:[6]

    1. mengkategorikan semua kejahatan yang dilakukan oleh kelompok kejahatan terorganisir (termasuk korupsi), kejahatan perusahaan dan bentuk kooperasi lainnya, sebagai tindak pidana;
    2. melacak mengenai masalah pencucian uang dan hasil kejahatan tersebut;
    3. mempercepat dan memperluas pencapaian ekstradisi;
    4. melindungi saksi-saksi yang memberikan kesaksian melawan kelompok kejahatan tersebut;
    5. meningkatkan kerja sama dalam pencarian dan penuntutan tersangka;
    6. mendorong pencegahan kejahatan terorganisasi dalam tingkat nasional maupun internasional; dan
    7. mengembangkan serangkaian peraturan untuk memerangi tindakan tertentu dari kejahatan transnasional terorganisir.

    Ruang Lingkup Kejahatan dalam UNTOC

    UNTOC mengkategorikan 4 macam kejahatan dalam pasal-pasalnya yaitu yang tercantum dalam:[7]

    1. Article 5: partisipasi dalam kelompok kejahatan terorganisir;
    2. Article 6: pencucian uang;
    3. Article 8: korupsi;
    4. Article 23: penghambat dalam memperoleh keadilan (obstruction of justice).

    Pengkategorian 4 macam kejahatan tersebut ditujukan untuk memerangi lingkup kejahatan yang umumnya digunakan oleh para pelaku kejahatan untuk mendukung kegiatan-kegiatan kejahatan lintas batas mereka. Protokol-protokolnya kemudian menambahkan lingkup-lingkup kejahatan yang berhubungan dengan trafficking in persons, penyelundupan imigran, penyelundupan (atau penggelapan/illicit) pembuatan persenjataan.[8]

    Konvensi ini hanya dapat diterapkan terhadap kejahatan-kejahatan yang dikhususkan dalam protokol. Negara-negara yang meratifikasi instrumen-instrumen tersebut disyaratkan untuk menyusun suatu peraturan yang menjadikan tindakan-tindakan tersebut menjadi kejahatan (bila belum ada hukum yang mengaturnya). [9]

    Baca juga: Perbedaan Kejahatan Internasional dengan Transnasional

    Yurisdiksi Hukum dalam UNTOC

    Kata yurisdiksi dalam bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai kekuasaan untuk mengadili lingkup kuasa kehakiman, peradilan, lingkungan hak dan kewajiban, serta tanggung jawab dalam suatu wilayah atau lingkungan kerja tertentu, dan kekuasaan hukum. Kata yurisdiksi sebenarnya berasal dari bahasa Inggris yaitu jurisdiction, yang diambil dari bahasa Latin yurisdictio. Yuris artinya kepunyaan hukum atau kepunyaan menurut hukum, dan dictio artinya ucapan, sabda, firman, sebutan.[10]

    Jadi, yurisdiksi adalah kewenangan yang dimiliki negara untuk melaksanakan ketentuan hukum nasional suatu negara yang berdaulat dan ini merupakan bagian implementasi kedaulatan dalam yurisdiksi negara pada batas-batas wilayahnya yang melekat di setiap negara berdaulat.[11]

    Menurut hemat kami, prinsip yurisdiksi dalam UNTOC memungkinkan negara-negara anggota untuk menegakkan hukum mereka terhadap tindak pidana lintas batas. Prinsip ini berkaitan dengan bantuan timbal balik/mutual legal assistance (Article 18 UNTOC) dan ekstradisi (Article 16 UNTOC), yang memastikan bahwa pelaku kejahatan terorganisir tidak dapat bersembunyi di balik perbatasan negara.

    Bantuan timbal balik dalam masalah pidana merupakan permintaan bantuan berkenaan dengan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan negara yang diminta.[12] Bantuan tersebut dapat berupa:[13]

    1. mengidentifikasi dan mencari orang;
    2. mendapatkan pernyataan atau bentuk lainnya;
    3. menunjukkan dokumen atau bentuk lainnya; dan lain-lain.

    Sedangkan ekstradisi adalah penyerahan oleh suatu negara kepada negara yang meminta penyerahan seseorang yang disangka atau dipidana karena melakukan suatu kejahatan di luar wilayah negara yang menyerahkan dan di dalam yurisdiksi wilayah negara yang meminta penyerahan tersebut, karena berwenang untuk mengadili dan memidananya.[14]

    Dalam arti lain, ekstradisi adalah proses formal di mana seorang pelaku kejahatan diserahkan kepada suatu negara tempat kejahatan dilakukan untuk diadili atau menjalani hukuman. Namun, perlu dicatat bahwa tidak ada suatu ketentuan umum hukum internasional yang mewajibkan negara untuk mengikatkan diri ke dalam perjanjian ekstradisi. Hal ini karena ekstradisi dilandaskan pada prinsip resiprositas, comity dan saling menghargai perbedaan yurisdiksi dan sistem hukum negara, yang bertujuan untuk meningkatkan kerja sama internasional dan memperkuat pemberlakuan hukum nasional ke luar batas teritorial.[15]

    Baca juga: Perbedaan Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana dengan Ekstradisi

    Menjawab pertanyaan Anda, jika dalam suatu kejahatan lintas negara terdapat beberapa yurisdiksi yang dengan itu membutuhkan pemusatan penuntutan, maka diperbolehkan untuk melakukan pemindahan proses pidana demi terlaksananya peradilan terhadap pelaku kejahatan lintas negara. Ketentuan tersebut sebagaimana diatur dalam Article 21 UNTOC tentang transfer of criminal proceedings.[16]

    Selanjutnya, apabila dalam penanganan terhadap pelaku kejahatan lintas negara membutuhkan penyerahan atau ekstradisi, maka prosedurnya harus tunduk dan patuh mengikuti Article 16 UNTOC dan hukum nasionalnya serta menaati isi perjanjian ekstradisi yang telah diratifikasi menjadi peraturan perundang-undangan nasional dari negara yang bersangkutan.[17]

    Penting untuk diketahui bahwa salah satu syarat ekstradisi adalah adanya asas kejahatan ganda (double criminality principle), yaitu kejahatan yang dijadikan alasan untuk meminta ekstradisi atas orang yang diminta, haruslah merupakan kejahatan (tindak pidana) baik menurut hukum negara peminta maupun hukum negara diminta.[18] Artinya, baik negara peminta dan negara diminta ekstradisi, memiliki yurisdiksi terhadap kejahatan yang dilakukan di dalam wilayah atau teritorialnya, hal inilah yang dikenal dengan asas/prinsip yurisdiksi teritorial.[19]

    Demikian jawaban kami, semoga bermanfaat.

    Dasar Hukum:

    1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi;
    2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana;
    3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pengesahan United Nations Conventions Against Transnational Organized Crime;
    4. United Nations Convention Against Transnational Organized Crime

    Referensi:

    1. Ayu Ma’rifah (et al.). Penanganan Kejahatan Lintas Negara Melalui Perjanjian Ekstradisi. Dinamika, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, Vol. 27, No. 8, 2021;
    2. B. Setiawan. United Nations Conventions Against Transnational Organized Crime. Jurnal International Law Making, Vol. 1, No. 4, 2004;
    3. Christien Pristi Gresilo Putri Amanda (et al.). Kedudukan International Criminal Police Organization (ICPO-Interpol) dalam Perjanjian Ekstradisi antara Indonesia dan Australia. Tatohi Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 1. No. 5, 2021;
    4. Halimatul Maryani. Yurisdiksi Negara dalam Pencegahan dan Pemberantasan Illegal Fishing di Indonesia. Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum, Vol. 6, No. 1, 2019;
    5. M. Iman Santoso. Kedaulatan dan Yurisdiksi Negara dalam Sudut Pandang Keimigrasian. Jurnal Binamulia Hukum, Vol. 7, No. 1, 2018;
    6. Sefriani. Hukum Internasional: Suatu Pengantar. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010;
    7. Yasonna H. Laoly. Diplomasi Mengusut Kejahatan Lintas Negara. Jakarta: PT Pustaka Alvabet, 2019;
    8. Zefanya Alberto Rembet (et al.). Ekstradisi Sebagai Suatu Upaya Hukum dalam Penindakan Terhadap Pelaku Kejahatan Menurut UU No 1 Tahun 1979. Lex Administratum, Vol. 10, No. 3, 2022.

    [1] B. Setiawan. United Nations Conventions Against Transnational Organized Crime. Jurnal International Law Making, Vol. 1, No. 4, 2004, hal. 813.

    [3] Yasonna H. Laoly. Diplomasi Mengusut Kejahatan Lintas Negara. Jakarta: PT Pustaka Alvabet, 2019, hal. 3.

    [4] B. Setiawan. United Nations Conventions Against Transnational Organized Crime. Jurnal International Law Making, Vol. 1, No. 4, 2004, hal. 813.

    [5] Ayu Ma’rifah (et al.). Penanganan Kejahatan Lintas Negara Melalui Perjanjian Ekstradisi. Dinamika, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, Vol. 27, No. 8, 2021, hal. 1157-1158.

    [6] B. Setiawan. United Nations Conventions Against Transnational Organized Crime. Jurnal International Law Making, Vol. 1, No. 4, 2004, hal. 815.

    [7] B. Setiawan. United Nations Conventions Against Transnational Organized Crime. Jurnal International Law Making, Vol. 1, No. 4, 2004, hal. 816.

    [8] B. Setiawan. United Nations Conventions Against Transnational Organized Crime. Jurnal International Law Making, Vol. 1, No. 4, 2004, hal. 816.

    [9] B. Setiawan. United Nations Conventions Against Transnational Organized Crime. Jurnal International Law Making, Vol. 1, No. 4, 2004, hal. 816.

    [10] Halimatul Maryani. Yurisdiksi Negara dalam Pencegahan dan Pemberantasan Illegal Fishing di Indonesia. Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum, Vol. 6, No. 1, 2019, hal. 52.

    [11] M. Iman Santoso. Kedaulatan dan Yurisdiksi Negara dalam Sudut Pandang Keimigrasian. Jurnal Binamulia Hukum, Vol. 7, No. 1, 2018, hal. 3.

    [13] Lihat Pasal 3 ayat (2) UU 1/2006.

    [15] Zefanya Alberto Rembet (et al.). Ekstradisi Sebagai Suatu Upaya Hukum dalam Penindakan Terhadap Pelaku Kejahatan Menurut UU No 1 Tahun 1979. Lex Administratum, Vol. 10, No. 3, 2022, hal. 1.

    [16] Ayu Ma’rifah (et al.). Penanganan Kejahatan Lintas Negara Melalui Perjanjian Ekstradisi. Dinamika, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, Vol. 27, No. 8, 2021, hal. 1169.

    [17] Ayu Ma’rifah (et al.). Penanganan Kejahatan Lintas Negara Melalui Perjanjian Ekstradisi. Dinamika, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, Vol. 27, No. 8, 2021, hal. 1169.

    [18] Christien Pristi Gresilo Putri Amanda (et al.). Kedudukan International Criminal Police Organization (ICPO-Interpol) dalam Perjanjian Ekstradisi antara Indonesia dan Australia. Tatohi Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 1. No. 5, 2021, hal. 389.

    [19] Sefriani. Hukum Internasional: Suatu Pengantar. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010, hal. 238.

    Punya Masalah Hukum yang sedang dihadapi?

    atau konsultasi via chat mulai Rp30.000