Logo hukumonline
Personalisasi
Halo,
Anda,

Segera Upgrade paket berlangganan Anda.
Dapatkan fitur lebih lengkap
Ada pertanyaan? Hubungi Kami
Bahasa
id-flag
en-flag
Kenegaraan

Pengertian dan Dasar Hukum Apostille

Pengertian dan Dasar Hukum Apostille
Pengertian dan Dasar Hukum Apostille

PERTANYAAN

Apa yang dimaksud denganapostilledan apa dasar hukum yang mengaturnya di Indonesia?

Daftar Isi

    INTISARI JAWABAN

    ULASAN LENGKAP

    Terima kasih atas pertanyaan Anda.

    Seluruh informasi hukum dalam Klinik Hukumonline disediakan semata-mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum. Silakan mempelajari Pernyataan Penyangkalan untuk informasi selengkapnya. Untuk memperoleh nasihat hukum yang sesuai dengan kasus Anda, silakan berkonsultasi langsung dengan Konsultan Mitra Justika.

    Pengertian dan Dasar Hukum Apostille

    Dasar hukum apostille di Indonesia adalah Permenkum 50/2025. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Permenkum 50/2025, legalisasi apostille yang selanjutnya disebut apostille adalah tindakan untuk mengesahkan kesesuaian tanda tangan pejabat, pengesahan cap, dan/atau segel resmi dalam dokumen yang dimohonkan berdasarkan verifikasi.

    Dari pengertian apostille di atas, penting untuk mengerti beberapa definisi berikut.

    1. Dokumen adalah dokumen publik berupa surat tertulis, tercetak, atau elektronik yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang sebagai bukti keterangan dan/atau dibubuhi cap dan/atau segel resmi.[1]
    2. Pejabat adalah seseorang yang mempunyai kewenangan dan menduduki jabatan atau posisi tertentu dalam kantor pemerintahan, lembaga, atau badan nonpemerintah, termasuk pejabat umum yang diangkat oleh pemerintah.[2]

    Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya Terjangkau

    Mulai DariRp. 149.000

    Sebagai informasi, yang berwenang menyelenggarakan layanan apostille adalah Menteri Hukum.[3]Apostille dilakukan terhadap dokumen yang diterbitkan di wilayah Indonesia dan akan dipergunakan di wilayah negara lain yang menjadi negara peserta konvensi.[4] Konvensi yang dimaksud adalah The Convention of 5 October 1961 Abolishing the Requirement of Legalisation for Foreign Public Documents. Adapun Indonesia telah mengesahkan konvensi ini melalui Perpres 2/2021.

    Dokumen yang di-Apostille

    Selanjutnya, dokumen-dokumen yang perlu di-apostille meliputi:[5]

    1. dokumen yang berasal dari suatu otoritas atau pejabat yang berkaitan dengan pengadilan atau tribunal negara, termasuk yang berasal dari penuntut umum, panitera pengadilan, atau jurusita;
    2. dokumen administratif;
    3. dokumen yang dikeluarkan oleh notaris; dan
    4. sertifikat resmi yang dilekatkan pada dokumen yang ditandatangani oleh perseorangan dalam kewenangan perdatanya, seperti sertifikat yang mencatat pendaftaran suatu dokumen, atau yang mencatat masa berlaku tertentu suatu dokumen pada tanggal tertentu, dan pengesahan tanda tangan oleh pejabat dan notaris.

    Namun, dokumen yang dikecualikan untuk di-apostille adalah:[6]

    1. dokumen yang ditandatangani oleh pejabat diplomatik atau konsuler;
    2. dokumen administratif yang berkaitan langsung dengan kegiatan komersial atau kepabeanan; dan
    3. dokumen yang diterbitkan oleh kejaksaan sebagai lembaga penuntutan sebagaimana tercantum dalam Perpres 2/2021.

    Proses Permohonan Apostille

    Kemudian, permohonan apostille disampaikan oleh pemohon kepada Menteri Hukum melalui Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum.[7] Permohonan dilakukan dengan mengisi formulir permohonan pada laman resmi Direktorat Jenderal Administrasi Hukum

    Umum (“Dirjen AHU”),[8] yaitu Layanan AHU Online.

    Permohonan apostille meliputi:[9]

    1. permohonan terhadap dokumen dan menghasilkan sertifikat apostille yang dilekatkan dengan dokumen yang dimohonkan; atau
    2. permohonan terhadap dokumen yang ditandatangani secara elektronik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menghasilkan sertifikat e-Apostille yang dilekatkan secara elektronik dengan dokumen yang dimohonkan dan disampaikan secara elektronik kepada pemohon.

    Formulir permohonan sebagaimana dimaksud di atas paling sedikit memuat:[10]

    1. identitas pemohon;
    2. identitas penerima kuasa, jika permohonan diajukan melalui kuasa;
    3. negara tujuan di mana dokumen tersebut akan digunakan;
    4. jenis dokumen yang akan dimohonkan apostille;
    5. nama dan nomor dokumen serta nama pemilik yang tertera pada dokumen yang akan dimohonkan apostille;
    6. nama pejabat yang menandatangani dokumen; dan
    7. nama instansi yang menerbitkan dokumen.

    Selain mengisi formulir permohonan, pemohon juga mengunggah dokumen pendukung berupa:[11]

    1. kartu identitas pemohon;
    2. kartu identitas kuasa dan surat kuasa, jika permohonan dikuasakan; dan
    3. dokumen yang akan dimohonkan apostille.

    Proses Verifikasi Dokumen

    Menteri Hukum melalui Dirjen AHU melakukan verifikasi terhadap permohonan.[12] Verifikasi dilakukan untuk memastikan:[13]

    1. kesesuaian isian pada formulir permohonan dengan dokumen pendukung yang diunggah;
    2. kesesuaian nama Pejabat, jabatan, tanda tangan pejabat, cap, dan/atau segel resmi pada dokumen dengan spesimen yang tersimpan pada pangkalan data Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum; dan/atau
    3. keabsahan tanda tangan elektronik pada dokumen elektronik.

    Lalu, verifikasi dilakukan dalam jangka waktu maksimal tiga hari kerja setelah permohonan dinyatakan lengkap.[14]

    Jika Permohonan Apostille Ditolak

    Permohonan apostille dapat ditolak jika berdasarkan verifikasi terdapat hal-hal berikut:[15]

    1. ketidaksesuaian antara informasi yang disampaikan dalam formulir permohonan apostille dengan dokumen yang diunggah;
    2. ketidaksesuaian antara nama pejabat, jabatan, tanda tangan pejabat, cap, dan/atau segel resmi pada dokumen permohonan dengan data dalam pangkalan data Dirjen AHU; dan/atau
    3. ketidakabsahan tanda tangan elektronik pada dokumen elektronik.

    Namun, Anda (pemohon) tidak perlu khawatir karena pemohon dapat mengajukan kembali permohonan apostille.[16]

    Jika Permohonan Apostille Diterima

    Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi permohonan apostille dinyatakan telah sesuai dan lengkap, pemohon memperoleh pemberitahuan untuk melakukan pembayaran biaya permohonan apostille sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum. Pemberitahuan tersebut disertai dengan surat perintah bayar yang dapat diunduh dan dicetak oleh pemohon. Kemudian, pembayaran dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama tujuh hari kalender sejak pemberitahuan diterbitkan.[17]

    Selanjutnya, pemohon dapat mengambil sertifikat apostille setelah melakukan pembayaran.[18] Pengambilan sertifikat apostille dilakukan dengan menunjukkan dokumen yang dimohonkan apostille di loket pelayanan apostille pada kantor pusat atau kantor wilayah Kementerian Hukum.[19]

    Format sertifikat apostille tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak

    terpisahkan dari Permenkum 50/2025.[20]

    Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwibahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut di sini.

    Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

    Dasar Hukum:

    1. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Persyaratan Legalisasi terhadap Dokumen Publik Asing;
    2. Peraturan Menteri Hukum Nomor 50 Tahun 2025 tentang Layanan Apostille;
    3. The Convention of 5 October 1961 Abolishing the Requirement of Legalisation for Foreign Public Documents.

    Referensi:

    Layanan AHU Online, yang diakses pada

    [1] Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Hukum Nomor 50 Tahun 2025 tentang Layanan Apostille (“Permenkum 50/2025”).

    [2] Pasal 1 angka 3 Permenkum 50/2025.

    [3] Pasal 2 ayat (1) Permenkum 50/2025.

    [4] Pasal 2 ayat (2) Permenkum 50/2025.

    [5] Pasal 2 ayat (3) Permenkum 50/2025.

    [6] Pasal 2 ayat (4) Permenkum 50/2025.

    [7] Pasal 3 ayat (1) Permenkum 50/2025.

    [8] Pasal 3 ayat (2) Permenkum 50/2025.

    [9] Pasal 3 ayat (3) Permenkum 50/2025.

    [10] Pasal 3 ayat (4) Permenkum 50/2025.

    [11] Pasal 3 ayat (5) Permenkum 50/2025.

    [12] Pasal 5 ayat (1) Permenkum 50/2025.

    [13] Pasal 5 ayat (2) Permenkum 50/2025.

    [14] Pasal 5 ayat (3) Permenkum 50/2025.

    [15] Pasal 6 ayat (1) Permenkum 50/2025.

    [16] Pasal 6 ayat (3) Permenkum 50/2025.

    [17] Pasal 7 ayat (1) s.d. (3) Permenkum 50/2025.

    [18] Pasal 8 ayat (2) Permenkum 50/2025.

    [19] Pasal 8 ayat (3) Permenkum 50/2025.

    [20] Pasal 12 Permenkum 50/2025.

    Punya Masalah Hukum yang sedang dihadapi?

    atau konsultasi via chat mulai Rp30.000