Kenegaraan
Pengertian dan Dasar Hukum Apostille
Bacaan 7 Menit

PERTANYAAN
Apa yang dimaksud denganapostilledan apa dasar hukum yang mengaturnya di Indonesia?


Bacaan 7 Menit

Apa yang dimaksud denganapostilledan apa dasar hukum yang mengaturnya di Indonesia?
Terima kasih atas pertanyaan Anda.
Seluruh informasi hukum dalam Klinik Hukumonline disediakan semata-mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum. Silakan mempelajari Pernyataan Penyangkalan untuk informasi selengkapnya. Untuk memperoleh nasihat hukum yang sesuai dengan kasus Anda, silakan berkonsultasi langsung dengan Konsultan Mitra Justika.
Dasar hukum apostille di Indonesia adalah Permenkum 50/2025. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Permenkum 50/2025, legalisasi apostille yang selanjutnya disebut apostille adalah tindakan untuk mengesahkan kesesuaian tanda tangan pejabat, pengesahan cap, dan/atau segel resmi dalam dokumen yang dimohonkan berdasarkan verifikasi.
Dari pengertian apostille di atas, penting untuk mengerti beberapa definisi berikut.
Sebagai informasi, yang berwenang menyelenggarakan layanan apostille adalah Menteri Hukum.[3]Apostille dilakukan terhadap dokumen yang diterbitkan di wilayah Indonesia dan akan dipergunakan di wilayah negara lain yang menjadi negara peserta konvensi.[4] Konvensi yang dimaksud adalah The Convention of 5 October 1961 Abolishing the Requirement of Legalisation for Foreign Public Documents. Adapun Indonesia telah mengesahkan konvensi ini melalui Perpres 2/2021.
Selanjutnya, dokumen-dokumen yang perlu di-apostille meliputi:[5]
Namun, dokumen yang dikecualikan untuk di-apostille adalah:[6]
Kemudian, permohonan apostille disampaikan oleh pemohon kepada Menteri Hukum melalui Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum.[7] Permohonan dilakukan dengan mengisi formulir permohonan pada laman resmi Direktorat Jenderal Administrasi Hukum
Umum (“Dirjen AHU”),[8] yaitu Layanan AHU Online.
Permohonan apostille meliputi:[9]
Formulir permohonan sebagaimana dimaksud di atas paling sedikit memuat:[10]
Selain mengisi formulir permohonan, pemohon juga mengunggah dokumen pendukung berupa:[11]
Menteri Hukum melalui Dirjen AHU melakukan verifikasi terhadap permohonan.[12] Verifikasi dilakukan untuk memastikan:[13]
Lalu, verifikasi dilakukan dalam jangka waktu maksimal tiga hari kerja setelah permohonan dinyatakan lengkap.[14]
Permohonan apostille dapat ditolak jika berdasarkan verifikasi terdapat hal-hal berikut:[15]
Namun, Anda (pemohon) tidak perlu khawatir karena pemohon dapat mengajukan kembali permohonan apostille.[16]
Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi permohonan apostille dinyatakan telah sesuai dan lengkap, pemohon memperoleh pemberitahuan untuk melakukan pembayaran biaya permohonan apostille sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum. Pemberitahuan tersebut disertai dengan surat perintah bayar yang dapat diunduh dan dicetak oleh pemohon. Kemudian, pembayaran dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama tujuh hari kalender sejak pemberitahuan diterbitkan.[17]
Selanjutnya, pemohon dapat mengambil sertifikat apostille setelah melakukan pembayaran.[18] Pengambilan sertifikat apostille dilakukan dengan menunjukkan dokumen yang dimohonkan apostille di loket pelayanan apostille pada kantor pusat atau kantor wilayah Kementerian Hukum.[19]
Format sertifikat apostille tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Permenkum 50/2025.[20]
Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwibahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut di sini.
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
Dasar Hukum:
Referensi:
Layanan AHU Online, yang diakses pada
[1] Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Hukum Nomor 50 Tahun 2025 tentang Layanan Apostille (“Permenkum 50/2025”).
[2] Pasal 1 angka 3 Permenkum 50/2025.
[3] Pasal 2 ayat (1) Permenkum 50/2025.
[4] Pasal 2 ayat (2) Permenkum 50/2025.
[5] Pasal 2 ayat (3) Permenkum 50/2025.
[6] Pasal 2 ayat (4) Permenkum 50/2025.
[7] Pasal 3 ayat (1) Permenkum 50/2025.
[8] Pasal 3 ayat (2) Permenkum 50/2025.
[9] Pasal 3 ayat (3) Permenkum 50/2025.
[10] Pasal 3 ayat (4) Permenkum 50/2025.
[11] Pasal 3 ayat (5) Permenkum 50/2025.
[12] Pasal 5 ayat (1) Permenkum 50/2025.
[13] Pasal 5 ayat (2) Permenkum 50/2025.
[14] Pasal 5 ayat (3) Permenkum 50/2025.
[15] Pasal 6 ayat (1) Permenkum 50/2025.
[16] Pasal 6 ayat (3) Permenkum 50/2025.
[17] Pasal 7 ayat (1) s.d. (3) Permenkum 50/2025.
[18] Pasal 8 ayat (2) Permenkum 50/2025.
[19] Pasal 8 ayat (3) Permenkum 50/2025.
[20] Pasal 12 Permenkum 50/2025.