Pengertian Single Presence Policy dan Dasar Hukumnya di Indonesia

PERTANYAAN

1. Apakah BI selaku regulator sektor perbankan dapat memaksa mekanisme RUPS tahunan dan RUPS luar biasa untuk mengarahkan terjadinya konsolidasi perbankan karena faktor single presence policy? Bagaimana jika mayoritas pemegang saham dalam RUPS tidak berkehendak mengonsolidasikan banknya? Mengingat sesuai UU PT, pemegang keputusan tertinggi dalam sebuah perseroan adalah RUPS.
2. Selain itu, dalam single presence policy diatur kewajiban penyesuaian struktur perbankan bagi pelaku usaha perbankan yang terkena ketentuan single presence policy, padahal dalam UU 5/1999 pelaku usaha diberi hak otonom untuk menjalankan dan mengembangkan usahanya. Hal itu berarti single presence policy bertentangan dengan UU 5/1999, lalu apakah ketentuan single presence policy tetap dapat ditegakkan?

ULASAN LENGKAP

Terima kasih atas pertanyaan Anda.

Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul Single Presence Policy yang dibuat oleh Aisyah Rj Siregar dan pertama kali dipublikasikan pada 19 Agustus 2009.

Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.

Pengertian Single Presence Policy dan Dasar Hukumnya

Disarikan dari artikel Menanti Pembaharuan Aturan Kepemilikan Bank, dunia perbankan di Indonesia saat ini menganut asas single presence policy atau kebijakan kepemilikan bank secara tunggal. Aturan kepemilikan tunggal diatur dalam POJK 39/03/2017 tentang kepemilikan tunggal pada perbankan Indonesia. Aturan tersebut menjelaskan bahwa setiap pihak hanya dapat menjadi pemegang saham pengendali pada satu bank atau dimungkinkan dua jika salah satunya berprinsip campuran (join venture bank) dan syariah.

Kemudian, Aisyah Rj Siregar (penulis sebelumnya) menjelaskan bahwa single presence policy atau pemilikan tunggal bank merupakan salah satu kebijakan dari Bank Indonesia (“BI”) yang bertujuan antara lain untuk meningkatkan economic of scale dan menciptakan pengawasan yang lebih efektif terhadap bank-bank di Indonesia. Selain itu, sebagai salah satu prasyarat untuk mewujudkan struktur perbankan Indonesia yang sehat dan kuat.

Selain itu, adanya ketentuan single presence policy berhubungan erat dengan ketentuan jumlah modal inti minimum bank umum, yaitu guna mengarahkan bank-bank di Indonesia agar memiliki struktur permodalan yang kuat. Salah satu caranya adalah dengan cara konsolidasi (pemisahan), merger (penggabungan), atau akuisisi (pengambilalihan).

Kemudian, secara historis, dalam mendukung struktur perbankan dan pertumbuhan ekonomi nasional, diperlukan permodalan yang sehat dan kuat. Oleh karena itu, BI menetapkan ketentuan modal inti melalui PBI 7/15/2005 sebagaimana diubah dengan PBI 9/16/2007 tentang jumlah modal inti minimum bank umum. Lalu, setelah beralihnya fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan jasa keuangan di sektor perbankan dari BI ke Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) pada tahun 2013, peraturan yang mengatur mengenai ketentuan jumlah modal inti minimum bank umum di Indonesia diatur melalui POJK 12/03/2020.

Berdasarkan Pasal 8 ayat (1) s.d. (3) POJK 12/03/2020, bank wajib memenuhi modal inti minimum yang ditetapkan OJK, paling sedikit sebesar Rp3 triliun paling lambat pada tanggal 31 Desember 2022.

Tingginya jumlah modal inti yang harus dimiliki oleh bank[1] menjadi salah satu kendala yang dihadapi oleh bank-bank di Indonesia, hal ini dikarenakan perbankan di Indonesia belum memiliki permodalan yang kuat. Oleh karenanya, bank-bank di Indonesia dianjurkan untuk melakukan merger, konsolidasi, atau akuisisi.

Adapun sebagaimana kami jelaskan, single presence policy mendorong konsolidasi perbankan melalui kebijakan bahwa setiap pihak hanya diperbolehkan menjadi Pemegang Saham Pengendali (“PSP”) pada satu bank. Namun, PSP diperbolehkan memiliki lebih dari satu bank apabila bank-bank tersebut merupakan bank dengan prinsip yang berbeda, yaitu secara konvensional dan berdasarkan prinsip syariah, atau bank yang salah satunya merupakan bank campuran.

Lebih lanjut, Pasal 3 ayat (1) POJK 39/03/2017 mengatur bahwa PSP yang memiliki bank lebih dari satu wajib memenuhi ketentuan yang dilakukan dengan:[2]

1. penggabungan atau peleburan atas bank yang dikendalikan;
2. membentuk perusahaan induk di bidang perbankan (bank holding company); atau
3. membentuk fungsi holding.

Selanjutnya, dalam POJK 12/03/2020 terdapat ketentuan yang merelaksasi kebijakan single presence policy. Dalam hal ini, PSP diperbolehkan untuk memiliki bank lebih dari satu dengan cara membentuk Kelompok Usaha Bank (“KUB”).^[3] Hal tersebut diatur dalam Pasal 3 ayat (1) POJK 12/03/2020, bahwa konsolidasi bank dapat dilakukan dengan skema:

1. penggabungan, peleburan, atau integrasi;
2. pengambilalihan yang diikuti dengan penggabungan, peleburan, atau integrasi;
3. pembentukan KUB terhadap bank yang telah dimiliki;
4. pembentukan KUB karena pemisahan Unit Usaha Syariah; atau
5. pembentukan KUB karena pengambilalihan.

Apakah BI Dapat Memaksa Bank Melakukan RUPS?

Lantas, apakah BI dapat memaksa mekanisme Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”) tahunan dan RUPS luar biasa untuk mengarahkan terjadinya konsolidasi perbankan karena single presence policy?

Sepanjang penelusuran kami, tidak ada ketentuan yang memberikan wewenang kepada BI untuk memaksa diadakannya RUPS tahunan atau RUPS luar biasa terkait konsolidasi akibat single presence policy. Hal ini dikarenakan kewenangan untuk melakukan merger, akuisisi, atau konsolidasi berada pada suara pemegang saham dalam RUPS, sebagaimana diatur dalam UU PT sebagaimana telah diubah dengan Perppu Cipta Kerja.

Akan tetapi, kita juga perlu mengingat bahwa tujuan kebijakan single presence policy adalah untuk mengarahkan bank-bank di Indonesia agar memiliki struktur perbankan yang kuat, seperti aspek permodalan sehingga mampu mewujudkan fungsi perbankan yang sehat. Dengan adanya ketentuan modal inti minimum yang diatur dalam POJK 12/03/2020, hal ini menjadikan corporate action seperti merger, akuisisi, atau konsolidasi sebagai jalan keluar agar tidak berujung pada pengenaan konsekuensi hukum yang dapat merugikan pihak terkait.

Pada Pasal 11 ayat (1) POJK 39/03/2017, diatur bahwa PSP yang tidak melakukan pemenuhan ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) POJK 39/03/2017[4] dilarang melakukan pengendalian dan dilarang memiliki saham dengan hak suara pada masing-masing bank lebih dari 10% dari jumlah saham bank. Dengan demikian, PSP tetap harus menyesuaikan struktur kepemilikannya baik dengan cara merger, akuisisi, atau konsolidasi, dan yang terpenting pemegang saham pengendalinya tunggal atau salah satunya berprinsip campuran (join venture bank) dan syariah.

Sebagai informasi, berikut adalah bunyi Pasal 11 POJK 39/03/2017 selengkapnya:

1. PSP yang tidak melakukan pemenuhan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilarang melakukan pengendalian dan dilarang memiliki saham dengan hak suara pada masing- masing Bank lebih dari 10% (sepuluh persen) dari jumlah saham Bank.
2. Bank dengan PSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mencatat kepemilikan saham dan hak suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah saham Bank.
3. Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menatausahakan jumlah kelebihan saham di atas 10% (sepuluh persen) milik PSP sebagai saham tanpa hak suara sampai dengan saham dimaksud dialihkan kepada pihak lain

Selanjutnya, bagaimana regulasi penyesuaian struktur perbankan dihubungkan dengan hak otonom pelaku usaha untuk menjalankan dan mengembangkan usahanya? Berikut ulasannya.

Hak Pelaku Usaha dalam Menjalankan Kegiatan Usahanya

Pada dasarnya, setiap pelaku usaha mempunyai hak untuk menjalankan kegiatan usahanya, akan tetapi yang perlu diingat bahwa hak tersebut tidak selamanya dapat dilaksanakan secara bebas. Terdapat ketentuan-ketentuan yang harus dipatuhi oleh setiap pelaku usaha, misalnya terkait hal-hal yang tidak boleh dilakukan oleh pelaku usaha seperti praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dalam UU 5/1999.

Dengan adanya ketentuan tersebut, maka dapat dikatakan bahwa terdapat hal-hal yang dibatasi oleh peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini, meskipun bank mempunyai hak untuk melakukan kegiatan usahanya namun ia tetap harus mengacu atau berpedoman pada ketentuan-ketentuan yang berlaku. Misalnya UU Perbankan dan perubahannya, UU PT, maupun peraturan perundang-undangan terkait lainnya termasuk POJK yang mengatur tentang kepemilikan tunggal pada perbankan Indonesia, serta POJK yang mengatur konsolidasi bank dan modal inti minimum bank. Selain itu, OJK sebagai lembaga independen juga mempunyai kewenangan untuk melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap bank-bank di Indonesia, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 UU OJK. Dengan demikian, pelaku usaha sektor perbankan dalam menjalankan kegiatan usahanya tetap harus mengacu pada berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain.

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan;
6. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
7. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan;
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
9. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39/POJK.03/2017 Tahun 2017 tentang Kepemilikan Tunggal pada Perbankan Indonesia;
10. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.03/2020 Tahun 2020 tentang Konsolidasi Bank Umum.

Referensi:

Marwah Hasna Lathifah dan Heru Suyanto. Kebijakan Single Presence Policy Terhadap Struktur Kepemilikan Bank Pasca Konsolidasi Bank Umum. Jurnal USM Law Review, Vol. 5 No. 1, 2022.

---

[1] Lihat Pasal 11 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.03/2020 Tahun 2020 tentang Konsolidasi Bank Umum

[2] Pasal 3 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39/POJK.03/2017 Tahun 2017 tentang Kepemilikan Tunggal pada Perbankan Indonesia (“POJK 39/03/2017”)

^[3] Marwah Hasna Lathifah dan Heru Suyanto. Kebijakan Single Presence Policy Terhadap Struktur Kepemilikan Bank Pasca Konsolidasi Bank Umum. Jurnal USM Law Review, Vol. 5 No. 1, 2022, hal. 22

[4] Lihat Pasal 1 ayat (1) POJK 39/03/2017 yang mengatur bahwa setiap pihak hanya dapat menjadi Pemegang Saham Pengendali pada satu bank