Pengertian Sustainability Law dan Dasar Hukumnya

PERTANYAAN

Saya memiliki pertanyaan seputar sustainability law dan ESG (Environmental, Social, and Governance):

1. Apa yang dimaksud dengan sustainability law dan apa dasar hukumnya secara internasional?
2. Apa saja regulasi di Indonesia yang mengatur ESG?
3. Bagaimana tanggung jawab hukum perusahaan akibat kesalahan atau kelalaian dalam pengungkapan informasi ESG?

ULASAN LENGKAP

Terima kasih atas pertanyaan Anda.

Pengertian Sustainability Law

Menjawab pertanyaan Anda mengenai apa yang dimaksud dengan sustainability law? Pada dasarnya, Knut Bergo dan Hilde Gamkinn dalam buku Introduction to Sustainability Law (hal. 5), sustainability law mencakup peraturan perundang-undangan dan hukum lainnya yang berkaitan dengan keberlanjutan atau isu lingkungan, sosial, dan tata kelola (Environmental, Social, and Governance atau ESG).

Masih bersumber dari buku yang sama, hukum-hukum ini secara sistematis dapat dibagi menjadi:

1. aturan klasifikasi, yang menetapkan definisi tentang kegiatan yang berkelanjutan;
2. aturan pengungkapan (disclosure rules), yang mewajibkan pelaporan dan transparansi terkait isu serta kinerja keberlanjutan; dan
3. standar tanggung jawab (liability standards), yang berkaitan dengan aspek tanggung jawab dalam konteks keberlanjutan.

Dalam pengertian lain, sustainability law adalah pendekatan hukum lintasi disiplin yang mengintegrasikan prinsip keberlanjutan ke dalam berbagai bidang hukum, baik dari sisi bisnis, lingkungan, dan hak asasi manusia. Tujuannya untuk menjadikan keberlanjutan sebagai kewajiban hukum, bukan sekadar komitmen sukarela, dengan memberikan kepastian, pencegahan risiko, dan dorongan inovasi bagi dunia usaha.

Secara internasional, landasannya meliputi United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights, Paris Agreement, The OECD Guidelines for Multinational Enterprises, serta kebijakan Uni Eropa seperti European Union Green Deal dan CSRD.

Dasar Hukum Sustainability Law di Indonesia

Sementara di Indonesia, dasar hukum sustainability law tercermin dalam UU 32/2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta UU PT sebagaimana telah diubah oleh Perppu Cipta Kerja. Kemudian, terdapat juga PP 47/2012 tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan PT, dan POJK 51/2017 tentang penerapan keuangan berkelanjutan.

Secara lebih rinci, peraturan di Indonesia yang mengatur terkait ESG adalah sebagai berikut:

1. UU 32/2009 sebagaimana telah diubah oleh Perppu Cipta Kerja menjadi dasar utama pengelolaan lingkungan dan tanggung jawab korporasi terhadap dampak lingkungan. Berkaitan dengan dampak lingkungan, Pasal 22 angka 1 Perppu Cipta Kerja yang mengubah Pasal 1 angka 11 UU 32/2009 mengatur sebagai berikut:

Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Amdal adalah kajian mengenai dampak penting pada Lingkungan Hidup dari suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan, untuk digunakan sebagai prasyarat pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan serta termuat dalam Perizinan Berusaha atau persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.

2. UU PT sebagaimana telah diubah oleh Perppu Cipta Kerja mewajibkan perusahaan untuk memperhatikan tanggung jawab sosial dan lingkungan dalam menjalankan usahanya. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 109 angka 1 Perppu Cipta Kerja yang mengubah Pasal 1 angka 3 UU PT, yaitu:

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan Lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.

3. PP 47/2012 mengatur bahwa setiap perseroan selaku subjek hukum mempunyai tanggung jawab sosial dan lingkungan.[1] Ketentuan ini menegaskan bahwa pada dasarnya setiap Perseroan sebagai wujud kegiatan manusia dalam bidang usaha, secara moral mempunyai komitmen untuk bertanggung jawab atas tetap terciptanya hubungan Perseroan yang serasi dan seimbang dengan lingkungan dan masyarakat setempat sesuai dengan nilai, norma, dan budaya masyarakat tersebut.[2]
4. POJK 51/2017 mengatur mengenai penerapan keuangan berkelanjutan dan kewajiban pelaporan keberlanjutan bagi lembaga jasa keuangan, emiten, dan perusahaan publik. Adapun Pasal 1 angka 13 POJK 51/2017 mengatur bahwa laporan keberlanjutan (sustainability report) adalah laporan yang diumumkan kepada masyarakat yang memuat kinerja ekonomi, keuangan, sosial, dan lingkungan hidup suatu Lembaga Jasa Keuangan (“LJK”), emiten, dan perusahaan publik dalam menjalankan bisnis berkelanjutan

Sebagai informasi, Indonesia juga berpedoman pada standar ISO atau International Organization for Standardization, seperti ISO 14001 tentang sistem manajemen lingkungan, dan ISO 26000 tentang tanggung jawab sosial.

Lantas, bagaimana tanggung jawab hukum perusahaan akibat kesalahan atau kelalaian dalam pengungkapan informasi ESG?

Sanksi Administratif

Berdasarkan praktik pengalaman pribadi penulis, pengungkapan informasi ESG yang tidak akurat atau menyesatkan dapat menimbulkan implikasi hukum yang serius bagi perusahaan. Kesalahan semacam ini berpotensi menyebabkan misinformasi bagi pemangku kepentingan, membuka risiko tuduhan greenwashing (disinformasi yang disebarluaskan oleh suatu organisasi untuk menghadirkan citra publik yang bertanggung jawab terhadap lingkungan, dan tindakan yang menyesatkan konsumen terkait praktik lingkungan perusahaan atau manfaat lingkungan dari suatu produk atau layanan[3]), dan bahkan menjadi dasar litigasi terhadap perusahaan maupun pengurusnya.

Oleh karena itu, menurut hemat kami, transparansi, akuntabilitas, dan integritas dalam pelaporan keberlanjutan menjadi kunci utama dalam memastikan praktik bisnis yang bertanggung jawab dan sejalan dengan prinsip hukum keberlanjutan. Berdasarkan Pasal 10 ayat (1) POJK 51/2017, LJK, emiten, dan perusahaan publik wajib menyusun laporan keberlanjutan. Kemudian menjawab pertanyaan Anda, jika emiten atau perusahaan publik tidak memenuhi kewajiban laporan keberlanjutan (dalam hal ini ditemukan laporan tersebut menyesatkan), maka secara administratif akan dikenakan sanksi oleh OJK, yaitu teguran atau peringatan tertulis.[4]

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
3. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas;
6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017 Tahun 2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik.

Referensi:

1. Devona Valencia (et al.). Pengaruh Greenwashing terhadap Ekuitas Merek dan Niat Pembelian. Jurnal Manajemen Atmajaya, Vol. 18, No. 1, 2021;
2. Knut Bergo dan Hilde Gamkinn. Introduction to Sustainability Law. Karnov Group Norway, 2024;
3. Silva, J., Nicolussi, A., Wendehorst, C., Salvador Coderch, P., Clement, R., & Zoll, F. (Eds.). Routledge Handbook of Private Law and Sustainability. Routledge, 2024;
4. Sjåfjell, B., & Bruner, C. M. (Eds.). The Cambridge Handbook of Corporate Law, Corporate Governance and Sustainability. Cambridge University Press, 2020;
5. CSRD;
6. European Union Green Deal;
7. ISO 14001;
8. ISO 26000;
9. Paris Agreement;
10. The OECD Guidelines for Multinational Enterprises;
11. United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights.

---

[1] Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (“PP 47/2012”)

[2] Penjelasan Pasal 2 PP 47/2012

[3] Devona Valencia (et al.). Pengaruh Greenwashing terhadap Ekuitas Merek dan Niat Pembelian. Jurnal Manajemen Atmajaya, Vol. 18, No. 1, 2021, hal 33-34

[4] Lihat Pasal 13 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017 Tahun 2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik