Pengusaha Tak Setor PPN, Apa yang Dapat Dilakukan Pembeli?

PERTANYAAN

Apa langkah hukum yang dapat dilakukan apabila partner bisnis (PT A) tidak menyetorkan PPN ke kantor pajak atas transaksi yang telah kami (PT B) bayarkan ke PT A? Hukum apa yang dilanggar?

ULASAN LENGKAP

Terima kasih atas pertanyaan Anda.

KLINIK TERKAIT

Bagaimana Mendapatkan Sertifikat Konsultan Pajak?

24 Mar, 2025

Dapatkah Mahar Dikenakan Pajak?

24 Mar, 2025

Apakah Eksekusi Objek Jaminan Dikenakan PPN?

05 Agt, 2020

Besaran PPN Ketika Sertifikat Rumah Baru Terbit Bertahun-tahun Kemudian

29 Jun, 2020

Untuk pembeli yang memperoleh barang atau jasa kena pajak, maka harus membayar Pajak Pertambahan Nilai (“PPN”).[1] Penyerahan barang atau jasa kena pajak ini dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak (“PKP”).[2]

Berdasarkan pertanyaan Anda, PT B berarti adalah pembeli karena merupakan pihak yang melakukan pembayaran, sedangkan PT A adalah PKP atau pihak yang menyerahkan barang atau jasa kena pajak.

Pembeli membayar PPN kepada PKP, lalu PKP menyetorkan PPN ke kas negara.

Terkait hal ini, terdapat berbagai hak dan kewajiban yang melekat pada PKP. Penjelasan Pasal 3A ayat (1) UU 42/2009 menerangkan bahwa PKP wajib:

1. melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP;
2. memungut pajak yang terutang;
3. menyetorkan PPN yang masih harus dibayar dalam hal pajak keluaran lebih besar daripada pajak masukan yang dapat dikreditkan serta menyetorkan pajak penjualan atas barang mewah yang terutang; dan
4. melaporkan penghitungan pajak.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan perubahannya, hak PKP, antara lain:

1. PKP dapat melakukan pengkreditan pajak masukan/pembelian atas barang atau jasa kena pajak;
2. PKP dapat meminta restitusi jika pajak masukan lebih besar dari pajak keluaran/penjualan dan berhak pula atas kompensasi kelebihan pajak.

Maka, terlepas dari apakah PT A menyetor atau tidak PPN yang telah dibayar PT B, PT B harus tetap melakukan kewajiban PT B sebagai pembeli untuk membayar PPN ke PT A, sehingga PT B terhindar dari penggelapan pajak.

Selain itu, berdasarkan Pasal 16F UU 42/2009 dan penjelasannya, pembeli tidak akan bertanggung jawab secara renteng dengan PKP atas pembayaran PPN yang tidak dapat ditagih kepada PKP sepanjang dapat menunjukkan bukti bahwa PPN telah dibayar ke PKP.

Dalam Pasal 39 ayat (1) huruf (i) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, ditekankan bahwa setiap orang yang dengan sengaja tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut, sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 6 tahun dan denda paling sedikit 2 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Atas perbuatan PT A yang tidak menyetorkan PPN ke Kantor Pelayanan Pajak, maka PT A dapat dijerat dengan pasal di atas.

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana yang telah diubah pertama kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana yang telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana yang telah diubah ketiga kali dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana yang telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang telah ditetapkan menjadi undang-undang dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana yang telah diubah pertama kali dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

---

[1] Penjelasan Pasal 16F Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (“UU 42/2009”)

[2] Pasal 1 angka 15 UU 42/2009