Logo hukumonline
Personalisasi
Halo,
Anda,

Segera Upgrade paket berlangganan Anda.
Dapatkan fitur lebih lengkap
Ada pertanyaan? Hubungi Kami
Bahasa
id-flag
en-flag
Bisnis

Konsekuensi Jika Tidak Melakukan Penyesuaian KBLI 2025

Konsekuensi Jika Tidak Melakukan Penyesuaian KBLI 2025
Konsekuensi Jika Tidak Melakukan Penyesuaian KBLI 2025

PERTANYAAN

Saya dengar perusahaan perlu melakukan perubahan KBLI 2025 atau penyesuaian ke KBLI 2025? Adakah konsekuensi hukum jika tidak melakukan penyesuaian atau perubahan tersebut?

Daftar Isi

    INTISARI JAWABAN

    ULASAN LENGKAP

    Terima kasih atas pertanyaan Anda.

    Simak panduan mengurus izin usaha di Easybiz. Untuk solusi terbaik pendirian dan perizinan usaha, dapatkan konsultasi gratis di sini atau melalui [email protected].

    Perlu diketahui bahwa dalam SE Bersama Meninveshil/Kepala BKPM, Menkum, dan Kepala BPS Tahun 2026, pemerintah menegaskan bahwa implementasi KBLI 2025 tidak secara otomatis mewajibkan seluruh pelaku usaha untuk mengubah akta maupun mengurus perizinan baru.

    Namun, perlu digarisbawahi bahwa setiap perusahaan tetap perlu melakukan evaluasi terhadap kesesuaian antara kegiatan usaha yang dijalankan, data korporasi yang tercantum dalam sistem AHU, serta data perizinan pada sistem OSS.

    Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya Terjangkau

    Mulai DariRp. 149.000

    Mengapa hal tersebut diperlukan? Pasalnya, KBLI merupakan dasar penentuan ruang lingkup kegiatan usaha, tingkat risiko usaha, dan jenis perizinan yang wajib dimiliki pelaku usaha. Apabila setelah implementasi KBLI 2025 terdapat ketidaksesuaian antara kegiatan usaha aktual dengan KBLI yang tercantum dalam akta maupun OSS dan perusahaan tidak melakukan penyesuaian yang diperlukan, maka dapat timbul beberapa risiko hukum dan kepatuhan sebagai berikut.[1]

    1. Risiko Legalitas Korporasi

    Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yang tercantum dalam anggaran dasar perseroan merupakan dasar hukum bagi direksi untuk menjalankan tindakan pengurusan dan mewakili perseroan.

    Apabila kegiatan usaha yang dijalankan tidak lagi sesuai dengan KBLI dan ruang lingkup usaha yang tercantum dalam anggaran dasar, maka dapat timbul risiko bahwa tindakan korporasi tertentu dilakukan di luar maksud dan tujuan perseroan (ultravires).

    Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan permasalahan dalam transaksi bisnis, pemeriksaan kepatuhan, maupun proses due diligence oleh investor dan pihak ketiga. Selain itu, sistem AHU dan OSS dirancang untuk menjaga keselarasan antara data korporasi dan data perizinan berusaha.

    1. Risiko Perizinan Berusaha

    Dalam sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (PBBR), setiap bentuk perizinan berusaha diterbitkan berdasarkan KBLI yang dipilih pelaku usaha. Apabila kegiatan usaha yang dijalankan tidak sesuai dengan KBLI yang tercatat dalam OSS, perusahaan dapat mengalami kendala dalam pengurusan perizinan sektoral, pengajuan sertifikat standar, maupun perizinan pendukung lainnya. Ketidaksesuaian tersebut juga dapat menjadi temuan dalam proses verifikasi oleh instansi teknis yang berwenang.

    1. Risiko Perpajakan dan Pengawasan Kepatuhan

    KBLI tidak hanya digunakan dalam sistem OSS dan AHU, melainkan juga menjadi salah satu referensi bagi berbagai instansi pemerintah dalam melakukan profiling, pengawasan, dan pertukaran data antarsistem. Apabila data kegiatan usaha yang tercatat pada sistem administrasi pemerintah tidak mencerminkan kegiatan usaha yang sebenarnya, maka dapat muncul ketidaksesuaian data dalam proses pengawasan kepatuhan, pemeriksaan, maupun analisis risiko oleh instansi terkait, termasuk otoritas perpajakan. Kondisi tersebut berpotensi meningkatkan kebutuhan klarifikasi atau pemeriksaan lebih lanjut terhadap perusahaan.

    1. Risiko Kepatuhan dan Investasi

    Dalam praktik transaksi investasi, pendanaan, merger dan akuisisi, maupun kerja sama strategis, investor dan calon mitra usaha umumnya melakukan legal due diligence untuk memastikan kesesuaian kegiatan usaha dengan legalitas perusahaan. Ketidaksesuaian antara kegiatan usaha aktual dengan KBLI yang tercantum dalam anggaran dasar dan OSS dapat menjadi temuan kepatuhan yang perlu diselesaikan terlebih dahulu sebelum transaksi dilanjutkan. Akibatnya, proses investasi atau transaksi korporasi dapat tertunda.

    1. Risiko Korporasi Nonaktif Secara Administrasi oleh Kementerian Hukum

    Apabila perusahaan tidak melakukan penyesuaian yang diperlukan meskipun terdapat perubahan substansi kegiatan usaha, data korporasi berpotensi menjadi tidak mutakhir atau tidak sinkron dengan data perizinan dan kegiatan usaha aktual.

    Dalam jangka panjang, kondisi tersebut dapat mempengaruhi status kepatuhan administratif perusahaan dan akan membuat perusahaan masuk ke dalam daftar Korporasi Nonaktif yang baru diterapkan oleh Ditjen AHU Kementerian Hukum sebagaimana tertuang dalam ketentuan SE Dirjen AHU No. AHU-AH.01-36.

    Jika mengalami kesulitan untuk mengurus pendirian perusahaan dan perizinan berusaha, silakan kontak Easybiz di [email protected] untuk solusi terbaik pendirian perusahaan dan perizinan berusaha yang legal dan tepat.

    Demikian jawaban dari kami terkait konsekuensi jika tidak melakukan penyesuaian KBLI 2025 sebagaimana ditanyakan, semoga bermanfaat.

    Dasar Hukum:

    1. Surat Edaran Bersama Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Menteri Hukum, dan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 4.S/Tahun 2026, Nomor M.HH-1.HH.04.02/Tahun 2026, Nomor 1/Tahun 2026 tentang Implementasi Penyesuaian Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 2025 dalam Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
    2. Surat Edaran Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor AHU-AH.01-36 tentang Penetapan Korporasi Nonaktif Secara Administratif dan Kewajiban Pelaporan Serta Verifikasi Pemilik Manfaat.

    Catatan:

    Artikel disusun berdasarkan paparan materi berjudul “Implementasi KBLI 2025 pada Sistem Ditjen AHU” oleh Dr. Andi Taletting Langi S.H. S.IP. M.Si. M.Phil pada Sosialisasi Implementasi KBLI 2025 yang diselenggarakan secara daring pada 5 Juni 2026.

    [1] Jawaban disusun berdasarkan paparan materi berjudul “Implementasi KBLI 2025 pada Sistem Ditjen AHU” oleh Dr. Andi Taletting Langi S.H. S.IP. M.Si. M.Phil pada Sosialisasi Implementasi KBLI 2025 yang diselenggarakan secara daring pada 5 Juni 2026.

    Punya Masalah Hukum yang sedang dihadapi?

    atau konsultasi via chat mulai Rp30.000