Terima kasih atas pertanyaan Anda.
Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran kedua dari artikel dengan judul sama yang dibuat oleh Maria Astri Yunita, S.H., M.H. dari Advokat dan Konsultan yang pertama kali dipublikasikan pada 6 Desember 2016, lalu dimutakhirkan pertama kalinya pada 15 Agustus 2023.
Seluruh informasi hukum dalam Klinik Hukumonline disediakan semata-mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum. Silakan mempelajari Pernyataan Penyangkalan untuk informasi selengkapnya. Untuk memperoleh nasihat hukum yang sesuai dengan kasus Anda, silakan berkonsultasi langsung dengan Konsultan Mitra Justika.
Sebelum menjawab pertanyaan Anda, sebaiknya kita pahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan pailit dan kepailitan. Pailit dapat diartikan sebagai suatu keadaan debitur dalam keadaan berhenti membayar utang karena tidak mampu.[1] Kemudian, pengertian kepailitan secara spesifik diatur dalam Pasal 1 angka 1 UU Kepailitan yang berbunyi:
Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitur pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam UU Kepailitan.
Selanjutnya, mengenai ketentuan proses pengajuan kepailitan secara jelas diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan yang menjelaskan bahwa:
Debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih krediturnya.
Dari beberapa pengertian di atas, penting untuk mengetahui beberapa istilah antara lain debitur, yaitu orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan.[2] Sedangkan kreditur adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang yang dapat ditagih di muka pengadilan.[3]
Kemudian, yang dimaksud dengan debitur pailit adalah debitur yang sudah dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan.[4] Lalu, kurator adalah balai harta peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta debitur pailit di bawah pengawasan hakim pengawas sesuai dengan UU Kepailitan.[5]
Lalu yang menjadi pertanyaan, bagaimana dengan kepailitan perusahaan asuransi? Adakah peran kurator sebagai pengawas dan pemberes kepailitan perusahaan tersebut?
Secara historis, permohonan kepailitan terhadap perusahaan asuransi secara spesifik diatur dalam Pasal 2 Ayat (5) UU Kepailitan, yang berbunyi:
Dalam hal debitor adalah perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi, dana pensiun, atau badan usaha milik negara yang bergerak di bidang kepentingan publik, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan.
Akan tetap, ketentuan di atas sudah dinyatakan tidak berlaku bagi perusahaan asuransi dan perusahaan reasunransi oleh Pasal 90 huruf b UU Perasuransian.
Saat ini permohonan pernyataan pailit terhadap perusahaan asuransi hanya dapat diajukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”). Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 52 angka 16 UU P2SK yang mengubah Pasal 50 ayat (1) UU Perasuransian, sebagai berikut:
Permohonan pernyataan pailit atau penundaan kewajiban pembayaran utang terhadap perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahan reasuransi syariah hanya dapat diajukan Otoritas Jasa Keuangan.
Kewenangan OJK untuk melakukan permohonan pernyataan pailit terhadap debitur perusahaan asuransi dipertegas juga dalam Pasal I angka 30 UU 4/2026 yang menambahkan Pasal 8B UU OJK, yang pada intinya menyatakan OJK sebagai satu-satunya pihak yang berwenang mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap debitur perusahaan asuransi, sepanjang pembubaran dan/atau kepailitannya tidak diatur berbeda dengan undang-undang lainnya.
Selanjutnya, hal lain yang perlu dicermati adalah bagaimana dengan tata cara pengajuan permohonan kepailitan terhadap perusahaan asuransi? Berikut ulasannya.
Menjawab pertanyaan Anda, pada dasarnya jika perusahaan memenuhi persyaratan dinyatakan pailit sesuai undang-undang mengenai kepailitan, kreditur berdasarkan penilaiannya dapat menyampaikan permohonan kepada OJK agar OJK mengajukan permohonan pernyataan pailit perusahaan yang bersangkutan kepada pengadilan niaga.[6]
Perlu dicatat, perusahaan tidak dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit bagi dirinya sendiri.[7]
Lebih lanjut lagi, permohonan yang dimaksud diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dan ditandatangani oleh kreditur atau kuasanya yang memuat sekurang-kurangnya:[8]
- identitas kreditur, paling sedikit meliputi nama lengkap dan alamat kreditur;
- nama perusahaan yang dimohonkan untuk dinyatakan pailit oleh pengadilan niaga;
- uraian mengenai hal yang menjadi dasar permohonan yang meliputi:
- kewenangan pengadilan niaga;
- kedudukan hukum (legal standing) kreditur yang berisi uraian yang jelas mengenai hak kreditur untuk mengajukan permohonan; dan
- alasan permohonan pernyataan pailit diuraikan secara jelas dan rinci; dan
- hal-hal yang dimohonkan untuk diputus oleh pengadilan niaga.
Selain memenuhi ketentuan di atas, permohonan juga perlu dilengkapi dengan alat bukti yang mendukung permohonan pernyataan pailit perusahaan, paling sedikit berupa:[9]
- bukti identitas diri kreditur;
- bukti surat atau tulisan yang berkaitan dengan alasan permohonan;
- daftar calon saksi dan/atau ahli disertai pernyataan singkat tentang hal-hal yang akan diterangkan terkait dengan alasan permohonan, serta pernyataan bersedia menghadiri persidangan, dalam hal kreditur bermaksud mengajukan saksi dan/atau ahli; dan
- daftar bukti lain yang dapat berupa informasi yang disimpan dalam atau dikirim melalui media elektronik, bila dipandang perlu.
Persyaratan dan tata cara permohonan pernyataan pailit perusahaan selengkapnya dapat Anda baca dalam Pasal 52 sampai dengan Pasal 57 POJK 28/5/2015 sebagaimana diubah dengan POJK 38/2024.
Lalu, apakah kurator masih memiliki peran sebagai pengawas dan pemberes dalam proses kepailitan perusahaan asuransi?
Berdasarkan praktik kami, berkaitan dengan sita umum dan pemberesan aset perusahaan asuransi, kurator masih terlibat dan memiliki peran.
Merujuk Pasal 57 ayat (1) POJK 38/2024, selama putusan atas permohonan pernyataan pailit belum diucapkan, OJK dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk:
- meletakkan sita jaminan terhadap sebagian atau seluruh kekayaan perusahaan; atau
- menunjuk kurator sementara untuk mengawasi;
- pengelolaan usaha perusahaan; dan
- pembayaran kepada kreditor, pengalihan atau pengagunan kekayaan perusahaan yang dalam kepailitan merupakan wewenang kurator.
Lebih lanjut, menurut Pasal 57 ayat (2) POJK 38/2024, kurator adalah:
- balai harta peninggalan;
- atau kurator lainnya.
Dengan demikian, berdasarkan ketentuan di atas, dalam hal kepailitan perusahaan Asuransi, kurator tetap memiliki peran sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwibahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut di sini.
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
Dasar Hukum:
- Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa keuangan;
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian;
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan;
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan;
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/POJK.05/2015 Tahun 2015 tentang Pembubaran, Likuidasi, dan Kepailitan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah;
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 38 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/POJK.05/2015 tentang Pembubaran, Likuidasi, dan Kepailitan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah.
Referensi:
Yuhelson. Hukum Kepailitan di Indonesia. Gorontalo: Ideas Publishing, 2019.
[1] Yuhelson. Hukum Kepailitan di Indonesia. Gorontalo: Ideas Publishing, 2019, hal. 11.
[3] Pasal 1 angka 2 UU Kepailitan
[4] Pasal 1 angka 4 UU Kepailitan
[5] Pasal 1 angka 5 UU Kepailitan
[7] Pasal 52 ayat (3) POJK 38/2024
[8] Pasal 52 ayat (4) POJK 38/2024
[9] Pasal 52 ayat (5) POJK 38/2024