Sekarang ini banyak bertebaran lowongan legislative drafter atau tenaga ahli perancang peraturan perundang-undangan. Saya berminat menjadi legislative drafter. Kira-kira terkait tugas formasi tersebut, mohon petunjuknya tips atau hal-hal apa saja yang perlu dicermati atau dipahami saat akan menyusun sebuah peraturan perundang-undangan?
Terima kasih atas pertanyaan Anda.
Keberadaan legislative drafter atau tenaga ahli perancangan peraturan perundang-undangan pada dasarnya telah diatur dalam PP 59/2015.
Adapun tugas perancang peraturan adalah untuk menyiapkan, mengolah, dan merumuskan rancangan peraturan serta instrumen hukum lainnya. Perancang peraturan wajib untuk bersikap profesional sesuai dengan disiplin ilmu hukum, ilmu perundang-undangan, dan disiplin ilmu lain yang dibutuhkan.
Mengenai ilmu perundang-undangan, Maria Farida yang mengembangkan pendapat Hamid S. Attamimi menyatakan bahwa dalam ilmu pengetahuan perundang-undangan secara garis besar dibagi menjadi teori perundang-undangan (gesetzgebungstheorie) dan ilmu perundang-undangan (gesetzgebunglehre). Lebih lanjut, ilmu perundang-undangan dibagi menjadi empat yakni proses, metode, teknik, dan dasar perundang-undangan.
Dari pendapat tersebut, seorang perancang kiranya perlu memahami mengenai teknik perundang-undangan (technik der gesetzgebung) adalah bagaimana menyusun peraturan dengan sebuah teknik perubahan, pencabutan atau penyusunan peraturan baru termasuk merumuskan norma dan penyusunan pengelompokan (grouping) dalam bab/bagian/paragraf dan penataurutan materi (ordering). Sedangkan metode perundang-undangan (methodik der gesetzgebung) merupakan perumusan konsepsi atau substansi perundang-undangan.
Namun sebelum memahami proses, metode dan teknik, sebaiknya perancang peraturan memiliki konsep dan pemahaman ilmu perundang-undangan yang baik sebagai dasar.
Karena seorang perancang akan terlibat dalam perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan, penting pula bagi perancang untuk mengetahui norma hukum, jenis, karakteristik, materi muatan peraturan, bentuk luar dari suatu peraturan, dan tahapan pembentukan peraturan, serta menyusun peraturan termasuk pembagian dari sistem pembagiannya.
Selanjutnya, penting bagi seorang perancang untuk memahami peraturan yang menjadi dasar pembentukan peraturan perundang-undangan. Sebut saja, dalam hal ini UU 12/2011 dan perubahannya.
Terdapat hal-hal yang harus diperhatikan perancang mengenai batasan pemidanaan, materi muatan dari setiap peraturan perundang-undangan, bentuk luar dari sebuah peraturan dan proses perancangan peraturan.
UU 12/2011 juga mengatur bagaimana perancang membentuk suatu naskah akademik dan draft rancangan peraturan yang tertuang dalam Lampiran I dan II. Kemampuan perancang untuk dapat melakukan riset sebagai dasar ‘mengapa penting peraturan perundang-undangan tersebut dibentuk’ dan ‘apa pentingnya sebuah peraturan perundang-undangan’.
Pertanyaan tersebut harus dapat terjawab dan dijelaskan dalam naskah akademik yang merupakan hasil penelitian sehingga peraturan perundang-undangan memiliki landasan keilmuan yang kuat.
Kecermatan perancang pun penting dalam hal membuat draft rancangan peraturan. Pada Lampiran II tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan UU 12/2011, perancang harus cermat dengan tanda baca, penggunaan huruf kapital, format penulisan dan penempatannya yang telah diatur sedemikian rupa. Seperti judul peraturan perundang-undangan ditulis seluruhnya menggunakan huruf kapital yang diletakkan di tengah marjin tanpa diakhiri tanda baca.
Oleh karena pekerjaan menyusun peraturan perundang-undangan merupakan pekerjaan lintas disiplin ilmu, maka perancang peraturan perundang-undangan harus memiliki wawasan luas dan mau belajar memahami berbagai disiplin ilmu yang sesuai dengan konteks persoalan yang akan disusun dalam rancangan peraturan.
Perancang peraturan perundang-undangan adalah profesi yang memiliki skill untuk membantu mengejawantahkan ide dari kehendak pejabat pemerintah (negara), namun tetap kewenangan pembentukan peraturan adalah milik pejabat negara (yang mewakili negara).
Dalam membantu mengejawantahkan ide tersebut, perancang harus dapat memberikan pilihan-pilihan solusi yang didasarkan argumentasi tepat dan data yang mendukung demi membantu pemegang kewenangan pembentukan peraturan perundang-undangan (seperti anggota DPR, DPRD atau Menteri).
Namun, pilihan kehendak terakhir tetap berada di tangan para pemegang kewenangan. Beberapa menganalogikan perancang peraturan seperti perancang busana, dibanding penjahit. Penjahit akan mengikuti perintah dari klien, sedangkan perancang busana akan mengusulkan busana yang lebih sesuai dan pas untuk kliennya, namun keputusan berada di tangan klien.
Terakhir, seorang perancang harus memiliki kemampuan komunikasi yang baik. Kemampuan komunikasi penting karena perancang harus dapat menyampaikan naskah akademik dan rancangan peraturan yang dibuatnya kepada lembaga yang berwenang membentuk peraturan. Rancangan harus jelas disampaikan agar maksud peraturan tidak berbeda makna.
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
Dasar Hukum:
Referensi:
