Perbedaan Karakteristik Badan Hukum dan Non Badan Hukum

PERTANYAAN

Apa perbedaan karakteristik perusahaan yang berbadan hukum dan yang non-badan hukum? Apa beda tanggung jawab badan hukum dan non badan hukum?

ULASAN LENGKAP

Terima kasih atas pertanyaan Anda.

Karakteristik Badan Hukum

Sebelum membahas perbedaan karakteristik antara badan hukum dan non badan hukum, terlebih dahulu perlu dipahami konsep badan hukum sebagai subjek hukum beserta ciri-ciri pokok yang melekat padanya.

KLINIK TERKAIT

Ingin Mendirikan Firma? Begini Prosedurnya

28 Jul, 2026

Bisakah Menuntut Harta Bersama yang Jadi Modal CV?

19 Mei, 2025

Tata Cara Pengajuan dan Pemakaian Nama PT

08 Apr, 2025

Bolehkah Direktur PT Merangkap Jabatan Pengurus CV?

01 Mar, 2025

Perlu diketahui bahwa subjek hukum adalah segala sesuatu yang memiliki hak dan kewajiban. Subjek hukum dibagi menjadi dua, yaitu manusia (natuurlijk persoon) dan badan hukum (rechtspersoon).[1]

Selain manusia sebagai pemegang hak, hukum juga mengakui keberadaan badan atau perkumpulan sebagai subjek hukum. Entitas-entitas ini memperoleh hak dan dapat melakukan tindakan hukum layaknya individu.[2] Mereka berhak mempunyai kekayaan tersendiri, terlibat dalam hubungan hukum melalui para pengurusnya, serta memiliki kapasitas untuk menggugat maupun digugat di pengadilan. Organisasi semacam ini disebut badan hukum (rechtspersoon), yaitu “orang” yang keberadaannya diciptakan oleh ketentuan hukum.

Badan hukum merupakan subjek hukum yang diakui secara sah dalam sistem hukum Indonesia, yang mencakup entitas seperti perseroan terbatas (“PT”), badan usaha milik negara (BUMN) berbentuk persero, yayasan, koperasi, dan perkumpulan berbadan hukum.

Berikut ini beberapa karakteristik badan hukum:

1. Kepribadian hukum terpisah (separate legal personality)

Badan hukum memiliki legal personality yang terpisah dari para pendirinya, sehingga mampu bertindak sebagai subjek hak dan kewajiban sendiri. Sebagai “orang ciptaan hukum,” badan hukum diakui mempunyai kepribadian hukum terpisah dari pendiri, pengurus, ataupun pemegang sahamnya.

Hal tersebut diakui berdasarkan Pasal 1653 KUH Perdata bahwa badan hukum sebagai subjek hukum mandiri dan Pasal 1654 KUH Perdata yang menegaskan bahwa badan hukum dapat memiliki kekayaan sendiri, membuat perikatan, serta menggugat atau digugat melalui organ yang ditunjuk. Dengan demikian, hak-hak dan kewajibannya tidak melekat pada pribadi para anggota/pengurus.

Doktrin ini dipertegas dalam literatur korporasi modern yang menyatakan bahwa badan hukum dipandang sebagai entitas separate legal entity yang beroperasi, menanggung risiko, dan menunaikan tanggung jawab sendiri. Sementara pendiri atau pemegang saham cukup bertindak melalui mekanisme RUPS dan organ direksi sampai komisaris,[3] tanpa menanggung beban utang di luar modal yang disetor, kecuali bila terbukti menyalahgunakan tabir korporasi sehingga dapat diterobos melalui prinsip piercing the corporate veil.[4]

2. Kekayaan terpisah

Salah satu identitas paling esensial badan hukum adalah adanya kekayaan yang sepenuhnya terpisah (separate patrimony) dari kekayaan pribadi para pendiri, pemegang saham, maupun pengurusnya.

KUH Perdata telah menegaskan dalam Pasal 1653 dan Pasal 1654 bahwa suatu perhimpunan yang diakui sebagai rechtspersoon dapat mempunyai kekayaan sendiri dan bertindak dalam lalu-lintas hukum.

Ajaran tersebut dimanifestasikan untuk PT melalui Pasal 3 ayat (1) UU PT, yang membatasi tanggung jawab pemegang saham hanya sebesar nilai sahamnya, sehingga utang-piutang perseroan semata-mata dijamin oleh harta perseroan.

Asetnya terpisah jelas dari harta pribadi pengurus maupun pemegang saham, sehingga kreditur hanya dapat menagih sampai sebesar kekayaan badan hukum (limited liability). Prinsip ini mendukung kelangsungan hidup yang bersifat perpetual succession yang berarti badan hukum tetap eksis walaupun terjadi pergantian pengurus atau pemegang saham.[5]

3. Memiliki maksud dan tujuan

Setiap badan hukum Indonesia harus mencantumkan maksud dan tujuan yang sah menurut hukum dalam anggaran dasarnya, yaitu tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, atau kesusilaan, serta terpisah dari kepentingan pribadi pendiri maupun organnya.

Prinsip ini ditegaskan sebagai syarat pengakuan badan hukum dalam Pasal 1653 KUH Perdata, dan diperinci khusus terkait maksud dan tujuan PT dalam Pasal 2 UU PT, yayasan dalam Pasal 3 jo. Pasal 8 UU Yayasan, koperasi dalam Pasal 4 UU Koperasi, serta perkumpulan berbadan hukum dalam Pasal 5 Permenkum 18/2025.

4. Tanggung jawab terbatas (limited liability)

Prinsip tanggung jawab terbatas (limited liability) lahir dari pemisahan kekayaan badan hukum dengan harta pribadi para pemiliknya.

Pada PT, hal ini dirumuskan tegas dalam Pasal 3 ayat (1) UU PT yang menyatakan bahwa pemegang saham tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian perseroan melebihi nilai saham yang dimilikinya.

Konsep serupa juga berlaku bagi badan hukum koperasi yang diatur dalam Pasal 55 UU Koperasi dan penjelasannya.

5. Memiliki organ

Badan hukum hanya dapat bertindak melalui “organ” resmi, misalnya direksi, dewan komisaris, atau pengurus, karena merekalah yang mewakili dan mengekspresikan kehendaknya.

Pasal 1654 KUH Perdata menegaskan bahwa setiap perkumpulan (badan hukum) “berkuasa melakukan perbuatan-perbuatan perdata” melalui orang yang ditunjuk dalam anggaran dasarnya, sehingga setiap tindakan di luar penunjukan itu tidak mengikat badan hukum.

6. Kapasitas hukum penuh

Badan hukum memiliki kapasitas seperti manusia sebagai subjek hukum. Melalui hak dan kewajiban yang dimilikinya, badan hukum dapat memiliki harta, membuat kontrak, dan bertindak di muka pengadilan atas namanya sendiri.

Hal tersebut juga diatur di dalam Pasal 1654 KUH Perdata yang menegaskan bahwa badan hukum berkuasa melakukan perbuatan-perbuatan perdata dan memiliki barang sehingga ia dapat mendaftarkan aset apa pun atas namanya sendiri.

Contohnya, Pasal 58 ayat (3) UU Hak Ciptamenegaskan bahwa badan hukum dapat memiliki atau memegang perlindungan hak cipta atas ciptaan selama 50 tahun.

Karakteristik Badan Usaha Non Badan Hukum

Di samping badan hukum, sistem hukum Indonesia juga mengenal bentuk usaha non badan hukum. Apa saja contoh perusahaan tidak berbadan hukum? Antara lain firma, persekutuan komanditer atau commanditaire vennootschap (“CV”), dan persekutuan perdata. Badan usaha non badan hukum ini sah bertransaksi tetapi tidak memiliki kepribadian hukum terpisah dari para sekutunya.

Berikut penjelasan singkat terkait karakteristik non badan hukum.

1. Tidak memiliki kepribadian hukum tersendiri

Dalam persekutuan perdata, firma, dan CV, subjek hukumnya adalah para sekutunya. Pasal 1618 KUH Perdata mendefinisikan persekutuan perdata semata-mata sebagai “perjanjian antara dua orang atau lebih” tanpa menciptakan persona baru.

Sedangkan Pasal 18 dan 19 KUHD membebankan tanggung jawab pribadi, serta tanggung-renteng kepada sekutu firma dan sekutu komplementer CV atas seluruh perikatan usaha, sehingga jelas entitasnya tidak memiliki kepribadian hukum terpisah.

2. Kekayaan tidak terpisah

Sebab firma, CV, dan persekutuan perdata tidak memiliki kepribadian hukum sendiri, maka seluruh aset usaha melebur dengan harta pribadi para sekutu. Pasal 18 KUHD menyatakan setiap sekutu firma bertanggung jawab secara pribadi dan tanggung renteng atas semua perikatan.

Kemudian, Pasal 19 KUHD menegaskan bahwa sekutu komplementer CV memikul utang-piutang usaha dengan seluruh kekayaannya. Jika aset usaha tidak cukup, kreditur berhak menagih langsung kepada harta pribadi sekutu.

Prinsip yang sama tampak pada persekutuan perdata sebagaimana diatur dalam Pasal 1619 KUH Perdata, yang mewajibkan tiap sekutu memenuhi perikatan persekutuan “dengan segala miliknya”, sehingga tidak ada pemisahan kekayaan seperti pada badan hukum.

3. Tanggung jawab tidak terbatas

Dalam firma, seluruh sekutu aktif memikul tanggung jawab pribadi dan tanggung renteng (joint and several liability). Pasal 18 KUHD menyebutkan bahwa tiap sekutu “bertanggung jawab untuk keseluruhan” atas utang-piutang firma, sehingga kreditur bebas menagih ke harta pribadi sekutu mana pun hingga lunas.

Sebaliknya, pada CV tanggung jawab dibedakan, Pasal 19 dan Pasal 20 KUHD menetapkan sekutu komplementer (aktif) tetap bertanggung jawab tidak terbatas sebagaimana sekutu, sedangkan sekutu komanditer (pasif) hanya menanggung kerugian sampai sebesar modal yang disetorkannya dan kehilangan perlindungan itu bila ikut campur mengurus CV.

4. Struktur organ yang tidak formal

Dalam badan usaha non badan hukum (firma, CV, persekutuan perdata) tidak ada organ formal layaknya direksi atau komisaris. Sehingga setiap tindakan hukum dijalankan langsung atas nama pribadi para sekutu.

KUHD menegaskan setiap sekutu berwenang bertindak atas nama firma.[6] Sementara itu, untuk CV hanya sekutu komplementer yang boleh bertindak, sedangkan sekutu komanditer justru kehilangan perlindungan jika ikut mengurus CV.[7]

Persekutuan perdata pun mengikuti pola serupa yaitu sekutu bertindak mewakili diri sendiri. Tindakan satu sekutu hanya mengikat lainnya bila ada kuasa eksplisit. Tanpa struktur organ terpisah, semua hak dan kewajiban hukum secara otomatis melekat pada pribadi sekutu yang bertindak.

5. Berakhir karena peristiwa pribadi

Persekutuan perdata, firma, dan CV otomatis bubar jika terjadi peristiwa pribadi tertentu, misalnya kematian, pailit, atau salah satu sekutu mengundurkan diri, kecuali para pihak sebelumnya telah menyepakati kelanjutan usaha.

Dasar hukumnya tercantum di dalam Pasal 1646 KUH Perdata (bubar karena kematian, pengampuan, bangkrut, atau kehendak salah satu sekutu) dan Pasal 31 KUHD yang memperluas alasan pembubaran firma (serta berlaku mutatis mutandis untuk CV) menjadi pengunduran diri atau pemberhentian sekutu.

6. Pendirian lebih sederhana

Berbeda dari PT atau yayasan yang memerlukan surat keputusan pengesahan Menteri Hukum, firma, CV, dan persekutuan perdata cukup dibuat dalam akta notaris dan didaftarkan secara elektronik di AHU untuk memperoleh surat keterangan terdaftar, tanpa proses “pengesahan badan hukum.” Ketentuan ini diatur dalam Permenkumham 17/2018.

Perbedaan Badan Hukum dan Non Badan Hukum

Dengan demikian, apa perbedaan badan usaha yang berbadan hukum dan yang tidak berbadan hukum? Secara keseluruhan, badan hukum memiliki kedudukan hukum yang mandiri dan kuat karena diakui sebagai subjek hukum tersendiri. Sedangkan badan usaha non badan hukum tidak memiliki kepribadian hukum terpisah sehingga seluruh hak, kewajiban, dan risiko hukumnya langsung melekat pada pribadi para anggotanya. Perbedaan mendasar ini memengaruhi aspek tanggung jawab, perlindungan hukum, struktur, serta posisi dalam lalu lintas hukum.

Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwi bahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut di sini.

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

Dasar Hukum:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian;
4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan;
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan;
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta;
8. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
10. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Perdata;
11. Peraturan Menteri Hukum Nomor 18 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pengajuan Pengesahan, Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar, dan Berakhirnya Status Badan Hukum Perkumpulan.

Referensi:

1. Yahya Harahap. Hukum Perseroan Terbatas. Edisi VIII. Jakarta: Sinar Grafika, 2016;
2. M.N. Purwosutjipto. Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia. Jakarta: Djambatan, 1999;
3. Subekti. Pokok-Pokok Hukum Perdata. Jakarta: Intermasa, 2001;
4. Subekti. Hukum Perusahaan. Jakarta: Pradnya Paramita, 2008;
5. Titik Tri Sulistyawati. Eksistensi Doktrin Piercing the Corporate Veil dalam Hukum Perseroan Terbatas di Indonesia. Jurnal Notaire Vol. 1, No. 2, 2018.

[1] R. Subekti. Pokok-Pokok Hukum Perdata. Jakarta: Intermasa, 2001, hal. 13, H.M.N. Purwosutjipto. Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia. Jakarta: Djambatan, 1999, hal. 45

[2] Pasal 1653 dan Pasal 1654 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

[3] M. Yahya Harahap. Hukum Perseroan Terbatas. Ed. VIII, Jakarta: Sinar Grafika, 2016, hal. 103–104

[4] Titik Tri Sulistyawati. Eksistensi Doktrin Piercing the Corporate Veil dalam Hukum Perseroan Terbatas di Indonesia. Jurnal Notaire Vol. 1 No. 2, 2018, hal. 177-198

[5] R. Subekti. Hukum Perusahaan. Jakarta: Pradnya Paramita, 2008, hal. 47

[6] Pasal 15 s.d. Pasal 18 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (“KUHD”)

[7] Pasal 19 s.d. Pasal 21 KUHD