Perbedaan Kasasi dan Peninjauan Kembali

PERTANYAAN

Apa yang dimaksud dengan kasasi? Serta apa itu peninjauan kembali? Apa bedanya kasasi dengan Peninjauan Kembali?

ULASAN LENGKAP

Terima kasih atas pertanyaan Anda.

Apa yang Dimaksud dengan Kasasi?

Menjawab pertanyaan Anda mengenai apa yang dimaksud dengan kasasi? Kasasi adalah suatu tingkat pemeriksaan di pengadilan yang diputus oleh Mahkamah Agung (“MA”) terhadap putusan pengadilan tingkat banding atau tingkat terakhir dari semua lingkungan peradilan.

KLINIK TERKAIT

Dapatkah Mengajukan Peninjauan Kembali karena Perubahan Undang-undang?

31 Mar, 2026

Surat Kuasa Khusus Pada Tingkat Kasasi

23 Feb, 2017

Terdakwa Meninggal Sebelum Kasasi Selesai, Apakah Vonis Sebelumnya Otomatis Inkracht?

05 Agt, 2016

Kapan Putusan Kasasi Dinyatakan Berkekuatan Hukum Tetap?

13 Okt, 2014

Hal ini sebagaimana dapat ditemukan pada ketentuan Pasal 29 UU MA, yang berbunyi:

Mahkamah Agung memutus permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan tingkat banding atau tingkat terakhir dari semua lingkungan peradilan.

Kewenangan MA dalam memutus di tingkat kasasi terbatas hanya pada aspek yuridis semata, bukan pada pemeriksaan ulang fakta atau bukti yang telah dinilai oleh pengadilan sebelumnya.[1]

Secara yuridis, pada dasarnya upaya hukum terbagi menjadi dua bagian, yaitu upaya hukum biasa serta upaya hukum luar biasa. Kasasi sendiri masuk pada bagian upaya hukum biasa.[2]

Apa itu Peninjauan Kembali?

Berkaitan dengan pertanyaan Anda mengenai apa itu peninjauan kembali? PK atau peninjauan kembali adalah suatu tingkat pemeriksaan di pengadilan yang diputus oleh MA pada tingkat pertama dan terakhir atas putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Sebagaimana diatur dalam Pasal 34 UU MA sebagai berikut:

Mahkamah Agung memeriksa dan memutus permohonan peninjauan kembali pada tingkat pertama dan terakhir atas putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap berdasarkan alasan-alasan yang diatur dalam Bab IV Bagian Keempat Undang-undang ini.

Berbeda dengan kasasi, peninjauan kembali atau biasa juga disebut PK merupakan bagian dari upaya hukum luar biasa.[3] Alasan PK dikategorikan sebagai upaya hukum luar biasa, karena PK mempunyai keistimewaan, artinya dapat digunakan untuk membuka kembali (mengungkap) suatu keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.[4]

Apa Beda PK dan Kasasi?

Walaupun putusan PK dan putusan kasasi sama-sama diputus oleh MA. Keduanya merupakan dua upaya hukum yang berbeda. Apa beda PK dan kasasi? Berdasarkan uraian di atas, bedanya kasasi dengan PK adalah kasasi termasuk dalam upaya hukum biasa, sedangkan PK termasuk dalam upaya hukum luar biasa.

Kasasi merupakan suatu tingkat pemeriksaan di pengadilan yang diputus oleh MK terhadap putusan pengadilan tingkat banding atau tingkat terakhir dari semua lingkungan peradilan. Di sisi lain, PK merupakan suatu tingkat pemeriksaan di pengadilan yang diputus oleh MA pada tingkat pertama dan terakhir atas putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Selain itu kewenangan MA dalam memutus di tingkat kasasi terbatas hanya pada aspek yuridis semata, bukan pada pemeriksaan ulang fakta atau bukti yang telah dinilai oleh pengadilan sebelumnya. Sedangkan, kewenangan MA dalam memutus di tingkat PK dapat membuka kembali suatu putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa dibatasi pada aspek yuridis semata.

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

Referensi:

1. Farangga Harki Ardiansyah, Alfitra, dan Tresia Elda. Upaya Hukum Peninjauan Kembali dalam Perkara Perdata (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 118/PK/Pdt/2018). Journal of Legal Research, Vol. 2, No. 2, 2020;
2. Febriansyah Maradi Putra, Abdul Fatah Baskoro, dan Tegar Harbriyana Putra. Efektivitas Penerapan Upaya Hukum Kasasi dalam Perkara Perdata. Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora, Vol. 2, No. 5, 2025;
3. M. Lutfi Chakim. Mewujudkan Keadilan Melalui Upaya Hukum Peninjauan Kembali pasca Putusan Mahkamah Konstitusi. Jurnal Konstitusi, Vol. 12, No. 2, 2015.

---

[1] Febriansyah Maradi Putra, Abdul Fatah Baskoro, dan Tegar Harbriyana Putra. Efektivitas Penerapan Upaya Hukum Kasasi dalam Perkara Perdata. Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora, Vol. 2, No. 5, 2025, hal. 58.

[2] Farangga Harki Ardiansyah, Alfitra, dan Tresia Elda. Upaya Hukum Peninjauan Kembali dalam Perkara Perdata (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 118/PK/Pdt/2018). Journal of Legal Research, Vol. 2, No. 2, 2020, hal. 290.

[3] Farangga Harki Ardiansyah, Alfitra, dan Tresia Elda. Upaya Hukum Peninjauan Kembali dalam Perkara Perdata (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 118/PK/Pdt/2018). Journal of Legal Research, Vol. 2, No. 2, 2020, hal. 290.

[4] M. Lutfi Chakim. Mewujudkan Keadilan Melalui Upaya Hukum Peninjauan Kembali pasca Putusan Mahkamah Konstitusi. Jurnal Konstitusi, Vol. 12, No. 2, 2015, hal. 334.