Perbedaan Talak Satu dan Talak Dua

PERTANYAAN

Talak 1 dan talak 2 kan sama-sama masih bisa dirujuk. Tapi apa perbedaan antara keduanya? Apakah putusan PA membedakan talak 1 dan 2?

ULASAN LENGKAP

Terima kasih atas pertanyaan Anda.

Seluruh informasi hukum dalam Klinik Hukumonline disediakan semata-mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum. Silakan mempelajari Pernyataan Penyangkalan untuk informasi selengkapnya. Untuk memperoleh nasihat hukum yang sesuai dengan kasus Anda, silakan berkonsultasi langsung dengan Konsultan Mitra Justika.

KLINIK TERKAIT

Perbedaan Cerai Talak dan Cerai Gugat

04 Sep, 2026

Syarat Rujuk Setelah Talak 3

19 Sep, 2025

Syarat dan Cara Rujuk Talak 1 Tanpa Menikah Lagi

19 Sep, 2025

Apa Bedanya Talak Satu, Dua, dan Tiga?

12 Feb, 2025

Kami tekankan bahwa perceraian secara hukum dinyatakan sah jika dilakukan di depan sidang pengadilan. Hal ini diatur di dalam Pasal 39 ayat (1) dan (2) UU Perkawinan yang menentukan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan para pihak, serta harus terdapat alasan yang cukup bahwa suami dan istri tidak dapat hidup rukun. Bagi umat Islam, ketentuan tersebut dilaksanakan dalam lingkungan peradilan agama.[1]

Pengertian Talak Satu dan Talak Dua

Meskipun dalam masyarakat dikenal istilah talak satu, talak dua, dan talak tiga, UU Perkawinan maupun UU Peradilan Agama dan perubahannya tidak mengatur tata cara perceraian yang berbeda berdasarkan bilangan talak tersebut. Pengaturan yang secara tegas membedakan bilangan talak terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam (“KHI”).

Oleh karena itu, perbedaan talak satu dan talak dua dalam hukum positif Indonesia harus dipahami dari sisi akibat hukum dan posisi bilangan talak, bukan sebagai dua prosedur perceraian yang berbeda.

Pasal 117 KHI mendefinisikan talak sebagai ikrar suami di hadapan sidang pengadilan agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan.

Selanjutnya, Pasal 118 KHI secara tegas menyatakan bahwa talak raj’i adalah talak kesatu atau kedua, di mana suami berhak rujuk selama istri berada dalam masa iddah.[2] Dengan demikian, dalam konstruksi normatif KHI, talak satu dan talak dua berada dalam kelompok yang sama yaitu sebagai talak raj’i.

Konsekuensinya, talak satu maupun talak dua pada prinsipnya masih membuka kemungkinan rujuk selama masih dalam masa iddah, dengan syarat mengikuti ketentuan mengenai rujuk dalam KHI.[3] Apabila masa iddah telah berakhir, hubungan tersebut tidak dapat dipulihkan melalui rujuk biasa, melainkan memerlukan perkawinan kembali sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Dengan demikian, perbedaan talak satu dan talak dua bukan terletak pada ada atau tidak adanya hak rujuk ketika talak dijatuhkan, melainkan pada akumulasi bilangan talak dan akibatnya terhadap hubungan perkawinan di kemudian hari.

Perbedaan Talak Satu dan Talak Dua

Perbedaan utama talak satu dan talak dua terlihat apabila Pasal 118 KHI dibaca secara sistematis bersama dengan Pasal 120 KHI.

Pasal 118 KHI menentukan bahwa talak raj’i (talak 1 dan talak 2) dapat rujuk selama masih dalam masa iddah. Sementara itu, ketentuan dalam Pasal 120 KHI mengatur tentang talak ba’in kubra yaitu talak yang terjadi untuk ketiga kalinya. Talak ini tidak dapat dirujuk dan bekas pasangan tidak dapat langsung melakukan perkawinan kembali, kecuali jika bekas istri menikah dengan orang lain lalu terjadi perceraian ba’da dukhul dan habis masa iddah-nya.

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa talak satu menempatkan pasangan pada tahap awal dalam bilangan talak. Apabila setelah talak pertama terjadi rujuk dan kemudian perceraian kembali terjadi, hubungan tersebut memasuki bilangan talak dua. Kemudian, setelah talak dua, perceraian berikutnya dapat memasuki talak ketiga atau ba’in kubra.

Dengan demikian, akibat hukum talak satu dan talak dua relatif sama, yaitu masih ada kemungkinan rujuk selama masa iddah. Perbedaan utamanya bersifat kumulatif dan prospektif. Talak dua memiliki konsekuensi yang lebih serius karena setelah hubungan perkawinan dipulihkan, talak berikutnya dapat memasuki talak tiga yang akibat hukumnya jauh lebih final.

Namun, hal ini tidak berarti talak dua memiliki prosedur yang lebih berat daripada talak pertama. Peraturan perundang-undangan tetap mensyaratkan adanya proses peradilan serta alasan perceraian yang dapat dibuktikan.[4] Artinya, pernah terjadinya talak satu tidak menyebabkan permohonan talak berikutnya dapat dikabulkan secara otomatis.

Talak Satu dan Dua dalam Putusan Perceraian

Terjadinya talak tidak menyebabkan permohonan perceraian berikutnya secara otomatis dikabulkan, sejalan dengan perkembangan kebijakan Mahkamah Agung. SEMA 3/2023, misalnya, memberikan pedoman kepada pengadilan mengenai penilaian alasan perceraian karena perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dalam rangka penerapan prinsip mempersukar perceraian.[5] Pedoman tersebut menekankan pada pemeriksaan alasan perceraian dan tidak mematok kali ke berapa talak dilakukan.

Yurisprudensi MA No. 534 K/Pdt/1996 juga menekankan pada faktor yang membuat perkawinan dapat dipertahankan atau tidak, bukan siapa yang menyebabkan terjadinya perselisihan. Sehingga, berdasarkan kaidah tersebut, fokus pembuktian perkara perceraian adalah terletak pada keadaan rumah tangga dan terpenuhinya alasan perceraian, bukan pada bilangan talak.

Lantas, apakah putusan pengadilan agama mengenal istilah talak satu dan talak dua? Jawabannya ya, tetapi dengan catatan penting.

Dalam perkara cerai talak, pengadilan agama pada dasarnya tidak langsung ‘menjatuhkan’ talak atas nama suami, melainkan memberikan izin kepada suami untuk mengucapkan ikrar talak di depan sidang pengadilan agama setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap. Karena itu, rumusan amar yang sangat lazim dijumpai adalah memberi izin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj’i terhadap termohon di depan sidang pengadilan agama.[6]

Kemudian, terkait dengan pencantuman talak satu atau talak dua dalam putusan pengadilan, hal itu berkaitan dengan riwayat hukum perkawinan para pihak. Bilangan talak merupakan fakta hukum yang harus ditentukan berdasarkan keadaan dan riwayat perkawinan, bukan sekadar angka yang dicantumkan oleh pemohon dalam petitum.[7]

Selanjutnya, berkenaan dengan ‘talak dua’, pada prinsipnya memang dikenal oleh hukum dan dapat mempunyai relevansi dalam perkara di pengadilan agama. Akan tetapi, suatu perkara perceraian yang diajukan untuk kedua kalinya tidak otomatis harus diputus atau diberi izin sebagai talak dua.

Untuk sampai pada kesimpulan bahwa talak yang akan dijatuhkan merupakan talak kedua, harus dipastikan terlebih dahulu adanya talak pertama yang mempunyai akibat hukum menurut sistem hukum negara. Kemudian, perlu dibuktikan adanya hubungan perkawinan antara pihak yang sama, baik melalui rujuk yang sah selama masa iddah maupun melalui perkawinan kembali apabila masa iddah telah berakhir. Sehingga, bukan semata-mata ditentukan oleh permohonan untuk menjatuhkan ‘talak dua raj’i.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pengadilan agama memang mengenal istilah talak satu dan talak dua, berdasarkan Pasal 118 KHI. Akan tetapi, istilah ‘talak dua’ bukan label otomatis bagi setiap perceraian yang terjadi untuk kedua kalinya. Penggunaannya harus didasarkan pada riwayat talak yang sah dan dapat dibuktikan.

Oleh karena itu, untuk menentukan apakah suatu perkara dikualifikasikan sebagai talak satu atau talak dua, pengadilan perlu menelusuri putusan terdahulu, pelaksanaan ikrar talak, akta cerai, pencatatan rujuk, serta apabila relevan, bukti perkawinan kembali.

Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwi bahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut di sini.

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
4. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
7. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam;
8. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan.

Putusan:

1. Putusan Mahkamah Agung Nomor 534 K/Pdt/1996;
2. Putusan Pengadilan Agama Probolinggo Nomor 220/Pdt.G/2024/PA.Prob;
3. Putusan Pengadilan Agama Bangkalan Nomor 1372/Pdt.G/2026/PA.Bkl;
4. Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 2276/Pdt.G/2026/PA.Jr.

Referensi:

Rifqi Qowiyul Iman dan Joni. Talak Raj’i dan Talak Ba’in dalam Kajian Fiqih. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia, 19 Oktober 2022.

[1] Pasal 65 dan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

[2] Lihat pula Rifqi Qowiyul Iman dan Joni. Talak Raj’i dan Talak Ba’in dalam Kajian Fiqih. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, 19 Oktober 2022.

[3] Pasal 118 jo. Pasal 163–167 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam ("KHI”).

[4] Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinanjo. Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

[5] Lihat Lampiran Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, hal. 5 – 6.

[6] Putusan Pengadilan Agama Bangkalan Nomor 1372/Pdt.G/2026/PA.Bkl dan Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 2276/Pdt.G/2026/PA.Jr. Keduanya memuat amar pemberian izin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj’i di depan sidang pengadilan agama.

[7] Putusan Pengadilan Agama Probolinggo Nomor 220/Pdt.G/2024/PA.Prob. Dalam pertimbangannya, majelis menyatakan bahwa karena pemohon belum pernah menjatuhkan talak, petitum mengenai izin talak satu raj’i memenuhi Pasal 118 KHI.