Bacaan 11 Menit
Saya masih sering bingung dalam membedakan apa itu tersangka, terdakwa, dan terpidana. Secara sekilas terdengar seperti istilah yang memiliki definisi yang sama. Lantas, apa perbedaan tersangka, terdakwa, dan terpidana?
Terima kasih atas pertanyaan Anda.
Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul Perbedaan Terdakwa dan Tersangka yang dibuat oleh Muhammad Raihan Nugraha, S.H. dan pertama kali dipublikasikan pada 13 Agustus 2024.
Artikel ini dibuat berdasarkan KUHAP lama dan UU 20/2025 tentang KUHAP yang diundangkan pada tanggal 17 Desember 2025.
Seluruh informasi hukum dalam Klinik Hukumonline disediakan semata-mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum. Silakan mempelajari Pernyataan Penyangkalan untuk informasi selengkapnya. Untuk memperoleh nasihat hukum yang sesuai dengan kasus Anda, silakan berkonsultasi langsung dengan Konsultan Mitra Justika.
Sebelum menjawab pertanyaan Anda mengenai perbedaan tersangka, terdakwa, dan terpidana, penting untuk diketahui terlebih dahulu bahwa tersangka, terdakwa, dan terpidana merupakan pihak yang terlibat pada hukum acara pidana.
Oleh karena itu, untuk menjawab pertanyaan Anda, kami akan merujuk pada ketentuan yang terdapat dalam UU 20/2025 tentang KUHAP baru yang telah berlaku sejak 2 Januari 2026.[1] Namun, untuk memperkaya wawasan Anda, kami juga akan membandingkannya dengan ketentuan dalam Pasal 182 ayat (1) KUHAP lama yang saat ini sudah tidak berlaku.
Definisi tersangka diatur dalam Pasal 1 angka 28 UU 20/2025 yang sebelumnya diatur dalam Pasal 1 angka 14 KUHAP lama jo. Putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014, sebagai berikut:
Pasal 1 angka 28 UU 20/2025 | Pasal 1 angka 14 KUHAP lama jo. Putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014 |
Tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, patut diduga sebagai pelaku tindak pidana berdasarkan minimal 2 alat bukti.
| Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. |
Adapun, penetapan tersangka menurut Pasal 1 angka 31 UU 20/2025 adalah proses penetapan seseorang menjadi tersangka setelah penyidik berhasil mengumpulkan dan memperoleh kejelasan terjadinya tindak pidana berdasarkan minimal 2 alat bukti. Dalam KUHAP baru, penetapan tersangka dikategorikan sebagai salah satu jenis upaya paksa.[2]
Baca juga: Jenis Upaya Paksa Baru dalam KUHAP Baru
Sebagai informasi, hal tersebut berbeda dengan KUHAP lama yang tidak mengatur secara eksplisit penetapan tersangka sebagai jenis upaya paksa. Pada rezim hukum acara pidana sebelumnya, penetapan tersangka diatur di dalam Pasal 25 Perkapolri 6/2019, yang menyatakan bahwa dalam menetapkan seorang tersangka, harus didasarkan dengan paling sedikit 2 alat bukti yang didukung barang bukti dan dilaksanakan melalui mekanisme gelar perkara, kecuali tertangkap tangan.
Serupa dengan yang diatur di dalam Perkapolri 6/2019, penetapan tersangka menurut Pasal 90 ayat (1) UU 20/2025 dilakukan oleh penyidik terhadap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana berdasarkan minimal 2 alat bukti.
Berkaitan dengan alat bukti, Pasal 235 ayat (1) UU 20/2025 yang sebelumnya pernah diatur di dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP lama mengatur tentang jenis alat bukti:
Pasal 235 ayat (1) UU 20/2025 | Pasal 184 ayat (1) KUHAP lama |
Alat bukti terdiri atas:
| Alat bukti yang sah ialah:
|
Penjelasan selengkapnya mengenai masing-masing alat bukti dapat Anda baca dalam artikel Jenis Alat Bukti Sah Menurut KUHAP Baru.
Kemudian, perlu diperhatikan juga hak privilege yang dimiliki tersangka adalah perlindungan dari stigmatisasi praduga bersalah oleh “praduga tak bersalah” (presumption of innocence), artinya setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut atau dihadapkan di muka sidang pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.[3]
Baca juga: Arti Asas Praduga Tak Bersalah
Selanjutnya, pengertian terdakwa tercantum dalam Pasal 1 angka 29 UU 20/2025 yang secara historis pernah diatur di dalam Pasal 1 angka 15 KUHAP lama, sebagai berikut:
Pasal 1 angka 29 UU 20/2025 | Pasal 1 angka 15 KUHAP lama |
Terdakwa adalah tersangka yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan. | Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan.
|
Menurut Adam Ilyas dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Pidana Dari Penyelidikan Hingga Eksekusi Putusan (hal. 58-59), dari definisi Pasal 1 angka 15 KUHAP lama dapat dipahami bahwa seorang terdakwa pastilah seorang tersangka yang kemudian menjadi terdakwa karena perkaranya dilimpahkan ke pengadilan. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa terdakwa adalah seseorang yang sedang diadili di pengadilan dengan tuduhan atas suatu perkara pidana.
Jika dibandingkan dengan tersangka, terdakwa merupakan status yang lebih tinggi dibandingkan dari tersangka. Setelah seseorang berstatus sebagai tersangka, apabila ditemukan bukti lebih lanjut mengenai dugaan terhadap tindak pidana, maka yang bersangkutan akan ditetapkan sebagai terdakwa. Kemudian berkas perkara penyelidikan yang telah lengkap menjadi bahan untuk memulai sidang di pengadilan.[4]
Selain tersangka dan terdakwa, terdapat juga istilah terpidana berdasarkan Pasal 1 angka 30 UU 20/2025 yang sebelumnya pernah diatur dalam Pasal 1 angka 32 KUHAP lama, sebagai berikut:
Pasal 1 angka 30 UU 20/2025 | Pasal 1 angka 32 KUHAP lama |
Terpidana adalah terdakwa yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. | Terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. |
Adam Ilyas dalam buku yang sama memberikan penjelasan bahwa, jika sebelumnya, seorang tersangka yang perkaranya dilimpahkan pengadilan maka disebut terdakwa. Kemudian, setelah perkara yang bersangkutan telah diputus dan terdakwa terbukti bersalah kemudian terdakwa atau penuntut umum tidak menempuh upaya hukum apa pun hingga putusannya berkekuatan hukum tetap, ia akan menjadi seorang terpidana (hal. 60).
Adapun yang dimaksud dengan putusan yang memperoleh kekuatan hukum tetap adalah putusan pengadilan pertama yang tidak diajukan banding atau kasasi, putusan pengadilan yang memutus perkara pidana pada tingkat banding yang tidak mengajukan kasasi, atau putusan kasasi.
Baca juga: Kapan Putusan Pengadilan Berkekuatan Hukum Tetap?
Kesimpulannya, perbedaan tersangka, terdakwa dan terpidana terletak pada tahapannya dalam penyelesaian perkara pidana. Penyebutan tersangka terdapat pada tahapan penyidikan, di mana seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Selanjutnya, jika seorang tersangka perkaranya dilimpahkan ke pengadilan, maka ia menjadi terdakwa. Dalam arti lain, terdakwa adalah seseorang yang sedang diadili di pengadilan dengan tuduhan atas suatu perkara pidana. Kemudian, jika seorang terdakwa yang terbukti bersalah telah diputus perkaranya dan putusannya berkekuatan hukum tetap, maka ia akan menjadi seorang terpidana.
Mengenai hak tersangka dan terdakwa diatur di dalam Pasal 142 UU 20/2025, sebagai berikut:
Baca juga: Membedah Hak Tersangka, Saksi dan Korban dalam KUHAP Baru
Sebagai informasi, baik seorang tersangka maupun terdakwa mempunyai hak-hak yang harus dipenuhi. Andi Hamzah dalam bukunya Hukum Acara Pidana di Indonesia (hal. 69-70) menjelaskan bahwa KUHAP lama memberikan seperangkat hak-hak kepada tersangka atau terdakwa, antara lain:
Selain itu, sepanjang penelusuran kami, pada saat menjalani hukuman, terpidana memperoleh hak-hak yang serupa seperti tersangka/terdakwa yang sedang dalam penahanan.
Baca juga: Hak-hak Tahanan dan Narapidana yang Harus Dipenuhi
Selain itu, terpidana juga berhak untuk:
Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwibahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut di sini.
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
Dasar Hukum:
Putusan:
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014.
Referensi:
[1] Pasal 369 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (“UU 20/2025”)
[2] Pasal 89 huruf a UU 20/2025
[3] Dedi Prasetyo. Diskresi Kepolisian Pada Tahap Penangkapan Tersangka Terorisme. Depok: Rajawali Pers, 2021, hal. 289
[4] Ade Inggit Paramitha. Pembelaan Terhadap Terdakwa Menurut Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam. Jurnal Al-Qanun: Jurnal Kajian Sosial dan Hukum Islam, Vol. 1, No. 1, 2020, hal. 106
[5] Pasal 318 ayat (1) UU 20/2025
[6] Pasal 173 ayat (1) UU 20/2025
